Feeds:
Pos
Komentar

Tidak taat ucapan

Jokowi tidak taat ucapan

Presiden pilihan setengah rakyat pemilih ternyata tidak taat pada ucapannya sendiri

Kita akui bahwa Jokowi adalah presiden pilihan setengah lebih dari rakyat pemilih yang mengikuti pilpres 2014 lalu.

Namun ada di antara para pendukung Jokowi yang cinta buta sehingga membutakan mata dan menulikan telinga.

Mereka tidak mau membaca dan mendengarkan kabar kenyataan dari apa yang telah ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla

Sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/22/ndue9v-indra-piliang-kenapa-terus-ditunda-padahal-jokowi-punya-hak-prerogatif , Indra J Piliang yang mendukung habis-habisan Jokowi sehingga rela dipecat dari partai dengan posisi sebagai Ketua Badan Litbang DPP Golkar menilai Jokowi, presiden pilihan setengah rakyat pemilih ternyata tidak taat pada ucapannya sendiri

***** awal kutipan *****
“Aplg (apalagi) anda tampak sigap dg (dengan) kriteria. Bahkan sjk (sejak) kampanye Pilpres, anda bilang: non transaksional, ramping, dll. Anda tak taat kata2!” ujarnya.

Ia juga mengkritik kinerja Tim Transisi dari Jokowi-JK. “Tim Transisi anda bilang, 3 bln pertama anda masuk ke 1000 desa kumuh. Itu tercatat. Knp msh (kenapa masih) plangak-plongok?” sindirnya lagi.

“Kerja2 amatiran yg dilakukan tim anda semakin terlihat kan? Msh (masih) sibuk dadah-dadah dan tlpn2 (telpon) wartawan agar dpt (dapat) setor muka itu utk (untuk) apa?” tegas tokoh muda yang dipecat Partai Golkar karena mendukung Jokowi di Pilpres 2014 ini.
***** akhir kutipan *****

Berapa banyak biaya yang dikeluarkan akibat Presiden pilihan setengah rakyat pemilih tidak taat ucapannya sendiri ?

Contohnya biaya untuk mempersiapkan pengumuman kabinet di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/10/23/176881/Batal-ke-Priok-karena-Jokowi-Menghadap-Megawati-

****** awal kutipan ******
Agenda pengumuman kabinet Jokowi memang sempat simpang siur. Namun, menjelang Maghrib, indikasi-indikasi bahwa pengumuman kabinet akan dilakukan, menguat. Di antaranya, telah dipersiapkan lokasi pengumuman kabinet di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahkan, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) telah mensterilkan area yang akan dikunjungi Jokowi. Biro Pers Istana pun telah menyediakan kendaraan bagi rombongan wartawan untuk menuju ke lokasi tersebut. Namun, Jokowi melakukan aksi spontan dengan membatalkan pengumuman kabinetnya.

Terkait pembatalan tersebut, sebenarnya sejak awal telah tercium sejumlah kejanggalan. Salah satunya, para awak media yang datang meliput ke sana, diharuskan memakai ID khusus yang bertuliskan Kunjungan Lapangan Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian, beredar agenda yang menyebutkan bahwa kedatangan Jokowi tidak hanya untuk mengumumkan pembentukan kabinet, tapi juga untuk melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut.

Sebenarnya Jokowi telah bersiap menuju Pelabuhan Tanjung Priok, bahkan gerbang depan Istana Merdeka sudah dibuka. Namun, tidak lama, gerbang tersebut kembali ditutup.

Jokowi dikabarkan memilih bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya di kawasan Jalan Teuku Umar. Dia didampingi salah satu orang dekatnya, Andi Widjajanto bersama Komandan Paspampres (Danpaspampres) Andika Perkasa.Pertemuan tersebut untuk membahas susunan kabinet. Menurut kabar, tim internal Jokowi masih belum sepakat dengan rancangan pembantu presiden itu.
***** akhir kutipan *****

Prof. Tjipta Lesmana mengatakan Presiden Jokowi terlalu banyak main drama.

Hal ini terkait pembatalan pengumuman nama-nama menteri kabinet Jokowi-JK kemarin. Ditambah, pengumuman itu direncanakan dilakukan di Terminal III, Dermaga 303, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/10/23/176884/Pakar-Komunikasi:-Jokowi-Jangan-Banyak-Drama!-

Berikut kutipan selanjutnya

***** awal kutipan *****
“Jokowi jangan banyak drama. Seluruh negara di dunia mengumumkan kabinetnya di Istana Negara,” kata Tjipta dalam wawancara di TV One pagi ini (Kamis, 23/10).

Ia menilai Jokowi kesulitan sendiri menyusun kabinetnya. Jokowi dianggap terlalu banyak melibatkan pihak-pihak yang tidak ada urusannya. Selain itu Jokowi juga terjerat oleh pernyataannya sendiri di awal masa kampanye pilpres lalu, dimana ia mengatakan koalisinya dibangun dengan hati dan tanpa bagi-bagi kursi.

Meski Jokowi memiliki tenggat waktu 14 hari sejak pelantikan untuk menyusun kabinet sesuai amanat UU 39/2008. Namun Jokowi diharapkan dapat mengumumkan nama-nama menteri secepatnya.

“Makin lama diumumkan, trust (kepercayaan) kepada Jokowi makin melorot. Rakyat dan pasar sudah menunggu,” demikian Tjipta Lesmana.
***** akhir kutipan ****

Tjipta Lesmana dalam pernyataan di atas berpendapat bahwa Jokowi terjerat oleh pernyataannya sendiri di awal masa kampanye pilpres lalu, dimana ia mengatakan koalisinya dibangun dengan hati dan tanpa bagi-bagi kursi.

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari memastikan nama Rini Sumarno direkomendasikan langsung Megawati Soekarnoputri sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/10/22/176865/Megawati-yang-Rekomendasi-Rini-Sumarno-Jadi-Menteri-

***** awal kutipan *****
“Itu karena privilege Bu Mega,” kata Eva ketika bebicara dalam talkshow Mata Najwa yang disiarkan live di salah satu stasiun televisi swasta nasional, sesaat lalu (Rabu, 22/10).

Eva menjelaskan nama Rini Sumarno merupakan satu dari belasan nama calon menteri yang disodorkan banteng moncong putih kepada Jokowi. Awalnya PDIP memberikan 10 nama, namun belakangan disusulkan beberapa nama tambahan karena ada nama-nama baru hasil pendalaman internal.

Lebih lanjut Eva memastikan jatah PDIP di kabinet juga sudah berubah. Sebelumnya dari 10 calon yang disodorkan PDIP maka yang jadi menteri hanya 5 saja.

“Saya dengar perkembangannya jadi enam,” pungkas Eva.

Kabarnya Jokowi akan menunjuk Rini sebagai menteri negara badan usaha milik negara (BUMN). Mantan CEO Astra Internasional yang juga Ketua Tim Transisi itu dinilai memiliki pengalaman yang cukup untuk mengisi pos kementerian BUMN.
***** akhir kutipan *****

Dari hasil penelusuran, ada sejumlah nama calon menteri yang diduga memperoleh tanda merah dari KPK. Informasinya, salah satu nama yang mendapat tanda merah itu adalah Rini M. Soemarno. Dia disebut-sebut masuk dalam kabinet dan menempati posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang diberitakan pada http://www.rmol.co/read/2014/10/23/176868/Disinyalir-Dapat-Tanda-Merah,-Rini-Soemarno-Tak-Layak-di-Kabinet-Trisakti-

Berikut kutipan selanjutnya

****** awal kutipan ******
KPK sendiri sebelumnya melalui Wakil Ketua Zulkarnaen telah menjelaskan bahwa, tanda merah yang diberikan KPK itu mengacu kepada seseorang yang beresiko tinggi setelah track record atau rekam jejaknya ditelusuri.

Tanda merah yang diberikan kepada Rini diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu sendiri sampai saat ini terus diusut oleh KPK.

Informasi lain menyebutkan, Rini yang dahulu pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyangkut kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Selanjutnya dia antara lain juga telah diperiksa menyangkut proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter dan peralatan militer Rusia oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI. Pasalnya mencuat dugaan adanya kerugian negara dalam proses imbal dagang tersebut.
****** akhir kutipan ******

Memang Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini Mariani Soemarno Soewandi, dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi selama lebih kurang tujuh jam terkait penyelidikan atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Selasa (25/6/2013) sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2013/06/25/1827343/KPK.Periksa.Rini.Soewandi.Selama.7.Jam

****** awal kutipan *****
Seusai diperiksa, Rini mengaku diajukan pertanyaan oleh tim penyelidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). “Sebagai anggota KSSK, saya dimintai keterangan,” kata Rini saat keluar Gedung KPK, Jakarta.

Selebihnya, Rini yang menjabat menteri pada era Presiden Megawati Soekarnoputri ini enggan mengungkapkan materi pertanyaan yang diajukan penyelidik KPK kepadanya. Dia meminta wartawan menanyakan langsung kepada KPK. “Tanya KPK sendiri ya, enggak ada komen, enggak ada,” tutur Rini.

KPK menganggap Rini tahu seputar proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Mekanisme penerbitan SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002. Hal ini dilakukan Presiden Megawati setelah menerima masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.
***** akhir kutipan ******

Era Pemerintahan Megawati selama 3 tahun, Negeri ini kehilangan 13 BUMN strategis akibat kebijakan Privatisasi dan Divestasi. Obligor BLBI kemudian diberi status “Release & Discharge” dibebaskan dari aspek hukum dan kembali bermain dengan leluasa menjadi konglomerat kembali sebagaimana yang ditulis pada http://politik.kompasiana.com/2014/04/02/jokowi-mau-tebus-kesalahan-megawati-selama-3-tahun-memerintah-644187.html

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terus berjalan. KPK juga memastikan, usai Lebaran ini akan menggelar ekspose terhadap kasus tersebut untuk menentukan naik tidaknya status kasus itu ke tingkat penyidikan sebagaimana yang diberitakan pada http://news.liputan6.com/read/2076781/kpk-pastikan-periksa-mantan-presiden-megawati-terkait-skl-blbi

Berikut kutipan selanjutnya

***** awal kutipan *****
Adapun SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, posisi presiden dijabat Megawati Soekarnoputri.

“Ada yang mekanisme pemberian SKL itu melalui Kementerian Keuangan, melalui kebijakan yang pernah mereka putuskan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau dikenal juga dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Penerima SKL BLBI beberapa di antaranya yakni pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, dan Salim Group (utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 triliun. Selang 2 tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp 30 triliun)

Nama-nama lain yang turut menerima adalah James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp 424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp 189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp 790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp 159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira kewajiban membayar Rp 155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp 577,812 miliar).

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Meski beberapa konglomerat besar sudah menerima SKL, sekaligus release and discharge dari pemerintah.
Padahal, Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum. Salah satunya dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, kerugian negara disebutkan mencapai Rp 138,4 triliun.

Di sisi lain audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 triliun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.
****** akhir kutipan ******

Politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kwik Kian Gie prihatin atas kabar yang sudah menyebar luas. Kabar itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo dikendalikan sembilan taipan atau pengusaha papan atas negeri ini sebagaimana yang diberitakan pada http://www.rmol.co/read/2014/10/21/176711/Kwik-Kian-Gie:-Kabar-Jokowi-Dikendalikan-Sembilan-Taipan-Sudah-Meluas-

***** awal kutipan ******
“Kabar ini menyebar sangat luas,” jelas Kwik dalam acara Indonesia Lawyers Club di TVOne malam ini (Selasa, 21/10).

Meski kabar tersebut sudah menyebar, namun tidak ada yang berani mengungkapkannya. Karena kecintaan terhadap PDIP dan bangsa Indonesia, Kwik menyampaikannya.

Salah satunya, dia menyoroti Sofjan Sonandi. Diakuinya, Sofjan adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Namun, dia mempertanyakan apa peran bos Gemala Group tersebut dalam tim Jokowi-JK sehingga muncul dalam banyak kesempatan.
****** akhir kutipan ******

Kepala Pusat Penelitian The Jokowi Institute pada Jokowi Watch Muhammad Sadli Andi menilai, sikap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang akan memakai 34 menteri pada pemerintahannya mendatang merupakan sikap yang merusak terhadap janjinya saat kampanye sebagaimana yang diberitakan pada http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/16/pertama-kalinya-jokowi-dinilai-ingkar-janji

***** awal kutipan *****
“Sebanyak 34 kementerian yang diumumkan Jokowi kemarin menunjukkan sikap tidak konsisten. Saat kampanye Jokowi secara terang-terangan menyebut akan merampingkan kabinet dari yang ada saat SBY,” kata Andi, Selasa, (16/9/2014).

Andi dalam penjelasannya menilai, pembentukan dan penyusunan kabinet merupakan hak preorogratif presiden. Namun, seharusnya Jokowi tidak melupakan janji kampanye yang akan merampingkan kabinet di pemerintahannya.

“Walau hal itu merupakan hak prerogatifnya, namun Jokowi harus semakin berhati-hati. Sebab belajar dari hal itu bukan tidak mungkin beberapa janji kampanye yang lain juga akan ‘disimpangkan’.

Apalagi, publik juga memiliki penilaian ‘prerogatif’ individual dan kolektif. Ini adalah ‘catatan hitam’ perdana bagi Jokowi sejak kemenangannya dalam pilpres 2014,” ujarnya.

Ketidak konsistenan Jokowi ini lanjut Andi, sudah mulai ditunjukkan kepada publik. Kedepan, hal itu bisa jadi mengakibatkan pemahaman publik yang berbeda kepada Jokowi.

“Yang tadinya pro terhadap Jokowi justru akan berpaling. Karena, mereka menilai Jokowi mulai tidak konsisten,” tambahnya.

Kandidat Doktor dengan keahlian System Dynamics di Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan kembali, jika Jokowi terus “mengingkari” janji saat kampanyenya keadaan ini sangat berbahaya.

“Jika seperti ini diulang lagi, bukan tidak mungkin suara yang awalnya pro terhadap Jokowi justru akan meninggalkannya.
***** akhir kutipan ******

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan datang suatu masa dimana pendusta diberi amanah sedangkan orang jujur didustakan

Rasulullah bersabda , “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, dimana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati.” (HR. Al-Hakim)

Di sisi lain, Ketua Umum DPP PKNU, Choirul Anam, menuturkan bahwa beliau pernah ditanya perihal kesediannya mau menjadi panitia pemenangan Prabowo sebagaimana yang diberitakan pada http://suarapubliknews.net/index.php/peristiwa-6/item/1977-gerak-aswaja-dan-10-elemen-jatim-nyatakan-dukung-prabowo-hatta

“Saya jawab bahwa saya sudah lama mendukung Prabowo, jauh sebelum ini.
Ini pemimpin unik, karena ingin membawa rakyatnya maju. Saya banyak bicara dengan pemimpin-pemimin nasional, tapi tidak seperti ini,” ujar Cak Anam, panggilan akrab Choirul Anam.

Ditanya apa tidak takut dengan Prabowo, khan terkesan angker? Cak Anam menuturkan bahwa selama berdiskusi dengannya , Prabowo terkesan bersahabat dan hangat dalam diskusi

“Jadi itu digambarkan oleh orang luar. Hatinya bagus dan bersahabat. Jadi gambaran selama ini merugikan Prabowo,” jelasnya.

Tampak dengan jelas bahwa serangan terhadap Prabowo sudah terstruktur rapi sebagaimana pula yang dituliskan oleh Linda Djalil pada http://lindadjalil.com/2014/07/saat-fitnah-untuk-prabowo-saya-cermati/

***** awal kutipan *****
Staf saya di kantor bahkan pernah menyampaikan cerita ngeri.

Dia bilang bahwa dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Fadli Zon digampari oleh Prabowo di suatu acara.

Saya kaget setengah mati, sehingga saya makin yakin saat itu bahwa tidak akan pernah maulah saya memilih dia. Saya sempat geram termakan cerita itu.

Lama-lama, saya berpikir ulang kembali. Kok gampang banget saya percaya cerita semacam itu?

Lalu saya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Fadli Zon, sebagai adik kelas saya di UI dan orang yang selalu sangat berperhatian kepada seni budaya Indonesia dan sangat ikhlas bila merangkul para seniman Indonesia, juga kepada Idris Sardi hingga tutup usia.

Fadli sangat kaget luar biasa. Ia berani bersumpah di atas Al Qur’an bahwa hal itu sama sekail tidap pernah terjadi.

“Mbak Linda, berani-beraninya Prabowo gampar saya? Dia tidak pernah sekalipun melakukan hal itu kepada saya. Tentu akan saya gampar balik…hahahhaaa!,” begitu kata Fadli.

Saya agak kecewa dengan staf saya, yang sudah dengan seenaknya mengarang cerita. Ketika saya bilang bahwa saya sudah cek ke ybs, ia panik. Tampaknya ia memang mengarang cerita…

Lalu, saya dengar lagi cerita dari anak saya bahwa temannya yang bekerja di PH juga melihat ia menggampar ajudannya di depan pekerja PH yang akan membuat filmnya.

Cerita hampir senada dengan cerita staf saya. Ajudan Prabowo saya kenal. Tak satupun yang tidak heran mendengar cerita itu. Ya, semua heran dan ‘kagum’, karena betapa dahsyatnya karangan-karangan semacam itu. Ya, karangan yang sudah terstruktur.
**** akhir kutipan *****

Kalau kita mengingat masa lalu maka dapat diketahui bahwa Gus Dur pernah meminta pendukungnya dan pendukung PKB memilih Gerindra sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2009/03/14/1602566/gus.dur.dukung.prabowo

“Sekarang saya perkenalkan Mas Bowo kepada warga PKB. Saya minta warga PKB memilih Gerindra dan Mas Bowo,” katanya.

Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo paling ikhlas kepada rakyat karena banyak yang dia bikin (perbuat) untuk rakyat sebagaimana video yang di unggah (upload) pada http://www.youtube.com/watch?v=WWw-XXUCQIQ

Pernyataan Gus Dur inilah yang menjadikan pegangan para pengurus Yayasan Alkhairat pimpinan Habib Ali Muhammad Al-Jufri sebagaimana yang diberitakan pada http://www.jpnn.com/read/2014/06/03/238230/Pernyataan-Gus-Dur-Jadi-Dasar-Alkhairat-Dukung-Prabowo-

“Jawaban Gus Dur tersebut jadi dasar bagi Yayasan Al-Khairat mendukung Prabowo-Hatta,” ujar ketua Harian Yayasan Al-Khairat Abdul Karim DL yang juga anggota DPD 2004-2009 dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah

Kita tidak banyak tahu apa yang diperbuat Prabowo untuk rakyat Indonesia kemungkinannya karena jauh dari publikasi media.

Perbuatan yang jauh dari publikasi media mungkin yang dimaksud oleh Gus Dur dengan “paling ikhlas”

Apa yang diperbuat oleh Prabowo bagi rakyat yang jauh dari publikasi media contohnya telah diarsip pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/10/yang-paling-ikhlas/

Sebaliknya Prabowo yang dipuji Gus Dur dikabarkan menghina Gusdur, sebagaimana kabar yang dihembuskan oleh Allan Nairn, seorang jurnalistik Amerika serikat yang menulis pernyataan tersebut di blognya dan dimuat dibeberapa media seperti Media Indonesia terbitan Jum’at, 27 Juni 2014 pada halaman pertama.

Firman Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu“. (QS. Al Hujurat [49] : 6)

Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodihardjo membantah tulisan jurnalis perang Amerika Allan Nairn sebagaimana contoh berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2113483/prabowo-tidak-pernah-melecehkan-gus-dur

Berikut kutipannya

****** awal kutipan *****
“Pernyataan Allan Nairn adalah bagian dari black campaign yang terkoordinasi oleh sekelompok jurnalis asing yang tidak menghendaki Prabowo menjadi presiden,” kata Budi Purnomo, di Rumah Polonia, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Menurutnya, Allan Nairn adalah seorang jurnalis perang asal Amerika yang terkenal memiliki hubungan yang tidak baik dengan TNI. Ia tercatat tujuh kali pernah masuk ke Indonesia secara ilegal. Pada tahun 2010.

“TNI bahkan pernah menyatakan akan menangkap Allan jika ia ketahuan kembali ke Indonesia” jelas Budi mengenai asal usul Allan.

Direktur Komunikasi dan Media Timkamnas Prabowo-Hatta itu juga menjelaskan, bahwa Allan tidak ingin Prabowo menjadi presiden.

Dalam tulisannya, ia secara eksplisit menyatakan bahwa ia perlu menerbitkan tulisan yang menyudutkan Prabowo, agar Prabowo tidak jadi presiden kita. Salah satunya adalah dengan menuliskan fitnah mengenai pernyataan Prabowo soal Gus Dur.

“Prabowo sangat menghormati Gus Dur, dan tidak pernah sekalipun dalam hidupnya, dalam konteks apapun, mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat beliau” tegas Budi.
***** akhir kutipan *****

Putri Bung Karno , Rachmawati Soekarnoputri berpendapat bahwa kehadiran tiba-tiba jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, yang difasilitasi dan didukung oleh kelompok neolib di Indonesia. Allan Nairn menjadi alat perusak citra yang cukup berhasil sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/07/22/164950/Putri-Bung-Karno:-Sungguh-Memalukan-Bila-Presiden-Baru-Ternyata-Pesanan-Asing-

***** awal kutipan *****
Tidak dapat dipungkiri Indonesia memiliki arti yang begitu besar bagi dunia, baik secara politik maupun ekonomi.

Sudah semestinya, seluruh elemen bangsa Indonesia memahami hal ini serta berusaha sekuat mungkin mencegah kepentingan asing menyusup di tengah proses pergantian pemerintahan. Bukan tidak mungkin ada upaya dari pihak asing merekayasa sedemikian rupa agar figur yang dapat mereka tumpangi dan tunggangi dinyatakan keluar sebagai pemenang.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Rachmawati Soekarnoputri dalam perbincangan Senin malam (21/7).

Menurut putri Bung Karno ini, permainan pihak asing dalam Pilpres 2014 ada yang dapat dikenali, ada juga yang tidak dapat dikenali.

Di antara yang dapat dikenali, sebutnya, adalah kehadiran mantan Presiden AS Bill Clinton.

Kunjungan Bill Clinton ke Aceh dan pertemuan dengan sejumlah tokoh Aceh adalah bagian dari lawatan Clinton Foundation ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Pasifik.

Namun sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan tidak mengetahui rencana itu.

“Kunjungan Clinton ini bukan rahasia umum lagi memiliki agenda tertentu terutama yang berkaitan dengan pilpres,” ujar Rachma.

Begitu juga dengan kehadiran tiba-tiba jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, yang difasilitasi dan didukung oleh kelompok neolib di Indonesia. Allan Nairn menjadi alat perusak citra yang cukup berhasil.

“Allan berlindung di balik profesinya sebagai jurnalis. Tetapi kita tahu bahwa misi utamanya adalah mempengaruhi proses pemilu agar jalan bagi kelompok neolib yang pro kepentingan asing terbuka lebar,” ujar Rachma.

Sayang, sebut Rachma, tidak banyak yang menyadari hal ini. Media pun umumnya larut dengan permainan cerita Allan Nair itu.

“Sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat kita tidak merasa bangga dan justru seharusnya malu apabila kemenangan capres dikarenakan pesanan atau tekanan pihak asing,” demikian Rachma.
***** akhir kutipan *****

Dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/07/26/jangan-yang-dipuji-asing/ telah disampaikan bahwa Bung Karno telah berpesan, “Ingatlah… ingatlah… ingat pesanku lagi: “Jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti atau dicaci maki asing, karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. “Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu.”

Arah kebijakan politik dan pertahanan keamanan Jokowi yang berkiblat ke Barat semakin terlihat. Hal ini terindikasi rencana Jokowi untuk membeli drone dari Amerika Serikat Global Hawk sebagaimana diungkapkan pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie sebagaimana yang diberitakan pada http://www.pasberita.com/2014/10/jokowi-akan-beli-drone-seharga-12-t.html

Pakar maritim Indonesia, Y Paonganan menyebut keinginan Jokowi itu cara menipu rakyat dengan embel-embel teknologi canggih sebaimana yang diberitakan pada politik.rmol.co/read/2014/09/01/170170/IMI:-Ide-Jokowi-Beli-Drone-Triliunan-Menipu-Rakyat-

***** awal kutipan ******
“Penggunaan drone dalam memberantas illegal fishing menunjukkan bahwa Jokowi tidak paham permasalahan illegal fishing yang kian marak,” ujar Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 1/9).

Ongen pun menegaskan bahwa IMI menolak keras rencana Jokowi membeli drone. Ada baiknya, saran Ongen, Jokowi membenahi dulu sistem perizinan kapal dengan membuat aturan yang lebih ketat juga sanksinya serta menyiapkan infrastruktur pendukung. Jika hal ini sudah dilakukan baru berpikir untuk menggunakan teknologi canggih seperti drone untuk mengawasi laut NKRI.

“Jokowi itu tidak paham laut, seharusnya sebelum merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan curat marut maritim, ya harus dipelajari dahulu segala sesuatunya, jangan pakai gaya tiba-tiba dan tidak masuk akal. Apalagi harga drone yang triliunan rupiah itu tambah tidak masuk akal lagi,” ujar Y Paonganan.

Untuk diketahui, beber Ongen, harga drone termahal saat ini adalah produk Israel yang dijual dengan harga Rp 38 miliar per unit dengan menggunakan satelit. Sementara Indonesia sendiri belum punya satelit untuk mengoperasikan drone. Hal ini sangat rawan kebocoran karena data dapat masuk ke pemilik teknologi.
****** akhir kutipan ******

Kesimpulannya dengan kebijakan membeli produk Drone dari Amerika maupun Zionis Israel maka rawan kebocoran karena data dapat masuk ke pemilik teknologi

Begitupula belajar dari penyadapan atas Indonesia oleh pihak Barat yakni sekutu dari Zionis Israel, salah satunya adalah karena selama ini Indonesia masih menyewa satelit untuk sistem komunikasi kenegaraan sebagaimana yang diberitakan pada http://www.antaranews.com/berita/403276/upaya-indonesia-atasi-penyadapan

“Jokowi salah jika memakai alasan pembenaran penjualan Indosat karena keadaan krisis keuangan. Kalau mau dijual ya jangan industri strategis. Keadaan keuangan juga tidak separah sampai harus menjual Indosat” ungkap Kwik Kian Gie

Menurut Kwik, saat itu dia sudah mengingatkan Megawati. Indosat adalah BUMN strategis, vital. Kalau dijual, maka pembicaraan presiden bisa disadap. Tapi saat itu Megawati bilang bahwa ia hanya ahli ekonomi. Padahal Kwik mengakui, ia mendapatkan saran dari pakar, Alisyahbana. Jadi alasan krisis keuangan saat itu adalah tidak benar.

“Kepada Megawati, saya tidak membicarakan soal uangnya, tetapi soal vitalnya. Kalau hanya soal butuh uang seharga Indosat, kira-kira Rp 5 Triliun, banyak yang bisa dan mau memberikan utang kepada Indonesia. Saya dulu memberitahu supaya itu jangan dijual. Tapi saya tidak tahu masukan menteri BUMN apa.

Saya juga membantah pernyataan bahwa BUMN pasti merugikan negara. Karena ada BUMN yang menguntungkan juga.,” papar Kwik. sebagaimana yang diberitakan pada http://kabarlain.com/2014/06/25/kwik-kian-gie-alasan-jokowi-jual-indosat-karena-krisis-salah-besar/

Menteri-menteri Berkeley Mafia kita mengemis supaya investor asing, tanpa peduli apakah mereka BUMN atau tidak, membeli apa saja di Indonesia, termasuk yang vital seperti Indosat, Telkom, infrastruktur, pembangkit listrik, air bersih, menggali mineral dengan kontrak yang tidak transparan tulis Kwik Kian Gie pada http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/nasionalisme-kontemporer-di-amerika-serikat-artikel3/

Berikut kutipan tulisan Kwik Kian Gie lainnya pada http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/megawati-prabowo-dan-contoh-kasus-tentang-demokrasi-gaya-uud-2002/

***** awal kutipan ******
Prabowo ingin “menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak”. Presiden Megawati menjual Indosat, tidak berani menolak Exxon Mobil yang ingin mengubah TAC blok Cepu menjadi kontrak bagi hasil sambil sekaligus memperpanjangnya sampai tahun 2030, padahal kontrak sudah habis di tahun 2010. Tiga anggota Dewan Komisaris Pertamina yang sekaligus menteri-menteri BUMN, ESDM dan Keuangan sangat pro Exxon Mobil.

Prabowo ingin “mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk menyimpan dana hasil ekspornya di bank dalam negeri.” Menteri Keuangannya Presiden Megawati kokoh dalam pendiriannya dalam sistem lalu lintas devisa yang sebebas-bebasnya. Sang Menteri Keuangan ini diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia oleh DPR dengan suara bulat. Fraksi PDI-P ikut mendukungnya dengan sangat mantab.

Prabowo ingin “mencetak 2 juta HA lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang”. Kebijakan Presiden Megawati bersama Menko Perekonomian dan Menteri Keuangannya yalah bahwa itu urusan swasta murni. Pemerintah tidak boleh ikut-ikutan dalam produksi komoditi tersebut. Kalau swasta tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, harus diimpor, karena harus ikut globalisasi yang menghapus batas-batas negara bangsa.

Prabowo ingin “melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk pembangunan perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya.” Menteri Keuangannya Presiden Megawati tidak pernah berpikir demikian. Sebaliknya, bank-bank pemerintah harus berbadan hukum PT yang perilaku dan aturan mainannya sepenuhnya seperti bank swasta.

Prabowo ingin “meninjau kembali semua kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.” Semua kontrak pemerintah dengan perusahaan asing yang mengeduk sumber daya mineral kita merugikan bangsa Indonesia. Kabinet Megawati tidak mau mengutik ini, karena mengguncangkan kepercayaan pihak asing pada sifat good boy-nya para menteri Presiden Megawati dalam hal patuh pada kontrak, yang sekali liberal tetap liberal.”
******* akhir kutipan ******

Begitupula Prabowo tidak anti asing sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang.

Padahal Prabowo tidak anti asing, hanya saja setiap kerja sama dengan pihak asing harus bersifat adil, bermartabat, dan sederajat.

Hal ini dapat kita pelajari dari klarifikasi yang dimuat pada twitter history @Prabowo08 pada http://chirpstory.com/li/196624

https://twitter.com/Prabowo08/status/448816937250717696

1. Bicara mengenai hubungan luar negeri, kita mulai dari cita-cita kita. Saya percaya kita ingin dikenal sebagai bangsa yang ramah & damai.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448817019199041536

2. Kita tidak ingin mendominasi bangsa lain. Kita tidak ingin menjajah bangsa lain. Kita tidak ingin menginjak-injak hak orang lain.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448817168705003520

3. Yang kita inginkan adalah: Bangsa kita berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat secara ekonomi dan berdaulat secara politik.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448817319263744000

4. Bangsa yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak dinjak-injak, tidak menjadi budak, tidak juga menjadi kacung bangsa lain.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818158128738304

5. Untuk menjadi bangsa yang berwibawa dan berpengaruh, kita harus perkuat diri kita. Kekayaan kita tidak bisa dibiarkan terus bocor keluar.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818370637352960

6. Namun bukan berarti kita harus nasionalisasi semua aset yang dikuasai asing. Kita cukup jalankan amanah UUD 45

Begitupula ketika Prabowo08 menjawab pertanyaan seperti

@awm911 @Prabowo08 Bagaimana pandangan Bapak terhadap gagasan
nasionalisasi perusahaan2 asing?

https://twitter.com/Prabowo08/status/448833932818001921

Prabowo08 Bung @awm911, saya tadi sudah sampaikan. Jika mendapat mandat saya harus jalankan UUD 1945 Pasal 33. SDA strategis harus dikuasai negara.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448834274376962048

Prabowo08 Jika ada asing ingin mengolah kekayaan alam kita, jika saya presiden tentu boleh. Tetapi mayoritas keuntungan untuk Indonesia.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448834884870488064

Prabowo08 Ingat: Tanahnya punya kita. Lautnya punya kita. Jalannya punya kita. Masa kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri?

@Owhiyo @Prabowo08 @awm911 mngkin ini cikal bakal bapak dibenci
konglo2 asing. Jngan ragu pak.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448835820665856000

Prabowo08 Apa yang saya sampaikan memang tidak enak didengar oleh mereka yang selama ini merampas kekayaan bangsa dari rakyat Indonesia.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448836233536339969

Prabowo08 Namun ingat: Saya tidak anti asing. Hanya saja, setiap kerja sama harus bersifat adil, bermartabat, dan sederajat. Bukan jomplang.

Seharusnyalah kita mengambil hikmah (pelajaran) dari peristiwa atau kejadian yang telah ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla.

Boleh jadi kejadian-kejadian di seputar Jokowi adalah diakibatkan rakyat pemilih, khususnya umat Islam meninggalkan nasehat para ulama sehingga mendapatkan penguasa yang zalim

Asy‐Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al‐Bantani Rahimahullah Ta’ala, di dalam kitabnya, Nasha‐ihul Ibad fi bayani al‐Faadzi al‐Munabbihaat ‘alal Isti’daadi Li Yaumil Ma’adi membawakan sepotong hadits tentang larangan meninggalkan para ulama

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan datang satu zaman atas umatku dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan fuqaha’, maka Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu

1. Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka,
2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan
3. Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman

Kezaliman dapat ditimbulkan dari kapabilitas kepemimpinan yang tidak mumpuni.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman menilai, Jokowi yang tersandera partai jadi sulit bergerak secara bebas dalam menentukan setiap kebijakan. Sangat berbeda dengan sosok JK yang tidak terikat secara langsung dengan partai-partai yang ikut mengusungnya sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/10/24/177099/NCID:-Jokowi-Diganti-JK,-Lebih-Cepat-Lebih-Baik-untuk-Indonesia-

***** awal kutipan ******
“Bahkan bisa saja Jokowi hanya akan diberikan tugas-tugas mudah seperti menghadiri acara seremonial kenegaraan ataupun “blusukan”.

“Mempunyai peran yang sangat besar serta didorong pengalaman yang cukup mumpuni, sosok JK memang lebih cocok berkantor di Istana Presiden bukan di Istana Wakil Presiden, supaya pemerintahan yang baru dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik,” terangnya.

Fenomena ini, lanjutnya, mirip seperti yang terjadi di DKI Jakarta ketika masih dipimpin Jokowi-Ahok. Di mana Ahok selaku wakil gubernur banyak bekerja, sedangkan Jokowi ditugaskan menjaga citra karena kapabilitasnya memang hanya cukup untuk itu.
***** akhir kutipan *****

Kalau kita mengamati protokol-protokol Zionis, salah satu cara menyerang dan menaklukan sebuah negara adalah sebagaimana yang termuat dalam protokol kedua yakni

“Zionis akan memilih dan mendukung tokoh-tokoh pemimpin yang tidak berpengalaman, bodoh, dan tidak memiliki wawasan luas sebagai presiden atau pemimpin negara, agar kekuatan dan lobi Yahudi tetap bisa mempengaruhi dan mengontrolnya”

Cara memilih dan mendukungnya mempergunakan kekuatan media massa untuk mempengaruhi dan menciptakan opini publick.

“Media harus digunakan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini publik. Dan Zionis menyebutnya sendiri, “Sesungguhnya kita sudah berhasil dengan gemilang. Kemenangan ideologi kita sudah tercapai dengan terbaginya manusia pada pemikiran-pemikiran yang lahir melalui otak tokoh-tokoh Yahudi. Pikiran-pikiran mereka mampu menggerakkan masyarakat di dunia”.

Protokol Zionis keduabelas

Kita akan lebarkan dominasi pers kita ke media massa lokal, kita akan awasi dengan sensor ketat, sehingga berita-berita yang yang dirilis benar-benar sesuai misi dan tujuan propaganda kita. Dan tidak ada satupun berita yang dimuat kecuali atas ijin kita.

Kita akan menerapkan beban pajak tinggi kepada setiap penerbit yang menerbitkan buku-buku besar, kita bebaskan pajak bagi penerbitan buku-buku ringan, terutama yang dibenci dan dilarang para petinggi agama untuk diterbitkan.

Kita dukung penerbitan-penerbitan majalah-majalah pengumbar nafsu. Kita akan beli pers milik perusahaan keluarga, untuk mengkonter berita-berita yang menyudutkan misi kita.

Protokol Zionis ketigabelas

Opini umum harus dijauhkan dari kebenaran dan informasi yang sesungguhnya. Buah pikiran yang benar akan dihambat dan dikubur dalam-dalam dengan cara menampilkan berita populer yang menyita perhatian publik secara luas di surat kabar. Agen-agen Yahudi yang bekerja di surat kabar akan bekerja keras untuk mengalihkan perhatian masyarakat dengan hiburan, seni, olahraga, bahkan gosip.

Protokol Zionis kelimabelas

…Dibawah pengaruh kita, pelaksanaan hukum kaum non_yahudi harus dapat diredusir seminim mungkin. Penghormatan kepada hukum harus dirongrong dengan cara interpretasi sebebas mungkin sesuai dengan apa yang telah kita perkenalkan pada bidang ini. Pengadilan akan memutuskan apa yang kita dikte, bahkan dalam kasus-kasus yang mungkin mencakup prinsip-prinsip dasar atau isu-isu politik melalui jalur pendapat surat kabar dan jalur lainnya.

Protokol Zionis keduapuluh

Kita akan kuasai mata uang negara-negara asing, kita akan ‘mainkan’ kurs (nilai tukar) mata uang mereka untuk mengukur rasa simpati dan dukungan mereka terhadap kedaulatan kita.

Ciptakan citra bahwa utang luar negeri sebagai bantuan. Padahal mereka sedang terjerat utang. Situasi seperti ini harus terus dipelihara, agar kekayaan-kekayaan negara pengutang terus mengalir ke dalam perbendaharaan kelompok Yahudi. Akal bangsa-bangsa Goyim tidak akan mengerti bahwa utang mereka kepada negara-negara kapitalis akan menguras kekayaan negeri mereka, sebab bunga utang-utang itu akan dibayar dengan hasil bumi dan sumber daya alam mereka.

Kita akan menguasai aset kekayaan dunia, melalui penanaman modal dan memainkan peran penting di dunia moneter. Tidak ada bantuan gratis bagi mereka, uang yang kita keluarkan harus ada kompensasi ‘super’ menguntungkan bagi kita. Dan kita akan jadikan negara-negara penghutang kaki tangan ‘agama’ kapitalisme kita.

Segera setelah Zionis menguasai kekayaan, menguasai negara-negara dan pemerintahannya, mereka akan menciptakan penguasa-penguasa dan pemerintah yang akan terus berutang dari jaringan finansial Yahudi, sehingga negara dan pemerintahan tersebut semakin tergenggam dalam kekuatan kapitalis.

Protokol Zionis keduapuluh satu

Zionis akan mendukung pemerintahan seperti di atas dengan para pemikir dan sejumlah ahli ekonomi yang memberikan saran dan nasihat yang seolah-olah dipandang sebagai jalan keluar. Padahal seluruh nasihat tersebut hanya membuat negara dan pemerintah semakin lumpuh dan kekuatan Yahudi semakin berkuasa. Zionis akan mengerahkan banker, industrialis, pemodal, dan milioner Yahudi seolah-olah membantu negara dan pemerintah. Segala sesuatu tampak bisa diatur dengan sempurna dan angka-angka bermunculan di mana-mana, tetapi akhir dari semuanya adalah kebinasaan untuk bangsa dan negara.

Kita akan tenggelamkan pemerintah negara-negara gentile dengan hutang-hutang besar. Kita provokasi mereka untuk meminjam modal pembangunan dan belanja negara kepada kita.

Kita harus membeli saham di bursa-bursa tiap negara, ketika kita telah menguasai bursa saham, kita guncang ‘pasar uang’ di negara-negara tersebut, agar terjadi krisis moneter. Dengan cara inilah kita dapat mempertahankan nilai tukar mata uang kita, dan menjaga dominasi kita di dunia moneter.

Protokol-protkol Zionis lainnya dapat dibaca dalam tulisan sebelumnya pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/09/22/andaikan-pidato-itu-ada/

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Dipengaruhi kaum liberal

bahaya liberal

Kaum Liberal dapat mempengaruhi Megawati yang memberikan mandat kepada Jokowi

Sejumlah aktivis Liberal seperti Zuhairi Misrawi dan Hamid Basyaib bergabung ke lembaga underbow PDIP Baitul Muslimin Indonesia (BMI) sebagaimana berita pada http://news.detik.com/read/2011/10/14/203542/1744557/10/

***** awal kutipan *****
Sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) bergabung ke Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi keagamaan sayap PDI Perjuangan. Mereka antara lain, Idham Cholied, Hamid Basyaib dan Zuhairi Misrawi.

Idham, yang sebelumnya menjabat sekjen Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini mengatakan, alasannya bergabung ke PDI Perjuangan karena secara kultural basis pemilih partai itu dan NU sama.

Sementara itu, Hamid Basyaib dikenal sebagai pemimpin perusahaan konsultan politik, mantan wartawan dan pemikir Islam Liberal. Zuhairi dikenal sebagai direktur Moderate Muslim Society.
****** akhir kutipan ******

Kini dedengkot liberal lainnya, Siti Musdah Mulia, akhirnya merapat juga ke lingkaran PDIP dengan menjadi Direktur Megawati Institute. sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2013/10/09/1228038/Musdah.Mulia.Jadi.Direktur.Megawati.Institute

**** awal kutipan ****
“Hasil rapat Pleno DPP kemarin, atas kesediaan Ibu Musdah, kami kukuhkan Ibu Musdah sebagai Direktur Megawati Institute,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, Megawati Institute di bawah kepemimpinan Musdah diharapkan terus membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Seperti diketahui, Musdah adalah aktivis perempuan, dosen, peneliti, penulis di bidang keagamaan di Indonesia. Ia aktif dalam isu-isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan civil society.
****** akhir kutipan *****

Musdah Mulia adalah professor yang menghalalkan homoseksual sebagaimana yang diberitakan pada http://insistnet.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual/

****** awal kutipan ******
Harian The Jakarta Post, edisi Jumat (28/3/2008) pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul Islam ‘recognizes homosexuality’ (Islam mengakui homoseksualitas). Mengutip pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta, koran berbahasa Inggris itu menulis bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam.

Menurut Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama aurus utama dan kalangan Muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam.
****** akhir kutipan *****

Perjuangan reformasi di Indonesia pada kenyataannya ada dua kubu.

Pada saat sekarang tampaknya Amin Rais menyadari bahwa arah reformasi yang berjalan sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun platform partai politik PAN yang didirikannya sehingga memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo karena adanya kesesuaian dengan visi dan misi Gerindra.

Sehingga terlihatlah tokoh reformasi “kubu lain” yang menolaknya seperti Goenawan Mohamad sebagaimana berita pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/goenawan-muhammad-mundur-dari-pan

“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/goenawan-muhammad-background.pdf

Tulisan tersebut ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya Pasca 1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.

Berikut kutipannya

***** awak kutipan *******
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.

Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun.

Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.

Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam.

Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.

Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.

Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di tengah masyarakat.
******* akhir kutipan ******

Dari “latar belakang” tersebut kita dapat simpulkan bahwa kubu Goenawan Muhammad adalah pejuang reformasi yang membawa misi pihak asing untuk menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk kebebasan memahami Al Qur’an dan As Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme)

Peniliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insist), Adian Husaini menceritakan sejarah awalnya era reformasi di mulai era akhir dekade 1980-an, rezim Orde Baru mengubah pendekatannya kepada umat Islam dari pola antagonistik menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan sebagaimana yang ditulisnya pada http://adianhusaini.com/index.php/daftar-artikel/10-15-tahun-reformasi-indonesia?catid_doc=10&page=1

Sebagai contoh adalah dicabutnya larangan berjilbab di sekolah-sekolah umum, didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), didirikannya Bank Muamalat Indonesia, juga disahkannya sejumlah Undang-Undang yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam dan sekuler: seperti UU Peradilan Agama (No. 7 tahun 1989), UU Pendidikan Nasional (No. 2 tahun 1989), UU Perbankan (No.7 tahun 1992) yang mengakomodasi Bank Syariah, dan sebagainya.

Terlepas dari motif politiknya, politik akomodatif rezim Orde Baru merupakan hal yang positif dan disambut oleh kalangan Islam, yang selama dua dekade sebelumnya menjadi obyek deislamisasi dan sekulerisasi rezim Orde Baru.

Berikut kutipan tulisan Adian Husaini selanjutnya dari link di atas

***** awal kutipan *****
Setelah tumbangnya Soeharto yang disambut dengan suka cita saat itu. Kehidupan politik semakin bergairah. Sistem politik Orde Baru yang serba tertutup, monolitik dan sentralistik digugat habis-habisan. Era reformasi dan demokratisasi dicanangkan dan terus digelindingkan.

Berbagai jenis paham pemikiran bebas berkeliaran di benak publik. Penguasaan akses-akses informasi yang sangat kuat di tangan non-muslim dan kaum sekular menyebabkan semakin maraknya paham-paham sekuler-liberal di tengah masyarakat.

Pada era seperti inilah, berbagai benih paham sesat dengan leluasa dan tanpa banyak rintangan tersebar dan bersemi di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Salah satu paham yang sangat marak menyebar di Indonesia di era reformasi adalah paham liberalisme di kalangan umat Islam, yang dikenal sebagai paham “Islam liberal”.

Paham ini telah sangat meresahkan umat Islam Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham SEKULARISME, PLURALISME, DAN LIBERALISME – yang kemudian dikenal dengan singkatan paham “Sipilis”. Cakupan paham ini sangat luas, meliputi liberalisasi di bidang aqidah, al-Quran, dan syariat Islam.

Kebebasan Kebablasan

Di era reformasi, isu Hak Asasi Manusia (HAM) semakin ramai digunakan untuk menyuarakan berbagai jenis kebebasan. Sayangnya, isu HAM ini seringkali digunakan untuk menjadi dasar penyebaran paham sesat dan penetapan peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebagai contoh, tahun 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung dicabutnya Undang-undang (UU) No 1/PNPS/1965, sebab UU tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 tentang Kebebasan Beragama.

Padahal, UU No 1/PNPS/1965 mengatur tentang penodaan agama di Indonesia. Menurut UU ini, sesiapa saja yang melakukan penafsiran atas ajaran agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok suatu agama yang diakui di Indonesia (enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu), maka dinyatakan telah melakan pidana (jinayat) dan dapat dipenjara selama lima tahun.

Jika UU No. 1/PNPS/1965 itu dicabut, maka berbagai aliran sesat mendapatkan peluang yang makin besar untuk berkembang di Indonesia. Kita berharap, para aktivis HAM bersedia meletakkan al-Quran lebih tinggi ketimbang kitab Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga tidak meletakkan prinsip kebebasan tanpa batas, sampai melanggar ajaran Islam. Alhamdulillah, gugatan kaum liberal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga UU No 1/PNPS/1965 tetap berlaku.

Meskipun gagal dalam mendukung pembatalan UU No 1/PNPS/1965, Komnas HAM masih melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip HAM sekuler, misalnya dalam memperjuangkan hak tiap warga negara untuk melakukan praktik perkawinan sejenis (homoseks dan lebisn) dan melakukan perkawinan beda agama. Komnas HAM telah secara terbuka mendukung praktik nikah beda agama (NBA).

Tahun 2005, bekerjasama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Komnas HAM menerbitkan sebuah buku berjudul: Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan (editor: Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso). Tahun 2010, buku ini diterbitkan lagi untuk edisi kedua.

“Bagi ICRP, pernikahan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dirintangi oleh siapa pun dan dengan alasan apa pun, sepanjang di dalamnya tidak ada unsur pemaksaan, eksploitasi, dan diskriminasi,” tulis Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Ketua Umum ICRP.

Komnas HAM meminta Kementerian Agama untuk mengimplementasikan penghapusan praktik segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan. Komnas HAM juga meminta agar Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 tahun 1991 dirumuskan ulang, sehingga dapat mengakomodasi pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim.

Atas nama HAM, Komnas HAM juga memberikan dukungan terhadap gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Tahun 2006, pakar HAM internasional yang berkumpul di Yogyakarta menghasilkan “Piagam Yogyakarta” (The Yogyakarta Principles) yang mendukung pelaksanaan hak-hak kaum LGBT.

Walhasil, menjelang 15 tahun perjalanan reformasi, kita kaum Muslim Indonesia, patut merenungkan dengan serius dan mengevaluasi apa yang telah dan sedang terjadi.

Salah satu pelajaran penting: tidak sepatutnya kita dipatuk ular pada lobang yang sama. Seyogyanya tokoh-tokoh Muslim menentukan sendiri tujuan, sasaran, konsep, dan agenda-agenda perubahan, sesuai dengan amanah risalah Nabi Muhammad SAW.

Tidaklah patut kaum Muslim terjebak lagi ke dalam agenda yang seolah-olah menjanjikan kebebasan dan kemajuan, padahal jelas-jelas merusak masyarakat dan mengadu domba sesama Muslim.

Jargon-jargon reformasi yang digulirkan kadang tampak indah. Tapi, makna “reformasi” itu sendiri tidaklah jelas acuannya.

Bagi Muslim, reformasi – atau perubahan apa pun – akan sia-sia jika tidak berdasarkan pada konsep Tauhid dan bertujuan membentuk manusia dan masyarakat yang adil dan beradab.

Umat Islam jangan sampai tertipu dengan jargon dan janji-janji “reformasi” yang ternyata membawa agenda liberalisasi di berbagai bidang.

Orang Muslim yang paham dan sadar akan agenda-agenda liberalisasi, pasti tidak rela menukar iman dan kedaulatan negaranya dengan kebebasan dan kenikmatan duniawi yang semu. Wallahu a’lam bish-shawab
***** akhir kutipan ****

Jadi pada kenyataannya orde baru telah melakukan reformasi dari pola antagonistik, anti Islam (deislamisasi) atau Islam Phobia menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam radikal dan kelompok sekuler.

Megawati tampaknya dalam mengambil kebijakan sangat dipengaruhi oleh orang-orang disekelilingnya yakni kaum berpemahaman Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme

Contohnya Megawati pernah mengatakan dengan bangga, “Kami satu-satunya partai yang dengan gagah berusaha agar RUU (pornografi) itu tidak diundangkan dan tidak diberlakukan,” sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2009/06/27/171232/1155093/700/mega-cerita-kegagahan-pdip-tolak-ruu-pornografi

“Sebagai bangsa yang pluralis, dengan keanekaragaman suku bangsa, agama dan etnis. Tidak mungkin hal itu diberlakukan,” tegas Mega.

Contoh lainnya yang terekam sejarah pada http://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan

****** awal kutipan *****
JAKARTA, KAMIS — Setelah melalui proses sidang yang panjang, Kamis (30/12) siang, akhirnya RUU Pornografi disahkan. RUU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan walk out, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P.

Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.

Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran.
****** akhir kutipan ******

Jadi jelaslah bahwa Fraksi PPDI-P “sepemahaman” dengan Fraksi PDS

Contoh salah seorang menyampaikan alasan walk out Fraksi PDI-P dan Fraksi PDS adalah seperti

***** awal kutipan *****
Penyeragaman budaya RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama.

RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.

Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam kategori seksualitas dan pornografi.

Dari sudut pandang hukum, RUU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. RUU pornografi mengabaikan kultur hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat.
***** akhir kutipan *****

Seni, budaya, adat istiadat, kebhinekaan, keberagaman, hak asasi manusia , kepercayaan, cara pandang, etika, norma, hak individu, kultur hukum, hukum publik, hukum privat, hukum buatan manusia harus berlandaskan hukum Allah sebagai konsekwensi berketuhanan yang Maha Esa

Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia tentulah Dia lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia sehingga manusia diberikan petunjukNya dalam bentuk hukum Allah

Allah Azza wa Jalla hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.

Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkanpadaku pada hari ini: ‘Semua yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109)

Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi non muslim jika sistem pemerintahan dan hukum-hukum buatan manusia berlandaskan hukum Allah karena sejak zaman Rasulullah yang menerapkan hukum Allah, kaum non muslim tetap mendapatkan perlindungan, kebebasan beragama dan perlakuan yang baik.

Jadi kalau muslim yang koruptor, teroris atau muslim yang menindas adalah oknum muslim yang salah memahami Al Qur’an dan Hadits karena tujuan beragama adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah meneladani Rasulullah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/11/sanad-dan-akhlak/

Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah jihad (mujahidin) atau jahat (teroris) hanyalah ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat karena ulama di luar negara (di luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/09/25/jihad-atau-jahat/ atau dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/02/28/ulil-amri-sebenarnya/

Sedangkan sebaliknya kaum muslim yang berada di negeri non muslim, pada kenyataannya ada kita temukan tidak mendapatkan kebebasan beragama.

Jadi bagi siapa saja yang mengingkari hukum Allah maka dia termasuk anti Islam.

Contoh seperti orang “anti Islam” adalah Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi ketika menolak sertifikasi halal produk Farmasi dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi.

Berikut kutipan dari http://www.kompasislam.com/2014/03/02/menkes-minta-ruu-halal-ditunda-tengku-zulkarnaen-menkes-mboi-seperti-orang-anti-islam/

****** awal kutipan ******
Menkes Minta RUU Halal Ditunda, Tengku Zulkarnaen : Menkes Mboi seperti Orang Anti-Islam

Jakarta (KompasIslam.com) – Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnen menyoroti sikap kementerian kesehatan yang meminta pembahasaan RUU Produk Halal ditunda. Menkes kristen Nafsiah Mboi dinilai tidak pro-perlindungan konsumen terhadap informasi bahan kimia di dalam obat-obatan.

“Menkes ini seperti orang anti Islam. Seperti pembagian kondom, lalu tidak menghapuskan pelayanan khitan wanita di rumah sakit negeri, dan sekarang mempertimbangkan aturan halal terhadap obat-obatan,” kata tengku Zulkarnaen, Sabtu (1/3/2014).

Padahal, dia menilai, perusahaan farmasi saja belum tentu menolak jika produknya harus melalui proses sertifikasi. Karenanya, kenapa justru dia yang keberatan.

Ia pun mempertanyakan, komitmen kemenkes dalam menerbitkan produk obat-obatan yang aman dikonsumsi masyarakat.

Sebelumnya ramai diberitakan, Menteri Kesehatan kristen RI Nafsiah Mboi menolak sertifikasi halal produk Farmasi dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi.

“Contohnya, walaupun bahan vaksin tidak mengandung babi, tapi katalisatornya itu mengandung unsur babi. Sehingga tidak bisa dinilai kehalalannya,” kata Mboi sok tau di Jakarta, Selasa (3/12/2013) akhir tahun lalu.

Dia menyebut bahwa produk farmasi seperti obat dan vaksin memang mengandung barang haram sehingga tidak bisa disertifikasi halal. Sehingga menurut Mboi produk farmasi perlu dipisahkan dari makanan dan minuman dalam RUU JPH.

Mboi juga membenarkan adanya penggunaan minyak babi pada katalisator dalam pembuatan obat. Mboi berdalih, bila sertifikasi halal itu diterapkan, vaksin yang mengandung babi itu tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki sertifikasi halal.

“Kita menolak sertifikasi halal itu untuk vaksin dan obat-obatan,” timpalnya.
***** akhir kutipan ******

Begitupula tampaknya pemerintahan SBY belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan bagi kaum muslim untuk menjalankan agamanya sebagaimana contoh yang dikabarkan pada http://www.tribunislam.com/2014/08/penuhi-desakan-umat-hindu-bali-hypermart-larang-karyawan-berbusana-muslim.html#ixzz3CaP50WLr

***** awal kutipan *****
PT Matahari Putra Prima secara resmi mengeluarkan surat persetujuan atas desakan The Hindu Center of Indonesia untuk melarang penggunaan busana muslim bagi kasir di Hypermart Bali Galeria (24/07).

Surat persetujuan dari Hypermart tersebut dikeluarkan hanya selisih satu hari dari surat desakan permohonan The Hindu Center of Indonesia untuk melarang adanya penggunaan jilbab dan peci bagi karyawan Hypermart.

Pihak Hypermart juga menganggap izin penggunaan busana muslim oleh Kasir Hypermart sebagai perusak citra bagi budaya Bali.

“Kami juga mohon maaf jika telah membuat citra yang kurang baik bagi budaya Bali,” demikian salah satu isi dalam surat persetujuan tersebut.
***** akhir kutipan *****

Surat penghentian pemakaian kerudung dan peci di Hypermat Bali Galeria dapat dibaca pada http://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/09/larangan-hypermart-bali.jpg

Ironis sekali, di negeri yang telah merayakan kemerdekaannya yang ke-69, masih ada kemerdekaan menjalankan agama yang dirampas. Sungguh tragis, karena kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pahlawan dengan teriakan Takbir dan Merdeka… merupakan pemberian dariNya…

Salahsatu kemerdekaan yang asasi adalah kemerdekaan menjalankan agama, kemerdekaan beribadah, terlebih para pendiri bangsa ini mengakui bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia adalah karunia dari Tuhan… “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”

Surat desakan tersebut dilayangkan oleh The Hindu Center of Indonesia yang dipimpin tokoh Hindu fundamentalis (radikal) Arya Wedakarna

Dikabarkan selain mendesak Hypermart, Arya Wedakarna juga mendesak pelarangan pakaian Muslim bagi karyawan Jasa Marga (penjaga gerbang tol) di Bali, karyawan front liner Taman Nusa, karyawan Smartfren Bali, dan karyawan Hoka-Hoka Bento Bali. Seluruh perusahaan yang didesak Arya Wedakarna ini seluruhnya kemudian melarang pengenaan pakaian Muslim bagi karyawannya.

Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najih MZ tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. sebagaimana yang diberitakan pada http://fpi.or.id/119-KH-Muhammad-Najih-Tak-Rela-PPP-Berkoalisi-dengan-Partai-Anti-Islam.html

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP Jateng, Suryanto SH pada http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/02/092146/2571075/1562/sekretaris-dpw-jateng-mayoritas-warga-ppp-tak-ingin-koalisi-dengan-pdip

****** awal kutipan ******
“Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang,” ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.

Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen. Sikap PDIP di parlemen itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di parlemen.

“PDIP dinilai banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini,” paparnya
***** akhir kutipan *****

Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen menyatakan kekecewaannya karena masyarakat awam banyak yang belum mengetahui bahaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan memilihnya dalam pemilu 2014 lalu. Ia juga mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang anti Islam.

“Ini partai anti Islam. Kenapa banyak yang tidak tahu? Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.

Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP.

“Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDI menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.” jelas beliau.

Ustadz Tengku Zulkarnaen juga mengingatkan bahwa “Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)”

Uraian selengkapnya tentang mengapa PDIP dikenal sebagai partai yang cenderung anti Islam ada dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/27/parpol-anti-islam/

Majelis Ulama Indonesia telah mengerluarkan fatwa No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang kesesatan paham pluralisme, liberalisme dan sekuarisme agama

Silahkan unduh (download) fatwa MUI pada http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/05/12.-Pluralisme-Liberalisme-dan-Sekularisme-Agama.pdf

Contoh mereka yang mengatakan “hukum konstitusi di atas hukum agama” pada umumnya muncul dari kaum Liberalisme, Pluralisme dan Sekularisme sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/10/21/konstitusi-dan-hukum-agama/

Mereka mengatakan bahwa hukum konstitusi harus dikedepankan dari hukum agama.

Mereka mengatakan bahwa dalam bernegara harus menjunjung tinggi hukum konstitusi yang telah disepakati menjadi hukum positif, namun sebagai pribadi wajib menjunjung tinggi hukum agama

Dalam fatwa MUI di atas, definisi sekularisme agama adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya berdasarkan kesepakatan sosial

Seluruh rakyat Indonesia tentu harus menjunjung tinggi hukum konstitusi namun kita sebagai hamba Allah tetap harus mengedepankan hukum agama daripada hukum konstitusi atau hukum agama di atas hukum konstitusi karena kita tidak boleh dalam melaksanakan konstitusi seperti bernegara namun melanggar hukum agama sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/10/22/kedepankan-hukum-agama/

Seluruh umat Islam harus mentaati hukum Islam, seluruh umat Nasrani harus mentaati hukum Nasrani. Artinya seluruh umat beragama harus mentaati hukum agamanya

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada http://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/10/22/jangan-menyalahi-hukum-agama/ bahwa dalam pembuatan maupun pelaksanaan hukum konstitusi, hal paling utama yang harus diperhatikan adalah ayat konstitusi tidak boleh melanggar hukum agama

Bagaimana mungkin rakyat melaksanakan hukum konstitusi sekaligus melanggar hukum agama ?

Jadi hukum agama di atas hukum konstitusi.

Dalam bernegara kita mengacu kepada Konstitusi. Sedangkan konstitusi mengacu kepada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan semua itu mengacu kepada sila 1 Ketuhanan Yang Maha Esa alias mengacu kepada hukum Allah (hukum agama)

****** awal kutipan ******
Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :

Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan yang adil dan beradab,

persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,

serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
****** akhir kutipan ****

Sudah jelas sekali tercantum “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa ” dan ” negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dahulu memang NKRI pernah memberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara namun berdasarkan keyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut maka dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang telah menetapkan bahwa UUD 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit

****** awal kutipan ******
Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA / PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante.

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara
******* akhir kutipan ******

Prof. Kasman Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi-lobi tanggal 18 Agustus 1945 di PPKI, menyatakan, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 bersifat “einmalig”, artinya berlaku untuk selama-lamanya (tidak dapat dicabut). “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang Dasar 1945 itu, bahkan merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut,” tulis Kasman dalam bukunya, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

Jadi, Dekrit Presiden Soekarno itulah yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945

Di dalam Piagam Jakarta termuat dengan jelas

****** awal kutipan ******
maka disoesoenlah kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itoe dalam suatu Hoekoem Dasar Negara Indonesia, jang terbentoek dalam suatu susunan negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan Rakjat, dengan berdasar kepada:

Ketoehanan, dengan kewadjiban mendjalankan sjari’at Islam bagi pemeloek2-nja*
******* akhir kutipan *******

Kesimpulannya kalau ada ayat konstutisi yang melanggar hukum Allah (larangan Allah) maka wajib direvisi.

Jadi tidak boleh satupun ayat dalam konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melanggar hukum Allah (melanggar laranganNya) sedangkan suruhan Allah atau suruhan agama, berdasarkan agama masing-masing maka jalankan “sesuai dengan kemampuanmu” berdasarkan istinbat (hukum perkaranya) di mana perkara wajib tidak boleh ditinggalkan

Rasulullah mengatakan, “Apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampumu dan apa yang aku larang maka jauhilah“. (HR Bukhari).

Telah menceritakan kepadaku Salamah bin Syabib telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin A’yan telah menceritakan kepada kami Ma’qil -yaitu Ibnu Ubaidullah- dari Abu az-Zubair dari Jabir bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, Apa pendapatmu bila saya melaksanakan shalat-shalat wajib, berpuasa Ramadlan, menghalalkan sesuatu yang halal, dan mengharamkan sesuatu yang haram, namun aku tidak menambahkan suatu amalan pun atas hal tersebut, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah menjawab: Ya. Dia berkata, Demi Allah, aku tidak akan menambahkan atas amalan tersebut sedikit pun (HR Muslim 18)

Firman Allah ta’ala yang artinya “Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada (agama)-Nya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya (surga) dan limpahan karunia-Nya. Dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus (untuk sampai) kepada-Nya.” ( QS An Nisaa’ [4]:17 )

Begitupula kita sebaiknya dapat membedakan antara pluralis dengan pluralisme

Gus Dur sangat menghormati pluralis (keberagaman) namun orang-orang disekeliling Gus Dur, ada yang salah memahaminya dan bahkan menyebut atau menggelari Beliau sebagai bapak Pluralisme.

Padahal Gus Dur adalah tokoh Islam terdepan dalam memerangi sikap-sikap intoleran terhadap penganut agama lain namun bukan tokoh Islam yang membenarkan agama selain Islam

Syaiful Arif dalam diskusi dan bedah buku hasil karyanya bertajuk “Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan” di hotel Akmani, Jl. KH Wahid Hasyim No. 91, Jakarta (12/11/2013) menyampaikan pendapatnya bahwa penyematan “Gus Dur Bapak Pluralisme” dinilai kurang tepat sebagaimana yang diberitakan pada http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,48190-lang,id-c,nasional-t,Penyematan++Gus+Dur+Bapak+Pluralisme++Dinilai+Kurang+Tepat-.phpx

“Saya tidak sependapat dengan penyematan gelar tersebut. Pasalnya, Gus Dur itu sangat konsen memperjuangkan kemanusiaan. Ketika beliau membela minoritas non-muslim, Tionghoa, Ahmadiyah, dan lain-lain, maka yang dibela adalah manusianya. Bukan institusi Tionghoa dan Ahmadiyahnya”. kata Arif.

Jadi yang diperjuangkan oleh Gus Dur adalah kemanusiaannya yakni mengakui, menghormati, toleran, merangkul, membela keberagaman manusia dengan keyakinannya (pluralis) bukan memperjuangkan membenarkan agama selain Islam atau memperjuangkan membenarkan pemahaman firqah Ahmadiyah dan firqah-firqah lainnya yang menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham).

Mayoritas kaum muslim pada masa generasi Salafush Sholeh adalah orang-orang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yakni para Sahabat, Tabi’in, Tabi’ut Tabi’in

Sedangkan pada masa sekarang mayoritas kaum muslim (as-sawad al a’zham) adalah bagi siapa saja yang mengikuti para ulama yang sholeh yang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat.

Dalam fatwa MUI didefinisikan bahwa Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke dalam neraka.”

Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal ‘bukan jalannya orang-orang yang dimurkai’. Beliau bersabda, “Yaitu kaum Yahudi.’ Dan bertanya ihwal ‘bukan pula jalannya orang-orang yang sesat’. “Beliau bersabda, ‘Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.’

Dalam fatwa MUI telah pula diingatkan bahwa bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8 )

Janganlah umat Islam meninggalkan para ulama karena jika meninggalkan para ulama maka akan mendapatkan penguasa yang zalim

Asy‐Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al‐Bantani Rahimahullah Ta’ala, di dalam kitabnya, Nasha‐ihul Ibad fi bayani al‐Faadzi al‐Munabbihaat ‘alal Isti’daadi Li Yaumil Ma’adi membawakan sepotong hadits tentang larangan meninggalkan para ulama

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan datang satu zaman atas umatku dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan fuqaha’, maka Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu

1. Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka,
2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan
3. Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 375 pengikut lainnya.