Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘menurut masing-masing’


Mbah Moen menyerukan kepada santrinya untuk memilih pilihlah yang terbaik MENURUT MASING-MASING

Kami telah menyampaikan berulang kali bahwa sebaiknya kita berprasangka baik terhadap apa yang telah diperlihatkan oleh Allah Ta’ala melalui lisannya mbah Moen bahwa Beliau mendoakan keduanya.

Begitupula putra mbah Moen, KH. Majid Kamil atau Gus Majid sudah menjelaskan bahwa pada saat Mbah Moen menyebut nama Prabowo adalah kemauannya sendiri bukan dari ”TEKS” doa sebagaimana contoh berita pada http://makassar.tribunnews.com/2019/02/04/terkuak-isi-kertas-kuning-yang-dibaca-mbah-moen-saat-doa-ternyata-memang-bukan-untuk-jokowi?page=2

***** awal kutipan *****
“Itu bukan, itu bukan tapi Mbah Maimun murni bacanya ini aja setengah-setengah begitu ya, sebetulnya bukan baca ini ya Mbah Maimun tapi dari PIKIRANNYA SENDIRI,” jelas Gus Majid.
***** akhir kutipan *****

Salah seorang yang masih ngeyel atau keukeuh (bersikukuh) berpendapat bahwa yang dimaksud “santri harus ikut kiai” adalah “santri harus ikut pilihan mbah Moen” setelah menyampaikan link sebuah video seperti http://www.youtube.com/watch?v=X1-0-zJA_ic

Padahal kalau kita saksikan video “klarifikasi” doa tersebut dengan cermat maka dapat kita ketahui bahwa mbah Moen tidak pernah menggabungkan beberapa pernyataan sehingga mewajibkan atau mengharuskan santri ikut pilihan Mbah Moen.

Seandainya santri yang “tidak ikut” Mbah Moen itu berdosa dan akan masuk neraka maka contoh yang akan masuk neraka karena “tidak ikut” Mbah Moen adalah putranya sendiri KH Muhammad Najih yang akrab disapa Gus Najih dan menyampaikan 3 alasannya menudukung Prabowo sebagaimana contoh berita pada http://wartakota.tribunnews.com/2018/09/17/tiga-alasan-tokoh-nahdlatul-ulama-pilih-prabowo-sandiaga-uno

Ketiga alasannya adalah :

1. Prabowo Lebih Mengutamakan Islam
2. Prabowo Dianggap Mensejahterakan Santri
3. Prabowo Memperjuangkan Pancasila dengan Jiwa Islam

Mereka menganggap atau menuduh orang lain telah memotong video namun pada kenyataannya mereka tampaknya belum menyaksikan video lengkap “Sarang berdzikir” seperti pada http://www.youtube.com/watch?v=24Hy0gqug7A

Mereka dapat terjerumus secara tidak langsung memfitnah mbah Moen dengan mengatakan bahwa,

“Pesan mbah Moen santri harus ikut kyainya jadi santri harus ikut pilihannya mbah Moen”

Karena Mbah Moen sudah menyerukan kepada santrinya untuk memilih pilihlah yang terbaik MENURUT MASING-MASING.

Jadi sebagai ulama, ustadz atau kyai sebaiknya mengikuti mbah Moen bersikap NETRAL artinya tidak mengarahkan atau memaksakan santri untuk mengikuti pilihan pribadinya.

Silahkan saksikan video yang kami ambil dari video lengkap “Sarang berdzikir” di atas pada bagian pesan mbah Moen “tanpa teks” (baca: independen tanpa arahan / paksaan) https://www.facebook.com/ZonJonggol/videos/10157084033049846/ atau pada https://www.youtube.com/watch?v=YS5Z1Jr1ZbY

Kami masih saja dianggap atau dituduh tidak netral, padahal kami sekedar mengajak membahas dan menyampaikan pendapat terhadap kutipan berita yang hangat dan viral dengan mencantumkan link atau sumber berita resmi yang dapat diperiksa oleh para pembaca.

Contoh situs berita yang oleh banyak pihak beritanya dianggap netral adalah situs detik.com

Detik.com juga menyampaikan berita dengan mengutip dari video lengkap “Sarang berdzikir” bahwa mbah Moen juga menyatakan

“Banyak orang tanya saya milih siapa, ya saya jawab. Jadi tidak mengajak, semua mempunyai kebebasan masing-masing. Yakni yang paling dekat saya pada malam ini, Jumat Pahing. Apa yang saya ucapkan ini menjadi salah satu PILIHAN PRIBADI saya dan kepada siapapun, wallahu a’lam”

Silahkan periksa beritanya pada http://news.detik.com/berita/4411320/rommy-mbah-moen-klarifikasi-salah-ucap-doa-untuk-prabowo

Dari situs berita tersebut juga diberitakan BAGIAN PENUTUP “klarifikasi” doa untuk kepentingan politik “Indonesia Maju” dan oleh karena DI DEPAN PUBLIK maka mbah Moen menegaskan dengan pernyataan,

***** awal kutipan ******
“Jadi dengan ini SAYA PRIBADI, siapa yang ada di samping saya nggak ada kecuali Pak Jokowi,” lanjut Mbah Moen. Jokowi lalu terlihat mengangguk.
***** akhir kutipan ******

Penegasan dalam bentuk pernyataan yang diawali dengan “SAYA PRIBADI” adalah salah satu cara Mbah Moen “melepaskan” dari status Beliau dalam organisasi pondok pesantren, organisasi PPP sebagai ketua Majelis Syariah maupun ormas NU sebagai dewan Mustasyar (Dewan Penasehat) supaya tidak “membebani” para santri di ponpes, warga PPP maupun warga NU sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/02/04/klarifikasi-doa/

Hal ini serupa dengan ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim) , Kiai Taufik Hasyim mengatakan , “Secara pribadi saya mendukung nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf. Namun, secara kelembagaan PCNU Pamekasan netral,” sebagaimana yang diberitakan pada http://faktualnews.co/2019/01/13/ketua-pc-nu-pamekasan-secara-pribadi-dukung-pasangan-jokowi-maruf/118040/

Begitupula dalam video yang link yang disampaikan oleh mereka, di mana elite atau petinggi PPP , Romahurmuziy “mengajak” Jokowi ke kamar pribadi mbah Moen untuk “klarifikasi” doa kepentingan politik “Indonesia Maju” , tampak jelas bahwa Mbah Moen menggunakan PERNYATAAN yang BERSIFAT UMUM yakni

“Santri ikut saya (Mbah Moen)”

atau

“Santri ikut kiai” kemudian mbah Moen mengatakan

Pak Jokowi ini orang Jawa dan Islam, dan saya yakin ini akan menjadi besarnya Islam, dan besarnya kemakmuran bangsa”

Artinya mbah Moen mendoakan atau mengharapkan dengan kepemimpinan Jokowi jika terpilih kelak dapat membesarkan Islam untuk kemakmuran bangsa.

Sedangkan mbah Moen mendoakan Prabowo semoga bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang diberitakan http://www.jpnn.com/news/respons-mbah-moen-ketika-disowani-prabowo

Artinya mbah Moen mendoakan atau mengharapkan dengan kepemimpinan Prabowo jika terpilih kelak bisa menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Doa adalah sebuah harapan yang belum terwujud sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/02/10/doa-karena-belum-terwujud/

Kesimpulannya kepemimpinan Jokowi sekarang belum membesarkan Islam untuk kemakmuran bangsa dan belum menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita seharusnya berpartisipasi dalam pemilu 2019 dan jika tidak ikut memilih maka sama dengan membiarkan atau menyerahkan kepada pilihan orang banyak.

Rasulullah telah memerintahkan kita untuk memilih pemimpin.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: “Tidak dibenarkan tiga orang bepergian di tengah padang pasir yang tandus, kecuali jika mereka mengangkat salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin)”.

Salah satu kriteria dalam memilih pemimpin adalah yang lebih diridhai Allah di antara pilihan yang ada artinya pemimpin yang menjalankan syariat Islam yakni menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Barangsiapa memilih seseorang menjadi pemimpin untuk suatu kelompok, yang di kelompok itu ada orang yang lebih diridhai Allah dari pada orang tersebut, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman.” (HR. Hakim)

Tentulah pemimpin yang lebih diridhai Allah adalah pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya selalu mempertimbangkannya dengan Al Qur’an dan Hadits.

Namun dalam perkembangan sejarah Islam sangat jarang kita dapatkan seorang pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah antara ulama dan umara (penguasa negeri).

Allah Ta’ala telah memerintahkan untuk mentaati firmanNya (Al Qur’an) dan sabda Rasulullah (Hadits) dengan mengikuti mentaati “ulil amri di antara kamu” (QS An Nisaa [4]:59), pada zaman sekarang adalah dengan mengikuti dan mentaati ulil amri setempat yakni para fuqaha (ahli fiqih).

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS An Nisaa [4]:59)

Siapakah ulil amri yang harus ditaati oleh kaum muslim ?

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu juga para khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ustman dan Sayyidina Ali radhiyallahuanhum, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas.

Oleh karenanyalah pada zaman sekarang, penguasa negeri (umara) yang seharusnya mengakui ketidak mampuannya dalam memahami dan menggali hukum langsung dari Al Qur’an dan Hadits dalam memimpin negara maka seharusnya di bawah nasehat dan pendapat para fuqaha (ahli fiqih) yakni ulama yang faqih (berkompeten) atau menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam) sehingga warga negara mentaati ulil amri dalam bimbingan para fuqaha.

Ibnu Abbas ra sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya telah menyampaikan bahwa ulil amri yang ditaati adalah para pakar fiqih atau para ulama yang menguasai hukum-hukum Allah sehingga negara dapat membuat hukum buatan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an da As Sunnah.

Begitupula dalam tafsir Ibnu Katsir QS An Nisa [4]:59 Juz 5 hal 271-272 Penerbit Sinar Baru Algensindo , Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ulil amri adalah ahli fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ata, Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah, bahwa makna ulil amri adalah para ulama.

Ketaatan umat Islam kepada ulil amri setempat yang sebenarnya yakni para fuqaha (mufti) yang dipimpin oleh mufti agung lebih didahulukan dari pada ketaatan kepada penguasa negeri (umaro) maupun pemimpin organisasi masyarakat (ormas) dalam rangka menyunjung persatuan dan kesatuan kaum muslim sesuai semangat piagam Madinah yang memuat keharusan mentaati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sebagai ulil amri dalam jama’atul muslimin

Begitupula tidak masalah firqah Wahabi, firqah Syiah maupun non muslim mendukung Jokowi maupun Prabowo karena yang terpenting mereka mau mengikuti dan taat kepada penguasa negeri terpilih yang akan menjalankan amanat UUD 1945 dan Pancasila.

Firqah-firqah tersebut yang umumnya mengikuti organisasi trans nasional (lintas negara) seharusnya dilarang bertindak dan membuat perjanjian atau ikatan tanpa sepengetahuan pemerintah.

Keharusan tersebut mencontoh dalam Piagam Madinah bahwa setiap warga negara dilarang bertindak dan membuat perjanjian atau ikatan dengan pihak luar tanpa sepengetahuan Rasulullah

***** awal kutipan *****
Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

Pasal 17

Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu

Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka

Pasal 36 ayat 1

Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam
***** akhir kutipan *****

Jadi dalam pilpres 2019, kita tidak perlu mempertanyakan kefaqihan (kompetensi) Jokowi maupun Prabowo dalam memahami Al Qur’an dan Hadits namun bagaimana mereka memperhatikan, mempertimbangkan dan mengikuti nasihat atau pendapat para fuqaha (ahli fiqih) agar kebijakannya tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Asy‐Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al‐Bantani Rahimahullah Ta’ala, di dalam kitabnya, Nasha‐ihul Ibad fi bayani al‐Faadzi al‐Munabbihaat ‘alal Isti’daadi Li Yaumil Ma’adi membawakan sepotong hadits yang memperingatkan akibat meninggalkan atau tidak mentaati ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha (ahli fiqih)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Akan datang satu zaman atas umatku dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan fuqaha’, maka Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu

1.Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka.

2.Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka.

3.Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman.

Dalam sejarah negara kita, dahulu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo.

Dia mempunyai latar belakang pendidikan Barat bukan seorang santri dari sebuah pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah mempunyai pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam.

Pemberontakan DI / TII ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia yang justru karena mengatasnamakan agama Islam.
Apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden Sukarno bisa goyah di mata umat Islam.

Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu “mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Sukarno dalam pandangan keagamaan (Islam).”

Hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang penting oleh karena beberapa hal.

Antara lain oleh karena untuk daerah-daerah tertentu ummat Islam harus melakukan pilihan terhadap adanya “Kepala Negara” selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M. Kartosuwiryo yang di daerah Jawa Barat menyebut dirinya sebagai Kepala Negara dari Negara Islam Indonesia.

Juga oleh karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai yang menangani urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan masalah—keagamaan seperti wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain.

Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan-urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang sah dilihat dari hukum Islam.

Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa Barat pada akhir tahun 1953 (awal tahun 1954).

Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam sebagai Muktamar Alim Ulama Se-Indonesia itu memutuskan memberi gelar kepada Presiden Sukarno sebagai Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati, “pemerintah yang sekarang ini sedang berkuasa (dan harus dipatuhi berdasarkan (QS An Nisaa [4]:59)

Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam komentarnya tentang (QS An Nisaa [4]:59), Ulu-l-amr adalah orang-orang yang melaksanakan kekuasaan atau tanggung jawab atau keputusan atau penyelesaian urusan.

Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. Umat Allah menerima kekuasaan dari Dia. Karena Islam tidak mengenal perbedaan yang tajam antara urusan yang sakral dan sekuler, maka diharapkan pemerintahan-pemerintahan biasa akan melakukan kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar, dan kita harus menghormati dan mematuhi keluasaan itu; jika tidak demikian tidak akan ada ketertiban dan kepatuhan.

Jadi cara mengawal syariat Islam dalam sistem pemerintahan di negara kita dengan cara mengembalikan wewenang para fuqaha (ahli fiqih) untuk menasehati dan membimbing penguasa negeri (umaro) sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kaum muslim untuk mentaati penguasa negeri.

Kesimpulannya rakyat mentaati umaro (penguasa negeri) dan penguasa negeri mentaati para fuqaha (ahli fiqih).

Rasulullah membolehkan umat Islam untuk mengingkari kebijakan penguasa negeri (umara) yang menurut pendapat para fuqaha (ahli fiqih) bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits namun dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Dari Ummu Salamah radliallahu ‘anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : “Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya).

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])

Sedangkan bagi yang mampu melenyapkan kemungkaran atau ingin mengganti penguasa negeri yang diingkari maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik mengikuti hukum konstitusi yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah [2]:11)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim)

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »