Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Masjid Kauman’


Perwakilan lembaga sebaiknya mengikuti pesan mbah Moen untuk bersikap netral

Sebagai ulama, ustadz atau kyai yang mewakili lembaga atau institusi seperti pondok pesantren sebaiknya mengikuti mbah Moen bersikap NETRAL artinya tidak mengarahkan atau memaksakan santri untuk mengikuti pilihan pribadinya.

Mbah Moen dalam pesan “tanpa teks” mengingatkan bahwa,

“untuk memilih pilihlah yang terbaik MENURUT MASING-MASING”

Silahkan saksikan videonya pada http://www.youtube.com/watch?v=YS5Z1Jr1ZbY atau pada http://www.facebook.com/ZonJonggol/videos/10157084033049846/

Contohnya takmir atau pengurus atas nama lembaga masjid melarang capres Prabowo menunaikan sholat Jum’at di masjid Kauman atau Masjid Agung Semarang mengesankan tidak netral karena tidak ada undang-undang atau peraturan yang melarang calon presiden untuk menunaikan sholat Jum’at di masjid manapun sebagaimana contoh berita pada http://aceh.tribunnews.com/2019/02/14/prabowo-dilarang-sholat-jumat-di-masjid-agung-semarang-kh-irfan-yusuf-berlebihan

****** awal kutipan ******
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasioan (BPN) Prabowo-Sandi, KH Irfan Yusuf atau yang karib disapa Gus Irfan menilai sangat berlebihan apabila Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ditolak atau dilarang menunaikan ibadah Solat Jumat di Masjid Agung Semarang. Ia sangat prihatin adanya penolakan kepada orang yang mau beribadah.

“Ya kalau orang mau solat kok engga boleh? Sampean kalau mau solat di masjid Tebuireng itu bagaimana,” katanya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis, (14/2/2019).

Menurut cucu dari pendiri Nahdatlul Ulama, KH Hakim Asyari itu, dukungan politik boleh-boleh saja diberikan kepada siapapun.

Asalkan jangan dilakukan secara berlebihan termasuk melarang atau menolak orang mau beribadah.
****** akhir kutipan *******

Ketua Masjid Agung Semarang atau biasa disebut Masjid Kauman, KH. Hanief Ismail, menyatakan keberatan adanya rencana Capres 02 Prabowo Subianto jumatan di Masjid Kauman Semarang sebagaimana contoh berita pada http://wow.tribunnews.com/2019/02/14/alasan-kh-hanief-ismail-keberatan-prabowo-subianto-jumatan-di-masjid-kauman-semarang

***** awal kutipan *****
Secara khusus KH Hanief mengontak mantan Komisioner Panwaslu Semarang Mohamad Ichwan menulis keberatannya itu.

Dia juga meminta agar diberitahukan kepada Bawaslu Kota Semarang untuk mengambil tindakan yang diperlukan.

Menurut Kiai Hanief, jumatan yang akan diadakan oleh Prabowo itu perbuatan memolitisasi ibadah shalat jumat sekaligus memakai masjid untuk kepentingan politik.

“Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana jumatan Prabowo tersebut.

Tolong sampaikan ke Bawaslu agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum,” tutur Kiai Hanief yang juga Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang dalam keterangan pers kepada Tribunjateng.com, Kamis (14/2/2019).

Lebih lanjut Kiai Hanief menjelaskan, pihaknya tidak pernah mendapat surat pemberitahuan dari tim kampanye Prabowo-Sandi maupun dari partai pengusung pasangan capres-cawapres tersebut.

Maka peristiwa akan digelarnya shalat jumat oleh Prabowo dan pendukungnya di Masjid Kauman tidak melibatkan Nadlir atau Takmir Masjid.

Secara resmi maupun secara informal, pihak takmir tidak pernah menyetujui atau memberi izin.

“Kami tidak pernah memperoleh surat apa pun dari pihak Pak Prabowo atau partai pengusungnya.
***** akhir kutipan *****

Tidak adanya surat pemberitahuan dari tim kampanye justru menunjukkan bahwa kehadiran capres Prabowo dalam kegiatan sholat Jum’at tersebut tidak terkait dengan aktivitas kampanye.

Jikapun ada “undangan” seperti bentuk selebaran untuk menghadiri sholat Jum’at bersama capres nomor urut 01 ataupun 02, pada umumnya disertai larangan menggunakan attribut kampanye.

Perlu diketahui KH. Hanief Ismail termasuk Jaringan Kyai Santri Nusantara (JKSN) Jawa Tengah yang mendukung capres nomor urut 01 sebagaimana contoh berita pada http://krjogja.com/web/news/read/82125/JKSN_Hindari_Masjid_dan_Ponpes_Untuk_Kampanye

Begitupula di sisi lain pengurus masjid yang lain melalui akun instagram @majt-jateng menunjukkan ketidak-netralan karena pengurus MAJT sudah mempersiapkan matang penyambutan Jokowi walaupun dibatalkan secara sepihak

“HADIRILAH…Shalat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah Jum’at, 19 Oktober 2018/8 Shafar 1439 H yang rencana akan dihadiri oleh Presiden Repiblik Indonesia: Ir. H. Joko Widodo,” tulis akun Instagram @majt_jateng sebagaimana yang diberitakan pada http://metrojateng.com/jokowi-batalkan-kunjungan-ke-majt/

***** awal kutipan ******
Presiden Joko Widodo membatalkan kegiatan kunjungannya ke Masjid Agung Jawa Tengah, Semarang hari ini, Jumat (19/10/2018). Padahal, Jokowi diagendakan akan melaksanakan salat Jumat di masjid terbesar di Kota Semarang tersebut.

Pembatalan kunjungan Jokowi ke MAJT dikonfirmasi langsung oleh pengurus masjid tersebut. “Baru saja kami mendapat informasi kalau kehadiran Pak Jokowi ke MAJT batal,” ujar Beni Arif Hidayat, staf Humas MAJT.

Kendati begitu, ia tak tahu ihwal alasan pembatalan kunjungan orang nomor satu di Indonesia tersebut. Diakuinya bahwa pembatalan agenda kunjungan didapat dari staf Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

“Kemungkinan masih ada agenda di Bali,” jelasnya.
***** akhir kutipan *****

Bahkan persiapan penyambutan tampaknya sudah termasuk tema khotbah Jum’at terkait politik sebagaimana yang diberitakan pada http://jateng.tribunnews.com/2018/10/19/akan-dihadiri-presiden-jokowi-inilah-imam-khatib-dan-tema-khotbah-salat-jumat-di-majt

****** awal kutipan ******
Direncanakan pula, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hadir untuk menunaikan Salat Jumat.

Info ini bersumber dari Humas Masjid Agung Jawa Tengah.

“Untuk kunjungan (Jokowi) hari ini hanya sebatas untuk Sholat Jumat saja,” ujar Humas MAJT Beny Arief Hidayat.

Khatib: Prof. Dr. KH Noor Achmad, MA

Tema khotbah: Islam Anti Hoax

Imam: KH Zaenuri Ahmad AH

Muadzin: Ustadz Rohani dan Ustadz Hasanudin. (*)
***** akhir kutipan ******

Tentu TIDAK MASALAH ulama, ustadz atau kyai SECARA PRIBADI atau BERKELOMPOK mendukung paslon nomor urut 01 atau 02 namun sebaiknya jangan membawa institusi atau lembaga yang menaungi kepentingan bersama umat Islam.

Contohnya sejumlah anggota keluarga pendiri Nahdlatul Ulama (NU) memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 2, Prabowo – Sandi bukan atas nama organisasi NU, melainkan pribadi.

Sebab, NU bukan organisasi untuk berpolitik praktis sebagaimana yang disampaikan oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2018/11/30/09582821/kata-sandiaga-ini-alasan-keluarga-pendiri-nu-berikan-dukungan

****** awal kutipan ******
Menurut Sandiaga, mereka menyatakan dukungan untuknya dan Prabowo Subianto karena kesamaan pandangan di bidang ekonomi.

“Yang kami tangkap, keluarga pendiri NU itu menyatakan mereka mendukung karena merasa ekonomi sebagai landasan utama,” kata Sandiaga di sela-sela kegiatan olahraga di Lapangan Tenis Bulungan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Sandiaga mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian mereka adalah peningkatan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Menurut dia, keluarga pendiri NU menaruh perhatian karena ia dan Prabowo fokus pada peningkatan lapangan pekerjaan.

“Membuka lapangan kerja menjadi salah satu pegangan mereka. Setelah para keluarga ini shalat istikharah, diskusi, menelaah, mengkaji, akhirnya menjatuhkan pilihan. Dan kami sangat apresiasi,” kata Sandiaga.

Sandiaga juga menyampaikan apresiasinya atas sikap para anggota keluarga pendiri NU yang menegaskan dukungannya bukan atas nama organisasi NU, melainkan pribadi.

Sebab, NU bukan organisasi yang berpolitik praktis.

“Yang sangat melegakan, mereka menyatakan NU sendiri adalah NU yang kembali ke Khittah 1926, NU berada di atas semua golongan, tidak berpolitik praktis,” ujar Sandiaga.

“Jadi keluarga para dzurriyah (keturunan) pendiri NU ini mengatakan bahwa mereka mengambil keputusan ini tidak atas nama NU, tapi atas nama pribadi,” kata dia.
***** akhir kutipan ******

Hal ini serupa dengan ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim) , Kiai Taufik Hasyim mengatakan , “Secara pribadi saya mendukung nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf. Namun, secara kelembagaan PCNU Pamekasan netral,” sebagaimana yang diberitakan pada http://faktualnews.co/2019/01/13/ketua-pc-nu-pamekasan-secara-pribadi-dukung-pasangan-jokowi-maruf/118040/

***** awal kutipan ****
Lebih lanjut kiai Taufik menjelaskan, NU sebagai ormas Islam dalam segala kontestasi politik itu netral. Sebab, organisasi NU bukan partai politik sehingga partai tidak ikut mendukung baik di Pilkada mupun Pilres.

“Secara kelembagaan NU tidak menentukan sikap terhadap salah satu Paslon,” terangnya.

Namun, meski demikian warga NU mempunyai hak untuk memilih siapa yang di kehendaki. Sebab, NU Pamekasan tidak mendukung terhadap salah satu paslon di Pilres 2019. Meskipun, Kiai Ma’ruf Amin merupakan sesepuh di NU.

“Warga NU silahkan menentukan pilihannya, asal tidak membawak simbol-simbol NU,”tandasnya.
***** akhir kutipan ****

Gus Sholah mengingatkan bahwa ketika memakai “baju” ormas NU maka tidak boleh mendukung siapa-siapa kita harus tegak mengikuti Khittah NU. Tidak ada keharusan warga NU memilih calon yang manapun juga. Hak warga NU harus kita hormati dan itu dijamin oleh Khittah NU. Netral itu tidak memihak siapa-siapa tapi memihak kepada aturan”

Begitupula ketika gus Sholah memohon kepada Kiai Tholhah supaya bisa hadir dalam halaqah yang kelima Komite Khittah untuk menyampaikan tentang proses lahirnya Khittah NU 1926.

Gus Sholah menyampaikan persyaratan yang diajukan oleh kiai Tholhah bahwa pesantren tempat halaqah itu diadakan, tidak condong kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2019.

“Netral itu artinya kita tidak memihak kepada pasangan yang mana pun tapi kita memihak kepada kebenaran. Kebenaran yang kita yakini dalam hal ini mengenai khittah itu,” jelas Gus Sholah.

Komite Khittah NU tidak melarang berpolitik atau memisahkan politik dari agama namun salurkanlah kepentingan politik melalui partai politik seperti PKB atau PPP dan sebaiknya janganlah mengatasnamakan ormas NU karena NU bukan organisasi untuk berpolitik praktis.

Hasil keputusan Muktamar NU di Situbondo 1984 untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’ adalah untuk kebaikan ormas NU agar tidak terpecah belah karena politik praktis atau perbedaan kepentingan.

“Khittah NU 1926” adalah garis, nilai-nilai, dan model perjuangan NU yang dipondasikan pada tahun 1926 ketika NU didirikan.

Pondasi perjuangan NU tahun 1926 adalah sebagai gerakan sosial-keagamaan.

KH. Maimun Zubair atau lebih akrab disapa dengan Mbah Moen yang dijadwalkan hadir dalam halaqah IV Komite Khitthah 1926 Nahdaltul Ulama (KK26-NU) di PP Al-Wahdah, LasMoenem, Jawa Tengah Kamis (17/1/2019), berhalangan.

Meski begitu, peserta halaqah bisa mendengarkan pesan-pesan beliau yang disampaikan KH Suyuthi Toha dari Banyuwangi sebagaimana yang diberitakan pada http://duta.co/sampaikan-pesan-mbah-moen-di-depan-halaqah-kk-26-nu-kiai-suyuthi-nu-sudah-karut-marut/

***** awal kutipan *****
Menurut Kiai Suyuthi, Mbah Moen berharap NU bersungguh-sungguh mengamalkan khitthah NU. Kalau ada indikasi melenceng harus terus diingatkan sampai berhasil.

“Jadi upaya komite khitthah ini sudah mendapat restu dari beliau. Mbah Moen minta kita juga bersungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya khitthah NU,” jelasnya.

Kiai Suyuthi juga mengutip pesan-pesan penting yang pernah disampaikan almaghfurlah KH Sahal Mahfudh. Menurutnya, ketika menjadi Rais Aam, Kiai Sahal begitu kokoh menegakkan khitthah NU.

“Politik NU bukan rebutan jabatan, bukan politik praktis. Politik praktis itu ecek-ecek atau cekether. Bahasa Mbah Sahal politik NU itu tingkat tinggi, politik menjaga NKRI, politik keummatan, politik membela orang lemah. Hari ini kita saksikan NU sudah karut marut,” tegasnya.
***** akhir kutipan ******

Dalam kutipan di atas, KH Suyuthi Toha menyampaikan pesan dari almaghfurlah KH Sahal Mahfudh bahwa urusan politik yang diurus oleh ormas NU bukanlah masalah seperti pilpres. Politik NU itu tingkat tinggi, politik menjaga NKRI, politik keummatan, politik membela orang lemah.

Jadi peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” seperti

“menjaga, membela, mempertahankan Islam Aswaja dan ideologi NKRI yang berazaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945”

Kurang efektif jika diperankan dari sisi “hilir” yakni melalui peran eksekutif seperti wakil presiden.

Terlebih lagi inti dari tugas wakil presiden hanyalah “membantu” Presiden sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 2

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”

Sebagai “pembantu” Presiden bisa terjadi suatu keadaan di mana wakil presiden “terpaksa” membenarkan kebijakan Presiden.

Ketika disebut nama KH Ma’ruf Amin, Habib Hasan bin Salim Assegaf tidak mengelak. Kepada Kiai Ma’ruf harus hormat, takdzim. Tetapi, semua paham peran wakil dalam perpolitikan di negeri ini, amat kecil sebagaimana arsip berita yang disimpan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/02/04/peran-wakil-presiden/

***** awal kutipan *****
“Kami sangat hormat, takdzim kepada Kiai Ma’ruf. Tetapi semua tahu, posisi wakil itu seperti ban serep. Pak JK yang dikenal jauh lebih senior, punya pengalaman lebih, nyatanya juga tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya

Negeri ini, tambah Habib Hasan, butuh pemimpin tegas, bukan petugas partai. Di samping itu, membutuhkan sosok yang pengalaman, terutama dalam menggerakkan roda ekonomi rakyat. Keberanian Prabowo memilih Cawapres Sandi, dinilai sangat tepat.

“Semua tahu, Pak Prabowo itu orangnya tegas. Dan dia tahu persis apa yang dibutuhkan bangsa sekarang ini. Pilihan Cawapres yang jatuh pada sosok Sandi, adalah tepat. Dia memiliki pengalaman pajang menata ekonomi umat,” tambahnya.
***** akhir kutipan *****

Contohnya peran Jusuf Kalla sebagai wakil presiden menjadi lebih kecil dibandingkan dengan zaman SBY yang sempat dijuluki “the Real President” kemungkinan karena peran wakil presiden dibatasi pada zaman Jokowi.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, jauh-jauh hari sebelum JK terpilih mendampingi Jokowi menyampaikan bahwa PDI Perjuangan menyiapkan beberapa perjanjian ‘pra nikah’ terutama soal pembagian kerja yang jelas.

Sanksi-sanksi juga diatur oleh mereka untuk “membatasi” kewenangan seorang Wakil Presiden sebagaimana contoh informasi pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/pdip-siapkan-sanksi-jika-jk-suka-over-kewenangan.

Contoh kecil diberitakan bahwa alasan yang sangat sepele yaitu tidak ada kursi, cawapres KH Ma’ruf Amin TIDAK DILIBATKAN dalam pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua-ketua partai pendukung, Rabu (16/1/2019) sebagaimana contoh berita pada http://nasional.sindonews.com/read/1370791/12/erick-thohir-sebut-para-ketua-umum-parpol-beri-masukan-ke-jokowi-1547571141

Dari kejadian kecil tersebut dapat kita ketahui bagaimana Jokowi dan tim suksesnya memperlakukan ulama yakni cawapres KH Ma’ruf Amin.

Peran politik tingkat tinggi tersebut justru KH Ma’ruf Amin sebaiknya tetap di ormas NU sebagai fuqaha (ahli fiqih) agar bisa bebas dan independen memberikan nasehat, arahan atau pendapat agar KEBIJAKAN penguasa (umaro) SIAPAPUN YANG TERPILIH tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Contoh lain peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” yang sebaiknya diperankan oleh ormas NU seperti mempertimbangkan dan menyarankan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat harus dikembalikan ke UUD 1945 sebelum reformasi yakni melalui permusyawaratan/perwakilan sesuai amanat Pancasila sila ke 4 karena kita dapat melihat salah satu efek negatifnya adalah dapat meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah

Dengan melalui permusyawaratan/perwakilan” maka dapat dilakukan fit & proper test terhadap paslon dan dilakukan oleh yang berkompeten bukan dilakukan oleh rakyat awam melalui celaan dan hujatan karena belum dewasa dalam berpolitik.

Apalagi rakyat awam dapat terkena pengaruh politik pencitraan ataupun strategi politik play victim.

PENCITRAAN dalam arti negatif adalah KEPURA-PURAAN untuk memanipulasi persepsi publik terhadap dirinya untuk kepentingan popularitas atau elektabilitas.

Strategi politik PLAY VICTIM atau strategi politik menzalimi atau memfitnah diri sendiri adalah strategi politik menyakiti diri sendiri dan kemudian menyalahkan orang lain sebagai pelakunya.

Pada hakikatnya jika kelak menjadi wakil presiden itu KH Ma’ruf Amin turun maqom yakni kalau di ormas NU dari maqom Rais ‘Aam ke maqom Tanfidziah

Rais ‘Aam adalah pemimpin dewan Syuriah. Syuriah adalah badan musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi dalam struktur kepengurusan NU. Dalam konteks kenegaraan, syuriah bisa dikatakan sebagai dewan legislatif. Asal-usul kata Syuriah diambil dari kata syawara, artinya adalah bermusyawarah.

Tanfidziah adalah badan pelaksana harian organisasi NU. Tidak seperti pada syuriah, pemimpin tertinggi tanfidziah disebut ketua umum, bukan rais aam. Asal mula kata tanfidziyah diambil dari kata naffadza, berarti melaksanakan kebijakan dewan Syuriah.

Oleh karenanya ketika KH Ma’ruf Amin mau menerima pinangan Jokowi maka Beliau sebaiknya “melepaskan” keterkaitannya dengan ormas NU supaya terhindar dari konflik kepentingan.

Terlebih lagi posisi Beliau di ormas NU adalah sebagai Rais Aam

Apalagi kalau tidak salah dalam anggaran dasar ormas NU tercantum bahwa Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun.

Dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam bisa menjadi penjabat Rais Aam apabila Rais Aam “berhalangan tetap” .

Contohnya ketika Rais Aam KH Sahal Mahfudz berpulang ke rahmatullah tentu termasuk kondisi “berhalangan tetap” dan akhirnya digantikan KH Mustofa Bisri.

Namun pada saat ini Rais Aam KH Ma’ruf Amin tidaklah dalam kondisi “berhalangan tetap”.

Sehingga menjadi “kendala” penggantian KH Ma’ruf Amin oleh KH Miftahul Ahyar sebagai Rais Aam.

Oleh karenanya disarankan PBNU mengundang ulama NU dan seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru.

Begitupula proses pengangkatan KHUSUSNYA Rais Aam sebaiknya tidak dilakukan dengan metode “suara terbanyak” namun melalui Ahlul Halli wal Aqdi, sehingga memungkinkan terpilihnya atau menetapkan pemimpin sesuai syar’i yakni pemimpin yang tidak mencalonkan dirinya sendiri namun diminta untuk memimpin dikarenakan KOMPETENSI dan REKAM JEJAK (riwayat) pendapat, pemahaman dan perilaku selama ini.

Sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam katakan kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ‘anhu yang artinya, “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberinya karena engkau mencarinya engkau akan dibiarkan mengurusi sendiri (tidak Allah Subhanahu wa Ta’ala bantu). Tetapi jika engkau diberinya tanpa mencarinya maka engkau akan dibantu (Allah Subhanahu wa Ta’ala) dalam mengurusinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam Shahih Al-Bukhari juga, dari sahabat Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada dua orang mengatakan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, jadikan kami sebagai pemimpin.” Maka beliau menjawab yang artinya, “Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kepemimpinan kami ini kepada seseorang yang memintanya atau berambisi terhadapnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »