Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan’

Komnas perempuan kebebasan seksual
Komnas Perempuan “memperjuangkan” kebebasan seksual dan berbusana

Pada kenyataannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) MEMBOLEHKAN atau TIDAK MELARANG hubungan seksual di luar pernikahan tanpa kekerasan / paksaan atau hubungan seksual sejenis sebagaimana contoh kajian pada https://crcs.ugm.ac.id/perspective/13864/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-mengapa-dipermasalahkan.html

****** awal kutipan ******
Perbedaan perspektif ini berimplikasi pada polemik tentang definisi dan bentuk-bentuk “kekerasan seksual”.

Kelompok penentang berpendapat bahwa definisi “kekerasan seksual” di RUU PKS tidak tepat karena menyiratkan adanya keterpaksaan dalam tindakannya.

Dalam pandangan kelompok ini, persoalannya bukanlah adanya keterpaksaan atau persetujuan (consent), melainkan karena status tindakan itu memang diharamkan oleh agama.

Karena itu, mereka mengusulkan istilah “kejahatan seksual” sebagai ganti dari “kekerasan seksual”.

Definisi istilah yang pertama mereka pandang lebih sesuai dengan norma agama, dan dengan dasar ini prostitusi, zina, aborsi, dan praktik homoseksual merupakan kejahatan (berdasarkan norma agama) yang harus dilarang seluruhnya, bukan karena landasan adanya persetujuan atau tidak.
***** akhir kutipan *****

Hal yang “ramai” diperbincangkan adalah draft awal Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang diserahkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) kepada Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) pada tanggal 19 September 2016

Sebelumnya, pada 6 Juni 2016, Komnas Perempuan juga telah menyerahkan draft awal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual kepada pimpinan DPR, yang diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebagaimana contoh berita pada https://kumparan.com/@kumparannews/ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-dan-nasib-perempuan-indonesia

Berikut beberapa kutipan pasal yang disampaikan oleh situs tersebut.

Pasal 5 ayat (1) , Setiap orang dilarang melakukan KEKERASAN SEKSUAL dalam segala bentuknya

Pasal 5 ayat (2) huruf b, mencontohkan KEKERASAN SEKSUAL adalah KONTROL SEKSUAL

Pasal 7 ayat (1) menjelaskan KEKERASAN SEKSUAL dalam bentuk KONTROL SEKSUAL adalah

Tindakan yang dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau tanpa kesepakatan dengan tujuan melakukan pembatasan, pengurangan, penghilangan dan atau pengambilalihan hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang agar melakukan atau berbuat atau tidak berbuat.

Hal ini tercantum pula dalam masukan terhadap buku kesatu dan kedua RUU KUHP yang “diinginkan” oleh komnas Perempuan pada halaman 24 tentang perluasan dalam Penjelasan Pasal 185 bahwa “kekerasan seksual” termasuk “perbuatan yang ditujukan melakukan pembatasan, pengurangan, penghilangan dan atau pengambilalihan hak mengambil keputusan yang terbaik atas diri, tubuh dan seksualitas seseorang” sebagaimana yang dipublikasikan pada http://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/RKUHP-Menghadirkan%20Hukum%20Pidana%20Nasioal%20yang%20Melindungi%20Perempuan%20Korban%20Kekerasan.pdf

PELARANGAN KONTROL SEKSUAL atau menganggap KONTROL SEKSUAL adalah KEKERASAN SEKSUAL dapat DISALAHGUNAKAN untuk KEBEBASAN SEKSUAL yakni KEBEBASAN seseorang untuk MENGAMBIL KEPUTUSAN atas diri, tubuh untuk melakukan atau tidak melakukan HUBUNGAN SEKSUAL artiya PENGHALALAN ZINA termasuk penghalalan hubungan sejenis yang dilakukan oleh kaum LGBT asalkan dilakukan adanya kesepakatan bersama, tanpa paksaan atau tanpa ancaman kekerasan.

Begitupula Pasal 7 ayat (2) huruf a menjelaskan KEKERASAN SEKSUAL dalam bentuk KONTROL SEKSUAL adalah termasuk, “Pemaksaan menggunakan atau tidak menggunakan busana tertentu” dapat DISALAHGUNAKAN untuk MELARANG “menggunakan busana tertentu” untuk MENUTUP AURAT artinya KEKEBASAN BERBUSANA sebebas-bebasnya.

Begitupula seorang laki-laki tidak harus berpakaian laki-laki, namun boleh berpakaian perempuan. Demikian juga sebaliknya. Perempuan boleh berpakaian laki-laki.

Jika TIDAK MEMBOLEHKAN atau MELARANGNYA maka termasuk KEKERASAN SEKSUAL yakni KONTROL SEKSUAL.

Para perempuan juga berhak berbaju seksi dan minim karena itu dianggap hak yang dilindungi undang-undang.

Hal ini tercantum pula dalam “15 kekerasan seksual” pada poin 12 yakni “Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan” sebagaimana yang dipublikasikan pada https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Isu%20Prioritas%20Kekerasan%20Seksual/8.RUU%20KS-PENGHAPUSAN%20KS-BAG-8.pdf

Tercantum pula dalam “15 kekerasan seksual” pada poin 15 yakni “ Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama” sebagaimana yang dipublikasikan pada http://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

Berikut kutipan dari halaman 12

***** awal kutipan *****
Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama.

Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.
***** akhir kutipan ******

Begitupula tercantum dalam “15 (limabelas) bentuk Kekerasan Seksual” yang diidentifikasikan oleh Komnas Perempuan yang tercantum dalam “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual” yang dipublikasikan oleh DPR RI pada http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20170307-091105-5895.pdf

****** awal kutipan *****
(15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama yaitu tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya (Komnas Perempuan, Kekerasan Seksual, http://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual )
***** akhir kutipan *****

Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menetapkan bahwa Tindak pidana perkosaan meliputi perkosaan di dalam dan di luar hubungan perkawinan.

Jadi seorang istri bisa sesuka hatinya memilih untuk melayani suami atau tidak. Jika suami memaksa untuk berhubungan, maka termasuk pemerkosaan di dalam hubungan perkawinan.

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »