Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘bukan politik praktis’


Politik NU bukan politik praktis rebutan jabatan karena akan membuat NU karut marut

KH Suyuthi Toha menyampaikan pesan dari almaghfurlah KH Sahal Mahfudh ketika menjadi Rais Aam yang begitu kokoh menegakkan khitthah NU.

“Politik NU bukan rebutan jabatan, bukan politik praktis. Politik praktis itu ecek-ecek atau cekether. Bahasa Mbah Sahal politik NU itu tingkat tinggi, politik menjaga NKRI, politik keummatan, politik membela orang lemah. Hari ini kita saksikan NU sudah karut marut,” tegasnya sebagaimana yang diberitakan pada http://duta.co/sampaikan-pesan-mbah-moen-di-depan-halaqah-kk-26-nu-kiai-suyuthi-nu-sudah-karut-marut/

Jadi peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” seperti

“menjaga, membela, mempertahankan Islam Aswaja dan ideologi NKRI yang berazaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945”

Kurang efektif jika diperankan dari sisi “hilir” yakni melalui peran eksekutif seperti wakil presiden.

Terlebih lagi inti dari tugas wakil presiden hanyalah “membantu” Presiden sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 2

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”

Sebagai “pembantu” Presiden bisa terjadi suatu keadaan di mana wakil presiden “terpaksa” membenarkan kebijakan Presiden sehingga melanggar larangan Rasulullah yakni larangan “mendatangi pintu penguasa”

Larangan “mendatangi pintu penguasa” dapat dipahami dalam makna majaz (makna kiasan) yang artinya larangan untuk “membenarkan” tindakan atau kebijakan penguasa yang bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda “barangsiapa mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah” ( HR Abu Dawud [2859]).

Diriwayatkan dari Abu Anwar as-Sulami r.a, ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Jauhilah pintu-pintu penguasa, karena akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan‘,

Jadi peran politik tingkat tinggi tersebut justru KH Ma’ruf Amin sebaiknya tetap di ormas NU sebagai fuqaha (ahli fiqih) agar bisa bebas dan independen memberikan nasehat, arahan atau pendapat agar KEBIJAKAN penguasa (umaro) SIAPAPUN YANG TERPILIH tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Contoh lain peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” yang sebaiknya diperankan oleh ormas NU seperti mempertimbangkan dan menyarankan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat harus dikembalikan ke UUD 1945 sebelum reformasi yakni melalui permusyawaratan/perwakilan sesuai amanat Pancasila sila ke 4 karena kita dapat melihat salah satu efek negatifnya adalah dapat meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah

Dengan melalui permusyawaratan/perwakilan” maka dapat dilakukan fit & proper test terhadap paslon dan dilakukan oleh yang berkompeten bukan dilakukan oleh rakyat awam melalui celaan dan hujatan karena belum dewasa dalam berpolitik.

Apalagi rakyat awam dapat terkena pengaruh politik pencitraan ataupun strategi politik play victim.

PENCITRAAN dalam arti negatif adalah KEPURA-PURAAN untuk memanipulasi persepsi publik terhadap dirinya untuk kepentingan popularitas atau elektabilitas.

Strategi politik PLAY VICTIM atau strategi politik menzalimi atau memfitnah diri sendiri adalah strategi politik menyakiti diri sendiri dan kemudian menyalahkan orang lain sebagai pelakunya.

Ketika disebut nama KH Ma’ruf Amin, Habib Hasan bin Salim Assegaf tidak mengelak. Kepada Kiai Ma’ruf harus hormat, takdzim. Tetapi, semua paham peran wakil dalam perpolitikan di negeri ini, amat kecil sebagaimana yang telah diberitakan pada pada http://duta.co/blak-blakan-ini-hujjah-habaib-dan-masyayikh-dukung-prabowo-sandi-dari-sidogiri/

***** awal kutipan *****
“Kami sangat hormat, takdzim kepada Kiai Ma’ruf. Tetapi semua tahu, posisi wakil itu seperti ban serep. Pak JK yang dikenal jauh lebih senior, punya pengalaman lebih, nyatanya juga tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya

Negeri ini, tambah Habib Hasan, butuh pemimpin tegas, bukan petugas partai. Di samping itu, membutuhkan sosok yang pengalaman, terutama dalam menggerakkan roda ekonomi rakyat. Keberanian Prabowo memilih Cawapres Sandi, dinilai sangat tepat.

“Semua tahu, Pak Prabowo itu orangnya tegas. Dan dia tahu persis apa yang dibutuhkan bangsa sekarang ini. Pilihan Cawapres yang jatuh pada sosok Sandi, adalah tepat. Dia memiliki pengalaman pajang menata ekonomi umat,” tambahnya.
***** akhir kutipan *****

Contohnya peran Jusuf Kalla sebagai wakil presiden menjadi lebih kecil dibandingkan dengan zaman SBY yang sempat dijuluki “the Real President” kemungkinan karena peran wakil presiden dibatasi pada zaman Jokowi.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, jauh-jauh hari sebelum JK terpilih mendampingi Jokowi menyampaikan bahwa PDI Perjuangan menyiapkan beberapa perjanjian ‘pra nikah’ terutama soal pembagian kerja yang jelas.

Sanksi-sanksi juga diatur oleh mereka untuk “membatasi” kewenangan seorang Wakil Presiden sebagaimana contoh informasi pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/pdip-siapkan-sanksi-jika-jk-suka-over-kewenangan

Contoh kecil diberitakan bahwa alasan yang sangat sepele yaitu tidak ada kursi, cawapres KH Ma’ruf Amin TIDAK DILIBATKAN dalam pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua-ketua partai pendukung, Rabu (16/1/2019) sebagaimana contoh berita pada http://nasional.sindonews.com/read/1370791/12/erick-thohir-sebut-para-ketua-umum-parpol-beri-masukan-ke-jokowi-1547571141

Dari kejadian kecil tersebut dapat kita ketahui bagaimana Jokowi dan tim suksesnya memperlakukan ulama yakni cawapres KH Ma’ruf Amin.

Sebelumnya KH Ma’ruf Amin meminta warga NU dan PBNU harus habis-habisan memenangkan pasangan calon nomor urut 01 sebagaimana yang diberitakan pada http://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kiai-maruf-warga-nu-harus-habis-habisan-dukung-jokowi/

****** awal kutipan *****
Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin meminta agar warga NU bekerja keras untuk memenangkan dirinya bersama Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Karena, menurut dia, para ulama senior NU sebelumnya telah menyarankan agar dirinya mau menjadi cawapres dari Jokowi.

“Konsekuensinya PBNU harus habis-habisan, NU harus habis-habisan memenangkan Pak Jokowi bersama saya. Sanggup atau tidak? siap apa tidak?,” ujar Kiai Ma’ruf saat sambutan dalam acara Sambung Hati bersama para ulama dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Masthuriyah Sukabumi, Cibolang Kaler, Cisaat, Sukabumi, Rabu (19/12).
******* akhir kutipan *******

Pernyataan KH Ma’ruf Amin meminta “PBNU harus habis-habisan memenangkan pasangan calon nomor urut 01” dinilai beberapa elite NU sebagai upaya terang-terangan KH Ma’ruf Amin menyeret NU masuk pusaran politik praktis. Hal ini jelas bertentangan dengan Khittah NU sebagai ormas keagamaan.

Saking prihatinnya dengan kondisi itu, dzurriyah muassis alias anak cucu pendiri NU beberapa waktu lalu menggelar pertemuan sebagaimana yang diberitakan pada http://www.rmol.co/read/2018/12/26/372393/Manuver-Kiai-Ma-ruf-Seret-NU-Masuk-Ranah-Politik-

Hasilnya, mereka sepakat membentuk Komite Khittah yang akan dipimpin KH Salahuddin Wahid , agar NU kembali ke rel Khittah 1926 sebagaimana yang dirumuskan oleh pendirinya sebagaimana yang diberitakan pada http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/Pertemuan_di_Tambakberas_Ulama_NU_Dirikan_Komite_Khittah/

***** awal kutipan *****
Dalam halaqah kedua di kediaman KH Hasib Wahab Tambakberas ini, tampak hadir pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) serta KH Suyuti Toha dari Banyuwangi. Kemudian KH Nasihin Hasan dari Jakarta, KH. Maimun dari Sumenep, Kiai Muzammil dari Yogyakarta, serta Tengku Bulkaini dari Aceh. Berikutnya, ada Musthofa Abdullah dari Bogor,serta Endang Muttaqin dari Tangerang dan beberapa kiai lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia.
***** akhir kutipan *****

KH. Salahuddin Wahid atau Gus Sholah mengingatkan bahwa ketika memakai “baju” ormas NU maka tidak boleh mendukung siapa-siapa kita harus tegak mengikuti Khittah NU. Tidak ada keharusan warga NU memilih calon yang manapun juga. Hak warga NU harus kita hormati dan itu dijamin oleh Khittah NU. Netral itu tidak memihak siapa-siapa tapi memihak kepada aturan” sebagaimana yang diberitakan pada http://tebuireng.online/arahan-gus-sholah-kepada-komite-khittah-nu-1926/

Begitupula ketika gus Sholah memohon kepada Kiai Tholhah supaya bisa hadir dalam halaqah yang kelima Komite Khittah untuk menyampaikan tentang proses lahirnya Khittah NU 1926.

Gus Sholah menyampaikan persyaratan yang diajukan oleh kiai Tholhah bahwa pesantren tempat halaqah itu diadakan, tidak condong kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2019.

“Netral itu artinya kita tidak memihak kepada pasangan yang mana pun tapi kita memihak kepada kebenaran. Kebenaran yang kita yakini dalam hal ini mengenai khittah itu,” jelas Gus Sholah.

Komite Khittah NU tidak melarang berpolitik atau memisahkan politik dari agama namun salurkanlah kepentingan politik melalui partai politik seperti PKB atau PPP dan sebaiknya janganlah mengatasnamakan ormas NU karena NU bukan organisasi untuk berpolitik praktis.

Hasil keputusan Muktamar NU di Situbondo 1984 untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’ adalah untuk kebaikan ormas NU agar tidak terpecah belah karena politik praktis atau perbedaan kepentingan.

“Khittah NU 1926” adalah garis, nilai-nilai, dan model perjuangan NU yang dipondasikan pada tahun 1926 ketika NU didirikan.

Pondasi perjuangan NU tahun 1926 adalah sebagai gerakan sosial-keagamaan.

KH. Maimun Zubair atau lebih akrab disapa dengan Mbah Moen yang dijadwalkan hadir dalam halaqah IV Komite Khitthah 1926 Nahdaltul Ulama (KK26-NU) di PP Al-Wahdah, LasMoenem, Jawa Tengah Kamis (17/1/2019), berhalangan.

Meski begitu, peserta halaqah bisa mendengarkan pesan-pesan beliau yang disampaikan KH Suyuthi Toha dari Banyuwangi.

***** awal kutipan *****
Menurut Kiai Suyuthi, Mbah Moen berharap NU bersungguh-sungguh mengamalkan khitthah NU. Kalau ada indikasi melenceng harus terus diingatkan sampai berhasil.

“Jadi upaya komite khitthah ini sudah mendapat restu dari beliau. Mbah Moen minta kita juga bersungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya khitthah NU,” jelasnya.
***** akhir kutipan *****

Pada hakikatnya jika kelak menjadi wakil presiden itu KH Ma’ruf Amin turun maqom yakni kalau di ormas NU dari maqom Rais ‘Aam ke maqom Tanfidziah

Rais ‘Aam adalah pemimpin dewan Syuriah. Syuriah adalah badan musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi dalam struktur kepengurusan NU. Dalam konteks kenegaraan, syuriah bisa dikatakan sebagai dewan legislatif. Asal-usul kata Syuriah diambil dari kata syawara, artinya adalah bermusyawarah.

Tanfidziah adalah badan pelaksana harian organisasi NU. Tidak seperti pada syuriah, pemimpin tertinggi tanfidziah disebut ketua umum, bukan rais aam. Asal mula kata tanfidziyah diambil dari kata naffadza, berarti melaksanakan kebijakan dewan Syuriah.

Oleh karenanya ketika KH Ma’ruf Amin mau menerima pinangan Jokowi maka Beliau sebaiknya “melepaskan” keterkaitannya dengan ormas NU supaya terhindar dari konflik kepentingan.

Terlebih lagi posisi Beliau di ormas NU adalah sebagai Rais Aam

Apalagi kalau tidak salah dalam anggaran dasar ormas NU tercantum bahwa Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun.

Dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam bisa menjadi penjabat Rais Aam apabila Rais Aam “berhalangan tetap” .

Contohnya ketika Rais Aam KH Sahal Mahfudz berpulang ke rahmatullah tentu termasuk kondisi “berhalangan tetap” dan akhirnya digantikan KH Mustofa Bisri.

Namun pada saat ini Rais Aam KH Ma’ruf Amin tidaklah dalam kondisi “berhalangan tetap”.

Sehingga menjadi “kendala” penggantian KH Ma’ruf Amin oleh KH Miftahul Ahyar sebagai Rais Aam.

Oleh karenanya disarankan PBNU mengundang ulama NU dan seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru.

Proses pengangkatan KHUSUSNYA Rais Aam sebaiknya tidak dilakukan dengan metode “suara terbanyak” namun melalui Ahlul Halli wal Aqdi, sehingga memungkinkan terpilihnya atau menetapkan pemimpin sesuai syar’i yakni pemimpin yang tidak mencalonkan dirinya sendiri namun diminta untuk memimpin dikarenakan KOMPETENSI dan REKAM JEJAK (riwayat) pendapat, pemahaman dan perilaku selama ini.

Sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam katakan kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ‘anhu yang artinya, “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberinya karena engkau mencarinya engkau akan dibiarkan mengurusi sendiri (tidak Allah Subhanahu wa Ta’ala bantu). Tetapi jika engkau diberinya tanpa mencarinya maka engkau akan dibantu (Allah Subhanahu wa Ta’ala) dalam mengurusinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam Shahih Al-Bukhari juga, dari sahabat Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada dua orang mengatakan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, jadikan kami sebagai pemimpin.” Maka beliau menjawab yang artinya, “Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kepemimpinan kami ini kepada seseorang yang memintanya atau berambisi terhadapnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »

Older Posts »