Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘amat kecil’


Habib Hasan : Peran wakil presiden dalam perpolitikan di negeri ini amat kecil

Bagi warga Nahdliyin (terutama para sesepuh), nama Duta Masyarakat sudah tidak asing lagi. Koran ini terbit pada era 50-an, menjelang pemilu 1955 sebagaimana yang sempat diceritakan Gus Dur pada http://www.nu.or.id/post/read/38389/cerita-gus-dur-dan-duta-masyarakat

Begitupula Duta Masyarakat online terkait pilpres 2019 memberitakan Hujjah Habaib dan Masyayikh Dukung Prabowo-Sandi dari Sidogiri sebagaimana yang diberitakan pada http://duta.co/blak-blakan-ini-hujjah-habaib-dan-masyayikh-dukung-prabowo-sandi-dari-sidogiri/

***** awal kutipan *****
Setelah mempelajari dengan seksama, antara maslahah dan madlarat selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, maka, para habib, kiai dan masyayikh Jawa Timur memutuskan, cukup bagi Jokowi satu periode saja. Sabtu (12/1/2019)

Mereka menggelar Istighotsah untuk Keselamatan Bangsa sekaligus Deklarasi Dukungan Prabowo Sandi.

“Pertama dan terutama, adalah demi masa depan umat Islam Indonesia. Para habib, kiai dan masyayikh merasakan betapa karut marut, tercerai berai umat Islam sekarang ini. Mereka ingin ke depan lebih baik. Pasangan Prabowo-Sandi dinilai paling memiliki kepedulian terhadap umat Islam,” demikian disampaikan Habib Hasan bin Salim Assegaf, sekretaris panitia kepada duta.co, Jumat (11/1/2019).

Ketika disebut nama KH Ma’ruf Amin, Habib Hasan tidak mengelak. Kepada Kiai Ma’ruf harus hormat, takdzim. Tetapi, semua paham peran wakil dalam perpolitikan di negeri ini, amat kecil.

“Kami sangat hormat, takdzim kepada Kiai Ma’ruf. Tetapi semua tahu, posisi wakil itu seperti ban serep. Pak JK yang dikenal jauh lebih senior, punya pengalaman lebih, nyatanya juga tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya.

Negeri ini, tambah Habib Hasan, butuh pemimpin tegas, bukan petugas partai. Di samping itu, membutuhkan sosok yang pengalaman, terutama dalam menggerakkan roda ekonomi rakyat. Keberanian Prabowo memilih Cawapres Sandi, dinilai sangat tepat.

“Semua tahu, Pak Prabowo itu orangnya tegas. Dan dia tahu persis apa yang dibutuhkan bangsa sekarang ini. Pilihan Cawapres yang jatuh pada sosok Sandi, adalah tepat. Dia memiliki pengalaman pajang menata ekonomi umat,” tambahnya.

Sebuah sumber duta.co juga menegaskan, bahwa, istighotsah dan pernyataan politik yang dilakukan di halaman dalem KH Abdulloh Siroj (anggota Majelis Keluarga Pondok Pesantren Sidogiri), di Desa Ngempit, Kec Kraton, Kab. Pasuruan, berangkat dari takaran masalah dan mafsadatnya.

“Sebagaimana kaidah fiqih yang popular di kalangan ahlusunnah waljamah bahwa tasharraful ‘ala rai’yatihi lil maslahatil ‘ammah (kebijakan seorang pemimpin harus dapat mencerminkan kemaslahatan seluruh rakyat red.). Pertama terhadap khifdzul din menjaga agama. Empat tahun terakhir ini, kondisinya sangat memprihatinkan,” tegas sumber tersebut.

Kedua, pemerintah mestinya juga mampu menjaga kekayaan (khifdzul al-mal). Yang terjadi sekarang, kekayaan di negeri ini terbang ke luar negeri. Terlebih soal utang, semakin hari utang Indonesia semakin menumpuk. “Ini beda jauh dengan zaman Gus Dur. Nah, kalau sampai kepemimpinan ini diteruskan, Anda bisa bayangkan bertapa hancur lebur masa depan kita,” tegasnya.

“Lebih parah lagi, kebijakan impor pangan gila-gilaan. Ini membuat para petani kehilangan pendapatan, selain itu impor baja dan berbagai barang komiditi serta membanjirnya tenaga kerja asing, membuat kita semakin miris,” urainya.

Untuk itu, tambahnya, para habaib, kiai dan masyayikh dengan merujuk hasil istikharah KH Toifur (Madura) yang mengarahkan dukungan pada Prabowo-Sandi, maka, mulai hari ini secara blak-blakan dukungan ini harus sampai kepada umat.

“Insya-Allah setelah ini nahdliyin khususnya, umat Islam umumnya akan bergerak massif memenangkan Prabowo-Sandi,” tegasnya.
***** akhir kutipan *****

Contoh kecil diberitakan bahwa alasan yang sangat sepele yaitu tidak ada kursi, cawapres KH Ma’ruf Amin tidak dilibatkan dalam pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua-ketua partai pendukung, Rabu (16/1/2019) sebagaimana contoh berita pada http://nasional.sindonews.com/read/1370791/12/erick-thohir-sebut-para-ketua-umum-parpol-beri-masukan-ke-jokowi-1547571141

Sedangkan peran Jusuf Kalla sebagai wakil presiden menjadi lebih kecil dibandingkan dengan zaman SBY yang sempat dijuluki “the Real President” kemungkinan karena peran wakil presiden dibatasi pada zaman Jokowi.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, jauh-jauh hari sebelum JK terpilih mendampingi Jokowi menyampaikan bahwa PDI Perjuangan menyiapkan beberapa perjanjian ‘pra nikah’ terutama soal pembagian kerja yang jelas.

Sanksi-sanksi juga diatur oleh mereka untuk “membatasi” kewenangan seorang Wakil Presiden sebagaimana contoh informasi pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/pdip-siapkan-sanksi-jika-jk-suka-over-kewenangan

Selain kemungkinan pembatasan kewenangan, seberapa besar kemungkinan “kebijakan” ekonomi seorang Wakil Presiden dapat diterima oleh Presiden sehingga ditaati dan diikuti oleh para menterinya ?

Contohnya ketika JK menjadi Wapres periode 2004-2009 , Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan TIDAK MENTAATI kebijakan JK yang TIDAK MENYETUJUI blanket guarantee sebagaimana informasi pada http://nasional.kompas.com/read/2014/05/08/1836478/Sri.Mulyani.Pernah.ke.Rumah.Jusuf.Kalla.Minta.Persetujuan.Blanket.Guarantee

***** awal kutipan *****
Kalla menilai pemberian dana talangan (bail out) Bank Century tanpa dasar hukum. Hal itu karena sebelumnya pemerintah tidak pernah menyetujui blanket guarantee untuk bank gagal.

“Dasar hukum bail out itu apabila pemerintah menyetujui atau mengeluarkan aturan bahwa semua bank gagal dijamin pemerintah atau blanket guarantee. Aturan itu tidak ada, yang ada penjaminan terbatas yang hanya Rp 2 miliar,” ujarnya.
***** akhir kutipan *****

JK dengan tegas berpendapat bahwa Century adalah perampokan dan dengan kewenangannya memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular (pemilik Bank Century).

JK, menyatakan baru mendapat laporan pada 25 November. Laporan tidak mungkin dilakukan pada 22 November karena saat itu hari Sabtu.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan Gubernur (Bank Indonesia), Boediono, melaporkan situasi Bank Century.

“Saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis tapi itu perampokan, kriminal karena pengendali bank ini merampok dana bank century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yang dibawa ke luar negeri,” ujarnya.

Dia pun menyarankan Robert Tantular (pemilik Bank Century) ditangkap. Sehingga, persoalan itu bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Kalla meminta Boediono melaporkan kasus itu ke polisi.

“Saya bilang, Pak, penyelesaiannya yang harus ini orang (Robert Tantular) ditangkap dulu karena kriminal dan perampokan. Tapi jawaban BI (Bank Indonesia), ini tidak ada dasar hukumnya,” tuturnya.

JK mengaku terpaksa langsung menginstruksikan kepala kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap Robert Tantular dan sejumlah direksi yang bertanggung jawab dalam waktu dua jam. Dia khawatir Robert Tantular dan direksi-direksi Bank Century melarikan diri bila tak ditangkap dalam waktu dua jam.

“Harus (ditangkap dalam dua jam) dan syukur polri pas dua jam ambil itu. Karena jam tujuh malam dia laporkan itu, jam empat (sore) Saya perintah. Jam tujuh (malam) Pak Kapolri bilang, sudah Pak, tangkap lima orang,” katanya

KH Suyuthi Toha menyampaikan pesan dari almaghfurlah KH Sahal Mahfudh bahwa urusan politik yang diurus oleh ormas NU bukanlah masalah seperti pilpres. Politik NU itu tingkat tinggi, politik menjaga NKRI, politik keummatan, politik membela orang lemah.

Jadi peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” seperti

“menjaga, membela, mempertahankan Islam Aswaja dan ideologi NKRI yang berazaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945”

Kurang efektif jika diperankan dari sisi “hilir” yakni melalui peran eksekutif seperti wakil presiden.

Terlebih lagi inti dari tugas wakil presiden hanyalah “membantu” Presiden sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 2

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”

Sebagai “pembantu” Presiden bisa terjadi suatu keadaan di mana wakil presiden “terpaksa” membenarkan kebijakan Presiden.

Peran politik tingkat tinggi tersebut justru KH Ma’ruf Amin sebaiknya tetap di ormas NU sebagai fuqaha (ahli fiqih) agar bisa bebas dan independen memberikan nasehat, arahan atau pendapat agar KEBIJAKAN penguasa (umaro) SIAPAPUN YANG TERPILIH tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Contoh lain peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” yang sebaiknya diperankan oleh ormas NU seperti mempertimbangkan dan menyarankan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat harus dikembalikan ke UUD 1945 sebelum reformasi yakni melalui permusyawaratan/perwakilan sesuai amanat Pancasila sila ke 4 karena kita dapat melihat salah satu efek negatifnya adalah dapat meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah

Dengan melalui permusyawaratan/perwakilan” maka dapat dilakukan fit & proper test terhadap paslon dan dilakukan oleh yang berkompeten bukan dilakukan oleh rakyat awam melalui celaan dan hujatan karena belum dewasa dalam berpolitik.

Apalagi rakyat awam dapat terkena pengaruh politik pencitraan ataupun strategi politik play victim.

PENCITRAAN dalam arti negatif adalah KEPURA-PURAAN untuk memanipulasi persepsi publik terhadap dirinya untuk kepentingan popularitas atau elektabilitas.

Strategi politik PLAY VICTIM atau strategi politik menzalimi atau memfitnah diri sendiri adalah strategi politik menyakiti diri sendiri dan kemudian menyalahkan orang lain sebagai pelakunya.

Pada hakikatnya jika kelak menjadi wakil presiden itu KH Ma’ruf Amin turun maqom yakni kalau di ormas NU dari maqom Rais ‘Aam ke maqom Tanfidziah

Rais ‘Aam adalah pemimpin dewan Syuriah. Syuriah adalah badan musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi dalam struktur kepengurusan NU. Dalam konteks kenegaraan, syuriah bisa dikatakan sebagai dewan legislatif. Asal-usul kata Syuriah diambil dari kata syawara, artinya adalah bermusyawarah.

Tanfidziah adalah badan pelaksana harian organisasi NU. Tidak seperti pada syuriah, pemimpin tertinggi tanfidziah disebut ketua umum, bukan rais aam. Asal mula kata tanfidziyah diambil dari kata naffadza, berarti melaksanakan kebijakan dewan Syuriah.

Oleh karenanya ketika KH Ma’ruf Amin mau menerima pinangan Jokowi maka Beliau sebaiknya “melepaskan” keterkaitannya dengan ormas NU supaya terhindar dari konflik kepentingan.

Terlebih lagi posisi Beliau di ormas NU adalah sebagai Rais Aam

Apalagi kalau tidak salah dalam anggaran dasar ormas NU tercantum bahwa Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun.

Dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam bisa menjadi penjabat Rais Aam apabila Rais Aam “berhalangan tetap” .

Contohnya ketika Rais Aam KH Sahal Mahfudz berpulang ke rahmatullah tentu termasuk kondisi “berhalangan tetap” dan akhirnya digantikan KH Mustofa Bisri.

Namun pada saat ini Rais Aam KH Ma’ruf Amin tidaklah dalam kondisi “berhalangan tetap”.

Sehingga menjadi “kendala” penggantian KH Ma’ruf Amin oleh KH Miftahul Ahyar sebagai Rais Aam.

Oleh karenanya disarankan PBNU mengundang ulama NU dan seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru.

Begitupula proses pengangkatan KHUSUSNYA Rais Aam sebaiknya tidak dilakukan dengan metode “suara terbanyak” namun melalui Ahlul Halli wal Aqdi, sehingga memungkinkan terpilihnya atau menetapkan pemimpin sesuai syar’i yakni pemimpin yang tidak mencalonkan dirinya sendiri namun diminta untuk memimpin dikarenakan KOMPETENSI dan REKAM JEJAK (riwayat) pendapat, pemahaman dan perilaku selama ini.

Sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam katakan kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ‘anhu yang artinya, “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberinya karena engkau mencarinya engkau akan dibiarkan mengurusi sendiri (tidak Allah Subhanahu wa Ta’ala bantu). Tetapi jika engkau diberinya tanpa mencarinya maka engkau akan dibantu (Allah Subhanahu wa Ta’ala) dalam mengurusinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam Shahih Al-Bukhari juga, dari sahabat Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada dua orang mengatakan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, jadikan kami sebagai pemimpin.” Maka beliau menjawab yang artinya, “Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kepemimpinan kami ini kepada seseorang yang memintanya atau berambisi terhadapnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sebelumnya KH Ma’ruf Amin meminta PBNU harus habis-habisan memenangkan pasangan calon nomor urut 01 sebagaimana yang diberitakan pada http://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kiai-maruf-warga-nu-harus-habis-habisan-dukung-jokowi/

****** awal kutipan *****
Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin meminta agar warga NU bekerja keras untuk memenangkan dirinya bersama Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Karena, menurut dia, para ulama senior NU sebelumnya telah menyarankan agar dirinya mau menjadi cawapres dari Jokowi.

“Konsekuensinya PBNU harus habis-habisan, NU harus habis-habisan memenangkan Pak Jokowi bersama saya. Sanggup atau tidak? siap apa tidak?,” ujar Kiai Ma’ruf saat sambutan dalam acara Sambung Hati bersama para ulama dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Masthuriyah Sukabumi, Cibolang Kaler, Cisaat, Sukabumi, Rabu (19/12).
******* akhir kutipan *******

Pernyataan KH Ma’ruf Amin meminta “PBNU harus habis-habisan memenangkan pasangan calon nomor urut 01” dinilai beberapa elite NU sebagai upaya terang-terangan KH Ma’ruf Amin menyeret NU masuk pusaran politik praktis. Hal ini jelas bertentangan dengan Khittah NU sebagai ormas keagamaan.

Saking prihatinnya dengan kondisi itu, dzurriyah muassis alias anak cucu pendiri NU beberapa waktu lalu menggelar pertemuan.

Pertemuan itu dihadiri KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab (Gus A’am), Gus Rozaq, KH AWachid Muin, KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dari Sarang, KH Abdul Zaini (Besuk, Pasuruan), KH Abdul Hamid (Lasem), KH Abdullah Muchid, KH Ahmad Zahro, MAal-Chafidh, KH Choirul Anam, KH Achmad Dahlan, Nasihin Hasan, Aminuddin Kasdi, KH Muhammad Idrus Ramli (Jember), KH Luthfi Bashori Alwi (Malang), Gus Ahmad Muzammil (Yogyakarta), Gus Mukhlas Syarkun.

Hasilnya, mereka sepakat membentuk Komite Khittah , agar NU kembali ke rel Khittah 1926 sebagaimana yang dirumuskan oleh pendirinya.

“Para kiai sedih, menangis menyaksikan NU yang terlalu jauh diseret ke politik praktis. Melalui Komite Khittah , kita ingatkan agar kembali ke jalan yang benar,” tegas juru bicara Komite Khittah , KH Choirul Anam (Cak Anam).

Sejumlah ulama dan dzuriyah (keturunan) pendiri NU menggelar Halaqah ke-2 di pondok pesantren Hasbullah, Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Rabu (14/11/2018).

Hasilnya, mereka sepakat membentuk Komite Khittah NU sebagaimana yang diberitakan pada http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/Pertemuan_di_Tambakberas_Ulama_NU_Dirikan_Komite_Khittah/

***** awal kutipan *****
”Hasil halaqah ulama Nahdliyyin hari ini, kita sepakat membentuk Komite Khittah. Selanjutnya, hasil ini akan kita mintakan restu ke sesepuh NU, yakni KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri, dan KH Tolchah Hasan” ujar juru bicara halaqah, Choirul Anam atau Cak Anam, usai acara.

Apa target dibentuknya Komite Khittah?

Cak Anam menjelaskan, target Komite KHittah adalah melaksanakan khittah NU yang sudah dicetuskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Yakni, NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan, bukan organisasi politik. NU tidak ada kaitan dengan partai politik manapun.

Namun belakang ini, lanjut Cak Anam, pengurus PBNU maupun PBNU secara kelembagaan tidak memberikan contoh pelaksanaan khittah tersebut. Justru sebaliknya, NU terseret dalam arus politik.

Halaqah Ulama NU ke-2 ini merupakan kelanjutan dari halaqah sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang bulan kemarin, yang menelurkan tiga poin.

Dalam halaqah kedua di kediaman KH Hasib Wahab Tambakberas ini, tampak hadir pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) serta KH Suyuti Toha dari Banyuwangi. Kemudian KH Nasihin Hasan dari Jakarta, KH. Maimun dari Sumenep, Kiai Muzammil dari Yogyakarta, serta Tengku Bulkaini dari Aceh.

Berikutnya, ada Musthofa Abdullah dari Bogor,serta Endang Muttaqin dari Tangerang dan beberapa kiai lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia.
***** akhir kutipan ******

Gus Sholah mengingatkan bahwa ketika memakai “baju” ormas NU maka tidak boleh mendukung siapa-siapa kita harus tegak mengikuti Khittah NU. Tidak ada keharusan warga NU memilih calon yang manapun juga. Hak warga NU harus kita hormati dan itu dijamin oleh Khittah NU. Netral itu tidak memihak siapa-siapa tapi memihak kepada aturan”

Begitupula ketika gus Sholah memohon kepada Kiai Tholhah supaya bisa hadir dalam halaqah yang kelima Komite Khittah untuk menyampaikan tentang proses lahirnya Khittah NU 1926.

Gus Sholah menyampaikan persyaratan yang diajukan oleh kiai Tholhah bahwa pesantren tempat halaqah itu diadakan, tidak condong kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2019.

“Netral itu artinya kita tidak memihak kepada pasangan yang mana pun tapi kita memihak kepada kebenaran. Kebenaran yang kita yakini dalam hal ini mengenai khittah itu,” jelas Gus Sholah.

Komite Khittah NU tidak melarang berpolitik atau memisahkan politik dari agama namun salurkanlah kepentingan politik melalui partai politik seperti PKB atau PPP dan sebaiknya janganlah mengatasnamakan ormas NU karena NU bukan organisasi untuk berpolitik praktis.

Hasil keputusan Muktamar NU di Situbondo 1984 untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’ adalah untuk kebaikan ormas NU agar tidak terpecah belah karena politik praktis atau perbedaan kepentingan.

“Khittah NU 1926” adalah garis, nilai-nilai, dan model perjuangan NU yang dipondasikan pada tahun 1926 ketika NU didirikan.

Pondasi perjuangan NU tahun 1926 adalah sebagai gerakan sosial-keagamaan.

KH. Maimun Zubair atau lebih akrab disapa dengan Mbah Moen yang dijadwalkan hadir dalam halaqah IV Komite Khitthah 1926 Nahdaltul Ulama (KK26-NU) di PP Al-Wahdah, LasMoenem, Jawa Tengah Kamis (17/1/2019), berhalangan.

Meski begitu, peserta halaqah bisa mendengarkan pesan-pesan beliau yang disampaikan KH Suyuthi Toha dari Banyuwangi sebagaimana yang diberitakan pada http://duta.co/sampaikan-pesan-mbah-moen-di-depan-halaqah-kk-26-nu-kiai-suyuthi-nu-sudah-karut-marut/

***** awal kutipan *****
Menurut Kiai Suyuthi, Mbah Moen berharap NU bersungguh-sungguh mengamalkan khitthah NU. Kalau ada indikasi melenceng harus terus diingatkan sampai berhasil.

“Jadi upaya komite khitthah ini sudah mendapat restu dari beliau. Mbah Moen minta kita juga bersungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya khitthah NU,” jelasnya.
***** akhir kutipan ******

Dalam Halaqah ke-4 komite Khittah 1926 di pondok pesantren Al-Wahdah, Lasem, Kamis (17/1) selain dihadiri KH Salahuddin Wahid (Jombang), kegiatan yang digelar mulai pukul 11.00 juga dihadiri KH. Nashikin Hasan (Jakarta), KH. Abdullah Muchit (Malang), KH. Suyuti Thoha (Banyuwangi), KH. Rozi Syihab (Pasuruan), KH. Yahya Romli (Tuban).

Kemudian, KH. Fadlolimoh Ruhan (Sekjen Aliansi Ulama Madura), Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro (Surabaya), Prof. DR Rohmat Wahab (Jogjakarta), KH. Ghozy Wahib Wahab (Jogjakarta), KH. Shodiq (Bumiayu), KH. Najih Maemoen Zuber (Sarang) dan KH. Ahfaz Abdul Hamid dan masih banyak kiai kenamaan lainnya.

Sambutan kali pertama disampaikan tuan rumah kegiatan halaqah KH. Ahfaz Abdul Hamid. Kemudian, panitia kegiatan H. Agus Sholahul. Kemudian dilanjutkan seminar/ halaqah, Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro.

KH. Ahfaz Abdul Hamid menuturkan KH. Baedlowi bin Abdul Aziz menginginkan apa yang menjadi cita-cita para sesepuh. Termasuk ikut serta komite khittah, karena mempunyai perhatian terhadap NU yang kini tidak pada garis perjuangan sesepuh sebagaimana yang diberitakan pada http://radarkudus.jawapos.com/read/2019/01/19/114685/pilih-jokowi-atau-prabowo-ini-pernyataan-gus-sholah-di-pilpres

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »