Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘klaim palsu’

obor_Jokowi_rahmatan

Tabloid Obor Rahmatan lil Alamin catut nama kiai dan MUI

Tabloid Obor Rahmattan lil Alamiin diperkenalkan oleh Joko Widodo alias Jokowi saat melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Babussalam di Jalan KH Hasyim Asyari, Banjarejo, Pagelaran, Malang, Jawa Timur, Jumat malam (27/6), seperti diberitakan Antara pada http://www.antaranews.com/pemilu/berita/441331/jokowi-perkenalkan-tabloid-obor-rahmatan-lil-alamiin

***** awal kutipan *****
“Tabloi yang kita buat ini isinya fakta, tidak menjelek-jelekkan, memfitnah atau menghasut orang. Banyak sekali informasi yang kita berikan melalui tabloid ini,” ujar Jokowi.

Dia menuturkan berbagai informasi yang disebutkan di dalam tabloid tersebut, antara lain mengenai sosok Jokowi, fatwa-fatwa kiyai, info mengenai blusukan dan info terkait Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).
****** akhir kutipan *****

Tabloid Obor Rahmatan lil Alamin ini digagas pemilik media besar Jawa Pos Group yaitu Dahlan Iskan sebagaimana yang diberitakan pada http://www.jpnn.com/read/2014/06/27/242784/index.php?mib=berita.detail&id=242784&page=2

****** awal kutipan ******
“Kalau di situ (Tabloid Obor Rahmatan Lil ‘Alamin) mungkin bisa dibilang, saya jadi inisiatornya,” ujar Dahlan di Hotel JW Luwansa, Jakarta, Jumat (27/6).

Tabloid ini kata Dahlan tercetus dari ide para Relawan Demi Indonesia (ReDi) yang punya niat baik untuk memberikan pemberitaan dengan sumber yang jelas, yang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga menjamin bahwa tabloid Obor Rahmatan Lil ‘Alamin’ ini bisa dipertanggungjawabkan pemberitaannya.

“Ini ide teman-teman relawan, mereka pengen buat pemberitaan yang baik dan bukan berita palsu. Saya menyambut baik niat itu. Kebenaran itu harus ditegakkan, tujuan tabloid ini adalah mulia, yaitu menjernihkan fitnah,” tandas pria yang kini menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini
****** akhir kutipan *****

Berita di atas, Jokowi mengatakan bahwa tabloid obor rahmatan lil alamain tidak memfitnah dan Dahlan Iskan mengatakan “bukan berita palsu” dan tujuannya untuk menjernihkan fitnah

Namun pada kenyataannya isi tabloid tersebut tidak sesuai dengan salah satu judul sampulnya yakni “Fatwa 9 Kiai bahwa Jokowi-JK lebih maslahat” karena tidak ditemukan fatwa 9 kiai tersebut seperti KH Maimoen Zubair, Ketum MUI yang juga Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, KH Maruf Amin, Gus Mus (KH Mustofa Bisri), KH Solahudin Wahid, Gus Ali (Sidoarjo), dan KH Hasyim Muzadi.

Bahkan berdatangan klarifikasi bahwa tabloid obor rahmatan lil alamin telah mencatut nama kiai dan MUI sebagaimana yang diberitakan pada http://posmetrobatam.com/2014/07/obor-jokowi-catut-nama-kiai-dan-mui/

****** awal kutipan ******
KH Ma’ruf Amin, selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), membantah pernah memberikan pernyataan apapun pada tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin sebuah media itu tandingan terhadap tabloid Obor Rakyat.

“Saya tidak pernah memberi pernyataan apapun ke Obor Rahmatan Lil Alamin. Saya meminta klarifikasi dari pihak Obor Rahmatan Lil Alamin,” tegas Kiai Ma`ruf di Jakarta, Selasa 1 Juli 2014.

Selain itu, Kiai Ma`ruf mendesak pengelola media pro ke pasangan calon presiden dan wakilnya, Jokowi-JK itu untuk meminta maaf kepada publik. Klarifikasi ini baginya sangatlah penting terutama jelang waktu pencoblosan yang tinggal beberapa hari lagi.

Kiai Ma`ruf memastikan sikapnya hingga saat ini netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan capres-cawapres. Apa yang dilakukan Obor Rahmatan Lil Alamin dianggapnya sebagai PENCATUTAN NAMA TANPA KLARIFIKASI.
****** akhir kutipan *****

Begitupula sebelumnya Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur (Jatim), KH Shalahuddin Wahid, membantah telah memberikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla di Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang sebagaimana yang diberitakan pada http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/06/03/n6l7nu-sejumlah-kiai-sesalkan-klaim-sepihak-dukungan-jokowijk

***** awal kutipan ******
“Ah gak bener itu, siapa bilang? Kita gak mungkin mendukung yang kita sendiri gak tahu apa yang akan dia lakukan untuk pesantren ke depan,” kata kiai yang akrab disapa Gus Sholah itu, di Jakarta, Selasa (3/6).

Dia menegaskan, pihaknya tidak mempengaruhi para santri, alumni, dan masyarakat sekitar pesantren yang dipimpinnya untuk mendukung atau memilih salah satu pasangan capres-cawapres. “Sampai saat ini, saya tidak mendukung salah satu calon. Mereka bebas pilih siapa saja,” ujar adik kandung presiden RI keempat Gus Dur itu.
***** akhir kutipan *****

Begitupula klarifikasi dari Muhammad Fakhrurrozi, Ketua II PP. Al Anwar yang diasuh oleh Hadlrotusysyai KH. Maimoen Zubair yang menyatakan bahwa tabloid obor rahmatan lil alamin telah mencatut nama guru besar KH. Maimoen Zubair , sebagaimana yang diberitakan pada http://ppalanwar.com/index.php/news/728/15/Klarifikasi-Terkait-Berita-di-Tabloid-Obor-Rahmatn-lil-Alamin.html

***** awal kutipan *****
Bahwa berita di atas adalah sebuah kedustaan dan fitnah yang sengaja disebarluaskan. Karena, KH. Maimoen Zubair sejak awal sudah menggagas agar pilihan Pilpres 9 Juli 2014 diberikan kepada Capres dan Cawapres nomer urut 1 dan beliau secara resmi telah memberi dukungan kepada PRABOWO-HATTA.

Belum lama ini, Beliau juga telah membuat pernyataan dukungan resmi untuk pasangan No. 1 dan telah disebarluaskan melalui rekaman video. klik di sini videonya http://www.youtube.com/watch?v=a1TeSOoLjW0

Beliau juga mendanai penyewaan bus untuk transportasi kampanye PRABOWO-HATTA di Rembang, sehari menjelang Romadlon besok.

Dan, hingga saat ini pun, kepada setiap tamu yang berkunjung di kediamannya, beliau selalu berpesan agar mereka memperjuangkan dan memenangkan pasangan PRABOWO-HATTA.

Beliau di hadapan para tamu juga sering menuturkan kebaikan dan keunggulan Bapak Hatta Rajasa, terlebih tentang, bahwa ia adalah salah seorang putra cucu Nabi Muhammad shallaallaahu ‘alaihi wa sallam karena ibu Bpk. Hatta Rajasa adalah seorang Syarifah bermarga al ‘Idrus.
***** akhir kutipan *****

Sebagaimana yang dapat kita ketahui pada http://www.facebook.com/photo.php?v=10152133941156179 atau pada http://www.youtube.com/watch?v=X1xgSPu8ZQE telah jelas bahwa para ulama telah mendoakan dan memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta

KH. Maimoen Zubair berkata “dengan kemenangan pa Prabowo insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi”

Habib Luthfi bin Yahya berkata: pemimpin itu harus berjiwa kesatria, untuk menjaga Agama dan martabat Bangsa, Insya Allah itu ada pada diri Bapak Prabowo

Tokoh intelektual NU, mantan ketua MK, Mahfud Md berkata “saya mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin yang tegas dan ikhlas untuk mengangkat rakyat dari ketepurukan”

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang menjadi dalang, bukan wayang.sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/16/firqah-di-putaran-pilpres/

“Maka kita lebih memilih Prabowo yang memiliki komitmen terhadap kemandirian nasional,” katanya.

KH. Dr. Zuhrul Anam Hisyam Leler Banyumas meyampaikan bahwa Indonesia butuh pemimpin yang tegas dan berwibawa yang disegani dan dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia, dan itu ada pada H. Prabowo Subianto sebagaimana informasi dari http://www.facebook.com/photo.php?fbid=515309108591852&set=a.108915092564591.10893.100003383019823

Begitupula berita seperti dari http://www.aktual.co/politik/141941inilah-alasan-ulama-dan-habib-jatim-dukung-prabowo

****** awal kutipan ******
Ratusan Ulama dan habib se-Jawa Timur sepakat memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo- Hatta pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

“Jadi Forum ulama dan habib di Jawa Timur termasuk area tapal kuda, setelah melakukan musyawarah dan menimbang secara syariat, kesimpulannya kita memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo – Hatta,” ujar Habib Zaid Alwi Alkaf saat menghadiri forum silaturahmi ulama dan habib se-Jatim, di rumah salah tokoh agama di Surabaya, Ali Badri Zaini, Rabu (4/6).

“Jadi jangan melihat figur capres. Tapi siapa saja dikelilingnya dan pendukungnya seperti partai dan ormas Islam. Dan lagi ini demi kepentingan umat Islam di Indonesia,” lanjut Habib zaid Alwi alkaff

Sementara alim ulama Madura setapal kuda, KH Ainur Rahman asal Bangkalan yang turut hadir, juga memintah masyarakat untuk tidak golput. “Ingat!. Jangan golput. Jangan tekena money politik, sebab yang dipilih bukan sosok pasangan capres, tapi menentukan nasib umat Islam di Indonesia,” sahutnya.
***** akhir kutipan *****

Begitupula sebagaimana diberitakan pada http://beritajatim.com/nasional/207909/kyai_sepuh_sidoarjo_dukung_prabowo.html bahwa KH Sholeh Qosim pengasuh Ponpes Bahauddin Ngelom Sepanjang Taman, tidak pakai ‘tedeng aling-aling’ (basa basi) akan mendukung Prabowo sebagai Capres 2014 mendatang.

Ungkapan itu disampaikan mantan Pendiri PKB Sidoarjo saat acara silaturrahmi para Kyai NU di rumah H Nadhim Amir Jalan Yos Sudarso Sidoarjo. “Saya akan dukung Prabowo sebagai Presiden 2014,” ucap KH Soleh Qosim Sabtu (24/5/2014).

Dia menadaskan, pilihan itu dijatuhkan karena ia mendapatkan pesan dari KH Imam Muzakki Jember yang mengemukakan akan mendukung mantan Danjen Kopassus itu. “Kalau bukan KH Imam Muzakki, mungkin saya akan pikir-pikir,” tukasnya.

Dia menceritakan, pesan itu didapatkan saat KH Sholeh Qosim sowan ke pondok KH Imam Muzakki beberapa hari lalu. Namun saat tiba di Jember, tidak ketemu dan ditemui Gus Hilmy putra KH Imam Muzakky. Gus Hilmy juga berpesan akan mendukung Prabowo. Sepulang dari Jember, juga mampir ke Gus Firjon putra almarhum KH Ahmad Shddiq.

“Gus Firjon juga saya mintai dawuh soal capres nanti. Tidak lama, Gus Firjon lansung telpon KH Imam Muzakki dan meminta saya untuk pilih Prabowo. Pilihan ini akan saya pegang, dan akan saya sampaikan kepada semua tamu saya,” tuturnya.

Hadir dalam silaturrahmi Kyai-kyai Sidoarjo itu, Agoes Ali Masyhuri Tulangan, KH Sholeh Qosim Taman, KH Rofiq Siradj Jabon, KH Nurul Huda dan KH Abd Rohim Buduran, KH Abdi Manaf Sukodono, H Utsman Ikhsan Gedangan, KH Hasyim Ahmad Tanggulangin, KH Syafii Jabon dan ulama lainnya.

Ketua Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) KH Fahrur Rozi didampingi sejumlah kiai kampung dan sejumlah kiai pemangku pondok pesantren dari Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Bondowoso, Situbondo, Sidoarjo, Bangkalan dan beberapa daerah lain di Surabaya, Kamis (22/5/2014) menyatakan bahwa kedua orang tersebut memiliki kriteria pemimpin yang sesuai dengan keinginan kiai yakni memiliki ketegasan, lugas dan cepat dalam menyelesaikan persoalan bangsa serta sosoknya sederhana, tampil apa adanya dan bersih dari KKN

“Insya Allah pasangan yang ideal ini mampu menjadikan negara ini Baldatun Thayyibatun Wa Robbun Ghafur,”

“Sebelum mendeklarasikan dukungan, kami juga sowan dengan para kiai sepuh, seperti KH Nawawi Abdul Jalil (Ponpes Sidogiri Pasuruan) dan KH Abdullah Kafabi (Ponpes Lirboyo Kediri). Mereka juga sepakat mendukung Prabowo-Hatta,” tegas Gus Fahrur sapaan akrab KH Fahrur Rozi sebagaimana yang diberitakan pada http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/207716/kiai_kampung_dukung_prabowo,_awcb_ke_jokowi.html

Sebagaimana diberitakan pada http://beritajatim.com/nasional/207810/lirboyo_deklarasi_dukung_capres_prabowo.html bahwa dukungan para kiai sepuh di berbagai daerah di Jawa Timur terhadap capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ternyata juga diikuti keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kediri. Para pengasuh mengeluarkan tausiyah berisi instruksi dan himbauan memilih pasangan Prabowo-Hatta.

Inilah Tausiyah tersebut ” Dalam upaya ikhtiyar memilih pemimpin Bangsa Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menjaga akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, KH. Idris Marzuqi, KH. Moh. Anwar Mansur dan KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus menginstruksikan kepada seluruh alumni dan menghimbau kepada masyarakat agar mendukung dan memilih H. Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa pada pemilu presiden yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2014″

Begitupula para Habib, contohnya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali AlHabsyi di depan Majlis Ta’lim Habib Ali AlHabsyi Kwitang Jakarta pada tanggal 18 Mei 2014 menyatakan dukungannya bagi Prabowo karena melihat keadaan yang krisis dalam kepemimpinan dan dengan doa dan harapan agar negeri ini menjadi baik dan bermartabat sebagaimana kabar pada http://www.facebook.com/noerozil.neuerterry/posts/407362986071899 atau dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v=aHKIajGzpUk namun suaranya kurang jelas.

Habib Muhammad Rizieq bin Husin Syihab menyampaikan bahwa DPP FPI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ISTIQOMAH menyerukan umat Islam agar tetap memberikan suaranya untuk PARTAI ISLAM yaitu PPP, PKS dan PBB dengan menitipkan 10 Amanat Perjuangan Islam kepada Capres dan Cawapres yang didukung oleh Ketiga PARTAI ISLAM tersebut sebagaimana yang tercantum pada http://fpi.or.id/122-Sikap%20Politik%20FPI%20Menjelang%20Pilpres%202014.html

Cak Anam (Choirul Anam) tokoh NU Jatim mengatakan bahwa warga Jatim sangat mendambakan pemimpin yang jujur dan tegas. Jujur dalam artian apa adanya, tidak mengada-ada ataupun berpura-pura

“Misalnya, kalau biasa naik becak ya tetap naik becak. Biasa naik mobil, ya naik mobil. Bukan naik bajaj tapi besoknya pakai Alphard atau jet pribadi. Itu bukan kejujuran namanya,” ungkap cak Anam sebagaimana yang diberitakan pada http://web.inilah.com/read/detail/2108744/cak-anam-prabowo-bisa-juara-di-jatim

Sedangkan pada http://suarapubliknews.net/index.php/peristiwa-6/item/1977-gerak-aswaja-dan-10-elemen-jatim-nyatakan-dukung-prabowo-hatta Choirul Anam, menuturkan bahwa dirinya beberapa hari yang lalu ditelpon wartawan dari ibukota. Ditanya perihal kesediannya mau menjadi panitia pemenangan Prabowo.

“Saya jawab bahwa saya sudah lama mendukung Prabowo, jauh sebelum ini.

Ini pemimpin unik, karena ingin membawa rakyatnya maju. Saya banyak bicara dengan pemimpin-pemimin nasional, tapi tidak seperti ini,” ujar Cak Anam, panggilan akrab Choirul Anam.

Ditanya apa tidak takut dengan Prabowo, khan terkesan angker? Cak Anam menuturkan bahwa selama berdiskusi dengannya , Prabowo terkesan bersahabat dan hangat dalam diskusi

“Jadi itu digambarkan oleh orang luar. Hatinya bagus dan bersahabat. Jadi gambaran selama ini merugikan Prabowo,” jelasnya.

Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tahid Bandung KH Abdullah Gymnastiar mengingatkan bahwa pada masa awal reformasi , ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya (deislamisasi) dan Prabowo lah perwira militer yang terang-terangan membela umat Islam dan tak rela melihat umat Islam dipinggirkan sebagaimana arsip berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2101958/aa-gym-sambut-gembira-deklarasi-prabowo-hatta

Berikut kutipannya

****** awal kutipan *****
Menurut Aa Gym dirinya sudah mengenal Prabowo pada tahun 1990-an, saat Prabowo menyandang jabatan Danjen Kopassus.

Pada saat itu, ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya.

“Setahu saya, pada waktu itu hanya Prabowo yang terang-terangan membela umat Islam. Ini kenangan luar biasa saya tentang sosok Prabowo yang sulit dilupakan. Ia perwira militer yang tak rela melihat umat Islam dipinggirkan. Karena alasan ini, saya mendukung Prabowo,” ujarnya.
******* akhir kutipan ******

Kalau kita mengingat masa lalu maka dapat diketahui bahwa Gus Dur pernah meminta pendukungnya dan pendukung PKB memilih Gerindra sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2009/03/14/1602566/gus.dur.dukung.prabowo

“Sekarang saya perkenalkan Mas Bowo kepada warga PKB. Saya minta warga PKB memilih Gerindra dan Mas Bowo,” katanya.

Gus Dur berpendapat bahwa Prabowo paling ikhlas kepada rakyat karena banyak yang dia bikin (perbuat) untuk rakyat sebagaimana video yang di unggah (upload) pada http://www.youtube.com/watch?v=WWw-XXUCQIQ

Pernyataan Gus Dur inilah yang menjadikan pegangan para pengurus Yayasan Alkhairat pimpinan Habib Ali Muhammad Al-Jufri sebagaimana yang diberitakan pada http://www.jpnn.com/read/2014/06/03/238230/Pernyataan-Gus-Dur-Jadi-Dasar-Alkhairat-Dukung-Prabowo-

“Jawaban Gus Dur tersebut jadi dasar bagi Yayasan Al-Khairat mendukung Prabowo-Hatta,” ujar ketua Harian Yayasan Al-Khairat Abdul Karim DL yang juga anggota DPD 2004-2009 dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah

Kita tidak banyak tahu apa yang diperbuat Prabowo untuk rakyat Indonesia kemungkinannya karena jauh dari publikasi media.

Perbuatan yang jauh dari publikasi media mungkin yang dimaksud oleh Gus Dur dengan “paling ikhlas”

Apa yang diperbuat oleh Prabowo bagi rakyat yang jauh dari publikasi media contohnya telah diarsip pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/10/yang-paling-ikhlas/

Kalau kita meninjau masa lampau, PKB menolak dengan tegas segala kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2004/04/21/175937/128496/10/pkb-tolak-koalisi-dengan-pdip

****** awal kutipan *******
PKB menolak dengan tegas segala kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP pada Pemilu presiden dan wapres mendatang. PKB masih menyimpan beban psikologis atas sikap Megawati yang mengecewakan. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum PKB Mahfud MD kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKS Hidayat Nurwahid, di kantor DPP PKS, Jl. Mampang Prapatan, Jakarta, Rabu (21/4/2004).

“Kami tidak akan berkoalisi dengan PDIP. Hal itu sangat sulit terjadi. Karena PKB mempunyai beban psikologis terhadap PDIP,” jelas Mahfud yang didampingi Ketua Umum PKB Alwi Shihab.

Beban psikologis itu yaitu PKB kecewa dengan sikap Megawati yang terkesan mendukung Matori Abdul Djalil, saat PKB Alwi berusaha menyelesaikan kasus kudeta yang menyebabkan perpecahan PKB itu.

“Jadi orang seperti itu tak mungkin bersungguh-sungguh untuk melakukan koalisi dengan PKB,” kata Mahfud.

Kendala kedua untuk berkoalisi dengan PDIP, PKB tak yakin PDIP bisa memberantas KKN di Indonesia.

“Dengan pengalaman pemerintahan PDIP selama ini kami tak yakin PDIP bisa memberantas KKN di negara ini. Jadi tidak mungkin kita akan berkoalisi dengan PDIP.”

Ditanya kemungkinan PDIP melamar Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Mahfud menyatakan, PKB tidak terkait dengan hal tersebut.

“Lamaran PDIP terhadap Hasyim sama sekali tidak melibatkan PKB maupun NU. Melainkan secara pribadi dengan Hasyim. Jadi PKB tak terkait dengan hal ini,” demikian Mahfud MD.
****** akhir kutipan ******

Mahfud MD bersikap konsisten. Ketika beliau tidak mendapatkan jalur “mendekat” ke PDIP untuk memperjuangkan kaum nadliyin dan rakyat Indonesia pada umumnya maka beliau mencari alternatif yang memiliki visi dan misi perjuangan yang sama,

Hal ini diungkapkan Mahfud seusai meminta restu kepada KH Nawawi Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Selasa (20/5) sebagaimana yang diberitakan pada http://www.berita57.com/view/detail_kabar/2006/Menolak-Kecewa-Tidak-Jadi-Cawapres-Jokowi,-Mahfud-MD-Jadi-Ketua-Timses-Prabowo-Hatta

Berikut kutipannya

***** awal kutipan *****
“Ini masalah ide dan perjuangan umat,” ungkap Mahfud. Mahfud berkunjung ke KH Nawawi Abdul Jalil di Ponpes Sidogiri didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Rabu (21/5).

“Saya sampaikan tentang keputusan saya membantu pemenangan Prabowo, demi perjuangan kaum nadliyin dan rakyat Indonesia pada umumnya. Perjuangan yang damai dan sejahtera yang punya arah yang jelas di dalam membawa negara ini,” ujarnya.
****** akhir kutipan ******

Alasan Mahfud Md bergabung dengan Prabowo – Hatta karena adanya kesamaan dalam platform visi misi yang diperjuangkan bersama sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0930049/Apa.Alasan.Mahfud.MD.Terima.Tawaran.Prabowo.

***** awal kutipan *****
Direktur MMD Initiative Masduki Baidlowi mengatakan, ada sejumlah alasan yang menjadi pertimbangan Mahfud menerima tawaran tersebut. Salah satunya, kata dia, karena adanya kesamaan platform dengan apa yang akan diperjuangkan pasangan Prabowo-Hatta.

“Dalam memperjuangkan sesuatu, harus ada kesamaan dalam platform visi misi yang diperjuangkan bersama. Kalau kami lihat, platform yang disampaikan Pak Prabowo dalam konteks ekonomi sangat bagus. Kemudian, ditawarkan bagaimana kalau bergabung? Kalau enggak ada tawaran, Pak Mahfud juga tidak akan mengajukan diri,” kata Masduki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/5/2014).

Ia mengungkapkan, setelah tawaran datang, Mahfud bersama tim mempelajari platform dan agenda yang diusung pasangan Prabowo-Hatta. “Kesamaan platform untuk diperjuangkan jadi titik inti kenapa kami mempertimbangkan tawaran itu,” jelasnya.
**** akhir kutipan *****

Dari situs berita tersebut pula Mahfud menyampaikan bahwa “Kami ini santri, kalau santri taat kepada kiai. Selama ini yang dukung Pak Mahfud adalah kiai dan ulama. Kami tidak ada artinya tanpa didukung ulama dan kiai. Para kiai selama ini sama pandangannya dengan Pak Prabowo”

Sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/30/di-belakang-petugas-partai/ bahwa pokok permasalahan atau keberatan yang disampaikan oleh beberapa ulama adalah terhadap orang-orang dibelakang Jokowi-JK terutama partai pendukung utamanya yakni PDI-P. yang membuat kebijakan  yang akan dijalankan oleh Jokowi sebagai “petugas partai”

Hal yang harus kita ingat bahwa partai pendukung utama Jokowi-JK adalah PDIP yang merupakan fusi (gabungan) dengan partai-partai non muslim.

Sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/07/03/yang-bukan-radikal/ bahwa boleh kita bergaul dengan non muslim asalkan yang bukan radikal

Non muslim yang radikal adalah non muslim yang memerangi agama Islam atau anti Islam atau Islam Phobia atau pendukung deislamisasi

Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8 )

Dikalangan petinggi PDIP yang merencanakan dan membuat kebijakan ada pula yang non muslim

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena kamu menghendaki perhiasan dunia, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, dan menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya sangat melewati batas.” (QS. Al-Kahf [18] : 28)

Tujuan berpolitik adalah meraih kekuasaan, oleh karenanya sebaiknyalah umat Islam, apapun kelompok dan ormasnya memilih pemimpin yang merencanakan, membuat dan menjalankan kebijakan untuk kemasalahan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/14/berpolitik-meraih-kekuasaan/

Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najih MZ secara tegas menolak bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Gus Najih, panggilan akrabnya, tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. sebagaimana yang diberitakan pada http://fpi.or.id/119-KH-Muhammad-Najih-Tak-Rela-PPP-Berkoalisi-dengan-Partai-Anti-Islam.html

Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP Jateng, Suryanto SH pada http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/02/092146/2571075/1562/sekretaris-dpw-jateng-mayoritas-warga-ppp-tak-ingin-koalisi-dengan-pdip

****** awal kutipan ******
“Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang,” ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.

Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen. Sikap PDIP di parlemen itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di parlemen.

“PDIP dinilai banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini,” paparnya
***** akhir kutipan *****

Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen menyatakan kekecewaannya karena masyarakat awam banyak yang belum mengetahui bahaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan memilihnya dalam pemilu 2014 lalu. Ia juga mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang anti Islam.

“Ini partai anti Islam. Kenapa banyak yang tidak tahu? Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.

Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP.

“Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDI menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.” jelas beliau.

Ustadz Tengku Zulkarnaen juga mengingatkan bahwa “Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)”

Uraian selengkapnya tentang mengapa PDIP dikenal sebagai partai yang cenderung anti Islam ada dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/27/parpol-anti-islam/

Selain itu, hal yang perlu diwaspadai oleh kaum muslim adalah kaum liberal dibelakang Jokowi-JK karena sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang kesesatan paham pluralisme, liberalisme dan sekuarisme agama

Sebelumnya sejumlah aktivis Liberal seperti Zuhairi Misrawi dan Hamid Basyaib bergabung ke lembaga underbow PDIP Baitul Muslimin Indonesia (BMI) sebagaimana berita pada http://news.detik.com/read/2011/10/14/203542/1744557/10/

***** awal kutipan *****
Sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) bergabung ke Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi keagamaan sayap PDI Perjuangan. Mereka antara lain, Idham Cholied, Hamid Basyaib dan Zuhairi Misrawi.

Idham, yang sebelumnya menjabat sekjen Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini mengatakan, alasannya bergabung ke PDI Perjuangan karena secara kultural basis pemilih partai itu dan NU sama.

Sementara itu, Hamid Basyaib dikenal sebagai pemimpin perusahaan konsultan politik, mantan wartawan dan pemikir Islam Liberal. Zuhairi dikenal sebagai direktur Moderate Muslim Society.
****** akhir kutipan ******

Kini dedengkot liberal lainnya, Siti Musdah Mulia, akhirnya merapat juga ke lingkaran PDIP dengan menjadi Direktur Megawati Institute. sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2013/10/09/1228038/Musdah.Mulia.Jadi.Direktur.Megawati.Institute

**** awal kutipan ****
“Hasil rapat Pleno DPP kemarin, atas kesediaan Ibu Musdah, kami kukuhkan Ibu Musdah sebagai Direktur Megawati Institute,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, Megawati Institute di bawah kepemimpinan Musdah diharapkan terus membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Seperti diketahui, Musdah adalah aktivis perempuan, dosen, peneliti, penulis di bidang keagamaan di Indonesia. Ia aktif dalam isu-isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan civil society.
****** akhir kutipan *****

Musdah Mulia adalah professor yang menghalalkan homoseksual sebagaimana yang diberitakan pada http://insistnet.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual/

****** awal kutipan ******
Harian The Jakarta Post, edisi Jumat (28/3/2008) pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul Islam ‘recognizes homosexuality’ (Islam mengakui homoseksualitas). Mengutip pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta, koran berbahasa Inggris itu menulis bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam.

Menurut Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama aurus utama dan kalangan Muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam.
****** akhir kutipan *****

Perjuangan reformasi di Indonesia pada kenyataannya ada dua kubu.

Ditengarai kubu orang-orang yang menginginkan Megawati menjadi presiden ketika negeri kita dipimpin oleh Gus Dur adalah kubu orang-orang yang menginginkan Jokowi menjadi presiden pada saat ini.

Pada waktu itu Amin Rais dkk ditengarai terhasut kubu orang-orang yang menginginkan Megawati sebagai Presiden sehingga “melengserkan” Gus Dur

Pada saat sekarang tampaknya Amin Rais menyadari bahwa arah reformasi yang berjalan sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun platform partai politik PAN yang didirikannya sehingga memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo karena adanya kesesuaian dengan visi dan misi Gerindra.

Sehingga terlihatlah tokoh reformasi “kubu lain” yang menolaknya seperti Goenawan Mohamad sebagaimana berita pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/goenawan-muhammad-mundur-dari-pan

“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/goenawan-muhammad-background.pdf

Tulisan tersebut ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya Pasca 1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.

Berikut kutipannya

***** awak kutipan *******
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.

Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun.

Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.

Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam.

Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.

Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.

Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di tengah masyarakat.
******* akhir kutipan ******

Dari “latar belakang” tersebut kita dapat simpulkan bahwa kubu Goenawan Muhammad adalah pejuang reformasi yang membawa misi pihak asing untuk menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk kebebasan memahami Al Qur’an dan As Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme)

Peniliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insist), Adian Husaini menceritakan sejarah awalnya era reformasi di mulai era akhir dekade 1980-an, rezim Orde Baru mengubah pendekatannya kepada umat Islam dari pola antagonistik menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan sebagaimana yang ditulisnya pada http://adianhusaini.com/index.php/daftar-artikel/10-15-tahun-reformasi-indonesia?catid_doc=10&page=1

Sebagai contoh adalah dicabutnya larangan berjilbab di sekolah-sekolah umum, didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), didirikannya Bank Muamalat Indonesia, juga disahkannya sejumlah Undang-Undang yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam dan sekuler: seperti UU Peradilan Agama (No. 7 tahun 1989), UU Pendidikan Nasional (No. 2 tahun 1989), UU Perbankan (No.7 tahun 1992) yang mengakomodasi Bank Syariah, dan sebagainya.

Terlepas dari motif politiknya, politik akomodatif rezim Orde Baru merupakan hal yang positif dan disambut oleh kalangan Islam, yang selama dua dekade sebelumnya menjadi obyek deislamisasi dan sekulerisasi rezim Orde Baru.

Berikut kutipan tulisan Adian Husaini selanjutnya dari link di atas

***** awal kutipan *****
Setelah tumbangnya Soeharto yang disambut dengan suka cita saat itu. Kehidupan politik semakin bergairah. Sistem politik Orde Baru yang serba tertutup, monolitik dan sentralistik digugat habis-habisan. Era reformasi dan demokratisasi dicanangkan dan terus digelindingkan.

Berbagai jenis paham pemikiran bebas berkeliaran di benak publik. Penguasaan akses-akses informasi yang sangat kuat di tangan non-muslim dan kaum sekular menyebabkan semakin maraknya paham-paham sekuler-liberal di tengah masyarakat.

Pada era seperti inilah, berbagai benih paham sesat dengan leluasa dan tanpa banyak rintangan tersebar dan bersemi di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Salah satu paham yang sangat marak menyebar di Indonesia di era reformasi adalah paham liberalisme di kalangan umat Islam, yang dikenal sebagai paham “Islam liberal”.

Paham ini telah sangat meresahkan umat Islam Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham SEKULARISME, PLURALISME, DAN LIBERALISME – yang kemudian dikenal dengan singkatan paham “Sipilis”. Cakupan paham ini sangat luas, meliputi liberalisasi di bidang aqidah, al-Quran, dan syariat Islam.

Kebebasan Kebablasan

Di era reformasi, isu Hak Asasi Manusia (HAM) semakin ramai digunakan untuk menyuarakan berbagai jenis kebebasan. Sayangnya, isu HAM ini seringkali digunakan untuk menjadi dasar penyebaran paham sesat dan penetapan peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebagai contoh, tahun 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung dicabutnya Undang-undang (UU) No 1/PNPS/1965, sebab UU tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 tentang Kebebasan Beragama.

Padahal, UU No 1/PNPS/1965 mengatur tentang penodaan agama di Indonesia. Menurut UU ini, sesiapa saja yang melakukan penafsiran atas ajaran agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok suatu agama yang diakui di Indonesia (enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu), maka dinyatakan telah melakan pidana (jinayat) dan dapat dipenjara selama lima tahun.

Jika UU No. 1/PNPS/1965 itu dicabut, maka berbagai aliran sesat mendapatkan peluang yang makin besar untuk berkembang di Indonesia. Kita berharap, para aktivis HAM bersedia meletakkan al-Quran lebih tinggi ketimbang kitab Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga tidak meletakkan prinsip kebebasan tanpa batas, sampai melanggar ajaran Islam. Alhamdulillah, gugatan kaum liberal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga UU No 1/PNPS/1965 tetap berlaku.

Meskipun gagal dalam mendukung pembatalan UU No 1/PNPS/1965, Komnas HAM masih melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip HAM sekuler, misalnya dalam memperjuangkan hak tiap warga negara untuk melakukan praktik perkawinan sejenis (homoseks dan lebisn) dan melakukan perkawinan beda agama. Komnas HAM telah secara terbuka mendukung praktik nikah beda agama (NBA).

Tahun 2005, bekerjasama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Komnas HAM menerbitkan sebuah buku berjudul: Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan (editor: Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso). Tahun 2010, buku ini diterbitkan lagi untuk edisi kedua.

“Bagi ICRP, pernikahan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dirintangi oleh siapa pun dan dengan alasan apa pun, sepanjang di dalamnya tidak ada unsur pemaksaan, eksploitasi, dan diskriminasi,” tulis Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Ketua Umum ICRP.

Komnas HAM meminta Kementerian Agama untuk mengimplementasikan penghapusan praktik segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan. Komnas HAM juga meminta agar Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 tahun 1991 dirumuskan ulang, sehingga dapat mengakomodasi pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim.

Atas nama HAM, Komnas HAM juga memberikan dukungan terhadap gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Tahun 2006, pakar HAM internasional yang berkumpul di Yogyakarta menghasilkan “Piagam Yogyakarta” (The Yogyakarta Principles) yang mendukung pelaksanaan hak-hak kaum LGBT.

Walhasil, menjelang 15 tahun perjalanan reformasi, kita kaum Muslim Indonesia, patut merenungkan dengan serius dan mengevaluasi apa yang telah dan sedang terjadi.

Salah satu pelajaran penting: tidak sepatutnya kita dipatuk ular pada lobang yang sama. Seyogyanya tokoh-tokoh Muslim menentukan sendiri tujuan, sasaran, konsep, dan agenda-agenda perubahan, sesuai dengan amanah risalah Nabi Muhammad SAW.

Tidaklah patut kaum Muslim terjebak lagi ke dalam agenda yang seolah-olah menjanjikan kebebasan dan kemajuan, padahal jelas-jelas merusak masyarakat dan mengadu domba sesama Muslim.

Jargon-jargon reformasi yang digulirkan kadang tampak indah. Tapi, makna “reformasi” itu sendiri tidaklah jelas acuannya.

Bagi Muslim, reformasi – atau perubahan apa pun – akan sia-sia jika tidak berdasarkan pada konsep Tauhid dan bertujuan membentuk manusia dan masyarakat yang adil dan beradab.

Umat Islam jangan sampai tertipu dengan jargon dan janji-janji “reformasi” yang ternyata membawa agenda liberalisasi di berbagai bidang.

Orang Muslim yang paham dan sadar akan agenda-agenda liberalisasi, pasti tidak rela menukar iman dan kedaulatan negaranya dengan kebebasan dan kenikmatan duniawi yang semu. Wallahu a’lam bish-shawab
***** akhir kutipan ****

Jadi pada kenyataannya orde baru telah melakukan reformasi dari pola antagonistik, anti Islam (deislamisasi) atau Islam Phobia menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam radikal dan kelompok sekuler.

Begitupula pada tahun 2006 yang lalu. Ketika itu, sejumlah anggota DPR mendatangi Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari PDIP untuk menolak perda-perda bernuansa syariah.

“Kami minta pimpinan DPR segera menyurati Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar mencabut perda-perda itu,” kata Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera Constant Ponggawa

Menurut Ponggawa, ketika itui ada sekitar 22 kota dan kabupaten yag memberlakukan Perda bernuansa Syariah Islam. Padahal pembentukan perda-perda tersebut harus mendapat persetujuan dari Depdagri. “Seharusnya Depdagri juga proaktif menyikapi perda-perda tersebut,” harap dia.

Menanggapi keberatan sejumlah anggota dewan itu, anggota Komisi II DPR RI dari F-KB Saifullah Ma’shum menyatakan usulan sejumlah anggota DPR yang menolak penerapan Praturan Daerah (Perda) yang khas Syari’at Islam karena ada kesalahpahaman terhadap pengertian Syari’at Islam.

Selain itu, katanya, pemahaman soal Syari’at Islam belum merata. “Jadi ada kesalahpahaman, bahwa Syari’at Islam itu sesuatu yang menghantui atau menakutkan,” ujar Saifullah Ma’shum.

Menurutnya, agar Perda-perda khas Syari’at Islam diterima, maka sebaiknya sebelum perda-perda diterapkan, dilakukan diskusi publik yang berkomprehensif dan mendalam. Sehingga semua stakeholder itu paham tentang perda dan posisi syariat Islam.

Dengan demikian, maka Perda-perda khas Syari’at Islam itu tidak dipersoalkan lagi. “Intinya kalau disepakati anggota dewan di daerah, Perda tersebut tidak bermasalah,” tegasnya.

Apa yang mereka permasalahkan dan akan larang jika mereka berkuasa dalam pemerintahan, sudah pula ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana arsip berita pada http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78283

Pada tahun 2006, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin menyatakan sebagai berikut

****** awal kutipan ******
Syariah Islam sama sekali tak bertentangan dengan Pancasila ataupun UUD 1945, dan mengingatkan bahwa Pancasila merupakan ideologi relijius yang dicerminkan dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,

“Kalau perda itu dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat mengapa harus dilarang?

Pihak-pihak yang mencoba mempertentangkan Pancasila dengan Islam adalah pihak yang ingin menjauhkan Pancasila dari agama,” katanya.

Sebuah peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam, ujarnya, jangan dianggap Islamisasi, karena masyarakat Indonesia memang sudah hidup dalam budaya Islam dan menginginkan kebaikan sesuai ajaran agamanya.

“Mengapa kalau budaya global boleh, budaya lokal boleh tetapi begitu budaya Islam diminta supaya dilarang, padahal Islam sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lebih dari 500 tahun lalu,” kata Ma`ruf.

Ia juga menampik anggapan kelompok tertentu bahwa perda bernuansa syariah seperti Perda Pencegahan Maksiat di Gorontalo, merupakan bentuk penerapan negara Islam di Indonesia.

Negara Kesatuan RI dan Pancasila itu sudah kesepakatan bersama dan sudah final, sehingga tak perlu ada negara Islam, kata kyai Nahdlatul Ulama itu.

Perda-perda itu jangan dibelokkan menjadi tuduhan bahwa umat Islam ingin keluar dari NKRI atau mengubah Pancasila atau tak menghargai kebhinekaan, ujarnya.”

Syariah Islam itu nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat lalu diserap dalam suatu peraturan, tidak berbeda dengan nilai global atau nilai lokal yang menjadi aturan,” katanya.

Jadi semua perda itu semua, ujarnya, bagian dari NKRI, bagian dari kebhinekaan, dan bagian dari demokrasi yang disusun oleh pemda dan DPRD sendiri, artinya oleh rakyat sendiri.

Perda-perda anti maksiat, lanjutnya, justru akan memperkokoh Pancasila yang selama ini memang selalu menyerap dari berbagai sumber.
***** akhir kutipan *****

Jadi yang dimaksud dengan perda syariah adalah perda yang mengatur ketertiban umum dimana substansinya sesuai dengan syariah Islam contohnya perda pelarangan pelacuran dan miras

Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori, mengungkapkan, penerapan perda bernuansa syariat Islam di wilayahnya disambut umat non-Muslim. Mereka merasa tenteram dengan diberlakukannya perda-perda bernuansa syariat Islam.

“Umat non Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut membentangkan spanduk dukungan,” ujar Pobokori.

Ia mengungkapkan, sejak diterapkannya Perda bernuansa syariat Islam pada 2001, tingkat kriminalitas di Bulukumba turun hingga 85%.

“Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras serta tidak ada lagi perkelahian pelajar. “Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang menurun drastis,” paparnya.

Klaim itu dibuktikan Lukman bin Ma’sa, melalui penelitian berjudul Penerapan Syari’at Islam Melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan).

Dalam skripsi setebal 142 halaman yang diajukan pada 11 April 2007 untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir, Jakarta, ini, Lukman mengemukakan dampak positif Perda bernuansa syariat Islam di Desa Padang. Misalnya membuat lenyap penjualan miras dan mabuk-mabukan. Bahkan angka kriminalitas setempat dalam setahun terakhir turun drastis hingga 99% dari sebelum penerapan perda tersebut.

Hingga kini, sekitar 33 kota dan kabupaten sudah memberlakukan Perda bernuansa Syariat Islam.

Adanya kepentingan yang sama yang mempersatukan partai-partai politik berbasis ormas Islam yang disimpulkan dalam gerakan yang diberi nama “selamatkan Indonesia” sebagaimana yang mereka uraikan pada http://selamatkanindonesia.com/

Oleh karena sistem pemilihan langsung maka misi “selamatkan Indonesia” harus dapat tersosialisaikan kepada seluruh rakyat pemilih dalam waktu relatif singkat sehingga dapat merebut hati dan meyakinkan rakyat pemilih.“

“Rakyat harus dibimbing dan didampingi untuk benar-benar bisa memilih dengan rasional. Jangan sampai angan yang begitu besar saat SBY muncul akan terulang kepada Jokowi, itu yang harus disadari rakyat Indonesia” ujar pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro pada http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/

Kalau upaya sosialisasi “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih “petugas partai” memimpin negeri dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »