Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Ketergantungan ekonomi pemerintahan Jokowi’


Salim Said : Indonesia merdeka atau dijajah China

Dalam debat pilpres ke empat, calon presiden nomor urut 01 dan petahana Joko Widodo mengatakan Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia adalah kekuatan diplomasi di forum internasional. Kelebihan itu membuat Indonesia memiliki banyak peran sebagai penengah dalam berbagai konflik kemanusiaan sebagaimana yang diberitakan pada http://www.kompas.tv/content/article/44204/video/berita-kompas-tv/jokowi-indonesia-berpenduduk-muslim-terbesar-itulah-kekuatan-diplomasi-kita

Namun pengakuan atau janji Jokowi sebagai petahana tersebut tampaknya belum diwujudkan terhadap perlakuan pemerintahan China kepada saudara-saudara muslim kita di China.

Pengamat pertahanan dan keamanan Prof Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) meragukan komitmen pemerintah Indonesia terhadap nasib muslim Uighur di Xinjiang, China sebagaimana yang diberitakan pada http://www.rmolsumsel.com/read/2019/04/02/112865/Soal-Uighur,-Salim-Said:-Indonesia-Merdeka-Apa-Dijajah-China-

***** awal kutipan *****
Dalam sebuah video wawancara dengan salah satu stasiun TV swasta, Salim mengungkap fakta bahwa Presiden Joko Widodo pernah menolak kedatangan delegasi Uighur di Istana Kepresidenan.

“Delegasi muslim Uighur datang diantar oleh Din Syamsudin, sudah datang di depan Istana mau ketemu presiden, (tapi) ditolak presiden,” kata Salim Said dalam cuplikan video yang diunggah akun Arisnawan, Selasa (2/4).

Padahal, kata Salim, Jokowi bisa saja mendapat citra yang positif jika sudi menerima delegasi Uighur yang beberapa waktu belakangan menjadi sorotan dunia, termasuk perhatian dari Indonesia.

Namun yang cukup mencengangkan, Presiden Jokowi justru menolak delegasi dengan alasan yang dianggap tidak masuk akal.

“Orang ini (Uighur) datang bawa AlQuran tulisan tangan sebagai hadiah kepada presiden RI, presiden sebuah negara dengan penduduk Islam yang besar, itu kan bagus kalau diterima, tapi katanya ditolak,” jelasnya.

“Ini sumbernya Din Syamsudin, presiden tidak ingin menyakiti hati pemerintah China,” imbuhnya.

Mendengar alasan tersebut, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) ini menganggap bangsa Indonesia saat ini tak ubahnya seperti saat masih mengalami masa penjajahan.

“Ini kan aneh. Apa kita ini bangsa merdeka apa bangsa terjajah oleh Tiongkok?” tandasnya.
***** akhir kutipan *****

Sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengkritik pemerintah Indonesia yang tak cukup bersuara terkait penindasan etnis Muslim Uighur di Xinjiang, China.

“Jika tidak bersikap dan berdalih itu masalah internal China, maka betapa lemahnya pemerintah Indonesia,” ujar Din sebagaimana dikutip kantor berita Antara, Selasa (18/12)

Senada dengan Din, pengamat politik internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, juga menganggap Indonesia tak dapat berbuat banyak karena masih bergantung pada China.

“Ketergantungan ekonomi yang tinggi atas China di bidang perdagangan dan investasi, dalam konteks bilateral dan CAFTA, memaksa RI berpikir amat panjang dan mendalam sebelum membuat sebuah kebijakan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang,” kata Teuku sebagaimana yang diberitakan pada http://www.cnnindonesia.com/internasional/20181218175756-106-354635/din-syamsuddin-kritik-sikap-pemerintah-soal-uighur-di-china

***** awal kutipan *****
Selain ketergantungan ekonomi, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian kemitraan komperhensif strategis bersama China pada 2008 lalu.

Menurut Teuku, perjanjian itu mensyaratkan hubungan bilateral di berbagai bidang harus terpelihara dan tidak boleh terganggu akibat peristiwa baru di masa depan yang mengganjal kedua negara, termasuk kasus dugaan pelanggaran HAM ini.

Etnis Uighur kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah pemerintah China dikabarkan menahan satu juta suku minoritas tersebut di kamp penahanan indoktrinasi. Para etnis Uighur itu dilaporkan dipaksa mencintai ideologi komunis.

Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Pemerintah China sendiri memaksa etnis Uighur masuk ke kamp khusus dengan alasan tidak normal sehingga harus dimasukkan ke kamp untuk ‘mendidiknya’ agar kembali normal.

Mereka menyangkal tudingan pelanggaran HAM dan menyatakan kamp itu cuma bagian dari “pelatihan.”
***** akhir kutipan *****

Fakta-fakta perlakuan pemerintah China terhadap Etnis Uighur contohnya disampaikan oleh Direktur Amnesty International, Usman Hamid dalam video pada https://www.youtube.com/watch?v=SJOTAPS3L2o

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendesak pemerintah China agar melindungi warga Uighur, warga Kazakhs, dan warga muslim di Xinjiang secara keseluruhan.

Usman Hamid mengatakan terorisme menjadi dalih pemerintah Tiongkok untuk memperlakukan masyarakat etnis Uighur muslim di Xinjiang, Tiongkok secara diskriminatif sebagaimana yang diberitakan pada http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/amnesty-international-indonesia-terorisme-jadi-dalih-pemerintah-tiongkok-diskriminasi-etnis-uighur

***** awal kutipan *****
Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh masyarakat etnis Uighur antara lain tidak boleh mengenakan jilbab dan dicurigai sebagai teroris jika memanjangkan janggut.

Hal itu diungkapkan Usman saat diskusi Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (20/12/2018).

“Jadi sama seperti di beberapa negara lain, pemerintah Tiongkok menjadikan terorisme sebagai dalih untuk memperlakukan masyarakat secara diskriminatif, khususnya dalam hal ini etnis Uighur. Perlakuan diskriminatif di antaranya dilarangnya mengenakan hijab bagi perempuan di tempat-tempat publik, menumbuhkan jambang dan jenggot bagi anak-anak muda, berpuasa atau memiliki buku dan artikel dengan tema Islam,” kata Usman.

Sebelumnya, Amnesti Internasional telah mewawancarai 100 warga etnis Uighur untuk mengetahui situasi yang mereka hadapi.

Dari wawancara tersebut, ia mengatakan Amnesty International mendapatkan keterangan sekira satu juta orang etnis Uighur di Tiongkok dimasukkan ke dalam kamp indoktrinisasi politik.

Menurut Usman, angka tersebut merupakan 10 persen dari populasi Uighur yang berjumlah sekitar 11,3 juta orang.

Menurutnya, hingga kini sebanyak satu juta orang itu sebagian besar tidak diketahui pasti keberadaannya karena mereka terpisah dengan keluarga.

“Sampai saat ini keluarga mereka tidak tahu dimana keberadaannya,” kata Usman.

Ia pun mengatakan pada Kamis (20/12/2018) perwakilan Amnesti Internasional di beberapa negara telah menggelar aksi serentak untuk mendesak pemerintah Tiongkok membuka akses informasi terkait kondisi etnis Uighur muslim dan menghentikan perlakuan diskriminatif tersebut.

“Kami juga mendesak Pemerintah China agar segera menghentikan represi tersistematis itu dan memberikan penjelasan mengenai nasib sekitar satu juta Muslim yang ditahan di daerah otonom Uighur, di Xinjiang, China,” kata Usman.
***** akhir kutipan *****

Lalu timbul pertanyaan bukankah ada kaum muslim di kawasan lainnya di China?

Bedanya muslim uighur adalah “penguasa asli” kawasan Xinjiang yang dianugerahi kekayaan alam oleh Allah Ta’ala.

Wilayah otonomi Uighur di barat laut Tiongkok ini selalu saja mengabarkan nestapa Muslim yang hak asasinya diinjak-injak pemerintah komunis Cina.

Dua kali kawasan ini coba dimerdekakan, dua kali pula republik Islam berdiri di sana, tapi negara baru itu selalu berhasil dibubarkan.

Sebagai daerah otonom -setidaknya secara teori- Xinjiang memiliki semacam pemerintahan sendiri, yang agak jauh dari kendali Beijing. Muslim Uighur mencakup setengah dari sekitar 26 juta penduduk di wilayah ini.

Dengan luas 1,6 juta kilometer persegi, Xinjiang setara dengan 17 persen wilayah Cina dan merupakan wilayah otonomi terbesar di Cina.

Tapi, hanya lima persen (80 ribu kilometer persegi) wilayahnya yang bisa ditinggali. Meski demikian, wilayah yang hanya lima persen ini setara dengan 100 kali luas daratan Jakarta.

Siapa orang Uighur?

Mereka adalah kaum Muslimin yang beretnis Turki, jumlahnya di Cina sekitar 11 juta orang. Sebagian besar bermukim di bagian barat negeri itu.

Di mana Xinjiang?

Provinsi dengan mayoritas suku Uighur ini terletak di ujung barat Cina, dan merupakan wilayah terbesar di negeri itu.

Xinjiang adalah sebuah kawasan besar, luasnya setara dengan tiga pulau Sumatra atau sama dengan Pakistan dan Afghanistan yang digabung menjadi satu.

Sejak dulu, Xinjiang merupakan wilayah penting yang diperebutkan.

Dulu, Xinjiang merupakan urat nadi perdagangan dunia karena berada di Jalur Sutra. Kini, Xinjiang merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam.

Ungkapan ‘di mana ada azan, di situ ada minyak’ juga terbukti di sini.

Cadangan minyak dan gas terbesar Republik Rakyat Cina (RRC) ada di sini, khususnya, di Xinjiang bagian selatan (Tarim Basin), tempat Muslim Uighur sejak dulu tinggal menetap di bawah sistem pemerintahan tradisional yang disebut Khanate atau Khaganate.

Sebagian besar wilayah Xinjiang adalah gurun pasir, padang rumput, danau, hutan, dan perbukitan. Xinjiang berada di kaki Gunung Tianshan yang membelah Asia Tengah. Xinjiang berbatasan dengan delapan negara, yaitu Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India.

Xinjiang tidak termasuk yang dikelilingi oleh tembok besar yang dibangun dinasti demi dinasti di Cina selama 2.000 tahun. Karena itu, orang-orang Uighur pun menjadikan fakta ini sebagai argumen bahwa tanah mereka bukanlah bagian dari Cina, apalagi mereka pun bukan orang Cina. Mereka mendefinisikan diri mereka sebagai orang Turkistan Timur.

Pada awalnya pemerintahan China berupaya menumpas kelompok yang dianggap “radikal” di sana.

Namun yang dimaksud radikal melebar menjadi pelarangan menjalankan syariat Islam secara kaffah.

Contohnya kampanye dideklarasikan oleh para pemimpin Partai Komunis China yang berkumpul di ibukota Xinjiang, Urumqi, pada Senin, 8 Oktober 2018.

Mereka mendeklarasikan untuk “bertarung dalam pertempuran melawan pan-halalisasi” sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/internasional/d-4252960/kontroversi-perlakuan-china-terhadap-muslim-uighur

***** awal kutipan *****
Selain adanya kampanye ‘anti-halal’, otoritas setempat juga telah mengesahkan aturan baru dalam undnag-undang anti-ekstremisme Xinjiang. Mereka mengesahkan aturan bahwa warga minoritas Muslim Uighur akan dikirim ke tempat yang disebut sebagai “pusat pelatihan kejuruan”.

“Pemerintah di tingkat daerah dapat mengatur … pusat pelatihan kejuruan, untuk mendidik dan mengubah orang-orang yang telah dipengaruhi oleh ekstremisme,” begitu bunyi terjemahan klausa pasal baru itu seperti dilansir ABC Australia pada Kamis (11/10/2018).

Undang-undang anti-ekstremisme itu sendiri sudah berlaku sejak April 2018 lalu. Salah satunya adalah larangan memelihara jenggot bagi kaum laki-laki karena dianggap ‘tidak normal’. Selain itu kaum wanita dilarang mengenakan jilbab.

China melarang warganya memegang teguh suatu keyakinan agama. Kebijakan ini bukan hanya ditujukan untuk agama Islam saja.
***** akhir kutipan ****

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »