Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘hubungan antar umat beragama’


Istilah kafir bukan untuk menghina

“Non-Muslim Bukan Kafir, Mereka Warga Negara” adalah salah satu kesepakatan dalam munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2) sebagaimana yang diberitakan pada http://www.nu.or.id/post/read/103160/munas-nu-non-muslim-bukan-kafir-mereka-warga-negara

***** awal kutipan ******
“Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim,” kata KH Abdul Muqsith Ghozali, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU di Komisi Maudluiyah pada Munas Alim Ulama dan Konbes NU 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2).

Para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, akan tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan non-Muslim di dalam sebuah negara.

“Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain,” terang Dosen Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
***** akhir kutipan *****

Pada kenyataannya mereka yang sepakat untuk berpendapat bahwa “Non-Muslim Bukan Kafir, Mereka Warga Negara” tidak secara langsung berdalilkan ayat Al Qur’an maupun sabda Rasullah (Hadits) namun salah satunya berdasarkan sebuah ungkapan

“Andaikan seseorang berkata kepada Yahudi atau Majusi, ‘Hai kafir’, maka ia berdosa jika ucapan itu berat baginya (menyinggungnya).”

sebagaimana yang dijelaskan mereka pada http://www.nu.or.id/post/read/103208/ini-penjelasan-atas-kontroversi-tiada-orang-kafir-di-indonesia

Apa kaitannya larangan dalam ungkapan tersebut dengan penggantian istilah kafir dengan istilah warganegara (muwathinun) ?

Habib Rizieq Shihab menjelaskan larangan dalam ungkapan tersebut adalah istilah kafir TIDAK BOLEH digunakan untuk penistaan namun BAGI UMAT ISLAM secara internal istilah kafir tetap digunakan untuk orang-orang yang mengingkari adanya Allah, mengingkari kenabian Nabi Muhammad , mengingkari Al Qur’an, atau mengingkari hukum Tuhan sebagaimana video pada https://www.youtube.com/watch?v=6AEPatXDA8o

Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah” (QS Al An’am [6]:108)

Habib Ali Al Jifri mengingatkan, Hinakanlah kufur tapi jangan kau menghina orang kafir karena dzat yang dihinakan pada kafir itu adalah hakikat kekufurannya.

Apakah hakikat kekufuran itu ?

Yaitu orang yang mati dalam keadaan kufur tetapi selagi dia hidup maka dia tidak boleh dihina karena sesungguhnya kita tidak mengetahui bagaimana dia akan mati maka kita tidak dibenarkan menghina seseorangpun dari makhluk Allah.

Begitupula Prof Dr Achmad Zahro guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya menyampaikan bahwa istilah kafir bukan untuk menghina orang sebagaimana yang disampaikan pada menit 14:56 dalam video yang dipublikasikan pada http://www.youtube.com/watch?v=C_TLuiRz_Oc

Jadi pada pokoknya istilah kafir bukan untuk menghina.

Kami prihatin dengan mereka yang berupaya untuk membenarkan “kesepakatan” Munas NU dengan menyeret ke wilayah politik praktis dengan mengajukan pertanyaan seperti,

“Adik Pak Prabowo; apakah dia kafir, non-muslim atau apa?”

Tentu keluar dari konteks pertanyaan kalau menjawab bahwa “Adik Pak Prabowo adalah warganegara (muwathinun)”

Jawaban yang masuk akal sehat tentu adalah cukup mengatakan bahwa ” Adik Pak Prabowo non muslim”

Istilah “non muslim” sudah berlaku umum dan tentulah jawaban tergantung konteks pertanyaan.

Contohnya Qanun Jinayat atau peraturan daerah yang mengatur hukuman pidana di Aceh juga dapat menjerat kaum non-muslim sebagaimana contoh berita pada http://nasional.tempo.co/read/713410/qanun-jinayat-cambuk-di-aceh-juga-berlaku-buat-non-muslim

***** awal kutipan *****
Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof. Syahrizal Abbas, mengatakan warga non-muslim dapat memilih hukuman cambuk yang diatur sesuai qanun atau hukuman yang diatur dalam KUHP.

“Mereka (non-muslim) dapat menundukkan diri pada hukum qanun atau KUHP,” katanya kepada Tempo, Selasa 27 Oktober 2015.

Bilamana kesalahannya tak diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Syahrizal mengatakan tetap diberlakukan Qanun Jinayat.

Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Qanun tersebut dinyatakan efektif berlaku di Aceh sejak Jumat, 23 Oktober 2015.

Pada Pasal 129 UUPA tegas disebutkan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan MENUNDUKKAN DIRI SECARA SUKARELA pada hukum jinayah.

(2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

(3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
***** akhir kutipan ****

Begitupula Fahri Hamzah mengidentifikasi isu-isu ini adalah terkait Islam Phobia sebagaimana video pada https://www.youtube.com/watch?v=BNr7w74cpgo

***** awal kutipan ****
Kitab suci tidak mungkin kita edit, kitab suci tidak mungkin kita amandemen. Yang kita harus amandemen kalau ada kata-kata yang punya konotasi melakukan diskriminasi berdasarkan SARA.

Kita harus mengamandemen konstitusi kita kalau ada kata-kata kafir.

Kita harus mengamandemen konstitusi kita kalau ada kata-kata yang mendiskriminasi warga negara berdasarkan suku, berdasarkan agama , berdasarkan ras. Itu konstitusi kita telah mengambil pendirian tegas tentang itu.
***** akhir kutipan ****

Dalam video tersebut, Fahri Hamzah menjelaskan bahwa beratnya sekarang juga dengan adanya ruang sosial media, kadang-kadang orang ceramah di pengajian, ceramah di masjid, ceramah di gereja lalu di upload.

***** awal kutipan *****
lalu setelah di upload kemudian kedengaran oleh orang yang berbeda agama dianggap itu sebagai kebencian.

Pahamilah itu sebagai ruang tertutup orang, yang apabila ruang tertutup itu kita anggap menganut unsur-unsur kebencian, ya itu harus ada syarat-syaratnya.

Saya mengkritik penggunaan undang-undang ITE yang eksesif oleh pemerintahan sekarang adalah karena dia mengabaikan itu.

Hate Speech adalah pidato kebencian. Pidato itu sebenarnya bagian dari pendahuluan dari “aanslag”, pendahuluan dari makar, menggalang orang, mengumpulkan orang lalu berpidato di depan orang itu (untuk) menggalang satu tindakan fisik untuk menyerang negara atau aparatur negara.

Tapi kalau orang nulis status seperti Ahmad Dhani cuma bilang idiot, sudah begitu terus dianggap sebagai hate speech, sebagai pidato kebencian itu menjadi ngawur kita.

Negara akhirnya mengambil pekerjaan yang tidak harus menjadi pekerjaan negara.
***** akhir kutipan *****

Jika dibandingkan hasil “kesepakatan” Munas NU, pada kenyataannya LEBIH BAIK hasil BAHTSUL MASA’IL FMPP III, SE KARESIDENAN KEDIRI, Di Pon. Pes. Al Falah Trenceng Sumbergempol, Tulungagung 66291 Telp. (0355) 396901 pada tanggal 29 – 30 September 1998

***** awal kutipan****
Latar Belakang Mas’alah

Pada beberapa waktu yang lalu, banyak terjadi perusakan, penjarahan, perkosaan dll. Yang kebetulan peristiwanya bersamaan dengan aksi demo para mahasiswa. Namun bukan suatu kebetulan kalau yang menjadi korban adalah kebanyakan orang orang non muslim, apalagi dari etnis keturunan. Sehingga banyak dari mereka pergi ke luar kota. Bahkan ke luar negeri untuk menyelamatkan diri.

Pertanyaan :

a. Bagaimana sebenarnya status non muslim di Indonesia ?
b. Sejauh mana perlindungan Islam terhadap mereka ?
Pengurus

Jawaban :

a. Karena antara warga non muslim dengan imam tidak ada akad yang dibenarkan ( sesuai ) dengan adat yang tercantum di dalam kitab, maka status non muslim di Indonesia menurut qoul yang dipilih oleh musyawirin adalah termasuk kafir harbi fii dzimmatit ta’min (kafir harbi yang mendapatkan perlindungan)

b. Perlindungan Islam kepada warga non muslim di Indonesia adalah meliputi perlindungan jiwa dan hartanya. Karena akad fasid dalam masalah perlindungan itu sebagai akad yang shohih.

Referensi a:
1. Qurrotul ‘Ain hal. 211 – 212
2. Bughyatul Mustarsyidin hal. 225
3. Fatawi Isma’il hal. 199
4. Al Jamal ‘Alal Manhaj juz 5 hal. 208

Referensi b:
1. Is’adurrofiq juz 2 hal. 118
2. Al Majalisus Saniyyah hal. 105
3. Bughyatul Mustarsyidin hal. 255
4. Fatawi Isma’il hal. 199
***** akhir kutipan ****

Begitupula dahulu hasil keputusan FMPP (Forum Musyawarah antar Pondok Pesantren) se Jawa dan Madura diputuskan bahwa status orang kafir di Indonesia adalah kafir harbi fi dzimmatit-ta’min (kafir harbi yang mendapat perlindungan), sebab antara non muslim di Indonesia dan pemerintah Indonesia tidak ada akad yang sesuai dengan aturan syara’.

Orang kafir bisa berstatus kafir dzimmi apabila ada perjanjian dengan pemerintah yang sesuai dengan aturan Islam.

Jadi kesimpulannya non muslim minoritas mendapatkan perlindungan dari mayoritas muslim yang dahulu berperang melawan penjajah dengan moto mereka Gold, Glory, Gospel https://pwmu.co/28119/04/08/3-misi-kristenisasi-yang-dijalankan-bangsa-penjajah-di-indonesia/

Allah Ta’ala berfirman,

“Dan jika salah seorang kaum musyirikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya” (QS at-Taubah [9] :6)

Tentang pemberian keamanan ini, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ

“Perlindungan kaum Muslimin (terhadap orang kafir) adalah sama walaupun jaminan itu diberikan oleh kaum Muslimin yang paling rendah”
(HR Muslim no. 2344 )

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »