Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘berdasarkan tuduhan’


Gebuk tidak boleh hanya berdasarkan anggapan

Seseorang menyampaikan potongan screen shoot (tangkapan layar) judul berita dengan judul “Ketum GP Ansor: Bila Ada Ancaman Negara, Banser & Ansor Bisa Bertindak Inkonstitusional” dalam sebuah status di jejaring (media) sosial facebook http://www.facebook.com/photo.php?fbid=805799539772433

Setelah ditelusuri contoh beritanya pada http://suaranasional.com/2018/08/27/ketum-gp-ansor-bila-ada-ancaman-negara-banser-ansor-bisa-bertindak-inkonstitusional/

Pembuat status menyampaikan bahwa judul berita tersebut kemungkinan ada kaitannya dengan pernyataan Gus Yaqut di acara Rosi yang tayang di Kompas TV, Kamis (30/8/2018) sebagaimana video yang diupload pada http://www.youtube.com/watch?v=AXLyUs5HyMY

Dalam video tersebut Ketum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan bahwa jika suatu gerakan akan menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa dan negara maka beliau berjanji bahwa organisasi yang dipimpinnya dan Banser secara institusi akan bergerak dan berada di depan.

Boleh juga janji Beliau ditagih untuk ancaman NKRI di Papua oleh julukkan halusnya adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pegawai Istaka Karya.

Berikut kutipan dialog dari acara tersebut sebagaimana yang diberitakan pada http://wartakota.tribunnews.com/2018/08/31/ketua-gp-ansor-sebut-2019gantipresiden-gerakan-banci-dan-siap-menggebuk-ini-respons-ahmad-dhani

***** awal kutipan *****
Gus Yaqut malah mengancam untuk turut menggebuk Ahmad Dhani jika pentolan grop band Dewa 19 itu terbukti melakukan ‘ancaman’ kepada negara Indonesia.

“Kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku nih sebagai warga yang cinta negeri ini , maka aku akan gebuk kamu,” tegas Gus Yaqut.

Ahmad Dhani yang cukup terkejut dengan pernyataan itu, lantas bertanya balik ke Gus Yaqut.

“Melanggar hukum dong?” Tanya Ahmad Dhani ke Gus Yaqut.

“Kalau melanggar hukum, kamu lebih melanggar hukum dong, karena kamu lebih ingin mengubah negara ini menjadi bentuk lain, kan begitu,” papar Gus Yaqut.
***** akhir kutipan *******

Tentu tidak boleh “menggebuk” hanya berdasarkan sebuah anggapan atau tuduhan seperti “ingin mengubah negara ini menjadi bentuk lain” karena termasuk perbuatan melanggar hukum yakni ”main hakim sendiri”

Perkataan “Gebuk” , “Tabok” mengingatkan kepada pernyataan presiden Jokowi yang kesal dituduh aktivits PKI sebagaimana contoh berita pada http://www.liputan6.com/pilpres/read/3723075/jokowi-kesal-dituduh-aktivis-pki-mau-saya-cari-dan-tabok-orangnya

***** awal kutipan *****
Selama empat tahun menjadi Presiden, Jokowi mengatakan dirinya selalu dikaitkan dengan PKI. Jokowi merasa kesal dan mencari siapa yang menyebar isu bohong tersebut.

“Ini yang kadang-kadang haduh… Mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul,” kata Jokowi.

“Saya ini sudah 4 tahun digini-giniin sabar, sabar ya Allah, sabar, sabar. Tapi sekarang saya berbicara karena jangan sampai ada 9 juta orang percaya terhadap berita-berita begini,” sambungnya.
***** akhir kutipan ******

Ironisnya Megawati pada kesempatan lainnya menyatakan, “Jangan Pilih Pemimpin Tukang Tabok Rakyat” sebagaimana contoh berita pada http://www.liputan6.com/pilkada/read/3567481/megawati-jangan-pilih-pemimpin-tukang-tabok-rakyat

Berita hoax atau isu mengenai “Jokowi adalah aktivis PKI” dengan mudah “ditepis” atau diluruskan dengan pernyataan presiden Jokowi,

“Saat PKI dibubarkan saya baru 4 tahun. Kok bisa diisukan Jokowi aktivis PKI, masak ada PKI balita,” ujarnya.

Semoga dengan presiden Jokowi menyampaikan isu “Jokowi aktivis PKI” bukanlah melancarkan “politik dizolimi” alias strategi play victim atau strategi memfitnah diri sendiri yakni strategi “menyakiti diri sendiri dan kemudian menyalahkan orang lain sebagai pelakunya”

Strategi Play Victim adalah seolah-olah dirinya sebagai korban yang selalu di dzolimi, ditindas, mau dibunuh, minoritas, tidak berdaya dan membuat seakan-akan mereka orang yang paling menderita di muka bumi ini sehingga dia akan mendapat simpati orang lain yang kasihan sama dia.

Sejauh ini kami belum menemukan hoax atau Isu “Jokowi aktivis PKI” dan contoh berita yang kami temukan adalah isu “Jokowi anak PKI” dari buku berjudul “Jokowi Undercover” karya Bambang Tri Mulyono yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya dengan tuduhan pemalsuan data.

Bambang Tri ditangkap atas laporan Michael Bimo Putranto yang namanya disangkutkan dalam dalam penulisan buku kontroversial tersebut sebagaimana contoh berita pada http://tirto.id/lagu-lama-soal-anak-pki-yang-diulang-di-jokowi-undercover-cdDP

***** awal kutipan *****
Dalam buku “Jokowi Undercover”, Bambang Tri menulis bahwa ibu kandung Jokowi juga merupakan ibu kandung Michael Bimo Putranto.

Bambang Tri meyakini bahwa Sudjiatmi bukanlah perempuan yang melahirkan Jokowi. Ia juga mempertanyakan siapa sebenarnya ibu kandung Jokowi dan mengapa Jokowi menutupi jatidiri ibunya sendiri.

“Bahwa Ibu Sudjiatmi bukan ibu kandung Jokowi, sudah demikian jelas terungkap dari fakta-fakta yang saya uraikan di depan,” tulis Bambang Tri dalam bukunya pada halaman 153.

“Tapi Tuhan tidak adil kalau Dia tidak memberi jalan kepada kita mengetahui siapa ibu kandung Jokowi, karena banyak orang mengaku sebagai kiai dan santri justru ikut-ikutan menganggap tidak penting siapa ibu kandung Jokowi,” tulis Bambang Tri lagi.

Ia juga meyakini Jokowi merupakan anak PKI tulen dengan menyebut bahwa ayah Jokowi, Widjiatno Noto Mihardjo, adalah tokoh berpengaruh di PKI. “Jokowi sudah mengaku bahwa bapaknya bernama Widjiatno Noto Mihardjo, meskipun dia menyembunyikan foto bapaknya itu seperti orang menyembunyikan gambar porno dari mata anak-anak kecil,” tulis Bambang Tri.

Tuduhan Bambang Tri sejatinya bukan barang baru. Sejak Pemilihan Presiden 2014, tuduhan Jokowi sebagai anak PKI sudah dihembuskan. Bahkan nama Widjiatno Noto Mihardjo pun sudah muncul pada masa kampanye Pemilihan Presiden itu. Sejauh ini tidak ada bukti akurat yang bisa membuktikan tuduhan tersebut sehingga soal ini masih sebetas rumor, gosip, propaganda bahkan fitnah.
***** akhir kutipan ******

Sebaiknya pemerintahan Jokowi untuk “menepis” atau meluruskan hoax atau isu tersebut dengan menyampaikan dengan lengkap silsilah keturunan presiden Jokowi beserta aktivitas kedua orang tuanya dengan sejelas-jelasnya berikut dengan pembuktian ketidak-kaitannya dengan PKI. Bukan berita sepenggal-penggal seperti contoh berita pada http://news.detik.com/berita/3398259/foto-foto-notomiharjo-ayah-jokowi-yang-sempat-jadi-perbincangan

Begitupula pemerintahan Jokowi sebaiknya menghukum ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dengan mengadakan persidangan sehingga dapat terungkap apakah benar mereka terbukti sebagai ancaman terhadap NKRI

Kita sebaiknya waspada terhadap mereka yang menyerang umat Islam dengan stempel “pendukung khilafah” sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2018/12/09/intropeksi-kelompok/

Sebaiknya hindarilah penggunaan jargon TEGAKKAN KHILAFAH karena KHILAFAH adalah “mimpi” dari para pengikut HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Dahulu umat Islam BERSATU dan “TERIKAT” KOKOH pada kesatuan dalam aqidah (AQIDAH STATE) atau JAMA’ATUL MUSLIMIN (jama’ah kaum muslim) dan SUDAH BERAKHIR pada masa kekhalifahan Turki Ustmani pada tahun 1924 M dan Turki pun diubah menjadi negeri Sekuler.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ”Ikatan-ikatan Islam akan lepas satu demi satu. Apabila lepas satu ikatan, akan diikuti oleh lepasnya ikatan berikutnya. Ikatan islam yang pertama kali lepas adalah pemerintahan (kekhalifahan) dan yang terakhir adalah shalat.” (HR. Ahmad)

Jadi JAMA’ATUL MUSLIMIN (jama’ah kaum muslim) “sedang terlepas” (berakhir).

Pada saat ini adalah JAMA’AH MINAL MUSLIMIN (kelompok kaum muslim) dalam batas negara (NATION STATE) sehingga dalil-dalil atau hukum-hukum terkait Jama’atul muslimin belum dapat diberlakukan.

Umat Islam terpecah belah kedalam kesatuan negara (nation state) sehingga persaudaraan umat Islam (ukhuwah Islamiyah) “dibatasi” (disekat) oleh batas negara.

Allah Ta’ala menjanjikan “sistem kekhilafahan” akan kembali BUKANLAH SEKARANG namun NANTI pada akhir zaman.

Rasulullah bersabda “Andaikan dunia tinggal sehari sungguh Allah akan panjangkan hari tersebut sehingga diutus padanya seorang lelaki dari ahli baitku namanya serupa namaku dan nama ayahnya serupa nama ayahku. Ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan penganiayaan.” (HR abu Dawud 9435)

Telah bersabda Rasulullah, “Pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan ia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. (HR. Muslim dan Ahmad)

Jadi kita harus dapat membedakan antara “kewajiban menjalankan syariat Islam” dengan “sistem kekhilafahan Islam”

Kaum muslim yang tinggal di negeri kaum kuffar pun mempunyai kewajiban menjalankan syariat Islam yakni menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Jadi JANGANLAH MENGANGGAP atau MENUDUH umat Islam yang memenuhi kewajiban menjalankan syariat Islam yakni menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya adalah PENDUKUNG KHILAFAH atau bahkan dianggap (dituduh) ANTI NKRI

ANTI NKRI adalah ANTI PANCASILA

ANTI PANCASILA contohnya ANTI Ketuhanan Yang Maha Esa

ANTI Ketuhanan Yang Maha Esa contohnya mereka yang tidak toleran atau bahkan melarang umat Islam berpegang teguh pada Al Qur’an dan Hadits

Umat Islam yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) WAJIB berpegang teguh kepada Hukum Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yakni BERDASARKAN KEPADA Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Jakarta (22 Juni 1945) butir pertama.

Begitupula Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945 diterbitkan berdasarkan keyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.

Jadi, Dekrit Presiden Soekarno itulah yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945. Dekrit itulah yang kembali memberlakukan Pancasila yang sekarang.

Prof. Kasman Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi-lobi tanggal 18 Agustus 1945 di PPKI, menyatakan, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 bersifat “einmalig”, artinya berlaku untuk selama-lamanya (tidak dapat dicabut). “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang Dasar 1945 itu, bahkan merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut,” tulis Kasman dalam bukunya, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku Wakil Ketua DPA dan Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: “Tegas-tegas di dalam Dekrit ini ditempatkan secara wajar dan secara histories-jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita yakni: Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD ’45 dan Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD ’45.” (Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997), hal. 130).

Dalam pidatonya pada hari peringatan Piagam Jakarta tanggal 29 Juni 1968 di Gedung Pola Jakarta, KHM Dahlan, tokoh Muhammadiyah, yang juga Menteri Agama ketika itu mengatakan: “Bahwa di atas segala-galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksanakan secra konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari yang telah menjadi adat yang mendarah daging. Hanya pemerintah kolonial Belandalah yang tidak mau menformilkan segala hukum yang berlaku di kalangan rakyat kita itu, walaupun ia telah menjadi ikatan-ikatan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari.” (Ibid, hal. 135).

Begitupula kaum muslim yang tinggal di negeri kaum kuffar pun tidak dianggap berhukum dengan hukum thaghut selama mereka dapat menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Kaum muslim boleh berhukum dengan hukum buatan manusia selama isi perjanjian tidak menyalahi laranganNya atau selama tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah.

Sedangkan orang-orang menyerang umat Islam dan menuduh atau menganggap umat Islam telah berhukum dengan hukum thaghut , salah satunya karena mereka salah memahami firman Allah Ta’ala yang artinya,

“Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS Al Maidah [5]:44).

Padahal dengan memperhatikan asbabun nuzul (riwayat turunnya ayat) dari (QS Al Maidah [5]:44) maka kita akan mengetahui maksud atau tujuan dari ayat itu sebenarnya.

Oleh karenanya Sayyidina Ali karamallahu wajhu berkata “kalimatu haqin urida bihil batil” (perkataan yang benar dengan tujuan yang salah) ketika menanggapi semboyan kaum khawarij pada waktu itu yakni “La hukma illah lillah”, tidak ada hukum melainkan hanya dari Allah.

Al-Imam Ahmad dan Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam Al-Kabir meriwayatkan dari Abdullah bin ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma dan beliau menyebutkan sebab turunnya ayat ini: “Allah Ta’ala menurunkan ayat ini berkenaan tentang dua kelompok di kalangan Yahudi di masa jahiliyyah, di mana salah satu kelompok telah menguasai yang lainnya sehingga mereka ridha…”

Imam Abu Abdillah Al-Qurthubi rahimahullah (wafat 671 H) berkata : “Adapun seorang muslim dia tidak dikafirkan walaupun melakukan dosa besar. Di sini ada yang tersembunyi, yaitu siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah subhanahu wata’ala turunkan yakni menolak Al-Quran dan menentang ucapan Rasul shalallahu ‘alaihi wasallam maka dia kafir. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. Maka ayat ini umum dalam hal ini.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda janganlah memvonis kafir atau mengeluarkan dari Islam akibat perbuatan dosa apalagi hanya karena perbedaan pemahaman atau pendapat

Dari Anas radhiyallahuanhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda : “Tiga hal merupakan pokok iman ; menahan diri dari orang yang menyatakan Tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak memvonis kafir akibat dosa dan tidak mengeluarkannya dari agama Islam akibat perbuatan dosa ; Jihad berlangsung terus semenjak Allah mengutusku sampai akhir ummatku memerangi Dajjal. Jihad tidak bisa dihapus oleh kelaliman orang yang lalim dan keadilan orang yang adil ; dan meyakini kebenaran takdir”.(HR. Dawud)

Jadi yang dimaksud tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta’ala turunkan adalah bagi orang yang menolak Al-Quran dan menentang ucapan Rasululullah shalallahu ‘alaihi wasallam yakni kaum non muslim.

Dahulu, pada masa tegaknya kekhalifahan, kaum muslim dalam kesatuan aqidah (aqidah-state) maka seluruh kaum muslimin hanya diikat oleh satu jama’ah yaitu jama’atul muslimin dengan hanya SATU KEPEMIMPINAN yaitu KHALIFAH.

Dari Abu Said al Khudriy bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,”Apabila ada baiat kepada dua orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.” (HR. Ahmad)

Imam Nawawi dalam mengomentari hadits ini berkata,”Arti hadits ini ialah apabila seorang khalifah yang dibaiat setelah ada seorang khalifah maka baiat pertama itulah yang sah dan wajib ditaati. Sedangkan bai’at kedua dinyatakan batil dan diharamkan untuk taat kepadanya.

Namun ketika kaum muslim terpecah belah kedalam kesatuan negara (nation state) maka hilanglah jama’atul muslimin dan yang tertinggal sekarang adalah jama’ah minal muslimin (kelompok kaum muslim) dalam batas negara.

Sehingga hadits-hadits yang melarang bahkan mengancam seseorang melepaskan baiatnya terhadap imam atau khalifah dari jama’atul muslimin tidak berlaku lagi pada jama’ah minal muslimin seperti hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda,”Barangsiapa yang melepaskan tangannya (baiat) dari suatu keaatan maka ia akan bertemu Allah pada hari kiamat tanpa adanya hujjah (alasan) baginya. Dan barangsiapa mati sementara tanpa ada baiat di lehernya maka ia mati seperti kematian jahiliyah.” (HR. Muslim)

Para ahli fiqih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan baiat didalam hadits diatas adalah baiat imam kaum muslimin atau khalifah kaum muslimin yang dibaiat oleh ahlul halli wal ‘aqdi dari umat Islam. Hadits ini tidak bisa diterapkan kepada para penguasa negeri di zaman ini atau pembesar partai (jamaah) karena setiap dari mereka bukanlah imam (pemimpin) dari seluruh kaum muslimin.

Al Mawardi mengatakan bahwa apabila ahlul halli wal ‘aqdi di dalam pemilihan melihat ahlul imamah memenuhi persyaratan maka hendaklah ahlul halli wal ‘aqdi mengedepankan untuk dibaiat orang yang lebih utama dan lebih sempurna persyaratannya diantara mereka dan hendaklah manusia segera menaatinya dan tidak berhenti untuk membaiatnya.

Untuk itu ahlul halli wal ‘aqdi dari kaum muslimin adalah orang-orang yang berwenang memilih imam kaum muslimin dan khalifah mereka dan pendapat orang-orang awam tidaklah dianggap terhadap kesahan baiat. Ar Romli dari ulama Syafi’i mengatakan bahwa baiat yang dilakukan oleh selain ahlul halli wal ‘aqdi dari kalangan awam tidaklah dianggap.

Imam Nawawi meletakkan hadits Ibnu Umar diatas pada bab “Kewajiban Bersama Jamaah Kaum Muslimin..”. Maksud dari hadits itu adalah bahwa barangsiapa yang mati tanpa ada baiat dilehernya maka matinya seperti kematian jahiliyah yaitu ketika terdapat imam syar’i saja. Inilah pemahaman yang benar dari hadits itu bahwa jika terdapat imam syar’i yang memenuhi berbagai persyaratan kelayakan untuk dibaiat dan tidak terdapat padanya hal-hal yang menghalanginya maka wajib bagi setiap muslim untuk bersegera memberikan baiatnya apabila ahlul halli wal ‘aqdi memintanya atau meminta darinya dan tidak boleh bagi seorang pun yang bermalam sementara dirinya tidak memiliki imam.

Kesimpulannya pada saat kondisi yang ada pada masa sekarang adalah jam’ah minal muslim atau kaum muslim dalam kesatuan negara (nation state) maka ketaatan kepada para fuqaha atau pakar fiqih atau para ulama yang menguasai hukum-hukum Allah lebih tinggi kedudukannya dibandingkan ketaatan kepada pemimpin kelompok atau ormas maupun para umara atau penguasa negeri.

Rasulullah membolehkan umat Islam untuk mengingkari kebijakan penguasa negeri (umara) yang menurut pendapat para fuqaha (ahli fiqih) bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits namun dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Dari Ummu Salamah radliallahu ‘anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : “Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya).

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])

Sedangkan bagi yang mampu melenyapkan kemungkaran atau ingin mengganti penguasa negeri yang diingkari maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik mengikuti hukum konstitusi yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah [2]:11)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim)

Asy‐Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al‐Bantani Rahimahullah Ta’ala, di dalam kitabnya, Nasha‐ihul Ibad fi bayani al‐Faadzi al‐Munabbihaat ‘alal Isti’daadi Li Yaumil Ma’adi membawakan sepotong hadits yang memperingatkan akibat meninggalkan atau tidak mentaati ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha (ahli fiqih)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Akan datang satu zaman atas umatku dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan fuqaha’, maka Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu

1.Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka,

2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan

3.Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman.

Kekerasan yang radikal adalah kekerasan yang memperturutkan hawa nafsu sehingga menzhalimi orang lain karena salah memahami Al Qur’an dan Hadits

Kekerasan yang tidak radikal adalah kekerasan yang dilakukan berdasarkan perintah ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha (ahli fiqih)

Mantan mufti agung Mesir Syeikh Ali Jum’ah telah mengajukan untuk menyatukan lembaga fatwa di seluruh dunia untuk membentuk majelis permusyawaratan ulama tingkat dunia yang terdiri dari para fuqaha (ahli fiqih).

Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah JIHAD (mujahidin) atau JAHAT (teroris) sehingga dapat diketahui apakah MATI SYAHID atau MATI SANGIT adalah “ulil amri di antara kamu” yakni para fuqaha (ahli fiqih) di negara setempat karena ulama di luar negara tidak terbebas dari fitnah.

Bagi umat Islam, jika berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Allah Ta’ala (Al Qur’an) dan RasulNya (Hadits) dengan mengikuti “ulil amri di antara kamu” yakni para fuqaha (ahli fiqih)

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS An Nisaa [4]:59)

Siapakah ulil amri yang harus ditaati oleh kaum muslim ?

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu juga para khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ustman dan Sayyidina Ali radhiyallahuanhum, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas.

Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah antara ulama dan umara.

Oleh karenanyalah penguasa negeri yang seharusnya mengakui ketidak mampuannya dalam pemahaman terhadap Al Qur’an dan As Sunnah dalam memimpin negara seharusnya dibawah nasehat dan pembinaan para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam) sehingga warga negara mentaati ulil amri yang sudah dibina dan dibimbing oleh para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam)

Ibnu Abbas ra sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya telah menyampaikan bahwa ulil amri yang ditaati adalah para pakar fiqih atau para ulama yang menguasai hukum-hukum Allah sehingga negara dapat membuat hukum buatan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an da As Sunnah.

Begitupula dalam tafsir Ibnu Katsir QS An Nisa [4]:59 Juz 5 hal 271-272 Penerbit Sinar Baru Algensindo , Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ulil amri adalah ahli fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ata, Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah, bahwa makna ulil amri adalah para ulama.

Ketaatan umat Islam kepada ulil amri setempat yakni para fuqaha (mufti) yang dipimpin oleh mufti agung lebih didahulukan dari pada ketaatan kepada pemimpin ormas maupun penguasa negeri (umaro) dalam rangka menyunjung persatuan dan kesatuan kaum muslim sesuai semangat piagam Madinah yang memuat keharusan mentaati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sebagai ulil amri dalam jama’atul muslimin

***** awal kutipan *****
Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

Pasal 17

Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu

Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka

Pasal 36 ayat 1

Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam
***** akhir kutipan *****

Dalam sejarah negara kita, dahulu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo.

Dia mempunyai latar belakang pendidikan Barat bukan seorang santri dari sebuah pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah mempunyai pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam.

Pemberontakan DI / TII ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia yang justru karena mengatasnamakan agama Islam.
Apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden Sukarno bisa goyah di mata umat Islam.

Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu “mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Sukarno dalam pandangan keagamaan (Islam).”

Hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang penting oleh karena beberapa hal.

Antara lain oleh karena untuk daerah-daerah tertentu ummat Islam harus melakukan pilihan terhadap adanya “Kepala Negara” selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M. Kartosuwiryo yang di daerah Jawa Barat menyebut dirinya sebagai Kepala Negara dari Negara Islam Indonesia.

Juga oleh karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai yang menangani urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan masalah—keagamaan seperti wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain.

Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan-urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang sah dilihat dari hukum Islam.

Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa Barat pada akhir tahun 1953 (awal tahun 1954).

Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam sebagai Muktamar Alim Ulama Se-Indonesia itu memutuskan memberi gelar kepada Presiden Sukarno sebagai Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati, “pemerintah yang sekarang ini sedang berkuasa (dan harus dipatuhi berdasarkan (QS An Nisaa [4]:59)

Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam komentarnya tentang (QS An Nisaa [4]:59), Ulu-l-amr adalah orang-orang yang melaksanakan kekuasaan atau tanggung jawab atau keputusan atau penyelesaian urusan.

Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. Umat Allah menerima kekuasaan dari Dia. Karena Islam tidak mengenal perbedaan yang tajam antara urusan yang sakral dan sekuler, maka diharapkan pemerintahan-pemerintahan biasa akan melakukan kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar, dan kita harus menghormati dan mematuhi keluasaan itu; jika tidak demikian tidak akan ada ketertiban dan kepatuhan.

Kesimpulannya rakyat mentaati umaro (penguasa negeri) dan penguasa negeri mentaati para fuqaha (ahli fiqih).

Jadi cara mengawal syariat Islam dalam sistem pemerintahan di negara kita dengan cara mengembalikan wewenang para fuqaha (ahli fiqih) untuk menasehati dan membimbing penguasa negeri (umaro) sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kaum muslim untuk mentaati penguasa negeri.

Sedangkan larangan bagi para ulama (para fuqaha atau ahli fiqih) untuk “mendatangi pintu pengusaha” BUKANLAH larangan datang ke tempat penguasa atau larangan bekerjasama dengan penguasa bagi kepentingan masyarakat

Rasulullah melarang ulama khususnya para fuqaha (ahli fiqih) “mendatangi pintu penguasa” adalah larangan dalam kalimat majaz (makna kiasan) yang artinya larangan bagi para ulama (para fuqaha atau ahli fiqih) untuk “membenarkan” tindakan atau kebijakan penguasa yang bertentangan dengan Al Qur’an, Hadits, Ijma dan Qiyas . Pembenaran ini ada kaitannya dengan materi atau kepentingan duniawi.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda “barangsiapa mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah” ( HR Abu Dawud [2859]).

Diriwayatkan dari Abu Anwar as-Sulami r.a, ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Jauhilah pintu-pintu penguasa, karena akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan‘,

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »

Older Posts »