Tidak taat ucapan

Presiden pilihan setengah rakyat pemilih ternyata tidak taat pada ucapannya sendiri

Kita akui bahwa Jokowi adalah presiden pilihan setengah lebih dari rakyat pemilih yang mengikuti pilpres 2014 lalu.

Namun ada di antara para pendukung Jokowi yang cinta buta sehingga membutakan mata dan menulikan telinga.

Mereka tidak mau membaca dan mendengarkan kabar kenyataan dari apa yang telah ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla

Sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/22/ndue9v-indra-piliang-kenapa-terus-ditunda-padahal-jokowi-punya-hak-prerogatif , Indra J Piliang yang mendukung habis-habisan Jokowi sehingga rela dipecat dari partai dengan posisi sebagai Ketua Badan Litbang DPP Golkar menilai Jokowi, presiden pilihan setengah rakyat pemilih ternyata tidak taat pada ucapannya sendiri

***** awal kutipan *****
“Aplg (apalagi) anda tampak sigap dg (dengan) kriteria. Bahkan sjk (sejak) kampanye Pilpres, anda bilang: non transaksional, ramping, dll. Anda tak taat kata2!” ujarnya.

Ia juga mengkritik kinerja Tim Transisi dari Jokowi-JK. “Tim Transisi anda bilang, 3 bln pertama anda masuk ke 1000 desa kumuh. Itu tercatat. Knp msh (kenapa masih) plangak-plongok?” sindirnya lagi.

“Kerja2 amatiran yg dilakukan tim anda semakin terlihat kan? Msh (masih) sibuk dadah-dadah dan tlpn2 (telpon) wartawan agar dpt (dapat) setor muka itu utk (untuk) apa?” tegas tokoh muda yang dipecat Partai Golkar karena mendukung Jokowi di Pilpres 2014 ini.
***** akhir kutipan *****

Berapa banyak biaya yang dikeluarkan akibat Presiden pilihan setengah rakyat pemilih tidak taat ucapannya sendiri ?

Contohnya biaya untuk mempersiapkan pengumuman kabinet di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/10/23/176881/Batal-ke-Priok-karena-Jokowi-Menghadap-Megawati-

****** awal kutipan ******
Agenda pengumuman kabinet Jokowi memang sempat simpang siur. Namun, menjelang Maghrib, indikasi-indikasi bahwa pengumuman kabinet akan dilakukan, menguat. Di antaranya, telah dipersiapkan lokasi pengumuman kabinet di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Bahkan, Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) telah mensterilkan area yang akan dikunjungi Jokowi. Biro Pers Istana pun telah menyediakan kendaraan bagi rombongan wartawan untuk menuju ke lokasi tersebut. Namun, Jokowi melakukan aksi spontan dengan membatalkan pengumuman kabinetnya.

Terkait pembatalan tersebut, sebenarnya sejak awal telah tercium sejumlah kejanggalan. Salah satunya, para awak media yang datang meliput ke sana, diharuskan memakai ID khusus yang bertuliskan Kunjungan Lapangan Pelabuhan Tanjung Priok. Kemudian, beredar agenda yang menyebutkan bahwa kedatangan Jokowi tidak hanya untuk mengumumkan pembentukan kabinet, tapi juga untuk melakukan kunjungan kerja ke lokasi tersebut.

Sebenarnya Jokowi telah bersiap menuju Pelabuhan Tanjung Priok, bahkan gerbang depan Istana Merdeka sudah dibuka. Namun, tidak lama, gerbang tersebut kembali ditutup.

Jokowi dikabarkan memilih bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya di kawasan Jalan Teuku Umar. Dia didampingi salah satu orang dekatnya, Andi Widjajanto bersama Komandan Paspampres (Danpaspampres) Andika Perkasa.Pertemuan tersebut untuk membahas susunan kabinet. Menurut kabar, tim internal Jokowi masih belum sepakat dengan rancangan pembantu presiden itu.
***** akhir kutipan *****

Prof. Tjipta Lesmana mengatakan Presiden Jokowi terlalu banyak main drama.

Hal ini terkait pembatalan pengumuman nama-nama menteri kabinet Jokowi-JK kemarin. Ditambah, pengumuman itu direncanakan dilakukan di Terminal III, Dermaga 303, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/10/23/176884/Pakar-Komunikasi:-Jokowi-Jangan-Banyak-Drama!-

Berikut kutipan selanjutnya

***** awal kutipan *****
“Jokowi jangan banyak drama. Seluruh negara di dunia mengumumkan kabinetnya di Istana Negara,” kata Tjipta dalam wawancara di TV One pagi ini (Kamis, 23/10).

Ia menilai Jokowi kesulitan sendiri menyusun kabinetnya. Jokowi dianggap terlalu banyak melibatkan pihak-pihak yang tidak ada urusannya. Selain itu Jokowi juga terjerat oleh pernyataannya sendiri di awal masa kampanye pilpres lalu, dimana ia mengatakan koalisinya dibangun dengan hati dan tanpa bagi-bagi kursi.

Meski Jokowi memiliki tenggat waktu 14 hari sejak pelantikan untuk menyusun kabinet sesuai amanat UU 39/2008. Namun Jokowi diharapkan dapat mengumumkan nama-nama menteri secepatnya.

“Makin lama diumumkan, trust (kepercayaan) kepada Jokowi makin melorot. Rakyat dan pasar sudah menunggu,” demikian Tjipta Lesmana.
***** akhir kutipan ****

Tjipta Lesmana dalam pernyataan di atas berpendapat bahwa Jokowi terjerat oleh pernyataannya sendiri di awal masa kampanye pilpres lalu, dimana ia mengatakan koalisinya dibangun dengan hati dan tanpa bagi-bagi kursi.

Politisi PDIP Eva Kusuma Sundari memastikan nama Rini Sumarno direkomendasikan langsung Megawati Soekarnoputri sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/10/22/176865/Megawati-yang-Rekomendasi-Rini-Sumarno-Jadi-Menteri-

***** awal kutipan *****
“Itu karena privilege Bu Mega,” kata Eva ketika bebicara dalam talkshow Mata Najwa yang disiarkan live di salah satu stasiun televisi swasta nasional, sesaat lalu (Rabu, 22/10).

Eva menjelaskan nama Rini Sumarno merupakan satu dari belasan nama calon menteri yang disodorkan banteng moncong putih kepada Jokowi. Awalnya PDIP memberikan 10 nama, namun belakangan disusulkan beberapa nama tambahan karena ada nama-nama baru hasil pendalaman internal.

Lebih lanjut Eva memastikan jatah PDIP di kabinet juga sudah berubah. Sebelumnya dari 10 calon yang disodorkan PDIP maka yang jadi menteri hanya 5 saja.

“Saya dengar perkembangannya jadi enam,” pungkas Eva.

Kabarnya Jokowi akan menunjuk Rini sebagai menteri negara badan usaha milik negara (BUMN). Mantan CEO Astra Internasional yang juga Ketua Tim Transisi itu dinilai memiliki pengalaman yang cukup untuk mengisi pos kementerian BUMN.
***** akhir kutipan *****

Dari hasil penelusuran, ada sejumlah nama calon menteri yang diduga memperoleh tanda merah dari KPK. Informasinya, salah satu nama yang mendapat tanda merah itu adalah Rini M. Soemarno. Dia disebut-sebut masuk dalam kabinet dan menempati posisi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana yang diberitakan pada http://www.rmol.co/read/2014/10/23/176868/Disinyalir-Dapat-Tanda-Merah,-Rini-Soemarno-Tak-Layak-di-Kabinet-Trisakti-

Berikut kutipan selanjutnya

****** awal kutipan ******
KPK sendiri sebelumnya melalui Wakil Ketua Zulkarnaen telah menjelaskan bahwa, tanda merah yang diberikan KPK itu mengacu kepada seseorang yang beresiko tinggi setelah track record atau rekam jejaknya ditelusuri.

Tanda merah yang diberikan kepada Rini diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kasus itu sendiri sampai saat ini terus diusut oleh KPK.

Informasi lain menyebutkan, Rini yang dahulu pernah menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menyangkut kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Selanjutnya dia antara lain juga telah diperiksa menyangkut proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter dan peralatan militer Rusia oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI. Pasalnya mencuat dugaan adanya kerugian negara dalam proses imbal dagang tersebut.
****** akhir kutipan ******

Memang Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rini Mariani Soemarno Soewandi, dimintai keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi selama lebih kurang tujuh jam terkait penyelidikan atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) beberapa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Selasa (25/6/2013) sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2013/06/25/1827343/KPK.Periksa.Rini.Soewandi.Selama.7.Jam

****** awal kutipan *****
Seusai diperiksa, Rini mengaku diajukan pertanyaan oleh tim penyelidik KPK dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK). “Sebagai anggota KSSK, saya dimintai keterangan,” kata Rini saat keluar Gedung KPK, Jakarta.

Selebihnya, Rini yang menjabat menteri pada era Presiden Megawati Soekarnoputri ini enggan mengungkapkan materi pertanyaan yang diajukan penyelidik KPK kepadanya. Dia meminta wartawan menanyakan langsung kepada KPK. “Tanya KPK sendiri ya, enggak ada komen, enggak ada,” tutur Rini.

KPK menganggap Rini tahu seputar proses pemberian SKL kepada sejumlah obligor BLBI. Mekanisme penerbitan SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Inpres No 8 Tahun 2002. Hal ini dilakukan Presiden Megawati setelah menerima masukan dari mantan Menteri Keuangan Boediono, mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan mantan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

SKL tersebut berisi tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, dikenal dengan inpres tentang release and discharge.
***** akhir kutipan ******

Era Pemerintahan Megawati selama 3 tahun, Negeri ini kehilangan 13 BUMN strategis akibat kebijakan Privatisasi dan Divestasi. Obligor BLBI kemudian diberi status “Release & Discharge” dibebaskan dari aspek hukum dan kembali bermain dengan leluasa menjadi konglomerat kembali sebagaimana yang ditulis pada http://politik.kompasiana.com/2014/04/02/jokowi-mau-tebus-kesalahan-megawati-selama-3-tahun-memerintah-644187.html

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) terus berjalan. KPK juga memastikan, usai Lebaran ini akan menggelar ekspose terhadap kasus tersebut untuk menentukan naik tidaknya status kasus itu ke tingkat penyidikan sebagaimana yang diberitakan pada http://news.liputan6.com/read/2076781/kpk-pastikan-periksa-mantan-presiden-megawati-terkait-skl-blbi

Berikut kutipan selanjutnya

***** awal kutipan *****
Adapun SKL dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002. Saat itu, posisi presiden dijabat Megawati Soekarnoputri.

“Ada yang mekanisme pemberian SKL itu melalui Kementerian Keuangan, melalui kebijakan yang pernah mereka putuskan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu.

SKL tersebut berisi pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham, atau dikenal juga dengan inpres tentang release and discharge.

Berdasarkan inpres tersebut, debitor BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang walaupun hanya 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham (JKPS) dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN. Atas dasar bukti itu, mereka yang diperiksa dalam penyidikan Kejaksaan Agung akan mendapatkan surat perintah penghentian perkara (SP3).

Penerima SKL BLBI beberapa di antaranya yakni pemilik Bank Dagang Nasional Indonesia (BNDI) Sjamsul Nursalim, pengusaha The Nin King, pengusaha Bob Hasan, dan Salim Group (utang Salim Group ketika dibuatkan SKL mencapai lebih dari Rp 55 triliun. Selang 2 tahun setelah SKL terbit, aset Salim Group yang diserahkan ternyata hanya bernilai Rp 30 triliun)

Nama-nama lain yang turut menerima adalah James Sujono Januardhi dan Adisaputra Januardhy (PT Bank Namura Internusa dengan kewajiban sebesar Rp 303 miliar), Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian Rp 424,65 miliar), Lidia Muchtar (Bank Tamara Rp 189,039 miliar), Marimutu Sinivasan (PT Bank Putera Multi Karsa Rp 790,557 miliar), Omar Putihrai (Bank Tamara Rp 159,1 miliar), Atang Latief (Bank Bira kewajiban membayar Rp 155,72 miliar), dan Agus Anwar (Bank Pelita dan Istimarat Rp 577,812 miliar).

Sebelumnya, dalam kasus ini Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap sejumlah debitor. Meski beberapa konglomerat besar sudah menerima SKL, sekaligus release and discharge dari pemerintah.
Padahal, Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar kejaksaan mengeluarkan SP3 itu bertentangan dengan sejumlah aturan hukum. Salah satunya dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang sudah dikucurkan ke 48 bank umum nasional, kerugian negara disebutkan mencapai Rp 138,4 triliun.

Di sisi lain audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun dari 42 bank penerima BLBI. BPKP bahkan menyimpulkan Rp 53,4 triliun dari penyimpangan itu terindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.
****** akhir kutipan ******

Politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kwik Kian Gie prihatin atas kabar yang sudah menyebar luas. Kabar itu menyebutkan, Presiden Joko Widodo dikendalikan sembilan taipan atau pengusaha papan atas negeri ini sebagaimana yang diberitakan pada http://www.rmol.co/read/2014/10/21/176711/Kwik-Kian-Gie:-Kabar-Jokowi-Dikendalikan-Sembilan-Taipan-Sudah-Meluas-

***** awal kutipan ******
“Kabar ini menyebar sangat luas,” jelas Kwik dalam acara Indonesia Lawyers Club di TVOne malam ini (Selasa, 21/10).

Meski kabar tersebut sudah menyebar, namun tidak ada yang berani mengungkapkannya. Karena kecintaan terhadap PDIP dan bangsa Indonesia, Kwik menyampaikannya.

Salah satunya, dia menyoroti Sofjan Sonandi. Diakuinya, Sofjan adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo. Namun, dia mempertanyakan apa peran bos Gemala Group tersebut dalam tim Jokowi-JK sehingga muncul dalam banyak kesempatan.
****** akhir kutipan ******

Kepala Pusat Penelitian The Jokowi Institute pada Jokowi Watch Muhammad Sadli Andi menilai, sikap presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang akan memakai 34 menteri pada pemerintahannya mendatang merupakan sikap yang merusak terhadap janjinya saat kampanye sebagaimana yang diberitakan pada http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/16/pertama-kalinya-jokowi-dinilai-ingkar-janji

***** awal kutipan *****
“Sebanyak 34 kementerian yang diumumkan Jokowi kemarin menunjukkan sikap tidak konsisten. Saat kampanye Jokowi secara terang-terangan menyebut akan merampingkan kabinet dari yang ada saat SBY,” kata Andi, Selasa, (16/9/2014).

Andi dalam penjelasannya menilai, pembentukan dan penyusunan kabinet merupakan hak preorogratif presiden. Namun, seharusnya Jokowi tidak melupakan janji kampanye yang akan merampingkan kabinet di pemerintahannya.

“Walau hal itu merupakan hak prerogatifnya, namun Jokowi harus semakin berhati-hati. Sebab belajar dari hal itu bukan tidak mungkin beberapa janji kampanye yang lain juga akan ‘disimpangkan’.

Apalagi, publik juga memiliki penilaian ‘prerogatif’ individual dan kolektif. Ini adalah ‘catatan hitam’ perdana bagi Jokowi sejak kemenangannya dalam pilpres 2014,” ujarnya.

Ketidak konsistenan Jokowi ini lanjut Andi, sudah mulai ditunjukkan kepada publik. Kedepan, hal itu bisa jadi mengakibatkan pemahaman publik yang berbeda kepada Jokowi.

“Yang tadinya pro terhadap Jokowi justru akan berpaling. Karena, mereka menilai Jokowi mulai tidak konsisten,” tambahnya.

Kandidat Doktor dengan keahlian System Dynamics di Universitas Indonesia (UI) ini menegaskan kembali, jika Jokowi terus “mengingkari” janji saat kampanyenya keadaan ini sangat berbahaya.

“Jika seperti ini diulang lagi, bukan tidak mungkin suara yang awalnya pro terhadap Jokowi justru akan meninggalkannya.
***** akhir kutipan ******

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan akan datang suatu masa dimana pendusta diberi amanah sedangkan orang jujur didustakan

Rasulullah bersabda , “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, dimana pendusta dipercaya dan orang jujur didustakan, pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati.” (HR. Al-Hakim)

Di sisi lain, Ketua Umum DPP PKNU, Choirul Anam, menuturkan bahwa beliau pernah ditanya perihal kesediannya mau menjadi panitia pemenangan Prabowo sebagaimana yang diberitakan pada http://suarapubliknews.net/index.php/peristiwa-6/item/1977-gerak-aswaja-dan-10-elemen-jatim-nyatakan-dukung-prabowo-hatta

“Saya jawab bahwa saya sudah lama mendukung Prabowo, jauh sebelum ini.
Ini pemimpin unik, karena ingin membawa rakyatnya maju. Saya banyak bicara dengan pemimpin-pemimin nasional, tapi tidak seperti ini,” ujar Cak Anam, panggilan akrab Choirul Anam.

Ditanya apa tidak takut dengan Prabowo, khan terkesan angker? Cak Anam menuturkan bahwa selama berdiskusi dengannya , Prabowo terkesan bersahabat dan hangat dalam diskusi

“Jadi itu digambarkan oleh orang luar. Hatinya bagus dan bersahabat. Jadi gambaran selama ini merugikan Prabowo,” jelasnya.

Tampak dengan jelas bahwa serangan terhadap Prabowo sudah terstruktur rapi sebagaimana pula yang dituliskan oleh Linda Djalil pada http://lindadjalil.com/2014/07/saat-fitnah-untuk-prabowo-saya-cermati/

***** awal kutipan *****
Staf saya di kantor bahkan pernah menyampaikan cerita ngeri.

Dia bilang bahwa dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Fadli Zon digampari oleh Prabowo di suatu acara.

Saya kaget setengah mati, sehingga saya makin yakin saat itu bahwa tidak akan pernah maulah saya memilih dia. Saya sempat geram termakan cerita itu.

Lama-lama, saya berpikir ulang kembali. Kok gampang banget saya percaya cerita semacam itu?

Lalu saya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Fadli Zon, sebagai adik kelas saya di UI dan orang yang selalu sangat berperhatian kepada seni budaya Indonesia dan sangat ikhlas bila merangkul para seniman Indonesia, juga kepada Idris Sardi hingga tutup usia.

Fadli sangat kaget luar biasa. Ia berani bersumpah di atas Al Qur’an bahwa hal itu sama sekail tidap pernah terjadi.

“Mbak Linda, berani-beraninya Prabowo gampar saya? Dia tidak pernah sekalipun melakukan hal itu kepada saya. Tentu akan saya gampar balik…hahahhaaa!,” begitu kata Fadli.

Saya agak kecewa dengan staf saya, yang sudah dengan seenaknya mengarang cerita. Ketika saya bilang bahwa saya sudah cek ke ybs, ia panik. Tampaknya ia memang mengarang cerita…

Lalu, saya dengar lagi cerita dari anak saya bahwa temannya yang bekerja di PH juga melihat ia menggampar ajudannya di depan pekerja PH yang akan membuat filmnya.

Cerita hampir senada dengan cerita staf saya. Ajudan Prabowo saya kenal. Tak satupun yang tidak heran mendengar cerita itu. Ya, semua heran dan ‘kagum’, karena betapa dahsyatnya karangan-karangan semacam itu. Ya, karangan yang sudah terstruktur.
**** akhir kutipan *****

Kalau kita mengingat masa lalu maka dapat diketahui bahwa Gus Dur pernah meminta pendukungnya dan pendukung PKB memilih Gerindra sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2009/03/14/1602566/gus.dur.dukung.prabowo

“Sekarang saya perkenalkan Mas Bowo kepada warga PKB. Saya minta warga PKB memilih Gerindra dan Mas Bowo,” katanya.

Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo paling ikhlas kepada rakyat karena banyak yang dia bikin (perbuat) untuk rakyat sebagaimana video yang di unggah (upload) pada http://www.youtube.com/watch?v=WWw-XXUCQIQ

Pernyataan Gus Dur inilah yang menjadikan pegangan para pengurus Yayasan Alkhairat pimpinan Habib Ali Muhammad Al-Jufri sebagaimana yang diberitakan pada http://www.jpnn.com/read/2014/06/03/238230/Pernyataan-Gus-Dur-Jadi-Dasar-Alkhairat-Dukung-Prabowo-

“Jawaban Gus Dur tersebut jadi dasar bagi Yayasan Al-Khairat mendukung Prabowo-Hatta,” ujar ketua Harian Yayasan Al-Khairat Abdul Karim DL yang juga anggota DPD 2004-2009 dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah

Kita tidak banyak tahu apa yang diperbuat Prabowo untuk rakyat Indonesia kemungkinannya karena jauh dari publikasi media.

Perbuatan yang jauh dari publikasi media mungkin yang dimaksud oleh Gus Dur dengan “paling ikhlas”

Apa yang diperbuat oleh Prabowo bagi rakyat yang jauh dari publikasi media contohnya telah diarsip pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/10/yang-paling-ikhlas/

Sebaliknya Prabowo yang dipuji Gus Dur dikabarkan menghina Gusdur, sebagaimana kabar yang dihembuskan oleh Allan Nairn, seorang jurnalistik Amerika serikat yang menulis pernyataan tersebut di blognya dan dimuat dibeberapa media seperti Media Indonesia terbitan Jum’at, 27 Juni 2014 pada halaman pertama.

Firman Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu“. (QS. Al Hujurat [49] : 6)

Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodihardjo membantah tulisan jurnalis perang Amerika Allan Nairn sebagaimana contoh berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2113483/prabowo-tidak-pernah-melecehkan-gus-dur

Berikut kutipannya

****** awal kutipan *****
“Pernyataan Allan Nairn adalah bagian dari black campaign yang terkoordinasi oleh sekelompok jurnalis asing yang tidak menghendaki Prabowo menjadi presiden,” kata Budi Purnomo, di Rumah Polonia, Jakarta, Kamis (26/6/2014).

Menurutnya, Allan Nairn adalah seorang jurnalis perang asal Amerika yang terkenal memiliki hubungan yang tidak baik dengan TNI. Ia tercatat tujuh kali pernah masuk ke Indonesia secara ilegal. Pada tahun 2010.

“TNI bahkan pernah menyatakan akan menangkap Allan jika ia ketahuan kembali ke Indonesia” jelas Budi mengenai asal usul Allan.

Direktur Komunikasi dan Media Timkamnas Prabowo-Hatta itu juga menjelaskan, bahwa Allan tidak ingin Prabowo menjadi presiden.

Dalam tulisannya, ia secara eksplisit menyatakan bahwa ia perlu menerbitkan tulisan yang menyudutkan Prabowo, agar Prabowo tidak jadi presiden kita. Salah satunya adalah dengan menuliskan fitnah mengenai pernyataan Prabowo soal Gus Dur.

“Prabowo sangat menghormati Gus Dur, dan tidak pernah sekalipun dalam hidupnya, dalam konteks apapun, mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat beliau” tegas Budi.
***** akhir kutipan *****

Putri Bung Karno , Rachmawati Soekarnoputri berpendapat bahwa kehadiran tiba-tiba jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, yang difasilitasi dan didukung oleh kelompok neolib di Indonesia. Allan Nairn menjadi alat perusak citra yang cukup berhasil sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/07/22/164950/Putri-Bung-Karno:-Sungguh-Memalukan-Bila-Presiden-Baru-Ternyata-Pesanan-Asing-

***** awal kutipan *****
Tidak dapat dipungkiri Indonesia memiliki arti yang begitu besar bagi dunia, baik secara politik maupun ekonomi.

Sudah semestinya, seluruh elemen bangsa Indonesia memahami hal ini serta berusaha sekuat mungkin mencegah kepentingan asing menyusup di tengah proses pergantian pemerintahan. Bukan tidak mungkin ada upaya dari pihak asing merekayasa sedemikian rupa agar figur yang dapat mereka tumpangi dan tunggangi dinyatakan keluar sebagai pemenang.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Rachmawati Soekarnoputri dalam perbincangan Senin malam (21/7).

Menurut putri Bung Karno ini, permainan pihak asing dalam Pilpres 2014 ada yang dapat dikenali, ada juga yang tidak dapat dikenali.

Di antara yang dapat dikenali, sebutnya, adalah kehadiran mantan Presiden AS Bill Clinton.

Kunjungan Bill Clinton ke Aceh dan pertemuan dengan sejumlah tokoh Aceh adalah bagian dari lawatan Clinton Foundation ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Pasifik.

Namun sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan tidak mengetahui rencana itu.

“Kunjungan Clinton ini bukan rahasia umum lagi memiliki agenda tertentu terutama yang berkaitan dengan pilpres,” ujar Rachma.

Begitu juga dengan kehadiran tiba-tiba jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, yang difasilitasi dan didukung oleh kelompok neolib di Indonesia. Allan Nairn menjadi alat perusak citra yang cukup berhasil.

“Allan berlindung di balik profesinya sebagai jurnalis. Tetapi kita tahu bahwa misi utamanya adalah mempengaruhi proses pemilu agar jalan bagi kelompok neolib yang pro kepentingan asing terbuka lebar,” ujar Rachma.

Sayang, sebut Rachma, tidak banyak yang menyadari hal ini. Media pun umumnya larut dengan permainan cerita Allan Nair itu.

“Sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat kita tidak merasa bangga dan justru seharusnya malu apabila kemenangan capres dikarenakan pesanan atau tekanan pihak asing,” demikian Rachma.
***** akhir kutipan *****

Dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/07/26/jangan-yang-dipuji-asing/ telah disampaikan bahwa Bung Karno telah berpesan, “Ingatlah… ingatlah… ingat pesanku lagi: “Jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti atau dicaci maki asing, karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu. “Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu.”

Arah kebijakan politik dan pertahanan keamanan Jokowi yang berkiblat ke Barat semakin terlihat. Hal ini terindikasi rencana Jokowi untuk membeli drone dari Amerika Serikat Global Hawk sebagaimana diungkapkan pengamat militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie sebagaimana yang diberitakan pada http://www.pasberita.com/2014/10/jokowi-akan-beli-drone-seharga-12-t.html

Pakar maritim Indonesia, Y Paonganan menyebut keinginan Jokowi itu cara menipu rakyat dengan embel-embel teknologi canggih sebaimana yang diberitakan pada politik.rmol.co/read/2014/09/01/170170/IMI:-Ide-Jokowi-Beli-Drone-Triliunan-Menipu-Rakyat-

***** awal kutipan ******
“Penggunaan drone dalam memberantas illegal fishing menunjukkan bahwa Jokowi tidak paham permasalahan illegal fishing yang kian marak,” ujar Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Senin, 1/9).

Ongen pun menegaskan bahwa IMI menolak keras rencana Jokowi membeli drone. Ada baiknya, saran Ongen, Jokowi membenahi dulu sistem perizinan kapal dengan membuat aturan yang lebih ketat juga sanksinya serta menyiapkan infrastruktur pendukung. Jika hal ini sudah dilakukan baru berpikir untuk menggunakan teknologi canggih seperti drone untuk mengawasi laut NKRI.

“Jokowi itu tidak paham laut, seharusnya sebelum merencanakan sesuatu untuk menyelesaikan curat marut maritim, ya harus dipelajari dahulu segala sesuatunya, jangan pakai gaya tiba-tiba dan tidak masuk akal. Apalagi harga drone yang triliunan rupiah itu tambah tidak masuk akal lagi,” ujar Y Paonganan.

Untuk diketahui, beber Ongen, harga drone termahal saat ini adalah produk Israel yang dijual dengan harga Rp 38 miliar per unit dengan menggunakan satelit. Sementara Indonesia sendiri belum punya satelit untuk mengoperasikan drone. Hal ini sangat rawan kebocoran karena data dapat masuk ke pemilik teknologi.
****** akhir kutipan ******

Kesimpulannya dengan kebijakan membeli produk Drone dari Amerika maupun Zionis Israel maka rawan kebocoran karena data dapat masuk ke pemilik teknologi

Begitupula belajar dari penyadapan atas Indonesia oleh pihak Barat yakni sekutu dari Zionis Israel, salah satunya adalah karena selama ini Indonesia masih menyewa satelit untuk sistem komunikasi kenegaraan sebagaimana yang diberitakan pada http://www.antaranews.com/berita/403276/upaya-indonesia-atasi-penyadapan

“Jokowi salah jika memakai alasan pembenaran penjualan Indosat karena keadaan krisis keuangan. Kalau mau dijual ya jangan industri strategis. Keadaan keuangan juga tidak separah sampai harus menjual Indosat” ungkap Kwik Kian Gie

Menurut Kwik, saat itu dia sudah mengingatkan Megawati. Indosat adalah BUMN strategis, vital. Kalau dijual, maka pembicaraan presiden bisa disadap. Tapi saat itu Megawati bilang bahwa ia hanya ahli ekonomi. Padahal Kwik mengakui, ia mendapatkan saran dari pakar, Alisyahbana. Jadi alasan krisis keuangan saat itu adalah tidak benar.

“Kepada Megawati, saya tidak membicarakan soal uangnya, tetapi soal vitalnya. Kalau hanya soal butuh uang seharga Indosat, kira-kira Rp 5 Triliun, banyak yang bisa dan mau memberikan utang kepada Indonesia. Saya dulu memberitahu supaya itu jangan dijual. Tapi saya tidak tahu masukan menteri BUMN apa.

Saya juga membantah pernyataan bahwa BUMN pasti merugikan negara. Karena ada BUMN yang menguntungkan juga.,” papar Kwik. sebagaimana yang diberitakan pada http://kabarlain.com/2014/06/25/kwik-kian-gie-alasan-jokowi-jual-indosat-karena-krisis-salah-besar/

Menteri-menteri Berkeley Mafia kita mengemis supaya investor asing, tanpa peduli apakah mereka BUMN atau tidak, membeli apa saja di Indonesia, termasuk yang vital seperti Indosat, Telkom, infrastruktur, pembangkit listrik, air bersih, menggali mineral dengan kontrak yang tidak transparan tulis Kwik Kian Gie pada http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/nasionalisme-kontemporer-di-amerika-serikat-artikel3/

Berikut kutipan tulisan Kwik Kian Gie lainnya pada http://kwikkiangie.com/v1/2011/03/megawati-prabowo-dan-contoh-kasus-tentang-demokrasi-gaya-uud-2002/

***** awal kutipan ******
Prabowo ingin “menghentikan penjualan aset negara yang strategis dan atau yang menguasai hajat hidup orang banyak”. Presiden Megawati menjual Indosat, tidak berani menolak Exxon Mobil yang ingin mengubah TAC blok Cepu menjadi kontrak bagi hasil sambil sekaligus memperpanjangnya sampai tahun 2030, padahal kontrak sudah habis di tahun 2010. Tiga anggota Dewan Komisaris Pertamina yang sekaligus menteri-menteri BUMN, ESDM dan Keuangan sangat pro Exxon Mobil.

Prabowo ingin “mewajibkan eksportir nasional yang menikmati fasilitas kredit dari negara untuk menyimpan dana hasil ekspornya di bank dalam negeri.” Menteri Keuangannya Presiden Megawati kokoh dalam pendiriannya dalam sistem lalu lintas devisa yang sebebas-bebasnya. Sang Menteri Keuangan ini diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia oleh DPR dengan suara bulat. Fraksi PDI-P ikut mendukungnya dengan sangat mantab.

Prabowo ingin “mencetak 2 juta HA lahan baru untuk meningkatkan produksi beras, jagung, kedelai, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang”. Kebijakan Presiden Megawati bersama Menko Perekonomian dan Menteri Keuangannya yalah bahwa itu urusan swasta murni. Pemerintah tidak boleh ikut-ikutan dalam produksi komoditi tersebut. Kalau swasta tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, harus diimpor, karena harus ikut globalisasi yang menghapus batas-batas negara bangsa.

Prabowo ingin “melarang penyaluran kredit bank pemerintah untuk pembangunan perumahan dan apartemen mewah, mall, serta proyek-proyek mewah lainnya.” Menteri Keuangannya Presiden Megawati tidak pernah berpikir demikian. Sebaliknya, bank-bank pemerintah harus berbadan hukum PT yang perilaku dan aturan mainannya sepenuhnya seperti bank swasta.

Prabowo ingin “meninjau kembali semua kontrak pemerintah yang merugikan kepentingan nasional.” Semua kontrak pemerintah dengan perusahaan asing yang mengeduk sumber daya mineral kita merugikan bangsa Indonesia. Kabinet Megawati tidak mau mengutik ini, karena mengguncangkan kepercayaan pihak asing pada sifat good boy-nya para menteri Presiden Megawati dalam hal patuh pada kontrak, yang sekali liberal tetap liberal.”
******* akhir kutipan ******

Begitupula Prabowo tidak anti asing sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang.

Padahal Prabowo tidak anti asing, hanya saja setiap kerja sama dengan pihak asing harus bersifat adil, bermartabat, dan sederajat.

Hal ini dapat kita pelajari dari klarifikasi yang dimuat pada twitter history @Prabowo08 pada http://chirpstory.com/li/196624

https://twitter.com/Prabowo08/status/448816937250717696

1. Bicara mengenai hubungan luar negeri, kita mulai dari cita-cita kita. Saya percaya kita ingin dikenal sebagai bangsa yang ramah & damai.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448817019199041536

2. Kita tidak ingin mendominasi bangsa lain. Kita tidak ingin menjajah bangsa lain. Kita tidak ingin menginjak-injak hak orang lain.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448817168705003520

3. Yang kita inginkan adalah: Bangsa kita berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat secara ekonomi dan berdaulat secara politik.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448817319263744000

4. Bangsa yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak dinjak-injak, tidak menjadi budak, tidak juga menjadi kacung bangsa lain.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818158128738304

5. Untuk menjadi bangsa yang berwibawa dan berpengaruh, kita harus perkuat diri kita. Kekayaan kita tidak bisa dibiarkan terus bocor keluar.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818370637352960

6. Namun bukan berarti kita harus nasionalisasi semua aset yang dikuasai asing. Kita cukup jalankan amanah UUD 45

Begitupula ketika Prabowo08 menjawab pertanyaan seperti

@awm911 @Prabowo08 Bagaimana pandangan Bapak terhadap gagasan
nasionalisasi perusahaan2 asing?

https://twitter.com/Prabowo08/status/448833932818001921

Prabowo08 Bung @awm911, saya tadi sudah sampaikan. Jika mendapat mandat saya harus jalankan UUD 1945 Pasal 33. SDA strategis harus dikuasai negara.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448834274376962048

Prabowo08 Jika ada asing ingin mengolah kekayaan alam kita, jika saya presiden tentu boleh. Tetapi mayoritas keuntungan untuk Indonesia.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448834884870488064

Prabowo08 Ingat: Tanahnya punya kita. Lautnya punya kita. Jalannya punya kita. Masa kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri?

@Owhiyo @Prabowo08 @awm911 mngkin ini cikal bakal bapak dibenci
konglo2 asing. Jngan ragu pak.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448835820665856000

Prabowo08 Apa yang saya sampaikan memang tidak enak didengar oleh mereka yang selama ini merampas kekayaan bangsa dari rakyat Indonesia.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448836233536339969

Prabowo08 Namun ingat: Saya tidak anti asing. Hanya saja, setiap kerja sama harus bersifat adil, bermartabat, dan sederajat. Bukan jomplang.

Seharusnyalah kita mengambil hikmah (pelajaran) dari peristiwa atau kejadian yang telah ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla.

Boleh jadi kejadian-kejadian di seputar Jokowi adalah diakibatkan rakyat pemilih, khususnya umat Islam meninggalkan nasehat para ulama sehingga mendapatkan penguasa yang zalim

Asy‐Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al‐Bantani Rahimahullah Ta’ala, di dalam kitabnya, Nasha‐ihul Ibad fi bayani al‐Faadzi al‐Munabbihaat ‘alal Isti’daadi Li Yaumil Ma’adi membawakan sepotong hadits tentang larangan meninggalkan para ulama

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Akan datang satu zaman atas umatku dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan fuqaha’, maka Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu

1. Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka,
2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan
3. Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman

Kezaliman dapat ditimbulkan dari kapabilitas kepemimpinan yang tidak mumpuni.

Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID), Jajat Nurjaman menilai, Jokowi yang tersandera partai jadi sulit bergerak secara bebas dalam menentukan setiap kebijakan. Sangat berbeda dengan sosok JK yang tidak terikat secara langsung dengan partai-partai yang ikut mengusungnya sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2014/10/24/177099/NCID:-Jokowi-Diganti-JK,-Lebih-Cepat-Lebih-Baik-untuk-Indonesia-

***** awal kutipan ******
“Bahkan bisa saja Jokowi hanya akan diberikan tugas-tugas mudah seperti menghadiri acara seremonial kenegaraan ataupun “blusukan”.

“Mempunyai peran yang sangat besar serta didorong pengalaman yang cukup mumpuni, sosok JK memang lebih cocok berkantor di Istana Presiden bukan di Istana Wakil Presiden, supaya pemerintahan yang baru dapat berjalan lebih cepat dan lebih baik,” terangnya.

Fenomena ini, lanjutnya, mirip seperti yang terjadi di DKI Jakarta ketika masih dipimpin Jokowi-Ahok. Di mana Ahok selaku wakil gubernur banyak bekerja, sedangkan Jokowi ditugaskan menjaga citra karena kapabilitasnya memang hanya cukup untuk itu.
***** akhir kutipan *****

Kalau kita mengamati protokol-protokol Zionis, salah satu cara menyerang dan menaklukan sebuah negara adalah sebagaimana yang termuat dalam protokol kedua yakni

“Zionis akan memilih dan mendukung tokoh-tokoh pemimpin yang tidak berpengalaman, bodoh, dan tidak memiliki wawasan luas sebagai presiden atau pemimpin negara, agar kekuatan dan lobi Yahudi tetap bisa mempengaruhi dan mengontrolnya”

Cara memilih dan mendukungnya mempergunakan kekuatan media massa untuk mempengaruhi dan menciptakan opini publick.

“Media harus digunakan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini publik. Dan Zionis menyebutnya sendiri, “Sesungguhnya kita sudah berhasil dengan gemilang. Kemenangan ideologi kita sudah tercapai dengan terbaginya manusia pada pemikiran-pemikiran yang lahir melalui otak tokoh-tokoh Yahudi. Pikiran-pikiran mereka mampu menggerakkan masyarakat di dunia”.

Protokol Zionis keduabelas

Kita akan lebarkan dominasi pers kita ke media massa lokal, kita akan awasi dengan sensor ketat, sehingga berita-berita yang yang dirilis benar-benar sesuai misi dan tujuan propaganda kita. Dan tidak ada satupun berita yang dimuat kecuali atas ijin kita.

Kita akan menerapkan beban pajak tinggi kepada setiap penerbit yang menerbitkan buku-buku besar, kita bebaskan pajak bagi penerbitan buku-buku ringan, terutama yang dibenci dan dilarang para petinggi agama untuk diterbitkan.

Kita dukung penerbitan-penerbitan majalah-majalah pengumbar nafsu. Kita akan beli pers milik perusahaan keluarga, untuk mengkonter berita-berita yang menyudutkan misi kita.

Protokol Zionis ketigabelas

Opini umum harus dijauhkan dari kebenaran dan informasi yang sesungguhnya. Buah pikiran yang benar akan dihambat dan dikubur dalam-dalam dengan cara menampilkan berita populer yang menyita perhatian publik secara luas di surat kabar. Agen-agen Yahudi yang bekerja di surat kabar akan bekerja keras untuk mengalihkan perhatian masyarakat dengan hiburan, seni, olahraga, bahkan gosip.

Protokol Zionis kelimabelas

…Dibawah pengaruh kita, pelaksanaan hukum kaum non_yahudi harus dapat diredusir seminim mungkin. Penghormatan kepada hukum harus dirongrong dengan cara interpretasi sebebas mungkin sesuai dengan apa yang telah kita perkenalkan pada bidang ini. Pengadilan akan memutuskan apa yang kita dikte, bahkan dalam kasus-kasus yang mungkin mencakup prinsip-prinsip dasar atau isu-isu politik melalui jalur pendapat surat kabar dan jalur lainnya.

Protokol Zionis keduapuluh

Kita akan kuasai mata uang negara-negara asing, kita akan ‘mainkan’ kurs (nilai tukar) mata uang mereka untuk mengukur rasa simpati dan dukungan mereka terhadap kedaulatan kita.

Ciptakan citra bahwa utang luar negeri sebagai bantuan. Padahal mereka sedang terjerat utang. Situasi seperti ini harus terus dipelihara, agar kekayaan-kekayaan negara pengutang terus mengalir ke dalam perbendaharaan kelompok Yahudi. Akal bangsa-bangsa Goyim tidak akan mengerti bahwa utang mereka kepada negara-negara kapitalis akan menguras kekayaan negeri mereka, sebab bunga utang-utang itu akan dibayar dengan hasil bumi dan sumber daya alam mereka.

Kita akan menguasai aset kekayaan dunia, melalui penanaman modal dan memainkan peran penting di dunia moneter. Tidak ada bantuan gratis bagi mereka, uang yang kita keluarkan harus ada kompensasi ‘super’ menguntungkan bagi kita. Dan kita akan jadikan negara-negara penghutang kaki tangan ‘agama’ kapitalisme kita.

Segera setelah Zionis menguasai kekayaan, menguasai negara-negara dan pemerintahannya, mereka akan menciptakan penguasa-penguasa dan pemerintah yang akan terus berutang dari jaringan finansial Yahudi, sehingga negara dan pemerintahan tersebut semakin tergenggam dalam kekuatan kapitalis.

Protokol Zionis keduapuluh satu

Zionis akan mendukung pemerintahan seperti di atas dengan para pemikir dan sejumlah ahli ekonomi yang memberikan saran dan nasihat yang seolah-olah dipandang sebagai jalan keluar. Padahal seluruh nasihat tersebut hanya membuat negara dan pemerintah semakin lumpuh dan kekuatan Yahudi semakin berkuasa. Zionis akan mengerahkan banker, industrialis, pemodal, dan milioner Yahudi seolah-olah membantu negara dan pemerintah. Segala sesuatu tampak bisa diatur dengan sempurna dan angka-angka bermunculan di mana-mana, tetapi akhir dari semuanya adalah kebinasaan untuk bangsa dan negara.

Kita akan tenggelamkan pemerintah negara-negara gentile dengan hutang-hutang besar. Kita provokasi mereka untuk meminjam modal pembangunan dan belanja negara kepada kita.

Kita harus membeli saham di bursa-bursa tiap negara, ketika kita telah menguasai bursa saham, kita guncang ‘pasar uang’ di negara-negara tersebut, agar terjadi krisis moneter. Dengan cara inilah kita dapat mempertahankan nilai tukar mata uang kita, dan menjaga dominasi kita di dunia moneter.

Protokol-protkol Zionis lainnya dapat dibaca dalam tulisan sebelumnya pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/09/22/andaikan-pidato-itu-ada/

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan