Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘ciri utama komunis’

Rakyat Indonesia janganlah terpecah belah dengan mewaspadai ATHG pertahanan nasional NKRI

Perlu diupayakan bersama agar rakyat Indonesia jangan terpecah belah dengan mensosialisasikan analisa ATHG yakni Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan terhadap pertahanan nasional NKRI.

Gerakan Bela Negara (GBN) yang diketuai Mayjen TNI Purn Budi Sujana (lulusan AMN 1965, pernah menjadi Danrem di Pontianak dan Kasdam Diponegoro dan terakhir menjabat di Lembaga Pertahanan Nasional – Lemhannas RI) menyelenggarakan acara untuk menyampaikan pernyataan sikap GBN dengan judul “Mengawal Pemilu Jurdil adalah Bela Nagara” pada hari Rabu, 8 Mei 2019.

Press Release GBN dapat diunduh (download) pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2019/05/press-release-gerakan-bela-negara-.pdf

Dalam acara tersebut hadir sebagai salah satu pembicara, budayawan Taufik Ismail yang pernah bergabung organisasi pelajar dan kemahasiswaan, yakni Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Keterlibatannya dalam organisasi yang antikomunis itu menjadikan Beliau menghadapi masalah pada masa akhir Orde Lama. Kariernya untuk menjadi dosen dan peneliti di almamaternya terputus.

Budayawan Taufik Ismail mengaitkan keadaan “Indonesia Gawat Darurat” dengan paham komunis yang salah satu ciri utamanya menurut Beliau adalah berbohong (dusta) dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diberitakan pada http://www.cendananews.com/2019/05/taufiq-ismail-indonesia-gawat-darurat.html

Kita dapat memahami bahwa yang melatarbelakangi perilaku sekelompok orang atau kaum tentulah sebuah paham atau agama.

“Indonesia Gawat Darurat” karena terancam oleh kaum berpaham Komunis alias China Komunis.

Agenda Partai Demokrat AS dengan Partai Komunis China mensekulerkan muslim di Indonesia terungkap oleh WikiLeaks

WikiLeaks merilis sebuah kawat rahasia Kedubes AS di Beijing yang berisi pertemuan Kemlu China dan AS.

Dalam kawat disebutkan China berencana untuk membuat umat Muslim Indonesia menjadi sekuler sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/berita/1525176/wikileaks-china-berencana-sekulerkan-muslim-ri

Bocoran WikiLeaks pernah dimuat dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/04/24/agenda-mensekulerkan/

Kita perlu belajar dari kasus James Riady, sahabat karib Clinton yang juga menjadi proksi atau koneksi China Komunis dengan AS Demokrat.

James Riady (putra dari Mochtar Riady) yang merupakan sahabat Clinton, dibantu oleh Ted Sioeng, dan dengan dukungan penuh oleh Intelijen Militer Tiongkok (CMI) membentuk sebuah jaringan bernama “China Connection”, jaringan yang menghubungkan para pengusaha keturunan Tionghoa. Di dalam jaringan tersebut juga terdapat pengusaha-pengusaha lainnya seperti Yah Lin Trie, Johnny Chung, dan Maria Hsia sebagaimana yang dikabarkan pada http://id.wikipedia.org/wiki/Kontroversi_dana_kampanye_Amerika_Serikat_1996

Berikut kutipan tulisan dari link tersebut.

***** awal kutipan *****
James, yang pada saat itu juga merupakan presiden direktur Bank Central Asia (BCA), juga menggandeng tokoh-tokoh CSIS seperti Jacob Soetoyo, Sofyan Wanandi, dan Jusuf Wanandi, serta para tokoh kiri anti-Islam untuk melengserkan presiden Soeharto pada tahun 1998.

Motif menjatuhkan presiden Soeharto tersebut dilatarbelakangi oleh dipecatnya L.B. Moerdani sebagai Menteri Pertahanan, Keamanan dan Panglima Angkatan Bersenjata, kemudian menggantinya dengan para perwira dari kalangan muslim taat.

Mereka melakukan berbagai macam cara seperti merekayasa peristiwa 27 Juli 1996, seolah-olah penunjukan Suryadi sebagai ketua dewan tahfiz Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan intervensi pemerintah, belakangan pula diketahui hubungan antara Sofyan Wanandi dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Selain itu, mereka juga memobilisasi massa pada awal 1998 dari berbagai universitas seperti Universitas Atmajaya dan Universitas Trisakti untuk mendesak pengunduran diri Presiden Soeharto.

Clinton pernah melakukan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada tahun 1994, untuk meminta presiden Soeharto agar mengembalikan jabatan Moerdani di ABRI. Clinton bahkan mengancam akan melakukan blokade ekonomi jika jabatan Moerdani tidak dikembalikan seperti semula kepada ABRI
***** akhir kutipan ******

James Riady bersama para pengusaha seperti Sofjan Wanandi turut menggalang dana untuk membantu pembangunan kantor pusat PBNU yang terletak di Jalan Kramat Raya, Jakarta, yang diresmikan tahun 2001 silam sebagaimana yang diberitakan pada https://www.beritasatu.com/nasional/400101/james-riady-pengusaha-ikut-membantu-nu

Begitupula James Riady dengan Lippo group melalui unit usahanya PT Siloam International Hospital Tbk, Lippo berkontribusi pada 40% saham di rumah sakit (RS) yang diberi nama Rumah Sakit Umum Syubbanul Wathon.

Ada pun sisa 60% sahamnya masing-masing berasal dari Yayasan Subbanul Wathon 40% dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 20% sebagaimana yang diberitakan pada https://bisnis.com/kalimantan/read/20180321/448/752052/ekspansi-rumah-sakit-nu-lippo-patungan-dirikan-rs

Begitupula Prof Dr Salim Said Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan yang meneliti peran politik tentara yang berprofesi sebagai wartawan sehingga dapat mewawancarai langsung para petinggi TNI dalam bukunya berjudul “Dari Gestapu ke Reformasi – Serangkaian Kesaksian” memuat kisah mantan Pangab Benny Moerdani seorang tokoh sekuler dari kalangan TNI MENGANGGAP NKRI Bersyariah seperti yang tampak dalam perubahan keber-agama-an yang terjadi pada Soeharto yang semakin simpatik terhadap ajaran Islam dipandangnya sebagai telah membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara sehingga HARUS DITURUNKAN !!!!

Salim Said pada hal 319 menuliskan

***** awal kutipan *****
Terhadap kepergian Soeharto ke Tanah Suci itu, Benny cemas. “Wah, kalau Bapak Serius, bakal repot kita.” katanya.

Soeharto ternyata kemudian memang tidak main-main ke Makkah. Selain menyempurnakan namanya menjadi Haji Mohammad Soeharto, sikap politiknya terhadap Islam juga terlihat semakin simpatik.

Apa pun alasan dan motifnya, Benny dan sejumlah jenderal tidak bisa mengerti, apalagi menerima perubahan sikap dan kebijakan Soeharto tersebut.

Raja intel itu bersama sejumlah golongan anti-Soeharto akhirnya melanjutkan crusading mereka terhadap kebijakan baru Bapak Presiden terhadap Islam, terutama terhadap ICMI. Akibatnya, Benny akhirnya yang menerima tuduhan sebagai anti-Islam.

Sehubungan dengan ketegangan hubungan antara Soeharto dan mantan panglima ABRI itu, menarik untuk memperhatikan satu dari sejumlah cerita dalam memoar Jusuf Wanandi mengenai Moerdani dan Soeharto.

Ini mengenai pertemuan Soeharto dengan Moerdani yang lolos dari pengamatan pers dan para musuh Benny. Kepada Wanandi, Moerdani bercerita bahwa atas usaha Tutut, mantan pangab itu berhasil jumpa Soeharto. Konon itu adalah perjumpaan pertama Benny dengan Soeharto sejak Ibu Tien Soeharto meninggal dunia.

Sejumlah hal dibicarakan kedua mantan pembesar Republik tersebut. Salah satu hal penting yang disampaikan Benny kepada Soeharto dalam pertemuan di rumah Sigit Harjojuanto (salah seorang putra mantan Presiden) adalah informasi mengenai lima dari 10 Pangdam waktu itu adalah mereka yang disebut Moerdani sebagai jenderal “hijau”

Menurut Jusuf Wanandi, Benny menuliskan nama-nama Pangdam yang dinilainya “hijau” itu dan menyerahkannya kepada Soeharto. Soeharto mengirimkan daftar nama tersebut kepada Wiranto, Panglima Abri di bawah Presiden B.J. Habibie.

Wiranto menurut Wanandi, memerlukan waktu hanya sebulan untuk melengserkan lima Pangdam yang ada dalam daftar Moerdani tersebut.

Selain soal pelengseran para Pangdam yang dianggap “hijau” berdasarkan informasi Moerdani. Jusuf Wanandi juga mencatat kontak Wiranto lainnya dengan Benny. Menurut petinggi CSIS tersebut, beberapa saat setelah dilantik sebagao KSAD pada juni 1997, Wiranto menemui Moerdani untuk minta bantuan. Respons Benny,

“Jangan berilusi. Orang tua itu tidak senang pada saya, tidak percaya kepada saya. Jadi kau harus tetap di situ sebab kau satu-satunya orang kita di situ. Jangan berbuat salah dan jangan dekat dengan saya sebab kau akan dihabisi Soeharto jika dia tahu”
****** akhir kutipan *****

Salim Said sempat berjumpa dengan Jenderal Wiranto, di Studio Metro TV pada 22 Oktober 2012 dan menuliskan

****** awal kutipan *****
“Tidak benar semua cerita itu,” komentar Wiranto mengenai apa yang ditulis Jusuf Wanandi mengenai hubungannya dengan Benny. Kata Wiranto selanjutnya.

“Demi Allah, sayat tidak pernah berhubungan dengan Pak Benny secara pribadi. Saya jumpa hanya pada acara-acara resmi. Dan tidak ada lima Panglima Kodam yang saya ganti waktu itu. Dalam soal ABRI “Hijau” dan “Merah Putih” saya memang selalu kena fitnah.”

Pada mulanya barangkali Benny memang hanya menjalankan kebijakan Soeharto. Tapi mengingat sikap dan latar belakangnya yang secara prinsipil dari awal memang kurang bersahabat kepada Islam, maka masyarakat Islam Indonesia akhirnya cenderung melupakan bahwa Soeharto-lah sebenarya yang mula-mula menggariskan kebijakan sikap keras terhadap Islam.

Benny dan Ali Murtopo hanya menafsirkan serta melaksanakannya. Tentu menurut penafsiran dan selera masing-masing kedua tokoh intel tersebut.
****** akhir kutipan ******

Jadi dapat kita ketahui bahwa pada waktu itu ada istilah ABRI “Hijau” yang diisi perwira yang dekat dengan Islam dan pesantren dan ABRI “Merah Putih” yang diisi perwira nasionalis yang condong kepada paham Sekularisme.

Pada hakikatnya timbul perselisihan dan fitnah adalah karena termakan atau korban hasutan atau korban ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi karena kaum yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla mempunyai rasa permusuhan terhadap umat Islam adalah kaum Yahudi

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik” (QS Al Maaidah [5]: 82)

Liberalisme, Sekuralisme dan Pluralisme agama lahir dari kumpulan Freemason salah satu gerakan Zionisme yang paling disegani dikalangan Yahudi dengan prinsip “Liberty, Equality, Fraternity”.

Sekularisme adalah paham yang menjauhkan manusia dari Allah , menghindarkan manusia dalam kehidupannya me”referensi” kepada Allah / Agama

Liberalisme adalah paham yang “membebaskan” manusia terhadap aturan Allah / Agama dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata

Pluralisme adalah paham yang membuat manusia “floating” / “ragu” akan Allah / Agama dan sampai ada yang berujung menjadi pengikut atheisme.

Oleh karenanya sepatutnya umat Islam membela, mengawal dan mendorong penguasa negeri untuk menegakkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang KESESATAN paham Liberalisme, Sekularisme dan Pluralisme.

Dalam fatwa MUI tersebut, DEFINISI SEKULARISME AGAMA adalah memisahkan urusan dunia dari agama; agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

DEFINISI LIBERALISME AGAMA adalah mereka yang memahami nash-nash agama (Al-Qur’an & Hadits) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran mereka semata.

Sedangkan DEFINISI PLURALISME AGAMA adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.

Sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, “ Demi Allah, yang diriku ada dalam genggaman tanganNya, tidaklah mendengar dari hal aku ini seseorangpun dari ummat sekarang ini, Yahudi, dan tidak pula Nasrani, kemudian tidak mereka mau beriman kepadaku, melainkan masuklah dia ke dalam neraka.”

Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada RasulullahShallallahu alaihi wasallam ihwal ‘bukan jalannya orang-orang yang dimurkai’. Beliau bersabda, “Yaitu kaum Yahudi.’ Dan bertanya ihwal ‘bukan pula jalannya orang-orang yang sesat’. “Beliau bersabda, ‘Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.’

Dalam fatwa MUI telah pula diingatkan bahwa bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8 )

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al Maa-idah [5]:8 )

Gus Dur sangat menghormati pluralis (keberagaman).

Gus Dur adalah tokoh Islam terdepan dalam memerangi sikap-sikap intoleran terhadap penganut agama lain namun bukan tokoh Islam yang membenarkan agama selain Islam

Syaiful Arif dalam diskusi dan bedah buku hasil karyanya bertajuk “Humanisme Gus Dur: Pergumulan Islam dan Kemanusiaan” di hotel Akmani, Jl. KH Wahid Hasyim No. 91, Jakarta (12/11/2013) menyampaikan pendapatnya bahwa penyematan “Gus Dur Bapak Pluralisme” dinilai kurang tepat

“Saya tidak sependapat dengan penyematan gelar tersebut. Pasalnya, Gus Dur itu sangat konsen memperjuangkan kemanusiaan. Ketika beliau membela minoritas non-muslim, Tionghoa, Ahmadiyah, dan lain-lain, maka yang dibela adalah manusianya. Bukan institusi Tionghoa dan Ahmadiyahnya”. kata Arif.

Jelaslah bahwa yang diperjuangkan oleh Gus Dur adalah kemanusiaannya yakni mengakui, menghormati, toleran, merangkul, membela keberagaman manusia dengan keyakinannya (pluralis) bukan memperjuangkan membenarkan agama selain Islam atau memperjuangkan membenarkan pemahaman firqah Ahmadiyah dan firqah-firqah lainnya yang menyempal keluar (kharaja) dari mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham).

Prof Dr Achmad Zahro guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya menyampaikan bahwa keputusan Bahtsul Masail NU 2019 adalah produk yang diarahkan oleh cendekiawan liberal sebagaimana yang disampaikan pada menit 5:40 dalam video yang dipublikasikan pada http://www.youtube.com/watch?v=C_TLuiRz_Oc

KH. Muhammad Najih Maimoen atau yang akrab disapa Gus Najih mengingatkan bahwa ormas NU kini tidak segan-segan mempercayakan urusan Bahtsul Masail (sebagai perumus atau mushahhih) kepada gembong liberal, Abdul Muqsith Ghozali cs sebagaimana contoh berita pada http://ribathdeha.wordpress.com/2019/03/01/sikap-tegas-kh-m-najih-maimoen-terkait-keputusan-ganjil-munas-nu-di-banjar-jawa-barat/

Jadi kita harus mewaspadai jangan sampai ormas NU diperalat oleh politik dan paham Liberalisme, Sekularisme dan Pluralisme sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/03/10/selamatkan-ormas-nu/

Contohnya untuk kepentingan mempropagandakan paham mereka yang membolehkan menikah dengan non muslim.

Abdul Muqsith Ghozali dalam buku “argumen pluralisme agama” berpendapat bahwa larangan seorang muslim menikahi orang kafir di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih bersifat politis dari pada teologis dengan dalil logikanya bahwa jika dilarang menikahi orang kafir maka seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup sebagaimana yang dikutip pada http://etheses.uin-malang.ac.id/1581/8/04310023_Bab_4.pdf

***** awal kutipan *****
Bahkan, tanpa tanggung-tanggung ia beralasan dengan menuduh bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempersoalkan keyakinan pamannya Abu Thalib sebagaimana ditulis dalam bukunya:

“Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa pelarangan pernikahan dengan orang-orang kafir Mekah tersebut bukan karena argumen teologis-keyakinan, melainkan lehi sebagai argumen politik. Sebab kalau larangan itu bersifat teologis, maka bukan hanya perkawinan yang akan dilarang, melainkan seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup, termasuk komunikasi dengan Abu Thalib (paman Nabi) yang masih kafir. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya tak mempersoalkan keyakinan Abu Thalib, melainkan justru Abu Thalib orang yang paling gigih melindungi Nabi Muhammad dan pengikutnya” (Abd Muqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an, Jakarta : KataKita, Cet II, 2009, hal 345-346)
***** akhir kutipan ******

Contoh lainya untuk kepentingan mempropagandakan paham mereka yang membolehkan pemimpin non muslim.

Padahal Keputusan Bahtsul Masa’il Al Diniyah Al Qaqi’iyyah Muktamar XXX NU di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tanggal 21 s/d 27 Nopember 1999 ketika ditanyakan bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam ?

Jawabannya adalah, “Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat seperti tidak ada lagi calon dari kaum muslim”

Begitupula dalam keputusan Bahtsul Masail PCNU Kota Surabaya 25 September 2016 bahwa memilih pemimpin non muslim seperti Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan Presiden/Wakil Presiden menjadi haram sebab memilihnya berarti mengangkatnya sebagai pemimpin dan menjadikan kaum muslimin di bawah kekuasaan, dominasi dan superioritasnya.

Berikut kutipan pertimbangannya

*****awal kutipan *****
1) Dalam kebanyakan kasus yang dikaji kitab-kitab fikih, hukum menguasakan non muslim untuk menangani urusan kaum muslimin adalah haram. Seperti keharaman meminta tolong non muslim untuk memerangi pemberontak, menjadikannya sebagai eksekutor hukuman mati dan semisalnya, mengangkatnya sebagai pegawai bait al-mal dan penarik kharraj (semacam pajak), menjadikannya sebagai wazir at-tanfidz (semacam tim pelaksana dalam kementerian di sistem ketatanegaraan Islam klasik), serta mengurus urusan kaum muslimin secara umum.

Meskipun ada pendapat ulama (Syaikh Ali Syibramalisi) yang mengecualikan keharaman dalam bidang-bidang tertentu yang dari sisi kemaslahatan penangannya harus diserahkan kepada non muslim―baik karena tidak adanya muslim yang mampu menanganinya atau karena tampaknya pengkhianatan darinya―, namun pendapat tersebut tidak bisa digunakan untuk melegitimasi kebolehan memilih pemimpin non muslim.

Sebab kekuasaan, dominasi, dan superioritasnya—baik dalam ucapan maupun perbuatan—terhadap rakyat yang muslim sangat besar dan tidak terhindarkan.

Selain itu, kewajiban adanya kontrol yang efektif pun tidak mungkin terpenuhi, yaitu mengawasi dan mencegahnya agar tidak menguasai dan mendominasi satu orang pun dari kaum muslimin.

2) Meskipun dalam beberapa kasus yang disebutkan pada poin 1) terdapat khilaf, seperti menjadikan non muslim sebagai wazir at-tanfidz dan menjadikannya sebagai petugas penarik pajak, namun pendapat—yang lemah—yang membolehkannya ini tidak bisa dijadikan dasar untuk membolehkan memilih pemimpin non muslim.

Sebab unsur kekuasaan, dominasi dan superioritas non muslim atas kaum muslimin dalam kasus-kasus tersebut sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Tidak sebagimana dalam kasus pemimpin non muslim menjadi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Presiden/Wakil Presiden, yang meskipun secara legal formal sistem tata negara modern merupakan lembaga eksekutif atau pelaksana saja, namun pada kenyataannya unsur kekuasaan, dominasi dan superioritasnya terhadap rakyat muslim sangat besar.

Selain itu, kewenangannya dalam mengambil berbagai kebijakan juga sangat besar, berbeda dengan wazir at-tanfidz maupun petugas penarik pajak yang hanya murni sebagai pelaksana saja.

3) Sistem trias politica yang membagi kekuasaan dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang diterapkan di Indonesia tidak dapat menafikan unsur dominasi dan superioritas masing-masing lembaga terhadap rakyat.

4) Asumsi memilih pemimpin non muslim sebagai strategi politik untuk mencapai kepentingan yang lebih besar bagi kaum muslimin juga tidak dapat dibenarkan. Sebab hal ini secara nyata justru membahayakan kaum muslimin.

5) Pendapat ulama yang terkesan lebih mengutamakan kekuasaan sekuler (baca: kafir) yang adil daripada kekuasaan Islam yang zalim dan jargon: “Pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim”, harus dipahami dalam konteks menyampaikan urgensitas keadilan bagi suatu pemerintahan, sebagaimana pendapat beberapa ulama, bukan dalam konteks melegitimasi kebolehan memilih pemimpin non muslim.

6) Asumsi bahwa penafsiran kata ‘auliya dengan makna pemimpin/penguasa—dalam beberapa ayat yang menyinggung hubungan muslim dan non muslim, semisal QS. al-Maidah: 51 dan 57—adalah penafsiran yang salah, sehingga digunakan untuk melegitimasi bolehnya memilih pemimpin non muslim, tidak sepenuhnya benar.

Sebab ayat-ayat tersebut oleh sebagian ulama juga digunakan sebagai landasan ketidakbolehan menguasakan urusan ketatanegaraan kaum muslimin kepada non muslim, seperti Khalifah Sayyidina Umar bin al-Khattab ra dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra sebagaimana dikutip dalam berbagai kitab fikih siyasah.
***** akhir kutipan *******

Khalifah Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa Al Asy’ari memecat sekretarisnya karena ia Nasrani lalu Umar membaca surat Al Maidah 51 sebagaimana yang tercantum dalam tafsir Ibn Katsir yang meriwayatkan dari Ibn Abi Hatim. tafsir Ibn Abi Hatim dan sejumlah kitab tafsir lainnya seperti Tafsir al-Darr al-Mansur.

Kisah tersebut dicantumkan pula dalam Tafsir al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah Ta’ala yang artinya,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. (QS Ali Imran [3] : 118)

Ucapan sayyidina Umar dalam Tafsir al-Qurtubi, “Jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang Allah telah jauhkan, jangan memberi mereka kehormatan ketika Allah telah menghinakan mereka, dan jangan mempercayai mereka ketika Allah telah mengatakan mereka tidak bisa dipercaya”.

Dalam Kitab Tafsir al-Razi, Tafsir al-Wasith Sayyid Tantawi, dan juga kitab Syurut al-Nasara li Ibn Zabr ada redaksi lain dalam dialog di atas. Abu Musa berkilah di depan Khalifah: “lahu dinuhu wa liya kitabatuhu” (baginya urusan agamanya, dan bagiku adalah urusan ketrampilan dia). Abu Musa seolah mengingatkan Khalifah dengan ungkapan yang mirip dalam al-Qur’an: lakum dinukum waliya din. Tetapi Khalifah tetap menolaknya.

Firman Allah Ta’ala

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (QS Ali Imran, 119)

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui“. (QS Al Mujaadilah [58]:14 )

Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ihwal ‘bukan jalannya orang-orang yang dimurkai’. Beliau bersabda, “Yaitu kaum Yahudi.’ Dan bertanya ihwal ‘bukan pula jalannya orang-orang yang sesat’. “Beliau bersabda, ‘Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.’

Berikut kutipan dari kitab tafsir Jalalain karya Imam Suyuthi yang menafsirkan auliya adalah teman dekat yang diikuti alias pemimpin.

****** awal kutipan ******
yaa ayyuhaal ladziina aamanuu laa tattakhidzuul yahuuda wal nashaaraa awliyaa-a, (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin) menjadi ikutanmu dan kamu cintai

ba’dhuhum awliyaau ba’dhin , (Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran.

waman yatawallahum minkum fa-innahu minhum , (Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya termasuk golongan mereka.

inna allaaha laa yahdiil qawmazhzhaalimiina, (Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka.
****** akhir kutipan *****

Sedangkan pada ayat selanjutnya (QS Al Maidah [5]: 52) yang menjelaskan keadaan atau saat turunnya (asbabun nuzul) ayat (QS Al Maidah [5]: 51), Imam Suyuthi menyampaikan

Firman Allah Ta’ala,

Fataraal ladziina fii quluubihim maradhun, (Maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) yakni lemah akidahnya seperti Abdullah bin Ubai gembong munafik itu

yusaari’uuna fiihim, (bersegera kepada mereka) untuk mengambil mereka sebagai pemimpin

yaquuluuna, (seraya katanya) mengemukakan alasan dari sikap mereka itu.

nakhsyaa an tushiibanaa daa-iratun, ( “kami takut akan mendapat giliran bencana.”) misalnya giliran musim kemarau, kekalahan, sedangkan urusan Muhammad tidak berketentuan sehingga tidak dapat membela kami. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta’ala,:

fa’asaa allaahu an ya/tiya bialfathi, (Semoga Allah mendatangkan kemenangan) kepada rasul-Nya dengan mengembangkan agama-Nya,

aw amrin min ‘indih, (atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya) misalnya dengan membuka kedok orang-orang munafik dan menyingkapkan rahasia mereka

fayushbihuu ‘alaa maa asarruu fii anfusihim (sehingga mereka atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka) berupa keragu-raguan dan mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin

naadimiina (menjadi menyesal) (tafsir Jalalain QS Al Maidah [5] : 52)

Jadi jelaslah bahwa Allah Ta’ala telah berfirman tentang siapa yang dimaksud orang-orang munafik tersebut yang menjadikan orang-orang kafir sebagai “teman dekat” atau “teman sekutu” adalah menjadikan pemimpin yang diikuti dan dicintai karena mereka takut akan mendapatkan bencana atau kesukaran hidup di dunia alias “demi kepentingan dunia” sehingga mereka meragukan dan meninggalkan kepemimpinan Rasulullah.

Oleh karenanya di negara Islam atau daerah Islam yakni di negara berpenduduk mayoritas Muslim tentulah tidak masuk akal sehat jika seorang muslim memilih calon anggota Legislatif, calon Presiden, calon Gubernur, calon Bupati maupun calon Walikota dari kalangan non muslim.

Begitupula WALAUPUN Nusantara pernah direbut oleh KAUM PENJAJAH KAFIR tetapi status “Negara Islam” atau “Daerah Islam” TETAP SELAMANYA sebagaimana keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Muktamar ke-11, Diputuskan di Banjarmasin, 19 Juli 1936, salah satu sub as’ilah diberi judul, “Apakah nama negara kita Indonesia, negara Islam” sebagaimana contoh berita pada http://lirboyo.net/indonesia-dan-muktamar-nu-ke-11/

***** awal kutipan *****
WALAUPUN pernah direbut oleh KAUM PENJAJAH KAFIR (Belanda), TETAPI nama Negara Islam MASIH (tetap) SELAMANYA, sebagaimana keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin:

“Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempati pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi DAERAH ISLAM, yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya”.

Sedangkan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda) dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka.

Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan darul harb hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya.

Dengan demikian, perlu diketahui bahwa kawasan Batavia, bahkan seluruh tanah Jawa (nusantara) adalah darul Islam, karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang-orang kafir Belanda”
***** akhir kutipan *****

Syekh Ismail Zain disampaikan permasalahan di negeri terdapat banyak orang kafir, padahal mayoritas penduduk negara itu kaum muslimin.

Pemerintah memperlakukan sama pada seluruh penduduk, baik yang muslim maupun yang kafir dan sesungguhnya syarat-syarat dzimmah yang mu’tabar itu kebanyakan tidak terpenuhi dari pihak orang-orang kafir.

Pertanyaannya, apakah mereka itu dianggap golongan kafir dzimmi atau harbi, dan apakah kita boleh bersikap mengganggu mereka dengan menyakiti mereka secara terang-terangan….… (sampai akhir pertanyaan) ?

Berikut kutipan jawaban syekh Ismail Zain yang termuat pada http://aswajamuda.com/pengertian-jihad-bagi-umat-islam-jihad-dan-teror/

****** awal kutipan ******
Aku (Syekh Ismail Zain) menjawab: Ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang berada di negara kalian dan negara-negara lain di daerah umat Islam seperti Pakistan, India, Siria, Irak, Sudan, Maroko dan yang lain, bukanlah golongan kafir dzimmi, mu’ahad maupun musta’man, bahkan mereka itu golongan kafir harbi secara murni…

Akan tetapi untuk bersikap memusuhi mereka dengan terang-terangan, sebagaimana kalian sebut dalam pertanyaan perlu melihat kaidah “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”, dan “yang unggul adalah menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan”, lebih-lebih bagi individu-individu manusia dimana mereka tak punya kemampuan yang memadahi untuk bertindak seperti itu sebagaimana kenyataan yang ada dan terlihat.
****** akhir kutipan ******

Hasil keputusan FMPP (Forum Musyawarah antar Pondok Pesantren) se Jawa dan Madura diputuskan bahwa status orang kafir di Indonesia adalah kafir harbi fi dzimmatit-ta’min (kafir harbi yang mendapat perlindungan), sebab antara non muslim di Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak ada akad yang sesuai dengan aturan syara’.

Orang kafir bisa berstatus kafir dzimmi apabila ada perjanjian dengan pemerintah yang sesuai dengan aturan Islam.

Begitupula hasil BAHTSUL MASA’IL FMPP III, SE KARESIDENAN KEDIRI, Di Pon. Pes. Al Falah Trenceng Sumbergempol, Tulungagung bahwa status non muslim di Indonesia adalah kafir harbi fi dzimmatit-ta’min (kafir harbi yang mendapat perlindungan) sebagaimana contoh kutipan pada http://www.gubuklentera.com/2016/11/status-non-muslim-di-indonesia.html

Kita sebaiknya jangan melupakan sejarah bahwa KERAJAAN ISLAM di Nusantara TELAH ADA sebelum masa penjajahan.

Penyesalan bukan datangnya di awal tetapi jika sudah terjadi maka kita akan sulit mendengar suara azan kembali, gerakan aktivis Islam dikekang dan dicurigai sebagai gerakan radikal bahkan teroris.

Contohnya ketika kehilangan Islam di Andalusia yang sudah dipimpin selama 800 tahun.

Contoh lainnya Philipina dahulu mayoritas muslim namum sekarang menjadi minoritas.

Ibukota Filipina, Amanilah adalah sebuah kota yang diberi nama dari bahasa Arab yaitu Fi Amannillah (di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta’ala), setelah dikuasai Spanyol Amanilah diganti nama menjadi Manila.

Latourette dalam buku ‘A History of Cristianity’ mengakui bahwa agama Kristen memainkan peran penting dalam penyebaran prinsip, kaidah dan kebijakan-kebijakan imperialisme barat. Bahkan, pada tahun 1661, VOC dengan tegas melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah Haji sebagaimana yang dikabarkan pada http://pwmu.co/28119/04/08/3-misi-kristenisasi-yang-dijalankan-bangsa-penjajah-di-indonesia/

****** awal kutipan *****
”Larangan Haji ini merupakan realisasi dari anjuran Bogart, seorang penganut Kristen Katolik ekstrim di parlemen Belanda. Ia menilai bahwa mereka yang berhaji sangat berbahaya secara politis dan lebih baik menembak mati para haji itu,” tegas Masyhud.

Dalam menjalankan misi Kristenisasi, VOC juga meniru cara-cara yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Pertama, dengan cara memaksa rakyat pribumi untuk menerima ajaran Kristen. Sebaliknya, jika ada warga negara Belanda (penjajah) yang masuk Islam, maka akan dihentikan segala perbelanjaannya. Bahkan, mereka akan ditangkap dan dikeluarkan dari wilayahnya.

Kaum imperialis atau penjajah juga memberikan perlindungan kepada para misionaris dengan memberikan posisi penting di masyarakat. Sehingga ketika Indonesia merdeka, orang orang Kristen menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. ”Tak heran jika umat Kristen memiliki posisi dan pengaruh besar dalam percaturan politik pasca Indonesia merdeka,” terangnya.

Di samping itu, para penjajah juga menerapkan strategi perimbangan dengan menciptakan dan merekayasa daerah yang disebut sebagai basis agama Kristen. Seperti daerah Kristen Batak untuk mengimbangi Islam di Aceh. Kemudian, membangun kawasan Bromo yang penduduknya bukan muslim untuk mengimbangi Islam di Pantura, dan daerah Kristen di Sulawesi utara untuk mengiimbangi Islam di Makasar, serta memperkuat image Kristen di Toraja. Bahkan, untuk dapat mengimbangi Gorontalo, Belanda mendatangkan orang China daratan ke Manado.

”Sebenarnya 40 persen penduduk di kawasan ciptaan itu adalah Muslim. Tapi, dibuat seakan-akan Kristen semua. Itu merupakan peninggalan penjajah Belanda,” jelas Masyhud.
***** akhir kutipan ******

Jadi kesimpulannya non muslim minoritas mendapatkan perlindungan dari mayoritas muslim yang dahulu berperang melawan penjajah dengan moto mereka Gold, Glory, Gospel.

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »