Feeds:
Pos
Komentar

Archive for the ‘Politik’ Category


Sebaiknya hentikanlah menyerahkan hasil tambang kepada orang lain

Sebaiknya para penguasa negeri yang mengaku muslim untuk menghentikan “menyerahkan” sumber daya alam atau hasil tambang kepada negara-negara para pendukung Zionis Yahudi Israel seperti Amerika Serikat dan sekutunya karena hal itu dapat membantu kekuatan finansial (keuangan) mereka untuk membeli persenjataan guna membunuh kaum muslim di belahan dunia manapun

Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata: “Hai Rasulullah! Emas ini adalah hasil dari tambang kita”. Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, “Nanti kamu akan dapati banyak tambang-tambang, dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat“. (HR. Baihaqi)

Tentu perdagangan dengan non muslim tidaklah terlarang namun pada saat ini telah jelas Zionis Yahudi Israel telah mengusir kaum muslim dari tanah airnya seperti di Palestina

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60] : 8)

Negeri kaum muslim tidak hanya sebatas batas negara. Jika kaum muslim di Palestina telah diusir dari tanah (negeri) mereka oleh kaum Zionis Israel dan didukung oleh sekutunya seperti Amerika maka semua penguasa negeri yang mengaku muslim wajib merasakan sebagai keadaan perang juga dan menghentikan segala bentuk kerjasama yang dapat memberikan kekuatan finansial bagi mereka yang akan dipergunakan untuk membeli peluru guna membunuh kaum muslim diberbagai belahan negara kaum muslim.

Diriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Demi Allah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Belum sempurna keimanan kalian hingga kalian saling mencintai.” (HR Muslim)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).” (HR Bukhari 5552) (HR Muslim 4685)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Barang siapa menahan (menutup) anggur pada hari-hari pemetikan, hingga ia menjualnya kepada orang Yahudi, Nasrani, atau orang yang akan membuatnya menjadi khamr, maka sungguh ia akan masuk neraka” (At Thabraniy dalam Al Ausath dan dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolaniy).

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqiy ada tambahan “orang yang diketahui akan membuatnya menjadi khamr”

Berdasarkan hadits ini, As Syaukani menyatakan haramnya menjual perasan anggur kepada orang yang akan membuatnya menjadi khamr ( Nailul Authar V hal 234).

Kesimpulan tersebut dapat diterima, karena memang dalam hadits tersebut terdapat ancaman neraka sebagai sanksi bagi orang yang mengerjakan.

As Syaukani tidak hanya membatasi jual beli anggur yang akan dijadikan sebagai khamr, tetapi juga mengharamkan setiap jual-beli yang membantu terjadinya kemaksiatan yang dikiaskan pada hadits tersebut

Telah jelas keharaman jual-beli yang membantu terjadinya kemaksiatan.

Firman Allah Ta’ala yang artinya “….dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran/permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS Al Ma’idah [5]:2)

Pemerintah Indonesia dinilai bisa memiliki sepenuhnya saham PT Freeport Indonesia tanpa mengeluarkan uang sepeserpun alias gratis.

Kepemilikan 100 persen saham Freeport Indonesia bisa terwujud, jika pemerintah tidak memperpanjang masa operasi Freeport Indonesia yang berakhir di 2021.

Ini diungkapkan Direktur Center for Indonesian Resources Strategic (CIRUS), Budi Santoso‎. “Menurut saya pemerintah harus melihat benefit nasional dan kalau perpanjangan tidak disetujui maka pengelolaannya menjadi 100 persen. Kenapa harus membeli mahal kalau bisa gratis,” kata Budi, Minggu (‎17/1/2016) sebagaimana yang diberitakan pada http://m.liputan6.com/bisnis/read/2413858/pemerintah-bisa-miliki-100-saham-freeport-gratis

Menanggapi hasil perundingan antara Pemerintah dan Freeport McMoran, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (PUSHEP), Bisman Bakhtiar, mengatakan hasil perundingan yang disampaikan oleh Menteri ESDM sesungguhnya bukan merupakan kabar baik bagi Indonesia, tetapi lagi-lagi Pemerintah dipaksa selalu mengikuti kepentingan Freeport sebagaimana yang diberitakan pada http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a683a3e45c0/soal-kesepakatan-pemerintah-dengan-freeport–ini-tanggapan-pushep

Berikut kutipan berita selanjutnya

****** awal kutipan ******
Terkait perubahan landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Bisman menjelaskan bahwa itu mengandung maksud yang baik. Dengan bentuk izin negara akan mempunyai posisi yang lebih tinggi dan berlaku rezim hukum administrasi dan tata usaha negara yang lebih merepresentasikan penguasaan negara atas sumber daya pertambangan Indonesia.

Hal ini berbeda jika masih menggunakan sistem kontrak. Menurut Bisman, dengan menggunakan sistem kontrak,para pihak (pemerintah/negara dan PT Freeport) dalam posisi yang setara dan menggunakan rezim hukum perdata. “Karena posisi setara, maka kontrak (karya) tidak merepresentasikan penguasaan negara atas sumber daya pertambangan Indonesia,” ujar Bisman.

Namun Bisman memberi catatan, perubahan Kontrak Karya Freeport menjadi IUPK saat ini, tidak sesuai dengan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menurut UU Minerba, IUPK hanya dapat diberikan di Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang ditetapkan menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) atas persetujuan DPR RI.

“Jadi pemberian IUPK saat ini kepada PT Freeport jelas merupakan pelanggaran hukum, jika hal ini dilakukan seharusnya dilakukan revisi dahulu terhadap UU 4/2009,” kata Bisman.

Menurut Bisman, pemberian IUPK kepada Freeport sebenarnya hanya merupakan siasat atau akal-akalan untuk melegitimasi tujuan utamanya,yaitu pemberian izin ekspor mineral mentah kepada Freeport atau memberi kebebasan kepada Freeport untuk tidak melaksanakan amanat UU Minerba yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Kemudian terkait divestasi, menurut Bisman, dari sudut pandang kepentingan nasional seolah-olah sangat nasionalis dan merupakan “kemenenangan” Pemerintah Indonesia, padahal tidak demikian. Perlu menjadi perhatian bahwa divestasi ini adalah membeli saham yang artinya Pemerintah Indonesia (yang bisa melalui BUMN) mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membeli saham PT Freeport.

“Dari mana dana untuk membeli saham tersebut yang nilainya lebih dari Rp110 triliun, apakah Pemerintah punya dana sebesar itu? dipastikan konsorsium seluruh BUMN tambang digabung pun tidak cukup mampu punya dana untuk membeli 51% saham PT Freeport,” ujar Bisman.

Melihat durasi kontrak PT Freeport yang akan selesai pada tahun 2021, menurut Bisman divestasi tidaklah tepat. Harusnya Pemerintah menunggu hingga tahun 2021, wilayah kerja tambang milik Freeport di Papua akan sepenuhnya kembali ke Pemerintah Indonesia tanpa harus membeli saham Freeport. Menurut Bisman, dengan divestasi justru akan menjebak Indonesia untuk terus memberikan perpanjangan kepada Freeport.

Selanjutnya terkait pembangunan smelter dengan durasi maksimal 5 tahun setelah IUPK. Dengan kata lain, maksimal pada tahun 2022 PT Freeport Indonesia sudah harus membangun smelter kecuali terdapat kondisi force majeur.

Menanggapi hal ini Bisman menyampaikan sesungguhnya kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dengan membangun smelter sudah ditegaskan oleh UU 4/2009 paling lambat tahun 2014dan diperpanjang sampai tahun 2017, namun hingga saat ini dengan berbagai alasan Freeport tidak juga membangun smelter dan seolah sengaja mengulur-ulur waktu.

“Hasil perundingan yang memberikan tenggat waktu hingga tahun 2022 ini jelas pelanggaran terhadap UU 4/2009 dan merupakan ketidakberdayaan Pemerintah Indonesia yang untuk kesekian kalinya harus memberikan kelonggaran kepada Freeport,” ujarnya.

Menanggapi perihal stabilitas penerimaan negara, Bisman mengapresiasi jika akan ada kenaikan penerimaan negara, namun ia menyayangkan besarannya yang tidak siginifikan. Menurut Bisman,selama ini penerimaan negara dari Freeport sangat kecil tidak sebanding dengan kekayaan dan keuntungan yang diambil oleh Freeport. Dalam laporan tahun 2016 penerimaan negara dari Freeport yang terdiri dari royalti, pajak dan pungutan lain hanya sekitar Rp4,9 triliun dan sudah sejak tahun 2012 tidak pernah menerima dividen dari Freeport.

“Hal ini tidak sebanding dengan keuntungan dan kekayaan yang didapatkan oleh Freeport, serta kerusakan alam dan ongkos sosial yang harus ditanggung oleh Indonesia,” pungkas Bisman.

****** akhir kutipan ******

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »