Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘jebakan utang China’


Waspada janganlah NKRI terjerang utang

Selama empat tahun memimpin Indonesia, Presiden Jokowi telah menambah utang sebanyak Rp 1.814,66 triliun yakni penambahan hampir 70% dari Rp 2.601,71 triliun posisi utang pemerintah ketika mulai memimpin dengan perubahan rasio utang dari 24,74% menjadi 30,47% terhadap PDB pada kuartal III-2018 (per September) sebagaimana contoh berita pada http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4266062/fakta-utang-ri-selama-4-tahun-jokowi-jk/

***** awal kutipan *****
Akhir kuartal III-2014, saat Presiden Jokowi mulai memimpin, posisi utang pemerintah Rp 2.601,71 triliun dengan rasio 24,74% terhadap PDB. Rinciannya pinjaman Rp 683,79 triliun dan SBN Rp 1.917,19 triliun.

Kuartal II-2015 nilainya bertambah menjadi Rp 3.091,05 triliun dengan rasio 27,43% terhadap PDB. Rinciannya pinjaman Rp 791,68 triliun dan SBN Rp 2.299,37 triliun.

Kuartal III-2016 bertambah menjadi Rp 3.444,82 triliun dengan rasio 28,33% terhadap PDB. Rinciannya pinjaman Rp 743,78 triliun dan SBN Rp 2.733,83 triliun.

Kuartal III-2017 bertambah menjadi Rp 3.866,39 triliun dengan rasio 28,98% terhadap PDB. Rinciannya pinjaman Rp 737,93 triliun dan SBN Rp 3.248,63 triliun.

Kuartal III-2018 (per September) bertambah lagi menjadi Rp 4.416,37 triliun dengan rasio 30,47% terhadap PDB. Rinciannya Rp 823,11 triliun dan SBN Rp 3.593,26 triliun.
****** akhir kutipan *******

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan lembaga keuangan China berencana memberi pinjaman senilai 50 miliar dollar AS atau sekitar Rp 645 triliun (kurs Rp 12.900 per dollar AS) kepada sejumlah BUMN untuk menggarap proyek infrastruktur pemerintah http://ekonomi.kompas.com/read/2015/04/25/214600826/Garap.Infrastruktur.Indonesia.Tiongkok.Gelontorkan.Rp.645.Triliun

***** awal kutipan *****
“Komitmen pembiayaan dari China sudah disepakati untuk infrastruktur jalan tol, pelabuhan, pembangkit dan transmisi listrik serta pelayaran,” kata Rini, di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015).

Menurut Rini, sebesar 40 miliar dollar AS akan diperoleh dari China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China kepada BUMN yang menggarap pembangunan jalan Tol Trans Sumatera.

Selain itu sebesar 10 miliar dollar AS untuk PT PLN (Persero) membiayai pembangunan transmisi listrik dan pembangkit.

Alokasi kepada PLN dimaksudkan untuk mendukung program pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Khusus 40.000 miliar dolar AS, diutarakan Rini salah satunya untuk membiayai pembangunan smelter PT Aneka Tambang.

Pembangunan tol Trans Sumatera yang akan digarap konsorsium Hutama Karya meliputi ruas Bakauheni-Terbanggi Besar.

Selanjutnya untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan light rapid transportation (LRT) di Jabodetabek yang akan dikerjakan PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya.

Di bidang jasa angkutan pelayaran pinjaman akan diberikan untuk membangun beberapa pelabuhan.

Meski begitu, Rini belum menjelaskan secara detail mengenai pembiayaan dan perusahaan yang menerima bantuan pinjaman yang dimaksud.

Ia hanya menjelaskan, bahwa segala sesuatunya terkait pinjaman tersebut harus melalui serangkaian studi kelayakan dari aspek teknis maupun efektivitas pembiayaan.

“Seperti Antam, selain diupayakan dari perbankan dari China, juga masih dimungkinkan untuk dibiayai dari perbankan dalam negeri seperti Bank Mandiri, Bank BNI dan bank lainnya,” kata Rini.
***** akhir kutipan ******

Sedangkan tiga bank BUMN yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) diberitakan mendapatkan pinjaman dari China Development Bank sebesar US$ 3 miliar atau sekitar Rp 42 triliun sebagaimana contoh berita pada http://finance.detik.com/moneter/d-3021034/rini-soemarno-antar-3-bank-bumn-teken-utang-china-rp-42-triliun

Peneliti di Institute for Fevelopment of Economics and Finance (INDEF) Rizal Taufikurahman mengungkapkan, ada beberapa negara yang telah menggunakan skema utang dalam membiayai pembangunan infrastruktur.

Akan tetapi pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang GAGAL BAYAR atau BANGKRUT sebagaimana diberitakan pada http://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/21/161116226/bangun-infrastuktur-pakai-utang-dari-china-negara-negara-ini-malah-bangkrut

***** awal kutipan ******
“Jadi ada bad story dan success story. Yang bad story itu Angola, Zimbabwe, Nigeria, Pakistan dan Sri Lanka,” ungkap Rizal saat diskusi dengan media di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

Adapun kisah pahit negara yang gagal membayar utang dari utang luar negeri adalah Zimbabwe yang memiliki utang sebesar 40 juta dollar AS kepada China.

Akan tetapi Zimbabwe tak mampu membayarkan utangnya kepada China, Hingga akhirnya harus mengganti mata uangnya menjadi Yuan sebagai imbalan penghapusan utang.

Penggantian mata uang itu berlaku sejak 1 Januari 2016, setelah Zimbabwe tidak mampu membayar utang jatuh tempo pada akhir Desember 2015.

Kemudian, kisah pahit selanjutnya dialami oleh Nigeria yang disebabkan oleh model pembiayaan melalui utang yang disertai perjanjian merugikan negara penerima pinjaman dalam jangka panjang.

Dalam hal ini China mensyaratkan penggunaan bahan baku dan buruh kasar asal China untuk pembangunan infrastruktur di Negeria.

Kemudian, ada Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) China.

“Mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, di antaranya Angola mengganti nilai mata uangnya. Zimbabwe juga,” ungkapnya.
***** akhir kutipan ******

Begitupula Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memperingatkan Filipina agar tak jatuh dalam jebakan utang China sebagaimana yang diberitakan pada : http://kabar24.bisnis.com/read/20190308/19/897520/mahathir-peringatkan-filipina-soal-jebakan-utang-china

***** awal kutipan ******
“Jika Anda meminjam uang dalam jumlah besar dari China, kemudian Anda tak sanggup melunasinya, pihak peminjam akan berada di bawah kontrol pemberi pinjaman. Jadi, kita harus berhati-hati soal itu,” kata Mahathir kepada ABS-CBN News di tengah-tengah kunjungan 2 hari di Filipina, seperti dilansir The Straits Times, Jumat (8/3/2019)

Menurut Mahathir, negera seperti Filipina harus meregulasi dan membatasi pengaruh dari China.

Sejak mendapuk kursi nomor wahid pemerintahan Malaysia tahun lalu, Mahathir telah berkali-kali bersumpah untuk merenegosiasi atau membatalkan kesepakatan infrastruktur dengan China yang dibuat oleh pendahulunya, Najib Razak. Ia menilai kesepakatan-kesepakatan itu tak adil bagi Malaysia.

Pemerintahannya sampai saat ini masih melobi China supaya menurunkan nilai proyek East Cost Rail Link sebesar US$20 miliar (Rp285 triliun). Renegosiasi ini telah berlangsung selama 10 bulan sejak koalisi Pakatan Harapan menguasai pemerintahan federal 2018 lalu.

Selain itu, pemerintahan Mahathir pada Agustus 2018 juga membatalkan proyek kerja sama dengan China untuk pembangunan jalur pipa gas alam di Sabah.

Ketika Mahathir memilih kebijakan yang terkesan hati-hati, Presiden Filipina Rodrigo Duterte justru giat menarik investor China untuk mendanai program senilai US$108 miliar (Rp1.545 triliun) untuk membangun jalan tol, jalur kereta, bandara, pelabuhan dan jembatan dalam 10 tahun ke depan.

Sejumlah kritikus juga telah memperingatkan soal potensi jeratan utang China sebagaimana dialami Sri Lanka. Negara beribu kota Colombo itu harus menyerahkan kepemilikan dua pelabuhan utamanya kepada China karena gagal melunasi pinjaman yang diberikan.
***** akhir kutipan *****

Begitupula wapres Amerika Serikat Mike Pence memperingatkan negara-negara kecil untuk tidak tergoda oleh program infrastruktur Sabuk dan Jalur Sutra China dengan menawarkan uang untuk proyek konstruksi dan pembangunan sebagaimana yang diberitakan pada http://ekonomi.bisnis.com/read/20181118/9/860981/hati-hati-jebakan-utang-china

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »