Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘HGU’


Pembelian lahan membantu BPPN dituduh mencaplok tanah

Silahkan anda mendukung paslon nomor urut 01 ataupun 02 namun sebaiknya janganlah mengikuti orang-orang yang menyebarluaskan isu atau hoax atau fitnah berikut pendapat atau opini mereka yang menyesatkan karena perbuatan tersebut tentu akan dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.

Contoh isu yang dilontarkan oleh capres Jokowi dalam debat pilpres kedua dan pada kenyataannya berakibat menimbulkan opini yang menyesatkan adalah isu “lahan Prabowo”

Lontaran isu “lahan Prabowo” menimbulkan opini yang menyesatkan seolah-olah Prabowo dengan perusahaannya yang mengelola lahan bersalah dan bahkan dituduh mencaplok tanah seperti yang termuat dalam tulisan pada http://web.facebook.com/sewordcom/posts/2472281199512708

***** awal kutipan *****
Keserakahan Prabowo mencaplok tanah itu membuktikan jiwa tamaknya. Ia adalah sebenar mafia di dunia nyata. Tampangnya klimis. Orasinya berapi-api tentang kadilan. Tapi rakusnya bukan main.
***** akhir kutipan *****

Tulisan tersebut berasal dari https://seword.com/politik/prabowo-mafia-tanah-yang-purapura-peduli-rakyat-nCz5mJ5D5

***** awal kutipan ******
Saya setuju dengan Amin Mudzakir, peneliti LIPI yang mengatakan, bangsa ini sakit kronis. Prabowo jelas-jelas mafia tanah. Seorang aseng yang menumpuk harta untuk dirinya sendiri. Tuduhan yang sering ia lontarkan untuk menyerang etnisnya sendiri, Tionghoa.

Mereka tahu, Prabowo adalah contoh yang jahat. Perusahaan Prabowo menebang hutan seenak jidatnya. Membuat kerusakan yang tidak sedikit ditanggung oleh generasi selanjutnya. Konsesi itu diberikan sejak jaman Orde Baru dan jaman sesudahnya. Tapi mereka menutup mata atas kejahatan itu.
***** akhir kutipan ******

Padahal kenyataannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh, Ir Syahrial bahwa lahan HTI milik Prabowo itu berasal dari pembelian saham PT Tusam Hutan Lestari (TLH) milik Bob Hasan. Penjualan saham itu terjadi pada masa penjualan aset tunggakan kredit bank yang dilakukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun antara 1997-1998 lalu sebagaimana contoh berita pada http://www.tribunnews.com/regional/2019/02/18/ini-fakta-fakta-terkait-lahan-hgu-yang-dimiliki-prabowo-subianto-di-provinsi-aceh

***** awal kutipan *****
Adapun izin penggunaan lahan untuk HTI dengan jenis tanaman pinus dan ekaliptus, untuk bahan baku kertas bagi PT KKA yang diberikan pemerintah kepada PT THL.

Izin ini tidak tunggal kepada PT THL, tapi bekerja sama dengan BUMN PT Inhutani IV milik Kementerian Kehutanan.

Izin itu diberikan, kata Syahrial, untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku kertas PT KKA, yang kini kegiatan usahanya sudah berhenti lama, akibat krisis keuangan internal perusahaan PT KKA.

Kegiatan PT THL saat ini, kata Syahrial, cuma melakukan penyadapan getah pinus.

Sedangkan penjualan pohon kayu untuk bahan baku kertas, sudah lama berhenti atau semenjak berhentinya operasional PT KKA di Aceh Utara, tahun 2007.

Semenjak itu, areal kawasan HTI PT THL dan PT Inhutani IV milik BUMN Kemenhut itu, sudah banyak yang dijarah dijadikan berbagai kegiatan usaha perkebunan oleh masyarakat sekitarnya.
***** akhir kutipan *****

Begitupula Wapres Jusuf Kalla berpendapat bahwa lebih baik Prabowo membeli lahan / PT Kiani Kertas pasien BPPN daripada dibeli asing.

Jadi kesimpulannya lahan yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan milik Prabowo bukan pemberian gratis dari pemerintah atau bahkan dituduh “pencaplokan” tanah namun melalui proses pembelian saham untuk membantu pelunasan hutang perusahaan pasien BPPN.

Capres Prabowo dalam debat pilpres sebelumnya MENGUSULKAN bahwa UNTUK SELANJUTNYA janganlah bagi-bagi tanah lagi LEBIH BAIK dikuasai (dan diolah) oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat karena pemberian hak pengelolaan lahan kepada “segelintir” rakyat ada kemungkinan disalahgunakan dan tidak memenuhi prinsip keadilan.

Jadi selama pemerintah belum mempersiapkan rencana atau program penggunaan lahan oleh negara maka tentu tidak masalah dikelola oleh perusahaan swasta dan terlebih lagi perusahaan modal dalam negeri (PMDN)

Begitupula Prabowo dikenal berjiwa nasionalis dan patriot dan terlebih lagi Beliau mantan prajurit yang berpegang teguh pada Sapta Marga sumpah prajurit sehingga tidak perlu lagi diragukan integritasnya dalam mengelola lahan negara.

Sebaiknya kebijakan atau peraturan pemerintah tentang pengembalian lahan negara diutamakan untuk pengelolaan lahan yang bermasalah, ditelantarkan, menimbulkan kerusakan lingkungan sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/02/26/isu-lahan-untuk-rakyat/

Contoh pengelolaan lahan yang bermasalah adalah lahan Freeport karena menimbulkan kerusakan lingkungan sehingga potensi kerugian negara mencapai Rp 185 triliun sebagaimana contoh berita pada http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180319173845-20-284246/bpk-freeport-tak-gubris-hasil-audit-kerusakan-lingkungan

***** awal kutipan *****
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyesalkan sikap PT Freeport Indonesia (PTFI) yang tak segera menindaklanjuti audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas penerapan kontrak karya PTFI tahun anggaran 2013-2015.

Dari laporan itu, BPK menemukan pelanggaran lingkungan yang dilakukan PTFI yakni penggunaan kawasan hutan lindung dalam kegiatan operasionalnya tanpa izin.

Selain itu, PTFI juga melakukan pencemaran limbah operasional penambangan di sungai, hutan, muara, dan telah mencapai kawasan laut. Akibatnya, potensi kerugian negara karena kerusakan itu mencapai Rp185 triliun.

“Sudah 333 hari setelah BPK melakukan audit tidak ada tindak lanjut yang signifikan. Action plan saja tidak ada,” ujar anggota IV BPK Rizal Djalil saat konferensi pers di gedung BPK RI, Jakarta, Senin (19/3)
***** akhir kutipan *****

Kami sependapat dengan manifesto Gerindra bahwa dalam penarikan modal asing ke dalam negeri melalui skema Penanaman Modal Asing (PMA) SEBAIKNYA DILARANG pada sektor-sektor hilir yakni terkait penguasaan atau pengelolaan kekayaan alam.

Jadi hal yang diutamakan adalah PMA di sektor hulu seperti perusahaan atau industri pengolahan hasil kekayaan alam.

Termasuk PMA dalam bidang industri smelter untuk pengolahan atau pemurnian mineral sehingga Negara bisa mencegah KEBOCORAN KEKAYAAN NEGARA yakni mencegah “lari” nya mineral-mineral ikutan lainnya dalam bongkahan yang justru nilainya LEBIH MAHAL daripada mineral yang tercantum dalam “kontrak pertambangan”

Contohnya kandungan uranium di Indonesia menarik bagi pihak asing seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, Cina, dan negara-negara besar lainnya sebagaimana contoh berita pada http://www.mmindustri.co.id/jangan-sampai-pihak-asing-kuasai-kekayaan-kita/

***** awal kutipan *****
PT Freeport Indonesia diberitakan menggali, memproduksi dan mengeskpor bahan uranium secara diam-diam tanpa melaporkannya kepada pemerintah (ANTARA, 17 Juli 2011).

Freeport Indonesia—anak usaha Freeport McMoran—adalah perusahaan tambang yang beroperasi di Papua sejak tahun 1964, dan hanya diizinkan menambang emas, tembaga, dan tidak diizinkan menambang uranium.
***** akhir kutipan *****

Untuk itu diperlukan stabilitas politik, kepastian hukum, dan jaminan keberlangsungan produksi termasuk tersedianya pekerja yang berkualitas.

PMA perlu diatur sehingga MENDUKUNG PEMBANGUNAN bukan MENGUASAI EKONOMI NASIONAL.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Mulyadi mengkritisi kebijakan bagi-bagi sertifikat pemerintah Joko Widodo ( Jokowi). Dia menilai, program itu justru berbahaya apabila pemilih sertifikat malah menjaminkan ke bank sebagaimana contoh berita pada http://www.merdeka.com/politik/dewan-pembina-gerindra-ungkap-bahaya-bagi-bagi-sertifikat-jokowi.html

***** awal kutipan *****
Mulyadi menjelaskan, ada hal yang harus diwaspadai dengan program bagi-bagi sertifikat oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, sertifikat merupakan bukti legalitas yang kuat dan bisa dijadikan jaminan ke bank yang mempermudah terhadap akses permodalan masyarakat.

“Yang perlu diwaspadai adalah saat program kredit itu digulirkan, melalui bank pemerintah sebagai penyalur program tersebut, maka jika masyarakat gagal bayar terhadap kredit tersebut maka otomatis sertifikat jaminan akan disita oleh bank,” kata Mulyadi kepada merdeka.com, Kamis (21/2).

Nah, persoalan bertambah pelik, kata dia, yang terjadi saat ini bank-bank pemerintah seperti BNI, Mandiri dan BRI, sudah mendapatkan pinjaman sangat besar dari China Development Bank.

“Bukankah jika terjadi gagal bayar (default) di bisnis bisa juga dikenal istilah debt to equity (utang konversi saham), artinya penguasaan tanah rakyat akan berpindah ke bank, sementara saham bank dimiliki oleh Bank Pembangunan China,” tambah mantan Ketua DPD Gerindra Jawa Barat itu.

Belum lagi pemerintah sudah menerbitkan PP No 103 tahun 2015, yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 2015 lalu, tentang orang asing boleh memiliki properti di Indonesia. Sehingga tanah sitaan bank, nantinya akan bisa saja dijadikan sebagai aset yang dijual ke asing termasuk warga asal China.
***** akhir kutipan ****

Pakar Hukum Tata Negara Profesor Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa 74% tanah di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang non pribumi yang jumlahnya hanya 0,2% dari total penduduk Indonesia sebagaimana contoh berita pada http://konfrontasi.com/content/nasional/elite-tionghoa-kuasai-lahan-di-jakarta-dan-indonesia-seluruh-lahan-harus-dikuasai

***** awal kutipan *****
“0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia melalui konglomerasi, PT ini PT itu, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH. Ini hanya menunggu bom waktu, apalagi yang 0,2% itu maaf-maaf kalau pakai bahasa lama itu non pribumi” ujar Prof Yusril.

Pernyataan Prof Yusril disampaikan dalam acara Indonesia Lawyer CLub(ILC) dengan judul “TAHUN GADUH BERLALU, TAHUN —- DATANG” edisi selasa 12 Januari 2016 di TV ONE. Dalam kesempatan tersebut Prof Yusril sedang mengungkapkan evaluasi kinerja Presiden Joko Widodo yang sangat buruk

Ekspansi dan penguasaan lahan besar-besaran yang dilakukan beberapa pengembang dan pemilik modal lainnya selama dua dekade terakhir mencerminkan ketidakbecusan negara dalam menata ruang dan menata wilayahnya.

Pemerintah pusat dianggap kalah cepat dari pengembang dan terlalu lambat bergerak dalam mengantisipasi konsekuensi globalisasi yang terjadi. Saat arus dana asing mengalir deras, sementara di satu sisi lahan di Jadebotabek terbatas dan harganya melonjak, pengembang melakukan terobosan dengan mencari lahan di kawasan lain yang harganya jauh lebih murah.

Konglomerat-konglomerat properti macam Ciputra Group, Agung Podomoro Group, Sinar Mas Land Group, dan Lippo Group, sekadar menyebut nama, pintar mengonversi situasi keterbatasan lahan dan ketidaktegasan pemerintah menjadi peluang. Alhasil, mereka “mengangkangi” ribuan bahkan puluhan ribu hektar lahan di beberapa kawasan di seluruh Indonesia.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), Panangian Simanungkalit, mengemukakan fenomena penguasaan lahan ribuan hektar oleh pengembang dan pemilik modal tersebut kepada Kompas.com, Jumat (5/12/2014).

“Jangan salahkan pemerintah daerah (pemda) karena mereka akan senang-senang saja menerima dana masuk dari pengembang dan investor properti. Pemda akan menerima mereka, bahkan menggelar karpet merah karena ada dana investasi,” tutur Panangian.

Dia melanjutkan, penguasaan lahan oleh segelintir konglomerasi itu juga merepresentasikan bahwa pemerintah tidak punya visi jauh ke depan. Pemerintah, kata Panangian, tidak berpikir bahwa dengan dikuasainya lahan oleh pengembang, harganya bakal melonjak gila-gilaan. Kalau sudah demikian, jangan berharap mimpi mengatasi ketimpangan perumahan rakyat bisa terwujud.

“Situasi bakal bertambah parah saat Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) justru menggabungkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan perumahan Rakyat (Pera). PU saja punya masalah menumpuk, yakni infrastruktur dasar yang belum terpenuhi, bagaimana kemudian mau berpikir tentang backlog 15 juta unit rumah rakyat?” tandas Panangian.

Jokowi, tambah Panangian, harus segera membuat badan otoritas khusus untuk mencegah ekspansi pengembang dalam menguasai lahan secara besar-besaran.

Sementara Ketua Umum Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia, Bernardus Djonoputro, berpendapat, dikuasainya lahan oleh pengembang dan pemilik modal sebagai ekses ketidakaturan dan amburadulnya manajemen pertanahan (land register dan land management).

“Pemerintah harus secara serius melakukan agenda reformasi pertanahan (land reform), pendataan dan manajemen tanah menuju rezim statutory system yang mumpuni,” tutur Bernardus.

Reformasi pertanahan, lanjut dia, juga harus disertai dengan perencanaan tata ruang dan tata guna lahan sebagai panglima pemanfaatan lahannya. Dengan begitu, distribusi ruang dan tanah dapat terjadi untuk mencapai sasaran negara dalam pemerataan kemakmuran.
***** akhir kutipan *****

Pada kesempatan lain capres Prabowo mengatakan bahwa, “Saya juga elite, tapi saya elite yang sudah tobat saudara sekalian,” ujar Prabowo sebagaimana contoh berita pada http://www.cnnindonesia.com/nasional/20180401215940-32-287439/prabowo-kritik-penguasaan-tanah-oleh-segelintir-elite

***** awal kutipan ******
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan kesenjangan ekonomi antara penduduk miskin dan kaya semakin melebar di Indonesia.

Indikator ketimpangan yang semakin melebar adalah distribusi penguasaan tanah di Indonesia yang, menurut Prabowo, belum merata dan hanya dikuasai segelintir elite.

“Segelintir orang menguasai hampir separuh kekayaan kita. Apalagi soal tanah, 1 persen populasi yaitu konglomerat menguasai 80 persen tanah kita,” kata Prabowo

Ketimpangan, menurut Prabowo tak hanya tercipta karena segelintir elite yang rakus, namun juga karena pemerintah abai menjalankan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

“Pasal 33 UUD 45 itu kunci kita, bunyinya perekonomian disusun usaha bersama sebagai asas kekeluargaan, bukan konglomerasi, bukan kapitalisme, tapi kekeluargaan,” kata dia.

Prabowo menambahkan bahwa kondisi masyarakat Indonesia saat ini sangat lengah dan tidak waspada terhadap kelakuan para elite yang terus menerus mengeruk keuntungan demi pribadi ketimbang masyarakat.

Dalam situasi seperti itu, Prabowo mengatakan seharusnya pemerintah mengatur dan memaksa para elit yang tak bertanggung jawab itu untuk tidak menerapkan asas konglomerasi.
***** akhir kutipan *****

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »