Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘dari tangan firqah Liberal’


Selamatkan ormas NU dari tangan politisi dan firqah liberal

Habib Abdullah bin Ali Al Haddad menyampaikan bahwa NU harus segera diselamatkan dari tangan para politisi karena saat sekarang NU sudah dirusak oleh pengurusnya sendiri. Ini membuat semakin banyak orang membenci NU.

Beliau menyampaikan pesan tersebut ketika menghadiri halaqah ke-6 Komite Khitthah (KK) 26 NU yang berlangsung di PP Al-Qutub, Cipadung, Cibiru, Bandung, Rabu (6/3/2019) sebagaimana contoh berita pada http://duta.co/derai-air-mata-warnai-halaqah-vi-kk-26-nu-mencuat-amandemen-kata-kafir-dan-muktazilah/

***** awal kutipan *****
Prof Dr Ahmad Zahro, moderator halaqah ke-6 Komite Khitthah (KK) 26 NU yang berlangsung di PP Al-Qutub, Cipadung, Cibiru, Bandung, Rabu (6/3/2019), menyebut ini adalah halaqah paling ‘hidup’.

Bukan karena dihadiri banyak kiai, habaib dan akademisi dari berbagai daerah (seperti Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, dll), tetapi halaqah ke-6 kali ini berhasil menginventarisasi masalah yang melilit NU secara komplet.

“Ini halaqah paling ‘hidup’. KITA TINGGAL MERUMUSKAN bagaimana cara MENYELAMATKAN NU secepatnya DARI TANGAN para POLITISI maupun KAUM LIBERAL yang merusak NU dari dalam.

Silakan hadir dalam pertemuan tertutup Kamis 14 Maret, di PP Tebuireng. Kita bisa bicara sak katoke (sepuas-puasnya red.),” demikian Prof Dr Ahmad Zahro.

Halaqah ke-6 ini ditunggui tuan rumah, Prof Dr H Juhaya, S Praja, MA, pengasuh PP Al-Qutub dan KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) Ketua KK 26 NU. Dihadiri juga Kapolsek Cibiru, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Jayasman (sampai selesai). Sebelumnya dijelaskan oleh Prof Juhaya, bahwa acara ini juga ‘ditilisik’ wartawan. Kendati demikian, peserta halaqah tetap leluasa menyampaikan unek-uneknya.
***** akhir kutipan *****

Dalam diskusi di jejaring atau media sosial, ada pula mereka yang mengaku hadir dalam munas NU 2019 namun menyampaikan bahwa yang dibahas hanyalah permasalahan larangan menggunakan kata “hai kafir” untuk menghina non muslim.

Padahal salah satu POKOK PERMASALAHAN adalah KEINGINAN MUNAS NU 2019 mengganti kata KAFIR dengan kata WARGA NEGARA (muwathinun) yang disampaikan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, Komisi Maudluiyah di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2) sebagaimana contoh berita pada http://www.nu.or.id/post/read/103160/munas-nu-non-muslim-bukan-kafir-mereka-warga-negara

Prof Dr Ahmad Zahro menyampaikan, “Tidak ada yang orisinil. Itu (penyebutan muwâthin di Munas NU 2019) adalah copy paste Fahmi Huwaidi, tokoh liberal Mesir” sebagaimana yang diberitakan pada http://duta.co/amandemen-kata-kafir-dinilai-kurang-kerjaan-prof-zahro-itu-copas-fahmi-liberal-mesir/

***** awal kutipan *****
Menurut Prof Zahro, NU tidak perlu risau dengan kata ‘kafir’. Karena kata itu ada dalam internal Islam. Juga tidak perlu risau dengan kewarganegaraan umat selain Islam di Indonesia, karena mereka dijamin Undang-Undang.

“Kata ‘kafir’ itu tidak ditemukan dalam konstitusi negara kita. Itu internal umat Islam. Dan ini sangat dipahami oleh umat selain Islam.

Lalu, untuk apa NU sibuk membuat istilah muwathin sebagaimana dilakukan Fahmi Huwaidi?

Saya menangkap ada liberalisasi di tubuh NU, ini sangat berbahaya,” jelasnya.

Seperti diketahui ijtihad mutakhir Fahmi Huwaidi, sekuleris liberal Mesir dalam bukunya Muwathinûn lâ dzimmiyyûn, adalah membuat kesimpulan bahwa kafir dzimmi untuk sekarang tidak ada lagi, diganti dengan warga negara yang disatukan oleh nasionalitas (muwâthin).
***** akhir kutipan *****

Penyebutan kata “KAFIR” kalau dalam konteks IKHBAR ANHU (hanya sekedar memberi tahu bahwa si Fulan ini KAFIR hukumnya TIDAK HARAM sama sekali alias MUBAH karena kita cuma memberitahu kepada semua orang si Fulan kafir, bukan memanggil Fulan dengan kata: “hai kafir” sebagaimana kajian kata “KAFIR” dari sudut ilmu tata bahasa Arab atau ilmu alat yakni ilmu Nahwu & Shorof dari http://web.facebook.com/alfaqier.alfaqier.779/posts/144946643201575

Dalam kajian tersebut disampaikan bahwa bahkan kategori MUBAH ini bisa naik derajatnya jadi sunnat ketika ada orang minta pendapat kepada kita, katanya putrinya mau dinikahi si Fulan, lalu kita dianjurkan menyebut kata “KAFIR” terhadap si Fulan, dengan mengatakan:

“Wahai ibu, calon suami putri ibu itu kafir, tidak sah nikah sama putri ibu yang muslimah.

Begitupula berubah hukumnya dari MUBAH menjadi WAJIB, ketika Fulan mencalonkan diri jadi gubernur, ini wajib kita timbulkan kata kafirnya, kita beritahukan kepada semua orang bahwa Fulan ini kafir maka jangan dicoblos.

Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa dalam konteks IKHBAR ANHU (sekedar memberitahu kepada orang lain) hukumnya BOLEH (mubah) dilakukan (HALAL dilakukan), tidak ada keharaman padanya, BAHKAN kalau ada yang mengatakan HARAM (TIDAK BOLEH) pada konteks IKHBAR ANHU, maka dapat DIPASTIKAN dia adalah ORIENTALIS dan LIBERAL sejati, dia mengaku Islam tapi PENGHANCUR ISLAM.

Keinginan MUNAS NU 2019 mengganti kata KAFIR dengan kata WARGA NEGARA (muwathinun) BERAKIBAT tidak ada perbedaan antara muslim dan non muslim sehingga wajar timbul kekhawatiran akan kemungkinan ormas NU diperalat oleh politik dan paham Liberalisme untuk kepentingan mereka.

Prof Dr Achmad Zahro guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya menyampaikan bahwa keputusan Bahtsul Masail NU 2019 tersebut adalah produk yang diarahkan oleh cendekiawan liberal sebagaimana yang disampaikan pada menit 5:40 dalam video yang dipublikasikan pada http://www.youtube.com/watch?v=C_TLuiRz_Oc

KH. Muhammad Najih Maimoen atau yang akrab disapa Gus Najih mengingatkan bahwa ormas NU kini tidak segan-segan mempercayakan urusan Bahtsul Masail (sebagai perumus atau mushahhih) kepada gembong liberal, Abdul Muqsith Ghozali cs sebagaimana contoh berita pada http://ribathdeha.wordpress.com/2019/03/01/sikap-tegas-kh-m-najih-maimoen-terkait-keputusan-ganjil-munas-nu-di-banjar-jawa-barat/

Jadi kita harus mewaspadai jangan sampai ornas NU diperalat oleh politik dan paham Liberalisme, Sekularisme dan Pluralisme.

Contohnya untuk kepentingan mempropagandakan paham mereka yang membolehkan menikah dengan non muslim.

Abdul Muqsith Ghozali dalam buku “argumen pluralisme agama” berpendapat bahwa larangan seorang muslim menikahi orang kafir di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih bersifat politis dari pada teologis dengan dalil logikanya bahwa jika dilarang menikahi orang kafir maka seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup sebagaimana yang dikutip pada http://etheses.uin-malang.ac.id/1581/8/04310023_Bab_4.pdf

***** awal kutipan *****
Bahkan, tanpa tanggung-tanggung ia beralasan dengan menuduh bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mempersoalkan keyakinan pamannya Abu Thalib sebagaimana ditulis dalam bukunya:

“Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa pelarangan pernikahan dengan orang-orang kafir Mekah tersebut bukan karena argumen teologis-keyakinan, melainkan lehi sebagai argumen politik. Sebab kalau larangan itu bersifat teologis, maka bukan hanya perkawinan yang akan dilarang, melainkan seluruh jenis komunikasi dengan orang kafir harus ditutup, termasuk komunikasi dengan Abu Thalib (paman Nabi) yang masih kafir. Namun, fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan hanya tak mempersoalkan keyakinan Abu Thalib, melainkan justru Abu Thalib orang yang paling gigih melindungi Nabi Muhammad dan pengikutnya” (Abd Muqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an, Jakarta : KataKita, Cet II, 2009, hal 345-346)
***** akhir kutipan ******

Contoh lainya untuk kepentingan mempropagandakan paham mereka yang membolehkan pemimpin non muslim.

Padahal Keputusan Bahtsul Masa’il Al Diniyah Al Qaqi’iyyah Muktamar XXX NU di PP Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, tanggal 21 s/d 27 Nopember 1999 ketika ditanyakan bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam ?

Jawabannya adalah, “Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat seperti tidak ada lagi calon dari kaum muslim”

Begitupula dalam keputusan Bahtsul Masail PCNU Kota Surabaya 25 September 2016 bahwa memilih pemimpin non muslim seperti Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur dan Presiden/Wakil Presiden menjadi haram sebab memilihnya berarti mengangkatnya sebagai pemimpin dan menjadikan kaum muslimin di bawah kekuasaan, dominasi dan superioritasnya.

Berikut kutipan pertimbangannya

*****awal kutipan *****
1) Dalam kebanyakan kasus yang dikaji kitab-kitab fikih, hukum menguasakan non muslim untuk menangani urusan kaum muslimin adalah haram. Seperti keharaman meminta tolong non muslim untuk memerangi pemberontak, menjadikannya sebagai eksekutor hukuman mati dan semisalnya, mengangkatnya sebagai pegawai bait al-mal dan penarik kharraj (semacam pajak), menjadikannya sebagai wazir at-tanfidz (semacam tim pelaksana dalam kementerian di sistem ketatanegaraan Islam klasik), serta mengurus urusan kaum muslimin secara umum.

Meskipun ada pendapat ulama (Syaikh Ali Syibramalisi) yang mengecualikan keharaman dalam bidang-bidang tertentu yang dari sisi kemaslahatan penangannya harus diserahkan kepada non muslim―baik karena tidak adanya muslim yang mampu menanganinya atau karena tampaknya pengkhianatan darinya―, namun pendapat tersebut tidak bisa digunakan untuk melegitimasi kebolehan memilih pemimpin non muslim.

Sebab kekuasaan, dominasi, dan superioritasnya—baik dalam ucapan maupun perbuatan—terhadap rakyat yang muslim sangat besar dan tidak terhindarkan.

Selain itu, kewajiban adanya kontrol yang efektif pun tidak mungkin terpenuhi, yaitu mengawasi dan mencegahnya agar tidak menguasai dan mendominasi satu orang pun dari kaum muslimin.

2) Meskipun dalam beberapa kasus yang disebutkan pada poin 1) terdapat khilaf, seperti menjadikan non muslim sebagai wazir at-tanfidz dan menjadikannya sebagai petugas penarik pajak, namun pendapat—yang lemah—yang membolehkannya ini tidak bisa dijadikan dasar untuk membolehkan memilih pemimpin non muslim.

Sebab unsur kekuasaan, dominasi dan superioritas non muslim atas kaum muslimin dalam kasus-kasus tersebut sangat kecil atau bahkan tidak ada.

Tidak sebagimana dalam kasus pemimpin non muslim menjadi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Presiden/Wakil Presiden, yang meskipun secara legal formal sistem tata negara modern merupakan lembaga eksekutif atau pelaksana saja, namun pada kenyataannya unsur kekuasaan, dominasi dan superioritasnya terhadap rakyat muslim sangat besar.

Selain itu, kewenangannya dalam mengambil berbagai kebijakan juga sangat besar, berbeda dengan wazir at-tanfidz maupun petugas penarik pajak yang hanya murni sebagai pelaksana saja.

3) Sistem trias politica yang membagi kekuasaan dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, yang diterapkan di Indonesia tidak dapat menafikan unsur dominasi dan superioritas masing-masing lembaga terhadap rakyat.

4) Asumsi memilih pemimpin non muslim sebagai strategi politik untuk mencapai kepentingan yang lebih besar bagi kaum muslimin juga tidak dapat dibenarkan. Sebab hal ini secara nyata justru membahayakan kaum muslimin.

5) Pendapat ulama yang terkesan lebih mengutamakan kekuasaan sekuler (baca: kafir) yang adil daripada kekuasaan Islam yang zalim dan jargon: “Pemimpin kafir yang adil lebih baik daripada pemimpin muslim yang zalim”, harus dipahami dalam konteks menyampaikan urgensitas keadilan bagi suatu pemerintahan, sebagaimana pendapat beberapa ulama, bukan dalam konteks melegitimasi kebolehan memilih pemimpin non muslim.

6) Asumsi bahwa penafsiran kata ‘auliya dengan makna pemimpin/penguasa—dalam beberapa ayat yang menyinggung hubungan muslim dan non muslim, semisal QS. al-Maidah: 51 dan 57—adalah penafsiran yang salah, sehingga digunakan untuk melegitimasi bolehnya memilih pemimpin non muslim, tidak sepenuhnya benar.

Sebab ayat-ayat tersebut oleh sebagian ulama juga digunakan sebagai landasan ketidakbolehan menguasakan urusan ketatanegaraan kaum muslimin kepada non muslim, seperti Khalifah Sayyidina Umar bin al-Khattab ra dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ra sebagaimana dikutip dalam berbagai kitab fikih siyasah.
***** akhir kutipan *******

Khalifah Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa Al Asy’ari memecat sekretarisnya karena ia Nasrani lalu Umar membaca surat Al Maidah 51 sebagaimana yang tercantum dalam tafsir Ibn Katsir yang meriwayatkan dari Ibn Abi Hatim. tafsir Ibn Abi Hatim dan sejumlah kitab tafsir lainnya seperti Tafsir al-Darr al-Mansur.

Kisah tersebut dicantumkan pula dalam Tafsir al-Qurtubi ketika menafsirkan firman Allah Ta’ala yang artinya,

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya. (QS Ali Imran [3] : 118)

Ucapan sayyidina Umar dalam Tafsir al-Qurtubi, “Jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang Allah telah jauhkan, jangan memberi mereka kehormatan ketika Allah telah menghinakan mereka, dan jangan mempercayai mereka ketika Allah telah mengatakan mereka tidak bisa dipercaya”.

Dalam Kitab Tafsir al-Razi, Tafsir al-Wasith Sayyid Tantawi, dan juga kitab Syurut al-Nasara li Ibn Zabr ada redaksi lain dalam dialog di atas. Abu Musa berkilah di depan Khalifah: “lahu dinuhu wa liya kitabatuhu” (baginya urusan agamanya, dan bagiku adalah urusan ketrampilan dia). Abu Musa seolah mengingatkan Khalifah dengan ungkapan yang mirip dalam al-Qur’an: lakum dinukum waliya din. Tetapi Khalifah tetap menolaknya.

Firman Allah Ta’ala

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (QS Ali Imran, 119)

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui“. (QS Al Mujaadilah [58]:14 )

Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Adi bin Hatim, dia berkata, “Saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ihwal ‘bukan jalannya orang-orang yang dimurkai’. Beliau bersabda, “Yaitu kaum Yahudi.’ Dan bertanya ihwal ‘bukan pula jalannya orang-orang yang sesat’. “Beliau bersabda, ‘Kaum Nasrani adalah orang-orang yang sesat.’

Berikut kutipan dari kitab tafsir Jalalain karya Imam Suyuthi yang menafsirkan auliya adalah teman dekat yang diikuti alias pemimpin.

****** awal kutipan ******
yaa ayyuhaal ladziina aamanuu laa tattakhidzuul yahuuda wal nashaaraa awliyaa-a, (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin) menjadi ikutanmu dan kamu cintai

ba’dhuhum awliyaau ba’dhin , (Sebagian mereka menjadi pemimpin bagi sebagian lainnya) karena kesatuan mereka dalam kekafiran.

waman yatawallahum minkum fa-innahu minhum , (Siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka dia termasuk di antara mereka) artinya termasuk golongan mereka.

inna allaaha laa yahdiil qawmazhzhaalimiina, (Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang aniaya) karena mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka.
****** akhir kutipan *****

Sedangkan pada ayat selanjutnya (QS Al Maidah [5]: 52) yang menjelaskan keadaan atau saat turunnya (asbabun nuzul) ayat (QS Al Maidah [5]: 51), Imam Suyuthi menyampaikan

Firman Allah Ta’ala,

Fataraal ladziina fii quluubihim maradhun, (Maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) yakni lemah akidahnya seperti Abdullah bin Ubai gembong munafik itu

yusaari’uuna fiihim, (bersegera kepada mereka) untuk mengambil mereka sebagai pemimpin

yaquuluuna, (seraya katanya) mengemukakan alasan dari sikap mereka itu.

nakhsyaa an tushiibanaa daa-iratun, ( “kami takut akan mendapat giliran bencana.”) misalnya giliran musim kemarau, kekalahan, sedangkan urusan Muhammad tidak berketentuan sehingga tidak dapat membela kami. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta’ala,:

fa’asaa allaahu an ya/tiya bialfathi, (Semoga Allah mendatangkan kemenangan) kepada rasul-Nya dengan mengembangkan agama-Nya,

aw amrin min ‘indih, (atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya) misalnya dengan membuka kedok orang-orang munafik dan menyingkapkan rahasia mereka

fayushbihuu ‘alaa maa asarruu fii anfusihim (sehingga mereka atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka) berupa keragu-raguan dan mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin

naadimiina (menjadi menyesal) (tafsir Jalalain QS Al Maidah [5] : 52)

Jadi jelaslah bahwa Allah Ta’ala telah berfirman tentang siapa yang dimaksud orang-orang munafik tersebut yang menjadikan orang-orang kafir sebagai “teman dekat” atau “teman sekutu” adalah menjadikan pemimpin yang diikuti dan dicintai karena mereka takut akan mendapatkan bencana atau kesukaran hidup di dunia alias “demi kepentingan dunia” sehingga mereka meragukan dan meninggalkan kepemimpinan Rasulullah.

Oleh karenanya di negara Islam atau daerah Islam yakni di negara berpenduduk mayoritas Muslim tentulah tidak masuk akal sehat jika seorang muslim memilih calon anggota Legislatif, calon Presiden, calon Gubernur, calon Bupati maupun calon Walikota dari kalangan non muslim.

Begitupula WALAUPUN Nusantara pernah direbut oleh KAUM PENJAJAH KAFIR tetapi status “Negara Islam” atau “Daerah Islam” TETAP SELAMANYA sebagaimana keputusan Bahtsul Masail Diniyyah Muktamar ke-11, Diputuskan di Banjarmasin, 19 Juli 1936, salah satu sub as’ilah diberi judul, “Apakah nama negara kita Indonesia, negara Islam” sebagaimana contoh berita pada http://lirboyo.net/indonesia-dan-muktamar-nu-ke-11/

***** awal kutipan *****
WALAUPUN pernah direbut oleh KAUM PENJAJAH KAFIR (Belanda), TETAPI nama Negara Islam MASIH (tetap) SELAMANYA, sebagaimana keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin:

“Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempati pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi DAERAH ISLAM, yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya”.

Sedangkan pada masa sesudahnya, walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda) dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka.

Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan darul harb hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya.

Dengan demikian, perlu diketahui bahwa kawasan Batavia, bahkan seluruh tanah Jawa (nusantara) adalah darul Islam, karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang-orang kafir Belanda”
***** akhir kutipan *****

Syekh Ismail Zain disampaikan permasalahan di negeri terdapat banyak orang kafir, padahal mayoritas penduduk negara itu kaum muslimin.

Pemerintah memperlakukan sama pada seluruh penduduk, baik yang muslim maupun yang kafir dan sesungguhnya syarat-syarat dzimmah yang mu’tabar itu kebanyakan tidak terpenuhi dari pihak orang-orang kafir.

Pertanyaannya, apakah mereka itu dianggap golongan kafir dzimmi atau harbi, dan apakah kita boleh bersikap mengganggu mereka dengan menyakiti mereka secara terang-terangan….… (sampai akhir pertanyaan) ?

Berikut kutipan jawaban syekh Ismail Zain yang termuat pada http://aswajamuda.com/pengertian-jihad-bagi-umat-islam-jihad-dan-teror/

****** awal kutipan ******
Aku (Syekh Ismail Zain) menjawab: Ketahuilah bahwa orang-orang kafir yang berada di negara kalian dan negara-negara lain di daerah umat Islam seperti Pakistan, India, Siria, Irak, Sudan, Maroko dan yang lain, bukanlah golongan kafir dzimmi, mu’ahad maupun musta’man, bahkan mereka itu golongan kafir harbi secara murni…

Akan tetapi untuk bersikap memusuhi mereka dengan terang-terangan, sebagaimana kalian sebut dalam pertanyaan perlu melihat kaidah “menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan”, dan “yang unggul adalah menolak kerusakan daripada menarik kemaslahatan”, lebih-lebih bagi individu-individu manusia dimana mereka tak punya kemampuan yang memadahi untuk bertindak seperti itu sebagaimana kenyataan yang ada dan terlihat.
****** akhir kutipan ******

Hasil keputusan FMPP (Forum Musyawarah antar Pondok Pesantren) se Jawa dan Madura diputuskan bahwa status orang kafir di Indonesia adalah kafir harbi fi dzimmatit-ta’min (kafir harbi yang mendapat perlindungan), sebab antara non muslim di Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak ada akad yang sesuai dengan aturan syara’.

Orang kafir bisa berstatus kafir dzimmi apabila ada perjanjian dengan pemerintah yang sesuai dengan aturan Islam.

Begitupula hasil BAHTSUL MASA’IL FMPP III, SE KARESIDENAN KEDIRI, Di Pon. Pes. Al Falah Trenceng Sumbergempol, Tulungagung bahwa status non muslim di Indonesia adalah kafir harbi fi dzimmatit-ta’min (kafir harbi yang mendapat perlindungan) sebagaimana contoh kutipan pada http://www.gubuklentera.com/2016/11/status-non-muslim-di-indonesia.html

Kita sebaiknya jangan melupakan sejarah bahwa KERAJAAN ISLAM di Nusantara TELAH ADA sebelum masa penjajahan.

Penyesalan bukan datangnya di awal tetapi jika sudah terjadi maka kita akan sulit mendengar suara azan kembali, gerakan aktivis Islam dikekang dan dicurigai sebagai gerakan radikal bahkan teroris.

Contohnya ketika kehilangan Islam di Andalusia yang sudah dipimpin selama 800 tahun.

Contoh lainnya Philipina dahulu mayoritas muslim namum sekarang menjadi minoritas.

Ibukota Filipina, Amanilah adalah sebuah kota yang diberi nama dari bahasa Arab yaitu Fi Amannillah (di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta’ala), setelah dikuasai Spanyol Amanilah diganti nama menjadi Manila.

Latourette dalam buku ‘A History of Cristianity’ mengakui bahwa agama Kristen memainkan peran penting dalam penyebaran prinsip, kaidah dan kebijakan-kebijakan imperialisme barat. Bahkan, pada tahun 1661, VOC dengan tegas melarang umat Islam Indonesia untuk melaksanakan ibadah Haji sebagaimana yang dikabarkan pada http://pwmu.co/28119/04/08/3-misi-kristenisasi-yang-dijalankan-bangsa-penjajah-di-indonesia/

****** awal kutipan *****
”Larangan Haji ini merupakan realisasi dari anjuran Bogart, seorang penganut Kristen Katolik ekstrim di parlemen Belanda. Ia menilai bahwa mereka yang berhaji sangat berbahaya secara politis dan lebih baik menembak mati para haji itu,” tegas Masyhud.

Dalam menjalankan misi Kristenisasi, VOC juga meniru cara-cara yang dilakukan oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Pertama, dengan cara memaksa rakyat pribumi untuk menerima ajaran Kristen. Sebaliknya, jika ada warga negara Belanda (penjajah) yang masuk Islam, maka akan dihentikan segala perbelanjaannya. Bahkan, mereka akan ditangkap dan dikeluarkan dari wilayahnya.

Kaum imperialis atau penjajah juga memberikan perlindungan kepada para misionaris dengan memberikan posisi penting di masyarakat. Sehingga ketika Indonesia merdeka, orang orang Kristen menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. ”Tak heran jika umat Kristen memiliki posisi dan pengaruh besar dalam percaturan politik pasca Indonesia merdeka,” terangnya.

Di samping itu, para penjajah juga menerapkan strategi perimbangan dengan menciptakan dan merekayasa daerah yang disebut sebagai basis agama Kristen. Seperti daerah Kristen Batak untuk mengimbangi Islam di Aceh. Kemudian, membangun kawasan Bromo yang penduduknya bukan muslim untuk mengimbangi Islam di Pantura, dan daerah Kristen di Sulawesi utara untuk mengiimbangi Islam di Makasar, serta memperkuat image Kristen di Toraja. Bahkan, untuk dapat mengimbangi Gorontalo, Belanda mendatangkan orang China daratan ke Manado.

”Sebenarnya 40 persen penduduk di kawasan ciptaan itu adalah Muslim. Tapi, dibuat seakan-akan Kristen semua. Itu merupakan peninggalan penjajah Belanda,” jelas Masyhud.
***** akhir kutipan ******

Jadi kesimpulannya non muslim minoritas mendapatkan perlindungan dari mayoritas muslim yang dahulu berperang melawan penjajah dengan moto mereka Gold, Glory, Gospel

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »