Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘manifesto gerindra’

pemimpin negeri dan utang luar negeri

Pemimpin negeri dan utang luar negeri

 

Salah seorang menyebarluaskan alasannya mendukung Jokowi-JK sebagai berikut, “saya tidak mau negeri ini dipimpin oleh orang yang banyak utangnya seperti Kiani Kertas yang tidak bayar gaji karyawannya. Bisa-bisa negeri ini bertambah utang luar negerinya”

Bicara tentang era pemimpin dan utang luar negeri dapat kita peroleh informasi contohnya dari http://www.merdeka.com/uang/kebiasaan-mewariskan-utang-sejak-soekarno-hingga-sby.html

Era Soekarno (1945–1966) meninggalkan utang luar negeri sebesar USD6,3 miliar

Era Soeharto (1966–1998) meninggalkan utang luar negeri sebesar USD 171 miliar

Era Habibie (1998–1999) meninggalkan utang luar negeri sebesar USD 178 miliar

Era Abdurahman Wahid (1999–2001) utang luar negeri sempat turun menjadi menjadi USD 157 miliar. Namun, utang pemerintah secara keseluruhan meningkat. Sebelum lengser, Gus Dur mewarisi utang sebesar Rp 1.273,18 triliun ke pemerintahan Megawati.

Era Megawati (2001–2004) terjadi penurunan jumlah utang melalui penjualan aset-aset negara. Pada 2001 utang Indonesia sebesar Rp 1.273,18 triliun turun menjadi Rp 1.225,15 triliun pada 2002. Sayangnya, di tahun-tahun berikutnya utang Indonesia terus meningkat. Pada 2004, total utang Indonesia menjadi Rp 1.299,5 triliun.

Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2009) berdasarkan berita dari http://www.merdeka.com/uang/utang-pemerintah-rp-2023-t-tiap-wni-menanggung-rp-85-juta.html hingga Mei 2013 mencapai Rp 2.023,7 triliun atau setiap warga Indonesia menanggung utang sekitar Rp 8,5 juta

Sedangkan rencana Prabowo terkait utang luar negeri, berdasarkan manifesto Gerindra http://partaigerindra.or.id/uploads/Manifesto-Perjuangan-Partai-Gerindra.pdf pada halaman 17 tercantum sebagai berikut

***** awal kutipan *****
“Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri diutamakan antara lain dengan pengeloalaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional. Karena itu, perlu renegosiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti pertambangan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat. Partai GERINDRA menloak peminjaman hutang luar negeri baru karena akan menambah beban rakyat melalui APBN.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah penarikan modal asing ke dalam negeri melalui Penanaman modal asing ke dalam negeri melalui Penanaman Modal Asing (PMA) di luar sektor-sektor hilir (bukan terkait kekayaan alam). Untuk itu diperlukan stabilitas politik, kepastian hukum, dan jaminan keberlangsungan produksi termasuk tersedianya pekerja yang berkualitas. PMA perlu diatur sehingga mendukung pembangunan bukan menguasai ekonomi nasional.
****** akhir kutipan ******

Catatan penulis, tertulis “di luar sektor-sektor hilir” seharusnya “di luar sektor-sektor hulu” karena terkait dengan kekayaan alam atau pertambangan.

Dalam manifesto Gerindra tersebut tercantum jelas “Partai GERINDRA menolak peminjaman hutang luar negeri baru karena akan menambah beban rakyat melalui APBN”.

Dalam visi dan misi Prabowo-Hatta http://selamatkanindonesia.com/Agenda-Prabowo-Hatta.pdf dalam membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur pada point 10.b dari sisi pembiayaan mengurangi pinjaman luar negeri baru oleh pemerintahm baik multilateral maupun bilateral dengan target menjadi nol pada tahun 2019

Begitupula dalam manifesto Gerindra tidak tercantum frase “nasionalisasi aset asing” sebagaimana yang diisukan oleh sebagian orang yang tidak mendukung Prabowo-Hatta.

Bahkan dalam manifesto Gerindra tersebut tidak mengharamkan pihak asing menanamkan modal di Indonesia namun terkait sektor kekayaan alam diharuskan setelah melalui proses lanjutan seperti pemurnian bijih mineral (smelter)

Manifesto Gerindra membolehkan penanaman modal asing (PMA) bukan terkait kekayaan alam sangat selaras dengan Undang-undang yang berlaku seperti amanat Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang ekspor bijih mineral serta mengharuskan melakukan pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri sebelum diekspor. Uraian selengkapnya dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/09/nasionalisasi-aset-asing/

Sedangkan mengenai isu hutang perusahaan PT Kertas Nusantara (sebelumnya bernama PT Kiani Kertas) dan mengapa harus dipertahankan walaupun kesulitan bahan baku, salah satunya agar sumber daya strategis seperti landasan pacu dan pelabuhan laut (dermaga) kapal peti kemas di area PT Kertas Nusantara masih dikuasai oleh orang-orang yang memiliki semangat “Garuda di dadaku”.

Perusahaan tersebut pernah akan disita dan dimiliki oleh perusahaan asing kalau tidak diselesaikan masalah utang perusahaannya sehingga Prabowo ambil alih dengan segala kekuatan finansialnya tahun 2004 sebagaimana yang diberitakan pada http://hankam.kompasiana.com/2014/04/13/prabowo-misteri-kedaulatan-negara-di-pabrik-kertas-pt-kiani-647190.html

Gus Dur pun berpendapat bahwa Prabowo orang yang paling ikhlas kepada rakyat karena banyak yang dia bikin (perbuat) untuk rakyat.

Kita tidak banyak tahu apa yang diperbuat Prabowo untuk rakyat Indonesia kemungkinannya karena jauh dari publikasi media.

Perbuatan yang jauh dari publikasi media mungkin yang dimaksud oleh Gus Dur dengan “paling ikhlas”

Apa yang diperbuat oleh Prabowo bagi rakyat yang jauh dari publikasi media contohnya telah diarsip pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/10/yang-paling-ikhlas/

Sedangkan mengenai isu “Kiani Kertas” dan gaji karyawan telah diklarifikasi dalam berita pada http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/476108-telat-bayar-gaji-karyawan–direktur-pt-kertas-nusantara-minta-maaf

***** awal kutipan ****
Sabtu, 25 Januari 2014

VIVAnews – Gaji karyawan PT Kertas Nusantara yang sempat tertunda, sudah mulai dibayarkan mulai Jumat, 24 Januari 2014. Karyawan perusahaan milik pengusaha dan politikus Prabowo Subianto ini sebelumnya tertunda lima hingga sembilan bulan. Karenanya, pada Jumat kemarin mereka mogok kerja.

Selain itu, ratusan buruh itu juga mengadakan aksi unjuk rasa di dua lokasi, di Tanjung Redeb, Berau, dan Sagatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur.

“Selaku direktur perusahaan, saya adalah orang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan. Saya mohon maaf atas keterlambatan pembayaran gaji karyawan ini,” kata Direktur Kertas Nusantara Winston Pola kepada VIVAnews Jumat malam.

Winston menjelaskan, bahwa Kertas Nusantara pada pertengahan 2013 mengalami kesulitan keuangan karena pabrik tidak beroperasi dengan kapasitas penuh. “Karena kurang bahan baku, akhirnya produksi tidak optimal dan kondisi keuangan sulit,” kata Winston.

Bukan itu saja, manajemen juga memutuskan tidak melakukan downsizing atau pemutusan kerja selayaknya perusahaan lain yang mengalami kesulitan serupa. Bahkan perusahaan juga tidak melakukan praktek outsourcing selayaknya perusahaan lain.

Winston optimis dalam waktu dekat, Kertas Nusantara akan kembali memiliki supplier bahan baku dan beroperasi penuh. Untuk sementara, Winston memilih mencari dana talangan demi memenuhi kewajiban perusahaan.

“Hari Minggu ini saya akan terbang ke Kalimantan Timur menemui langsung karyawan yang kemarin sempat unjuk rasa” kata Winston di Jakarta.
****** akhir kutipan ******

Begitupula sebagaimana yang dikabarkan pada http://www.rmol.co/read/2014/04/05/149963/Tak-Benar-Karyawan-PT-Kertas-Nusantara-Ancam-Prabowo,-Tempo.Co-Terbitkan-Berita-Hoax

***** awal kutipan ******
RMOL. Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan PT Kertas Nusantara yang juga caleg DPRD PKS Kabupaten Berau, Indra Alam, membantah pernah mengatakan kepada media online Tempo.Co bahwa karyawan PT Kertas Nusantara (sebelumnya bernama PT Kiani Kertas) sepakat tak memilih calon presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 mendatang.

“Saya bersumpah, saya tidak mengatakan kepada Tempo bahwa SPPK PT Kertas Nusantara tidak akan memilih Prabowo sebagai presiden, dan akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta”, ujar Indra Alam kepada Direktur Utama PT Kertas Nusantara Winson Pola.

Dalam keterangan yang diterima beberapa saat lalu, Winson mengaku kaget dan langsung menghubungi Indra melalui telepon. Sebab, masalah pembayaran gaji karyawan yang diulas oleh Tempo.Co sudah diselesaikan oleh perusahaan pada bulan Maret 2014 yang lalu.

Sebelumnya, portal berita Tempo.Co merilis berita berjudul “Karyawan Kertas Nusantara Ancam Tak Pilih Prabowo” pada Jum’at, 4 April 2014. Pada artikel tersebut, Tempo.Co menuliskan bahwa Indra Alam mengatakan berencana menggelar aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta usai pemilihan umum anggota legislatif 9 April nanti.

Aksi itu disebut berkaitan dengan kesulitan keuangan yang sempat dialami oleh perusahaan, sehingga sebagian karyawan di perusahaan bubur kertas di Kabupaten Berau Kalimantan Timur tersebut belum menerima gaji selama lima bulan dari November 2013 hingga Maret 2014.
***** akhir kutipan *****

Dengan bantahan dari Ketua Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan PT Kertas Nusantara yang juga caleg DPRD PKS Kabupaten Berau, Indra Alam terhadap pemberitaan portal berita Tempo.co pada bulan April 2014 semakin memperlihatkan bahwa media pendukung Jokowi-JK dalam beberapa pemberitaannya menimbulkan polemik dan ketidakpercayaan masyarakat.

Contoh kasus yang lain seperti berita yang dikatakan kutipan pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan kemudian dikoreksi dengan menghilangan kalimat “bacaan Al-Qurannya pun panjang-panjang” namun timbul kejanggalan pada kalimat “Cara salatnya bagus” dengan “meski masih ada logat Jawa tapi ucapan Jokowi apik”.

Disamping itu url atau link berita masih menunjukkan Din-Syamsudin-Salat-Jokowi-Bagus-Quran-nya-Apik http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/05/25/269580193/Din-Syamsudin-Salat-Jokowi-Bagus-Quran-nya-Apik Contoh tulisan yang mengutip pemberitaan portal Tempo.co sebelum perubahan ada pada http://www.kaskus.co.id/show_post/5381711e148b46357c8b460c/1/din-syamsuddin-salat-jokowi-bagus-quran-nya-apik

“Pak Din Syamsuddin tidak pernah mengatakan bahwa ketika jadi imam sholat Dzuhur, Jokowi bacaan Al-Qurannya panjang-panjang dan tidak pernah pula mengatakan bahwa meski masih ada logat Jawa tapi Jokowi apik membacakan ayat Al-Quran,” kata Arief Rahman, salah satu peserta Tanwir Muhammadiyah kepada gemaislam.com, Kamis (29/5/2014) sebagaimana yang telah diarsip pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/01/rakyat-pemilih-tak-percaya/

Sosok orang di belakang portal Tempo.co salah satunya ada Goenawan Muhammad http://www.tempo.co/about/

Hal ini menjelaskan bahwa perjuangan reformasi di Indonesia pada kenyataannya ada dua kubu.

Ditengarai kubu orang-orang yang menginginkan Megawati menjadi presiden ketika negeri kita dipimpin oleh Gus Dur adalah kubu orang-orang yang menginginkan Jokowi menjadi presiden pada saat ini.

Pada waktu itu Amin Rais dkk ditengarai terhasut kubu orang-orang yang menginginkan Megawati sebagai Presiden sehingga “melengserkan” Gus Dur

Pada saat sekarang tampaknya Amin Rais menyadari bahwa arah reformasi yang berjalan sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun platform partai politik PAN yang didirikannya sehingga memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo karena adanya kesesuaian dengan visi dan misi Gerindra.

Sehingga terlihatlah tokoh reformasi “kubu lain” yang menolaknya seperti Goenawan Mohamad sebagaimana berita pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/goenawan-muhammad-mundur-dari-pan

“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/goenawan-muhammad-background.pdf

Tulisan tersebut ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya Pasca 1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.

Berikut kutipannya

***** awak kutipan *******
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.

Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun.

Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.

Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam.

Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.

Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.

Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di tengah masyarakat.
******* akhir kutipan ******

Dari “latar belakang” tersebut kita dapat simpulkan bahwa kubu Goenawan Muhammad adalah pejuang reformasi yang membawa misi pihak asing untuk menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk kebebasan memahami Al Qur’an dan AS Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme)

Sebelumnya sejumlah aktivis Liberal seperti Zuhairi Misrawi dan Hamid Basyaib bergabung ke lembaga underbow PDIP Baitul Muslimin Indonesia (BMI) sebagaimana berita pada http://news.detik.com/read/2011/10/14/203542/1744557/10/

***** awal kutipan *****
Sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) bergabung ke Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi keagamaan sayap PDI Perjuangan. Mereka antara lain, Idham Cholied, Hamid Basyaib dan Zuhairi Misrawi.

Idham, yang sebelumnya menjabat sekjen Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini mengatakan, alasannya bergabung ke PDI Perjuangan karena secara kultural basis pemilih partai itu dan NU sama.

Sementara itu, Hamid Basyaib dikenal sebagai pemimpin perusahaan konsultan politik, mantan wartawan dan pemikir Islam Liberal. Zuhairi dikenal sebagai direktur Moderate Muslim Society.
****** akhir kutipan ******

Kini dedengkot liberal lainnya, Siti Musdah Mulia, akhirnya merapat juga ke lingkaran PDIP dengan menjadi Direktur Megawati Institute. sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2013/10/09/1228038/Musdah.Mulia.Jadi.Direktur.Megawati.Institute

**** awal kutipan ****
“Hasil rapat Pleno DPP kemarin, atas kesediaan Ibu Musdah, kami kukuhkan Ibu Musdah sebagai Direktur Megawati Institute,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, Megawati Institute di bawah kepemimpinan Musdah diharapkan terus membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Seperti diketahui, Musdah adalah aktivis perempuan, dosen, peneliti, penulis di bidang keagamaan di Indonesia. Ia aktif dalam isu-isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan civil society.
****** akhir kutipan *****

Musdah Mulia adalah professor yang menghalalkan homoseksual sebagaimana yang diberitakan pada http://insistnet.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual/

****** awal kutipan ******
Harian The Jakarta Post, edisi Jumat (28/3/2008) pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul Islam ‘recognizes homosexuality’ (Islam mengakui homoseksualitas). Mengutip pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta, koran berbahasa Inggris itu menulis bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam.

Menurut Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama aurus utama dan kalangan Muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam.
****** akhir kutipan *****

Peniliti Insist, Adian Husaini mengatakan perjuangan reformasi mereka adalah mengatasnamakan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalism) sehingga kebablasan sebagaimana yang dimuat dalam tulisan pada http://adianhusaini.com/index.php/daftar-artikel/10-15-tahun-reformasi-indonesia?catid_doc=10&page=1

****** awal kutipan *****
Seperti diektahui pada era akhir dekade 1980-an, rezim Orde Baru mengubah pendekatannya kepada umat Islam dari pola antagonistik menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan. Sebagai contoh adalah dicabutnya larangan berjilbab di sekolah-sekolah umum, didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), didirikannya Bank Muamalat Indonesia, juga disahkannya sejumlah Undang-Undang yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam dan sekuler: seperti UU Peradilan Agama (No. 7 tahun 1989), UU Pendidikan Nasional (No. 2 tahun 1989), UU Perbankan (No.7 tahun 1992) yang mengakomodasi Bank Syariah, dan sebagainya.

Terlepas dari motif politiknya, politik akomodatif rezim Orde Baru merupakan hal yang positif dan disambut oleh kalangan Islam, yang selama dua dekade sebelumnya menjadi obyek deislamisasi dan sekulerisasi rezim Orde Baru. Sayangnya rezim Orde Baru gagal memperbaiki dirinya dalam soal kebobrokan demokrasi dan ketidakadilan ekonomi. Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), telah menjadi kanker ganas yang sulit disembuhkan. Pondasi ekonomi negara yang rapuh akhirnya tidak mampu menahan serangan badai krisis moneter dan ekonomi sejak pertengahan tahun 1997. Krisis itulah yang kemudian semakin merajalela dan berujung pada tumbangnya Soeharto pada 21 Mei 1998.

Tentu saja tumbangnya Soeharto disambut dengan suka cita saat itu. Kehidupan politik semakin bergairah. Sistem politik Orde Baru yang serba tertutup, monolitik dan sentralistik digugat habis-habisan. Era reformasi dan demokratisasi dicanangkan dan terus digelindingkan. Berbagai jenis paham pemikiran bebas berkeliaran di benak publik. Penguasaan akses-akses informasi yang sangat kuat di tangan non-muslim dan kaum sekular menyebabkan semakin maraknya paham-paham sekuler-liberal di tengah masyarakat. Pada era seperti inilah, berbagai benih paham sesat dengan leluasa dan tanpa banyak rintangan tersebar dan bersemi di tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Salah satu paham yang sangat marak menyebar di Indonesia di era reformasi adalah paham liberalisme di kalangan umat Islam, yang dikenal sebagai paham “Islam liberal”. Paham ini telah sangat meresahkan umat Islam Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham SEKULARISME, PLURALISME, DAN LIBERALISME – yang kemudian dikenal dengan singkatan paham “Sipilis”. Cakupan paham ini sangat luas, meliputi liberalisasi di bidang aqidah, al-Quran, dan syariat Islam.

Kebebasan Kebablasan

Di era reformasi, isu Hak Asasi Manusia (HAM) semakin ramai digunakan untuk menyuarakan berbagai jenis kebebasan. Sayangnya, isu HAM ini seringkali digunakan untuk menjadi dasar penyebaran paham sesat dan penetapan peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, tahun 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung dicabutnya Undang-undang (UU) No 1/PNPS/1965, sebab UU tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 tentang Kebebasan Beragama.

Padahal, UU No 1/PNPS/1965 mengatur tentang penodaan agama di Indonesia. Menurut UU ini, sesiapa saja yang melakukan penafsiran atas ajaran agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok suatu agama yang diakui di Indonesia (enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu), maka dinyatakan telah melakan pidana (jinayat) dan dapat dipenjara selama lima tahun.

Jika UU No. 1/PNPS/1965 itu dicabut, maka berbagai aliran sesat mendapatkan peluang yang makin besar untuk berkembang di Indonesia. Kita berharap, para aktivis HAM bersedia meletakkan al-Quran lebih tinggi ketimbang kitab Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga tidak meletakkan prinsip kebebasan tanpa batas, sampai melanggar ajaran Islam. Alhamdulillah, gugatan kaum liberal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga UU No 1/PNPS/1965 tetap berlaku.

Meskipun gagal dalam mendukung pembatalan UU No 1/PNPS/1965, Komnas HAM masih melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip HAM sekuler, misalnya dalam memperjuangkan hak tiap warga negara untuk melakukan praktik perkawinan sejenis (homoseks dan lebisn) dan melakukan perkawinan beda agama. Komnas HAM telah secara terbuka mendukung praktik nikah beda agama (NBA). Tahun 2005, bekerjasama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Komnas HAM menerbitkan sebuah buku berjudul: Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan (editor: Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso). Tahun 2010, buku ini diterbitkan lagi untuk edisi kedua.

“Bagi ICRP, pernikahan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dirintangi oleh siapa pun dan dengan alasan apa pun, sepanjang di dalamnya tidak ada unsur pemaksaan, eksploitasi, dan diskriminasi,” tulis Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Ketua Umum ICRP.

Komnas HAM meminta Kementerian Agama untuk mengimplementasikan penghapusan praktik segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan. Komnas HAM juga meminta agar Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 tahun 1991 dirumuskan ulang, sehingga dapat mengakomodasi pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim.

Atas nama HAM, Komnas HAM juga memberikan dukungan terhadap gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Tahun 2006, pakar HAM internasional yang berkumpul di Yogyakarta menghasilkan “Piagam Yogyakarta” (The Yogyakarta Principles) yang mendukung pelaksanaan hak-hak kaum LGBT.

Walhasil, menjelang 15 tahun perjalanan reformasi, kita kaum Muslim Indonesia, patut merenungkan dengan serius dan mengevaluasi apa yang telah dan sedang terjadi. Salah satu pelajaran penting: tidak sepatutnya kita dipatuk ular pada lobang yang sama. Seyogyanya tokoh-tokoh Muslim menentukan sendiri tujuan, sasaran, konsep, dan agenda-agenda perubahan, sesuai dengan amanah risalah Nabi Muhammad SAW. Tidaklah patut kaum Muslim terjebak lagi ke dalam agenda yang seolah-olah menjanjikan kebebasan dan kemajuan, padahal jelas-jelas merusak masyarakat dan mengadu domba sesama Muslim.

Jargon-jargon reformasi yang digulirkan kadang tampak indah. Tapi, makna “reformasi” itu sendiri tidaklah jelas acuannya. Bagi Muslim, reformasi – atau perubahan apa pun – akan sia-sia jika tidak berdasarkan pada konsep Tauhid dan bertujuan membentuk manusia dan masyarakat yang adil dan beradab. Umat Islam jangan sampai tertipu dengan jargon dan janji-janji “reformasi” yang ternyata membawa agenda liberalisasi di berbagai bidang.

Orang Muslim yang paham dan sadar akan agenda-agenda liberalisasi, pasti tidak rela menukar iman dan kedaulatan negaranya dengan kebebasan dan kenikmatan duniawi yang semu. Wallahu a’lam bish-shawab
***** akhir kutipan ****

ebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/28/ketahui-sebelum-pilpres/ Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tahid Bandung KH Abdullah Gymnastiar mengingatkan bahwa pada masa awal reformasi , ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya (deislamisasi) dan Prabowo lah perwira militer yang terang-terangan membela umat Islam dan tak rela melihat umat Islam dipinggirkan.

Berikut kutipannya

****** awal kutipan *****
Menurut Aa Gym dirinya sudah mengenal Prabowo pada tahun 1990-an, saat Prabowo menyandang jabatan Danjen Kopassus.

Pada saat itu, ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya.

“Setahu saya, pada waktu itu hanya Prabowo yang terang-terangan membela umat Islam. Ini kenangan luar biasa saya tentang sosok Prabowo yang sulit dilupakan. Ia perwira militer yang tak rela melihat umat Islam dipinggirkan. Karena alasan ini, saya mendukung Prabowo,” ujarnya.
******* akhir kutipan ******

Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin menyampaikan dalam berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2098519/prabowo-berjasa-di-era-militer-anti-islam bahwa umat Islam Indonesia sejatinya berutang budi kepada Prabowo yang berjasa di era militer cenderung anti Islam

Berikut kutipan selengkapnya

****** awal kutipan ******
INILAHCOM, Jakarta – Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin, mengatakan sebaiknya umat Islam tidak gampang terprovokasi gencarnya pemberitaan yang menyudutkan capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Bagaimanapun ada peran besar Prabowo saat militer Indonesia cenderung anti-Islam.

“Jangan gampang dikecoh,” kata Fakhrudin dalam pembicaraan telepon dengan Inilahcom. Menurut dia, umat Islam Indonesia sejatinya berutang budi kepada Prabowo. “Prabowo adalah prajurit yang secara terbuka berani berhadapan dengan faksi militer yang fasis dan anti Islam, di bawah mendiang Benny Moerdani.”

Prabowo-lah, kata Fakhrudin, yang berani mengambil risiko di saat kelompok Moerdani tengah kuat-kuatnya. “Dia tak rela umat Islam terus dikorbankan demi kepentingan politik mereka,” kata dia.

Berkenaan dengan penculikan sejumlah aktivis, Fakhrudin juga yakin segala sesuatu harus dilihat dalam kontek kekuasaan saat itu. “Ada dua faktor; pertama karena pesanan rezim yang berkuasa, kedua karena adanya pertarungan di elite militer. Jadi faksionalisasi di internal militer menjadi pemicu untuk saling mendiskeditkan sesama mereka.”

Keyakinan Fakhrudin bahwa isu HAM sudah jadi sekadar dagangan politik, karena waktu Megawati berkuasa, toh soal itu tak dimasalahkan. Ia menilai, mungkin karena Megawati pun tak lepas dari kedekatan dengan militer. Sayangnya, kata dia, Megawati lebih akomodatif kepada sayap militer yang anti-Islam. “Lihat figur-figur tentara yang di lingkaran Mega. Hampir sebagian besar loyalis Beny ada di sana. Ini menunjukkan bahwa PDIP kurang sensitif terhadap perasaan ummat Islam,” kata dia.

Menurutnya, kalau Megawati konsisten dengan penegakan HAM, kenapa dia tidak tampil untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM saat mendapat mandat dari rakyat. “Jangankan pelanggaran HAM, penculikan, kasus priuk, tragedi lampung, kejadian di Aceh dan lain lain, kasus 27 Juli saja dia tidak bisa selesaikan dengan tuntas.” [dsy]
******* akhir kutipan *******

Begitupula Megawati sendiri telah menjelaskan bahwa Prabowo adalah korban sama seperti dirinya, ada orang lain dibalik peristiwa Mei 1998 sebagimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2009/06/21/0720574/pembelaan.mega.terhadap.prabowo.soal.kerusuhan.mei
***** awal kutipan *****
Minggu, 21 Juni 2009 | 07:20 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Calon Presiden Megawati Soekarnoputri mengajak segenap bangsa untuk menghilangkan rasa benci dan dendam dalam menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Pernyataan itu disampaikan Megawati menjawab salah satu peserta dalam acara silaturahim dan makan bersama dengan para rektor, pengusaha, guru, dan tokoh masyarakat di The View Kota Bandung, Sabtu (20/6) semalam.

Penanya mempertanyakan mengapa Prabowo tidak pernah menjelaskan secara gamblang tentang kasus kerusuhan Mei 1998. Menjawab itu, pertama-tama Mega mengingatkan bahwa sesungguhnya dirinya pun adalah korban pelanggaran HAM oleh rezim Orde Baru, termasuk kasus 27 Juli.

“Tahun 1965, tidak boleh sekolah. Jadi sebetulnya apa yang ada di perasaan bapak sama saja,” ucapnya. Menurut Megawati, kadang-kadang manusia harus punya kearifan dan kebijaksanaan. Kalau terus berpikir pada masa lalu maka tidak akan ada selesainya.

Memang ada yang mengatakan bahwa hukum harus ditegakkan. Namun, Mega yakin kalau pun itu dipenuhi pasti tidak akan pernah puas bahkan sampai ada hukuman mati di kursi listrik sekalipun.

“Jangan lupa, saya itu victim. jelas-jelas victim. Saat jadi presiden, sebagai orang paling berkuasa waktu itu, orang yang tidak saya senangi bisa dimasukkan semua ke penjara. Tapi tidak. Saya diam saja. Mari kita bangun Indonesia ini kembali,” ucapnya disambut tepuk tangan.

Megawati mengatakan, hukum memang harus ditegakkan. Namun, kalau terus dipertanyakan, Prabowo pun punya hak membela diri dan karena itu Prabowo pun akhirnya harus membuka banyak pihak.

“Saya tahu di balik itu ada diri orang lain. Sama seperti saya. Saya victim, korban. Kalau saya bilang, berapa orang saya buka untuk bisa balas dendam. Jadi diam sajalah. Kita kembalikan saja kepada Yang di Atas,” ajak Megawati.

Megawati berpendapat, negara ini harus menjadi negara ikhlas, negara penuh kasih sayang. Sudah banyak persoalan yang dihadapi bangsa ini dan tidak boleh terus menumbuhkan rasa dendam.

“Kalau kita bicara dendam, kapan habisnya?” ujarnya lagi. Semangat hilangkan dendam itu pula yang selalu ia sampaikan saat menangani kerusuhan di Maluku, Papua, dan Kalbar.

“Saya tidak ingin masyarakat punya rasa benci dan dendam karena itu akan menghabiskan satu generasi,” ujarnya. Megawati tidak ingin bangsa ini memiliki cerita, seperti cerita sinetron atau film kungfu, yang selalu menggambarkan konflik atau balas dendam yang berkepanjangan, terus-menerus, dari generasi ke generasi
***** akhir kutipan ****

Sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/13/ada-orang-lain/ dalam catatan Rachmawati Soekarnoputri yang dimuat di harian rakyat merdeka Rabu 31 Juli dan Kamis l Agustus 2002 sebenarnya Megawati telah mendapatkan informasi dari Beni Moerdani sebelum tragedi 27 juli 1996 terjadi. Lalu mengapa seolah-olah Megawati membiarkan peristiwa tersebut terjadi. Rachmawati Soekarnoputripun bertanya kepada kakaknya, mengapa mau bersekutu dengan Benny Moerdani

***** awal kutipan *****
Bagi saya , kisah Mega dan Orde Baru bukan hal baru.Begitu juga soal hubungan antara Mega dengan bekas Pangab L.B. Moerdani dan faksi faksi yang bertikai ditubuh TNI, pun bukan hal baru.

Makanya, waktu mendengar bekas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) RO Tambunan membongkar informasi yang diberikan Benny Moerdani kepada Mega sebelum terjadi tragedi 27 juli 1996 terjadi, saya cuma manggut manggut.Saya sudah memperkirakan itu yang akan terjadi.Mega cuma jadi alat dari pertikaian di tubuh TNI, khususnya Angkatan Darat.

Benny Moerdani mulai mendekati keluarga Bung Karno awal 1980-an. Suatu ketika, pertengahan 1980-an, dalam sebuah acara keluarga Bung Karno di Bandung , Benny Moerdani datang. Katanya dia mau mengenal lebih jauh dan berteman dengan anak anak Bung Karno.Kami persilahkan saja. Tapi saat itu saya sudah waspada. Pasti ada apa apanya nanti.

Waktu itu Benny Moerdani mulai pecah kongsi dengan Soeharto.
Hubungan mereka tidak harmonis lagi. Padahal sebelumnya, Benny Moerdani ini anak buah yang baik bagi Soeharto.

Dalam acara keluarga itu, saya sempat ngomong ngomong dengan dia.Kelihatamnya Benny Moerdani memang sedang sakit hati dengan Soeharto. Dia dicopot dari posisi Pangab dan tidak dipakai Soeharto lagi. Ibarat wayang, oleh sang dalang Benny Moerdani dimasukin kotak.

Ia mengakui, dirinya menyimpan obsesi untuk menjadi orang kedua di republik ini. Tapi dia kecewa ambisi itu bagai menggantang asap. Menurutnya dia tidak mungkin tampil sebagai wakil presiden. Sebab dia beragama non muslim.Dan memang walau pun Benny Moerdani menggosok gosok namanya, tahun 1988 Soeharto memilih Soedharmono yang dikenal sebagai arsitek sekretariat negara dan orang top di Golkar, menjadi wakil presiden.

Saya sampai dipanggil ketek sama Soeharto. Waktu mau dicopot pun, saya tidak diberi tahu sebelumnya. Saya diberi tahu akan dicopot dari posisi Pangab cuma satu hari sebelumnya, begitu dia mengeluh.

Dulu, akhir 1970-an, kami, anak anak Bung Karno membuat kesepakatan bersama. Dikenal dengan konsensus keluarga Bung Karno. Isinya, kami tidak akan terjun ke dunia politik. Kami tidak mau anak dan keturunan Bung Karno dimanfaatkan oleh Orde Baru untuk kepentingan mereka Kami tidak mau dijebak

Tapi sejak bergaul dengan Benny Moerdani, Mega mulai terlihat hendak keluar dari consensus keluarga. Dan akhirnya Mega memang keluar. Dia bergabung dengan PDI. Memang tidak tiba tiba . Sebelumnya Mega, juga suaminya Taufik Kiemas, aktrif di Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI).

Nah, Mas Guntur sebagai anak tertua, yang tadinya saya harap bisa mencegah langkah Mega itu, ternyata memilih untuk diam saja. Bahkan cenderung untuk mendukung. Saat itu saya mulai was-was. Langkah Mega mendekati faksi Moerdani dalam tubuh Orde Baru akan merugikan, tidak cuma keluarga Bung Karno , tapi juga seluruh Bangsa ini. Saat itu saya membaca, mereka tengah mempersiapkan tampilnya seorang anak Bung Karno untuk memenangkan ambisi politik mereka.

Dijadikan alat LB Moerdani, kok bangga

Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya terlebih dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, Bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973. Coba renungkan, untuk apa jadi pemimpin boneka.

Orang orang PDI yang dekat dengan Benny Murdani, seperti Soerjadi dan Aberson Marie Sihaloho, pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap saya tolak.

Tapi Mega tidak begitu, tidak seperti saya. Dia menuruti permintaan itu dan dan senang pula. Ajakan itu diartikannya sebagai dukungan dan kepercayaan dari orang banyak, kaum Marhaen, kepada dirinya untuk memimpin PDI. Padahal motivasi di balik ajakan ajakan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan aspirasi kaum Marhaen.

Nah, pintu yang dipakai kelompok ini untuk mendekati Mega adalah Taufik Kiemas, suaminya. Taufik memang dekat dengan kelompok itu. Hari ini pun, desas desus soal kedekatan Taufik Kiemas dengan kelompok Benny Murdani beredar luas.

Di awal 1990-an , Mega semakin larut kejebak dalam skenario pembusukan itu. Tahun 1993, dalam kongres luar biasa (KLB) PDI, di Surabaya, dia mendeklarasikan dirinya sebagai ketua umum PDI.

Beberapa saat kemudian , dalam Munas PDI di Jakarta, deklarasi itu dikukuhkan. Benny Moerdani mengerakahkan orang orangnya untuk memback up Mega dalam suksesi di tubuh PDI itu. Beberapa orang yang terlibat mengamankan Mega dalam fase itu sekarrang ini mendapat posisi enak di kabinet.

Di tahun 1993 pula saya sebelum KLB Surabaya , saya sempat bertemu dengan Mega. Saksi pertemuan itu Panda Nababan. Saya tanya Mega, mengapa mau bersekutu dengan Benny Moerdani. Tapi dia tidak menjawab sepatah katapun pertanyaan itu.

Saya katakan lagi kepadanya, untuk melawan Orde Baru kita harus melihat lihat siapa kawan yang bisa digandeng. Dan orang macam Benny Moerdani tidak bisa dijadikan kawan abadi, Suatu saat mereka akan balik menyerang. Jangan mau terjebak dalam pertarungan antara Benny Moerdani dan Soeharto. Saya tanya lagi Mega, mengapa kamu mau menari di atas gendang orang orang lain. Mengapa kamu mau diperalat.

Tiga jam saya bicara dengan Mega. Tapi tak satu patahpun dia menjawab pertanyaan saya. Saya kira dia sudah tidak peduli lagi dengan nasehat nasehat saya. Terakhir ya itu, saya dengar dia sudah mengantongi dukungan Benny Moerdani untuk memimpin PDI.

Anggota keluarga Bung Karno lainnya tetap bungkam ketika Mega jadi ketua umum PDI. Mereka tidak membaca situasi yang berkembang saat itu seperti saya. Mas Guntur juga diam. Alasannya semua anak Bung Karno sudah dewasa.

Tapi apakah menggadaikan dan menggunakan nama Bung Karno untuk kepentingan politik sesaat adalah sikap dewasa?

Saya yakin , Mega pun tidak akan menjawab pertanyaan itu.
***** akhir kutipan *****

Sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2006/10/04/130218/688872/10/ Mayjen (Purn) Kivlan Zein menjelaskan bahwa peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie menjadi presiden, sebenarnya merupakan pertarungan antara kanan dan kiri.

“Yang kiri itu Kristen, yang kanan itu Islam. Ada yang mengatakan kiri itu nasionalis, yaitu kubu Benny Moerdani dan Pak Harto,” ujar Kivlan

“Para perwira muda ini berharap janganlah Orde Baru ini anti Islam, paling tidak netral. Maka berkumpullah para perwira yang eks-PII (Pelajar Islam Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Prabowo, walaupun dia sempat ikut KAPPI, ya ikut saya. Kemudian Adityawarman, kemudian Sjafrie Sjamsoeddin. Ini kita yang perwira mudalah, kita yang Akabri 70 ke atas. Kemudian ada Muchdi PR dan Syamsul Maarif. Semua perwira-wira muda itu,” jelas dia.

Berikut kutipan selanjutnya

***** awal kutipan *****
Beberapa saat kemudian di tahun 1984, Kivlan bertemu Prabowo di Malang. “Prabowo yang sakit hati dikeluarkan dari Den 81, ketemulah sama kita, saya, Sjafrie Sjamsoeddin, Ismet Huzairi, dan banyak yang lain, sampai terbentuklah grup 7 untuk melawan Benny Moerdani,” terang dia.

Gerakan penolakan terhadap gerakan Benny ini terus berjalan hingga pada tahun 1988. Bagaimana cara menyaingi grup Benny?

“Kita naikkanlah Pak Wiranto yang saat itu Asisten Operasi Timor Timur dan batalyon yang dipimpin Prabowo, serta Ismet Huzairi. Terus bagaimana caranya Prabowo bisa sukses? Kita kasih perlengkapan tempur, helikopter yang bagus, peralatan yang lengkap.

Pak Wiranto diusulkan sama Prabowo disusupkan sebagai ajudan Pak Harto. Okelah, kata saya. Jadilah dia (Wiranto) sebagai ajudan Soeharto,” kata dia.

Namun, Kivlan dan Prabowo cs kok melihat Wiranto semakin lama semakin dekat dengan Benny. Akhirnya, pihaknya mencari jenderal baru yang bisa mengimbangi Benny Moerdani. Dapatlah nama ZA Maulani, yang rencananya akan diusahakan sebagai KSAD terlebih dulu. Tapi, ZA Maulani tidak berani. “Lantas, kita carilah yang lain, ketemu nama Feisal Tanjung. Saya diminta Prabowo menemui Feisal Tanjung untuk menyampaikan pesannya. Saat itu, Feisal masih di Timor Timur. Setelah pesan Prabowo saya sampaikan, Feisal terkejut: masak letkol dan mayor menawarkan saya (jabatan panglima). Feisal yang saat itu Dan Seskoad yang telah dimasukkan kotak oleh grup Benny Moerdani, kita angkat,” terang Kivlan.

Pada bulan Januari 1989, Kivlan dkk berencana mempertemukan Feisal Tanjung dengan Habibie.

“7 Perwira naik pesawat terbang dari Halim sekitar 28 Januari 1989 untuk ketemu Habibie. Sunarto (angkatan 68), saya, Ismet Huzairi, Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin, Ampi Nur Kamal, Suaedy Marasabesy. 7 Perwira itu terbang ke IPTN Bandung malam-malam,” ujar dia.

Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. “Kita sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal Tanjung yang kita majukan. Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat,” kata dia. Setelah itu, Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal Tanjung punya peluang untuk diangkat sebagai Panglima TNI.

Akhirnya, Feisal Tanjung pun menanyakan hal itu kepada Habibie. “Nah, pada tahun 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong Panjaitan,” ujar dia. Hingga 3 Juni 1992, tidak ada kabar bahwa Feisal Tanjung bisa naik menjadi panglima.

Tanggal 5 Juni 1992, kubu Kivlan menghadap Pak Harto saat acara peresmian Stasiun Gambir. “Saya dihubungi Pak Azwar Anas, disetujui bahwa Feisal Tanjung akan naik. Jam 09.00 dia dilantik menjadi letjen, dilantiklah dia jadi bintang 3. Kemudian, tanggal 11 Juni 1992, ketemulah dengan Habibie, naiklah dia jadi Kasum ABRI,” ujar dia.

Upaya untuk menaikkan Feisal Tanjung terus dilakukan. Saat Sidang Umum MPR tahun 1993, Feisal belum juga dilantik menjadi panglima. Saat itu, jabatan Panglima ABRI masih dirangkap oleh Jenderal Edi Sudradjat yang menjabat sebagai KSAD dan Menhankam. “Tapi, itulah pintarnya Pak Harto. Tanggal 15 Juni, diangkatlah Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI, dan jabatan KSAD diberikan kepada Wismoyo Arismunandar,” jelas dia. Setelah itu hubungan Feisal Tanjung dengan Habibie semakin dekat. Januari 1998, terjadilah pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dengan Kopassus untuk menaikkan Habibie sebagai wakil presiden.

“Reaksi dari Singapura ribut, perwira yang tak senang yang berada di grup Benny juga ribut,” tutur dia. Dan akhirnya, tanggal 2 Maret 1998, dengan dukungan Fraksi ABRI dan Panglima ABRI, Habibie diangkat sebagai wakil presiden.

“Saya sampaikan di kantor Habibie tanggal 2 Maret 1998. Saya yang menjadi penghubung. Itulah kejadiannya mengapa dia menjadi wakil presiden. Dia menjadi wakil presiden, karena dirancang oleh perwira-perwira muda ini,” jelas mayjen purnawirawan mantan Kepala Staf Kostrad ini.

Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie malah melupakan para perwira muda ini. “Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini naiknya oleh perwira muda.

Pengangkatan Feisal Tanjung kita rancana untuk menghadang Benny, karena Benny sejak 1988 ingin jadi wapres, tapi terus kita gagalkan,” tegas dia.

Tentang Gerakan Benny Kivlan menceritakan bahwa pada tahun 1988, ada kabar Benny Moerdani ingin jadi presiden. Isu panas ini dibahas oleh Kivlan dan Prabowo cs di Restoran Rindu Alam, 12 Februari 1988. “Saya bilang, Wo (Prabowo-Red), kamu hadap Pak Harto, (minta) copot Benny jadi Pangab sebelum SU MPR tanggal 1 November 1988,” kata Kivlan kepada Prabowo saat itu.

“Wah bahaya, nanti dia kudeta,” ujar Prabowo. “Kalau dia kudeta, kita balas dengan kudeta. Saya pegang satu batalyon, si Ismet satu batalyon, Sjafrie satu batalyon, kau satu batalyon. Kalau dia kudeta, kita kontrakudeta. Kita rebut semua ini,” kata Kivlan saat itu.

Tidak berapa lama kemudian, terbuktilah semua ini. Isu keinginan Benny menjadi presiden didengar Soeharto. “Setelah pulang dari Yugoslavia, Pak Harto bilang biar menteri, biar jenderal, kalau dia inkonstitusional akan saya gebuk. Itu laporan saya, karena dia (Benny) mau melakukan kudeta. Tahun 1989, Benny pun diberhentikan,” ungkap dia. Kasus Benny ini, kata Kivlan, berlanjut saat Habibie naik menjadi wakil presiden.

“Habibie naik jadi wakil presiden, maka tidak senanglah Singapura. Dirancanglah bagaimana supaya Soeharto jatuh, Habibie ikut jatuh. Koalisi Nasional pimpinan Barnas, di belakangnya Benny Moerdani, di depan ada Ratna Sarumpaet. Itulah duduk soalnya mengapa terjadi kerusuhan,” kata dia.
***** akhir kutipan ******

Kivlan Zein di atas menyatakan bahwa “Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto salah satunya karena ketidak-senangan terhadap Habibi menjadi wakil presiden dari kalangan cendekiawan Islam

“Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto menjawab sebuah analisa yang mengatakan bahwa kejatuhan Suharto (semula “a good boy” Amerika) karena adanya kemungkinan jika kekuasaan Suharto “diperpanjang” maka akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Untuk itu Rakyat Indonesia harus “diusik” dengan sesuatu.

Amerika mulai “terusik” oleh kelakuan Suharto, diawali pada tahun 1992, gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali yang mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB – Presiden Soeharto mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki. Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.

Para Futurolog memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia yang diawali dari timur (Indonesia/Malaysia).

Oleh karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di dunia) merangkul Islam maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan.

Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Fakta krisis ini disetting dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak gelombang krisis ini bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural.

Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar “Soeharto jatuh karena krisis ekonomi”. Mereka berpendapat “Soeharto jatuh karena IMF?”

Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat.

Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri.

Dalam wawancara “perpisahan” sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya. Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat “bantuan” IMF. Sumber: http://www.antara.co.id/print/1210836368

“Singapura Link” tampaknya berkeinginan NKRI dipimpin oleh orang yang “baik” seperti SBY atau Jokowi namun kurang “kuat” untuk mewujudkan angan-angan kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga “Singapura link” menjadikan NKRI sebagai pasar dan investasi bagi kemakmuran mereka

Sebagaimana contoh berita pada http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/21/pengamat-kondisi-politik-penyebab-melemahnya-rupiah bahwa analisa pengamat pasar uang terhadap pelemahan rupiah terhadap dollar AS sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah karenanya adanya kondisi politik yang membuat keraguan para investor. Investor condong kepada Jokowi daripada ke Prabowo.

Mengapa partai-partai politik berbasis ormas Islam sekarang dapat bersatu padu mendukung visi misi dan program kerja pasangan Prabowo Hatta?

Padahal Jokowi sudah dicitrakan sebagai orang yang baik, sederhana bahkan dikenal sangat nurut, patuh dan taat kepada Megawati.

Begitupula sebelumnya bersatunya partai-partai berbasis ormas Islam dinafikan oleh beberapa pihak termasuk Muhaimin dari PKB sebagaimana diberitakan pada http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/04/17/232019/8203-muhaimin-koalisi-partai-islam-sulit-direalisasikan

Jawabannya tentulah adanya kepentingan yang sama yang mempersatukan mereka yang disimpulkan dalam gerakan yang diberi nama “selamatkan Indonesia” sebagaimana yang mereka uraikan pada http://selamatkanindonesia.com/

Oleh karena sistem pemilihan langsung maka misi “selamatkan Indonesia” harus dapat tersosialisaikan kepada seluruh rakyat pemilih dalam waktu relatif singkat sehingga dapat merebut hati dan meyakinkan rakyat pemilih.“

“Rakyat harus dibimbing dan didampingi untuk benar-benar bisa memilih dengan rasional. Jangan sampai angan yang begitu besar saat SBY muncul akan terulang kepada Jokowi, itu yang harus disadari rakyat Indonesia” ujar pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro pada http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/

Kalau upaya sosialisasi “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih “petugas partai” memimpin negeri dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai

 

Wassalam

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »