Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘orang banyak’

nasionaisasi dan renegosiasi

Nasionalisasi dan renegosiasi aset asing pada sektor kekayaan alam

Dahulu, Presiden SBY terkenal dengan salah satu pernyataannya yakni “I love the United States, with all its faults. I consider it my second country” (“Saya suka Amerika Serikat, dengan segala kesalahannya. Saya anggap itu negara kedua saya”) sebagaimana yang dikutip International Herald Tribune , salah satu contohnya termuat dalam berita pada http://www.aljazeera.com/archive/2004/07/20084913557888718.html

Sekarang, Presiden SBY menyatakan tidak akan mendukung capres yang akan menasionalisasi aset asing sebagaimana yang dapat diketahui pada http://www.youtube.com/watch?v=s9O7K5c8CPE

“Kalau yang bersangkutan jadi presiden, semua aset asing dinasionalisasi yang perjanjiannya sudah sejak era Bung Karno, Pak Harto hingga sekarang ini, hari ini dilakukan nasionalisasi semua aset asing di Indonesia, besok kita dituntut di pengadilan arbitrase, lusa kita bisa kalah. Kalahnya itu akan memporakporandakan perekonomian kita, dampaknya akan sangat dahsyat,” urainya.

Selain itu, SBY memberi contoh lain dari janji capres yang juga dinilainya dapat mengganggu stabilitas politik serta membalikkan sejarah. Janji yang dimaksud adalah kembali ke UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan.

“Artinya persis kembali seperti era dulu. Lantas sistem presidential murni, kemudian MPR pegang kendali pemerintahan kenegaraan, lantas pemilihannya pun menjadi tidak langsung. Itu mudah diucapkan, tapi bagaimana implementasinya, apa tidak mengganggu stabilitas politik, apa itu tidak membalik jalannya sejarah, saya tidak bisa bayangkan bahwa itu betul-betul dijanjikan dan akan dilaksanakan,” jelas SBY. “Saya tidak akan mendukung capres manapun yang janjinya membahayakan kehidupan bangsa kita,” imbuhnya.

Namun seperti biasa, Presiden SBY tidak langsung menunjuk hidung siapa yang dikritiknya.

Pada kenyataannya beberapa capres dengan parpol yang mendukungnya juga mempunyai program nasionalisasi aset seperti contoh berita pada http://berita.maiwanews.com/capres-wiranto-saya-siap-menasionalisasi-perusahaan-asing-33926.html

***** awal kutipan *****
“Jika dipercaya rakyat (jadi presiden), saya siap menasionalisasi perusahaan asing,” ucap Wiranto saat tampil sebagai nara sumber dalam deklarasi Majelis Cendikiawan Republik Indonesia (MCRI) di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sabtu (14/12).

Menurut Wiranto, langkah nasionalisasi tersebut harus dilaksanakan tanpa ditawar untuk mewujudkan kesejahteraan, apalagi karena merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33, dimana pemimpin wajib mengembalikan kedaulatan migas untuk kemakmuran rakyat.

Wiranto menjelaskan, akibat sektor migas dikuasai perusahaan asing, Indonesia menjadi kehilangan kedaulatan. Kekayaan alam yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kata dia, malah dinikmati negara lain.

Bahkan lanjut Panglima TNI di era kepemimpinan Soeharto itu, tidak sedikit undang-undang Migas yang ada saat ini sengaja didesain agar menguntungkan kepentingan para kapitalis asing.
***** akhir kutipan ******

Contoh berita lain pada http://www.edisinews.com/berita-syarat-capres-2014-berani-lakukan-nasionalisasi-migas-.html

***** awal kutipan *****
Rezim penguasa dikenal lebih melayani kepentingan asing ketimbang memperjuangkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Korupsi pun merajalela diantaranya setiap tahun duit negara hilang Rp7.200 triliun digondol maling sindikat mafia migas sebagaimana diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad saat ceramah dalam Rakernas III PDIP di Jakarta, kemarin.

Karena itu, Rakernas PDIP memberikan kualifikasi kepemimpinan nasional adalah pasangan Capres dan Cawapres yang memiliki kemampuan mengelola negara sebagaimana digambarkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Sikap PDIP ini didukung Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM) yang berharap Presiden RI 2014 mendatang adalah sosok yang bukan antek asing serta berani melakukan nasionalisasi migas yang kini banyak dikuasasi asing kepemilikannya.
****** akhir kutipan *****

Bahkan Jokowi sebagai capres PDI dengan kewenangannya akan menasionalisasi PT Paljaya sebagai perusahaan penyulingan air bersih menjadi bagian dari saham badan usaha milik daerah (BUMD) sebagaimana berita pada http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2013/06/04/17271315/Jokowi.Siap.Nasionalisasi.PT.Paljaya

Sebuah analisa seperti contohnya pada http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/07/170124/2576248/1562/1/ini-pernyataan-prabowo-soal-nasionalisasi-aset-dan-kembali-ke-uud-1945 mengungkapkan sebagai berikut

****** awal kutipan ******
Prabowo menegaskan dua pernyataan tegas soal aset negara dan kembali ke UUD 1945 itu dalam dua forum pertemuan dengan para purnawirawan jenderal. Soal keteguhan hati Prabowo kembali ke UUD 1945 disampaikan mantan Danjen Kopassus ini di kantor DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri ABRI dan Polri (Pepabri) di Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014) lalu.

Kalimat tersebut terucap saat Prabowo menjelaskan visi-misinya di hadapan para jenderal seniornya. Saat ditemui Ketua Umum Pepabri Jenderal (Purn) Agum Gumelar dan sejumlah purnawirawan jenderal lain Prabowo mengungkap alasan meninggalkan Golkar. Prabowo kemudian membangun Partai Gerindra.

“Dalam manifesto perjuangan Gerindra, harus kembali ke UUD 1945. Yang setia kepada TNI, yang memperjuangkan secara murni adalah Gerindra. Boleh cek, Golkar yang didirikan AD, tapi tidak,” tegas Prabowo.

Nah perihal perhatian Prabowo terhadap keamanan aset nasional disampaikan purnawirawan jenderal bintang tiga ini di hadapan ratusan Purnawirawan TNI dan Polri yang mendeklarasikan dukungan terhadap dirinya untuk menjadi capres di Pemilu 2014. Dalam sambutan Prabowo terus menyindir sikap politikus yang gemar ingkar janji.

“Ada budaya baru yang dianggap biasa yaitu budaya mencla mencle, budaya ingkar janji, dan budaya suka berbohong, apakah saudara mau dipimpin orang seperti itu?” kata Prabowo di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2014).

“Siap, Tidaaaaaak!” jawab seluruh hadirin serempak.

Prabowo pun kemudian menegaskan bahwa dirinya akan menasionalisasi aset asing yang ada di Indonesia. Dia menyindir pemimpin yang menjual aset bangsa. “Seluruh kekayaan bangsa harus dimiliki oleh kita sendiri. Tapi ada pemimpin yang menjual aset, dengan gampangnya membiarkan wilayah kita dicaplok,” sebut Prabowo dengan tangan mengepal.
***** akhir kutipan *****

Dari tulisan tersebut tampak dengan jelas bahwa Prabowo tidak pernah menyebutkan bahwa beliau akan menasionalisasikan semua aset asing sebagaimana yang dikritik oleh presiden SBY. Frasa “menasionalisasi aset asing” adalah datang dari penulis analisa tersebut.

Hal ini dapat pula kita ketahui dari twitter history @Prabowo08 pada http://chirpstory.com/li/196624

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818158128738304
5. Untuk menjadi bangsa yang berwibawa dan berpengaruh, kita harus perkuat diri kita. Kekayaan kita tidak bisa dibiarkan terus bocor keluar.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818370637352960
6. Namun bukan berarti kita harus nasionalisasi semua aset yang dikuasai asing. Kita cukup jalankan amanah UUD 45

Begitupula ketika Prabowo08 menjawab pertanyaan seperti

@awm911 @Prabowo08 Bagaimana pandangan Bapak terhadap gagasan nasionalisasi perusahaan2 asing?

https://twitter.com/Prabowo08/status/448833932818001921
Prabowo08 Bung @awm911, saya tadi sudah sampaikan. Jika mendapat mandat saya harus jalankan UUD 1945 Pasal 33. SDA strategis harus dikuasai negara.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448834274376962048
Prabowo08 Jika ada asing ingin mengolah kekayaan alam kita, jika saya presiden tentu boleh. Tetapi mayoritas keuntungan untuk Indonesia.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448834884870488064
Prabowo08 Ingat: Tanahnya punya kita. Lautnya punya kita. Jalannya punya kita. Masa kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri?

@Owhiyo @Prabowo08 @awm911 mngkin ini cikal bakal bapak dibenci konglo2 asing. Jngan ragu pak.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448835820665856000
Prabowo08 Apa yang saya sampaikan memang tidak enak didengar oleh mereka yang selama ini merampas kekayaan bangsa dari rakyat Indonesia.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448836233536339969
Prabowo08 Namun ingat: Saya tidak anti asing. Hanya saja, setiap kerja sama harus bersifat adil, bermartabat, dan sederajat. Bukan jomplang.

Bahkan dalam Manifesto Gerindra http://partaigerindra.or.id/uploads/Manifesto-Perjuangan-Partai-Gerindra.pdf tidak dijumpai pula frasa “nasionalisasi semua aset asing” sebagaimana yang dikritik oleh presiden SBY

Kemungkinan yang dianggap “nasionalisasi aset asing” dalam Manifesto Gerindra contohnya pada halaman 17

***** awal kutipan *****
“Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri. Sumber-sumber pembiayaan dari dalam negeri diutamakan antara lain dengan pengeloalaan sumber daya alam yang berpihak pada kepentingan nasional. Karena itu, perlu renegosiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti pertambangan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat. Partai GERINDRA menloak peminjaman hutang luar negeri baru karena akan menambah beban rakyat melalui APBN.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah penarikan modal asing ke dalam negeri melalui Penanaman modal asing ke dalam negeri melalui Penanaman Modal Asing (PMA) di luar sektor-sektor hilir (bukan terkait kekayaan alam). Untuk itu diperlukan stabilitas politik, kepastian hukum, dan jaminan keberlangsungan produksi termasuk tersedianya pekerja yang berkualitas. PMA perlu diatur sehingga mendukung pembangunan bukan menguasai ekonomi nasional.
****** akhir kutipan ******

Catatan penulis, tertulis “di luar sektor-sektor hilir” seharusnya “di luar sektor-sektor hulu” karena terkait dengan kekayaan alam atau pertambangan.

Jelas dalam manifesto Gerindra tersebut , “nasionalisasi aset asing” sebatas renegosiasi (peninjauan ulang) terhadap kontrak karya di berbagai bidang seperti pertambangan yang tidak menguntungkan kepentingan rakyat.

Bahkan dalam manifesto Gerindra tersebut tidak mengharamkan pihak asing menanamkan modal di Indonesia namun terkait sektor kekayaan alam diharuskan setelah melalui proses lanjutan seperti pemurnian bijih mineral (smelter)

Manifesto Gerindra membolehkan penanaman modal asing (PMA) bukan terkait kekayaan alam sangat selaras dengan Undang-undang yang berlaku seperti amanat Undang-Undang No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang ekspor bijih mineral serta mengharuskan melakukan pengolahan dan pemurnian bijih mineral di dalam negeri sebelum diekspor.

Dalam pertimbangan dan konsideran undang-undang tersebut telah jelas tercantum sebagai berikut

**** awal kutipan *****
Menimbang:

a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;

c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
***** akhir kutipan *****

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Justru, presiden SBY, pemerintahan pada saat ini melakukan penundaan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam batas waktu tertentu sehingga dapat pula menimbulkan ketidak-pastian hukum sebagaimana contoh kabar http://www.ima-api.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1332%3Alarangan-ekspor-ditunda-pengusaha-smelter-kecewa&catid=47%3Amedia-news&Itemid=98&lang=id

***** awal kutipan ******
Kalangan pengusaha di sektor pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) menilai, kebijakan pemerintah yang masih akan mengizinkan ekspor mineral mentah (ore) atau konsentrat dapat menghambat masuknya investor ke Indonesia. Pasalnya, kebijakan tersebut akan membuat program hilirisasi mineral yang diinstruksikan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menjadi kian tak pasti.

Radius Suhendra, Direktur Utama PT Indoferro, pengelola smelter nickel pig iron (NPI) mengaku kecewa dengan sikap pemerintah lantaran investasi yang telah dikeluarkan perusahaannya tidak direspons dengan kepastian hukum. “Kalau sekarang ekspor ore (mineral mentah) dibuka hingga tiga tahun ke depan, nanti pada 2017, akan ada kesempatan lagi sehingga ekspor ore tetap dibuka,” keluh Radius.

Sejatinya, apabila komitmen larangan ekspor ore tetap berjalan, akan banyak investor masuk ke industri smelter mengingat posisi Indonesia cukup penting sebagai penghasil mineral. Sepasang tahun ini saja, sudah banyak perusahaan lokal yang mampu menggaet investor untuk bekerja sama dalam pembangunan pabrik pemurnian mineral di dalam negeri.

Namun, menurut Radius, kebijakan penundaan larangan ekspor mineral mentah di tahun 2014 akan membuat investor membatalkan investasi mereka dalam proyek pembangunan smelter. “Rencana pemerintah ini tidak memberikan kepastian hukum bagi investor, padahal pembangunan smelter butuh investasi yang besar,” ujar dia
***** akhir kutipan ******

Bahkan perusahaan pertambangan Amerika seperti Freeport dan Newmont Mining masih juga mengajukan keberatan kepada pemerintah RI terhadap kebijakan penundaan pelaksanaan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam batas waktu tertentu dengan kebijakan pajak ekspor progresif sebagaimana kabar pada https://www.ipotnews.com/m/article.php?jdl=Keberatan_Pajak_Ekspor__Freeport_Ingin_ke_Arbitrase_&level2=newsandopinion&id=2659411&img=level1_bigtopnews_1

***** awal kutipan *****
Meski telah mendapatkan pelonggaran ekspor konsentrat tembaga, Freeport McMoRan Copper & Gold diduga tetap keberatan dengan kebijakan pajak ekspor progresif yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Bahkan, ada sumber yang menyatakan raksasa tambang Amerika Serikat itu kemungkinan mengajukan gugatan arbitrase jika pemerintah Indonesia tak mundur dari ketentuan pajak ekspor yang dinilai sangat memberatkan itu.

“(Gugatan ke) Arbitrase internasional adalah sebuah kemungkinan, jika pemerintah tidak bergerak dari isu pajak ekspor,” kata seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut, yang minta tidak disebutkan namanya karena masalah tersebut sangat sensitif, seperti diberitakan Reuters, Jumat (17/1).

Seperti diberitakan, UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) menetapkan per 12 Januari 2014 tidak boleh lagi ada eskpor mineral tambang mentah. Ekspor hanya boleh dilakukan terhadap mineral yang sudah diolah. Namun, nyatanya, hingga masa berlaku tiba, belum ada perusahaan tambang yang membangun smelter (pabrik pemurnian). Sebagian kecil perusahaan baru menyatakan komitmen untuk membangun demi mendapatkan izin tetap bisa mengekspor mineral mentah.

Akhirnya, pemerintah mengambil jalan tengah dengan mengeluarkan aturan berupa peraturan pemerintah (PP), bahwa perusahaan tambang boleh mengekspor konsentrat (mineral yang diolah hingga kadar tertentu) namun dengan menaikkan pajak ekspor yang jumlahnya progresif hingga 2017, demi memaksa perusahaan tambang membangun smelter.

Pajak ekspor tembaga dengan kadar 15 persen ditetapkan 25 persen dan akan mencapai 60 persen pada akhir 2016, sebelum akhirnya dilarang pada 12 Januari 2017.

Selama ini, Freeport diketahui telah mengolah sebagian kecil bijih tembaga (mentah) menjadi konsentrat, namun sebagian besar tetap diekspor dalam bentuk mentah.

Banyak analis yang menyatakan bahwa PP yang dirilis pemerintah jelas merupakan akomodasi terhadap dua perusahaan tambang besar yang beroperasi di Indonesia, Freeport dan Newmont Mining (juga dari Amerika Serikat).

Namun, rupanya, setidaknya menurut sumber tersebut, Freepot agaknya keberatan dengan besaran pajak ekspor karena hal ini tidak ada dalam kontrak mereka selama ini. Karena itu, bersama pihak Newmont, bakal menemui pejabat Kementerian Keuangan pada sore hari ini. Freeport dan Newmont adalah penghasil sebagian besar tembaga Indonesia, yang merupakan produsen terbesar dunia.(ha)

Pihak Freeport, masih menurut Reuters, menolak mengomentari masalah ini. Namun, sebelum pemerintah mengeluarkan PP pekan lalu, seorang juru bicara Freeport sempat menyatakan bahwa gugatan hukum hanya ditempuh sebagai jalan terakhir
***** akhir kutipan *****

Pada hakikatnya larangan ekspor mineral tambang mentah, konsentrat ataupun bongkahan besi, timah, bauksit, galena dan lain lain adalah untuk mencegah “lari” nya mineral-mineral ikutan lainnya dalam bongkahan yang justru nilainya lebih mahal daripada mineral yang tercantum dalam “kontrak pertambangan”

Contohnya Freeport dikenal sebagai usaha pertambangan tembaga namun memungkinkan ada mineral-mineral ikutan lainnya seperti biji emas atau bahkan bahan berakhiran “ium” seperti uranium sebagaimanacontoh kabar pada http://www.antaranews.com/print/211863/

Bahkan menurut kabar negara NKRI memliki cadangan uranium sebanyak 70.000 ton sebagaimana contoh kabar dari http://indocropcircles.wordpress.com/2013/07/24/indonesia-miliki-cadangan-uranium-70000-ton/ Kita ketahui pula bahwa isotopnya digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan senjata nuklir.

Jadi wajarlah amanat UUD 1945 bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Hal ini telah pula diperingatkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa janganlah kekayaan alam atau pertambangan dikuasai oleh “orang-orang jahat”

Dari Ibnu Umar Ra. ia berkata: “Pada satu ketika dibawa ke hadapan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sepotong emas. Emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dibawa oleh Bani Sulaim dari pertambangan mereka. Maka sahabat berkata: “Hai Rasulullah! Emas ini adalah hasil dari tambang kita”. Lalu Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab, “Nanti kamu akan dapati banyak tambang-tambang, dan yang akan menguasainya adalah orang-orang jahat“. (HR. Baihaqi).

Pertambangan akan dikuasai orang-orang jahat baik secara langsung ataupun dikuasai kaum muslim namun “diserahkan” kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya “Barang siapa menahan (menutup) anggur pada hari-hari pemetikan, hingga ia menjualnya kepada orang Yahudi, Nasrani, atau orang yang akan membuatnya menjadi khamr, maka sungguh ia akan masuk neraka” (At Thabraniy dalam Al Ausath dan dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolaniy).

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqiy ada tambahan “orang yang diketahui akan membuatnya menjadi khamr”

Berdasarkan hadits ini, As Syaukani menyatakan haramnya menjual perasan anggur kepada orang yang akan membuatnya menjadi khamr ( Nailul Authar V hal 234). Kesimpulan tersebut dapat diterima, karena memang dalam hadits tersebut terdapat ancaman neraka sebagai sanksi bagi orang yang mengerjakan. As Syaukani tidak hanya membatasi jual beli anggur yang akan dijadikan sebagai khamr, tetapi juga mengharamkan setiap jual-beli yang membantu terjadinya kemaksiatan yang dikiaskan pada hadits tersebut

Telah jelas keharaman jual-beli yang membantu terjadinya kemaksiatan.

Firman Allah ta’ala yang artinya “….dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran/permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS Al Ma’idah [5]:2)

Tentu perdagangan dengan non muslim tidaklah terlarang. Firman Allah ta’ala yang artinya, “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah : 8 )

Namun pada kenyataannya kekayaan alam yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta’ala pada negeri-negeri kaum muslim berada, telah dapat kita lihat “diserahkan” oleh para penguasa negeri yang bersekutu dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla sehingga secara tidak langsung mereka membantu orang-orang yang dimurkaiNya untuk membunuh kaum muslim diberbagai belahan negara.

Firman Allah ta’ala yang artinya

“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman? Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, sedang mereka mengetahui“. (QS Al Mujaadilah [58]:14 )

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya” , (QS Ali Imran, 118)

“Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata “Kami beriman”, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): “Matilah kamu karena kemarahanmu itu”. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati“. (QS Ali Imran, 119)

Pada firman Allah Ta’ala di atas telah jelas bahwa menjadikan orang-orang yang dimurkaiNya sebagai “teman kepercayaan”, penasehat atau pemimpin tidak henti-hentinya akan mendatangkan kemudharatan bagi kaum muslim.

Kalau ingin mengganti penguasa negeri yang kita ingkari maka hindarilah pemberontakan yang akan menimbulkan kerusakan di muka bumi

Firman Allah ta’ala yanga artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah [2]:11)

Dari Ummu Salamah radliallahu ‘anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : “Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya).

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim)

Jadi boleh jadi kemudharatan yang menerpa kaum muslim di berbagai belahan dunia dapat diakibatkan oleh para pemimpin atau penguasa negeri yang bersekutu dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla dan para ulamanya tidak membencinya dengan hatinya atau malah justru mereka mengikuti atau meridhai kemungkarannya.

Begitupula presiden SBY menolak sama sekali untuk kembali ke UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan adalah sebuah kekeliruan karena perubahan yang telah terjadi belum tentu sebuah kebenaran. Kebenaran adalah segala sesuatu yang sesuai dengan firmanNya dan sabda RasulNya. Begitupula yang telah disepakati tidak boleh diubah hanyalah pembukaan UUD 1945 berikut Pancasila

Contohnya, sudah saatnya pemilihan secara langsung sebaiknya dikaji ulang karena ketidak-siapan rakyat pemilih yang cenderung dapat dipengaruhi oleh pencitraan, penampilan atau elektabilitas berdasarkan popularitas.

Buktinya SBY dikenal menjadi presiden karena berhasil menarik para pemilih dengan politik pencitraan. Namun kenyataannnya kepemimpinan presiden SBY jauh dari angan-angan rakyat pemilih.

Kepemimpinan SBY dikenal lemah, peragu, lamban dan banyak sekedar menghimbau dan prihatin bahkan suka curhat di mass media. Bahkan beberapa tokoh lintas agama menyampaikan 18 kebohongan pemerintah sebagaimana yang terrekam dalam sejarah pada http://politik.news.viva.co.id/news/read/199802-18-kebohongan-dibacakan-di-depan-sby

Beberapa permasalahan diatasi sebatas pembentukan gugus tugas dibandingkan pemberdayaan kementerian yang sudah ada bahkan membentuk wakil menteri sehingga menambah biaya belanja pemerintah.

Begitupula terlihat perbedaan ketika SBY dibantu oleh JK yang mendapatkan julukan “the real presiden” dan setelah SBY berpasangan dengan Boediono yakni meraih julukan pemerintah “auto pilot” yakni untuk menggambarkan kondisi Indonesia yang dianggap berjalan sendiri tanpa kinerja dari pemerintah. Negara dianggap bisa jalan karena rakyat yang kuat mencintai bangsa ini.

Sistem pemilihan langsung berdasarkan popularitas bahkan dapat menjadikan Stubbs (seekor kucing), menjadi Walikota Talkeetna, sebuah kota kecil di Alaska, Amerika Serikat (AS) sebagaimana kabar pada http://news.liputan6.com/read/684126/kucing-yang-jadi-walikota-alaska-dianiaya-tersangkanya-anjing

Begitupula surat kabar Toronto, The Star, memberitakan bahwa seorang pria bernama Marven Whidden mendaftarkan anjing labrador betinanya yang diberi nama Genny ke Balai Kota Bowmanville untuk didaftarkan sebagai kandidat walikota.

Bosco, seekor anjing campuran Labrador hitam pernah menjadi walikota di Sunol antara Fremont dan Pleasanton.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dalam upaya mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal yang dimaksud oleh ulama-ulama kita dahulu yang ikut mendirikan negara kita dalam menetapkan sila ke 4 dari Pancasila yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan” adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang berkompeten dan dipercayai untuk melaksanakan musyawarah untuk suatu mufakat.

Namun dalam perkembangannya di negara kita, orang-orang kemudian merubahnya menjadi demokrasi sebebas-bebasnya dengan pemilihan langsung sehingga tidak ada bedanya antara pemilih yang jahat dengan pemilih yang baik, semua satu suara dalam menetapkan Presiden dan Wakil presiden, Kepala Pemerintahan Daerah seperti Gubernur dan Bupati.

Akibatnya dengan politik pencitraan , kekuatan media massa memiliki peran penting untuk dapat mendudukkan penguasa negeri berdasarkan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Sebaiknya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati maupun Walikota tidak lagi secara langsung. Cukuplah pemilihan pemimpin diselenggarakan dengan permusyawaratan dan perwakilan yakni DPR , DPRD maupun DPRD tingkat II

Rakyat pemilih kembali hanya memilih partai politik saja dengan program kerja yang disampaikan oleh para perwakilannya perwilayah sehingga dapat bertemu langsung dangan rakyat pemilih dan tersosialisasi dengan baik.

Perwakilan perwilayah bertanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi rakyat pemilih jika program kerja yang dijanjikan tidak direalisasikan. Peyaluran aspirasi rakyat pemilih melalui perwakilan perwilayah dapat mengurangi akibat-akibat negatif demontrasi di jalan-jalan.

Cara bermusyawarah dan mufakat sistem perwakilan yang berkompetensi dan terpercaya atau ahlu a-halli wa al-‘aqdi telah dicontohkan oleh para Khulafaur Rasyidin dalam menetapkan khalifah pertama setelah wafatnya Sayyidina Muhammad shallallahu alaihi wasallam.

Setelah Nabi wafat, berkumpullah orang Muhajirin dan Anshar di Madinah, guna bermusyawarah siapa yang akan dibaiat (diakui) jadi Khalifah. Orang Anshar menghendaki agar Khalifah itu dipilih dari golongan mereka, mereka mengajukan Sa’ad bin Ubadah. Kehendak orang Anshar ini tidak disetujui oleh orang Muhajirin. Maka terjadilah perdebatan diantara keduanya, dan hampir terjadi fitnah diantara keduanya.

Sayyidina Abu Bakar ra segera berdiri dan berpidato menyatakan dengan alasan yang kuat dan tepat, bahwa soal Khalifah itu adalah hak bagi kaum Quraisy, bahwa kaum Muhajirin telah lebih dahulu masuk Islam, mereka lebih lama bersama bersama Rasulullah, dalam Al-Qur’an selalu didahulukan Muhajirin kemudian Anshar.

Khutbah Abu Bakar ini dikenal dengan Khutbah Hari Tsaqifah, setelah khutbah ini ummat Islam serta merta membai’at Abu Bakar, didahului oleh Umar bin Khattab, kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain.

Adapun Abu Bakar Siddiq adalah sahabat nabi yang tertua yang amat luas pengalamannya dan amat besar ghirahnya kepada agama Islam. Dia adalah seorang bangsawan Quraisy, berkedudukan tinggi dalam kaumnya, hartawan dan dermawan. Jabatannya dikala Nabi masih hidup, selain dari seorang saudagar yang kaya, diapun seorang ahli nasab Arab dan ahli hukum yang jujur. Dialah yang menemani Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Dia telah merasakan pahit getirnya hidup bersama Rasulullah sampai kepada hari wafat beliau. Dialah yang diserahi nabi menjadi imam sembahyang ketika beliau sakit. Oleh karena itu, ummat Islam memandang dia lebih berhak dan utama menjadi Khalifah dari yang lainnya.

Jelaslah apa yang telah dicontohkan bahwa pemilihan berdasarkan permusyawaratan dan diwakili oleh orang-orang berkompeten untuk memilih atau dikenal sebagai Ahlul Halli wal Aqdi.

Andaikan pemilihan langsung tetap dilakukan pada pemilu presiden berikutnya yang akan dilakukan serentak dengan pemilu legislatif maka calon presiden sebelum ditetapkan untuk dapat ikut pemilu capres seharusnya melalui “fit and proper test” (uji kelayakan dan kepatutan) didepan anggota legislatif atau didepan kalangan akademisi berikut menguji kelayakan dan kepatutan visi, misi dan program kerja. Sehingga pada akhirnya rakyat pemilih terhindar dari memilih “kucing dalam karung” karena pilihan yang ada telah melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten.

Sekali lagi kami sampaikan bahwa penguasa negeri yang layak dipilih adalah penguasa negeri yang tidak mengemis kepada Zionis Yahudi Amerika maupun sekutunya

Penguasa negeri yang mampu melepaskan ketergantungan kepada negara-negara maju dengan mengupayakan kemandirian rakyatnya menjemput rezeki dengan cara sebagai produsen, seperti petani, nelayan, peternak, pedagang dari hasil produksi bangsa sendiri, pabrikan yang memberikan nilai tambah produk bangsa sendiri, sesuai dengan firman Allah Ta’ala yang artinya,

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai.”. (QS Ibrahim [14]:32).

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (QS Al A’raf [7:10)

Berikut twitter history @Prabowo08 http://chirpstory.com/li/196624 selengkapnya

https://twitter.com/Prabowo08/status/448816937250717696
1. Bicara mengenai hubungan luar negeri, kita mulai dari cita-cita kita. Saya percaya kita ingin dikenal sebagai bangsa yang ramah & damai.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448817019199041536
2. Kita tidak ingin mendominasi bangsa lain. Kita tidak ingin menjajah bangsa lain. Kita tidak ingin menginjak-injak hak orang lain.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448817168705003520
3. Yang kita inginkan adalah: Bangsa kita berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat secara ekonomi dan berdaulat secara politik

https://twitter.com/Prabowo08/status/448817319263744000
4. Bangsa yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak dinjak-injak, tidak menjadi budak, tidak juga menjadi kacung bangsa lain

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818158128738304
5. Untuk menjadi bangsa yang berwibawa dan berpengaruh, kita harus perkuat diri kita. Kekayaan kita tidak bisa dibiarkan terus bocor keluar.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448818370637352960
6. Namun bukan berarti kita harus nasionalisasi semua aset yang dikuasai asing. Kita cukup jalankan amanah UUD 45

https://twitter.com/Prabowo08/status/448819351336923138
7. Agar dapat berdiri sama tinggi, persepsi di luar bahwa bangsa kita hanya bisa ekspor pembantu harus dikoreksi.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448819628051943424
8. Kita harus buka lapangan pekerjaan secara besar-besaran, jalankan transmigrasi, sehingga tidak perlu ada yang ke luar untuk sesuap nasi.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448820531702157312
9. Sekuat apapun kita, kemampuan kita dalam menjamin keselamatan dan keadilan bagi warga kita di negara orang lain ada batasnya.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448820907893469184
10. Ada persepsi berkembang, terutama di kalangan elit Jakarta bahwa saya tidak diterima di luar. Ini tidak benar.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448821265860554752
11. Selaku Ketua Dewan Pembina @Gerindra, saya menjaga hubungan dengan perwakilan semua negara yang ingin bersahabat.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448821617708126208
12. Beberapa waktu lalu, saya menerima 10 dubes negara-negara Amerika Selatan dan 10 dubes negara-negara Eropa

https://twitter.com/Prabowo08/status/448821934537461762
13. Mereka datang silaturahmi ke saya, ke rumah dan ke kantor saya, untuk mengetahui secara langsung visi saya untuk Indonesia kedepan.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448822288746418177
14. Tahun lalu saya juga sempat diundang ke Beijing untuk berikan kuliah umum di National Defense University.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448822818247942145
15. Namun, memang ada hal-hal tertentu di topik ini dimana pendirian saya jelas hitam putihnya. Misalkan: Dalam pencaplokan perbatasan.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448823558802653184
16. Buat saya, kedaulatan NKRI adalah harga mati. Setiap jengkal tanah, laut dan udara wilayah harus kita pertahankan.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448823797466931201
17. Oleh karena itu, kita harus punya armada patroli laut yang memadai. Petugas kita di perbatasan harus sejahtera dan dibekali dengan baik.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448824028052992002
18. Kita juga harus menguasai ruang udara kita sendiri. Saya tidak bisa biarkan bangsa asing mengatur gerak pesawat di wilayah Indonesia.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448825192056229888
19. Sebagai penutup saya ingin bicara mengenai kekuatan intelektual bangsa kita, yang saat ini masih berada di luar negeri.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448825406548746240
20. Kebetulan tadi pagi di FB saya, saya merilis video khusus untuk WNI yang bekerja dan belajar di luar negeri. https://www.facebook.com/photo.php?v=10151937801351179

https://twitter.com/Prabowo08/status/448825783235006464
21. Kepada saudara-saudara, intelektual bangsa yang saat ini berkarya di luar. Saya minta saudara untuk siap-siap pulang dan bangun negeri.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448825920069984256
22. Jika saya mendapat mandat, saya membutuhkan the best and the brightest untuk bangun industri mobil, motor, pesawat, elektronik nasional.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448826146419789824
23. Indonesia yang menjadi negara produsen, tidak hanya negara konsumen barang-barang bangsa lain. Ini juga untuk harga diri bangsa kita.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448826274664824832
24. Saya percaya insinyur dan intelektual Indonesia dari mana-mana punya kemampuan. Tetapi kemampuan itu harus diorganisir oleh negara.

25. Harus diberi kesempatan, harus diberi sumber daya yang kuat, sehingga karya-karya mereka, sumbangsih mereka dapat terwujud.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448827304861372416
26. Ada hal dimana saya tidak sejalan dengan pak Habibie. Namun dalam menjadikan kita bangsa produsen, 100% sejalan. https://twitter.com/Prabowo08/status/448827304861372416/photo/1

https://twitter.com/Prabowo08/status/448829469277425667
27. Menjadi bangsa produsen, juga strategis untuk pertahanan nasional kita. Punya alat transportasi, komunikasi sendiri sangat penting.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448829900867121153
28. Demikian poin-poin yang saya rasa perlu saya sampaikan dalam topik ini. Jika sahabat ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mari diskusi.

@fachrinFAN @Prabowo08 saya pernah mendengar “Siapapun Presiden RI, hrs sungkem dulu ke USA”, apakah Bpk orang yg spt itu juga? Btw, saya pendukung Bpk.

https://twitter.com/Prabowo08/status/448835371682377728
Prabowo08 Bung @fachrinFAN, yang menentukan siapa yang terpilih untuk memimpin bangsa Indonesia adalah bangsa Indonesia sendiri. Bukan bangsa asing.

Sebagaimana yang dikabarkan pada http://www.merdeka.com/peristiwa/prabowo-sentil-pemerintah-karena-terapkan-ekonomi-neoliberal.html bahwa Prabowo Subianto prihatin dengan sistem ekonomi di Indonesia. Menurutnya, sistem yang dipakai saat ini adalah sistem ekonomi neoliberal.

“Mereka yang saat ini dipercaya oleh rakyat untuk merencanakan dan menjalankan kebijakan ekonomi bangsa telah memercayai dan menjalankan paham ekonomi yang keliru,” kata Prabowo saat kuliah umum dalam wisuda STKIP Persatuan Islam, di Bandung, seperti dilansir dari Antara, Minggu (13/10).

Prabowo mengatakan, sistem ekonomi neoliberal menjadi salah satu penyebab bangsa Indonesia hanya kebagian menjadi kuli dan pelayan di negara sendiri. Akibat sistem ekonomi yang salah itu, kekayaan Indonesia dibawa lari ke luar negeri.

Menurut dia, fenomena larinya kekayaan bangsa itu merupakan sesuatu yang diterima dan dimaklumi oleh para ekonom penganut paham neoliberal. Oleh karena itu, ia berharap, putra dan putri Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan tinggi.

Dia menginginkan para wisudawan tidak takut untuk mempelajari data, angka, dan fakta-fakta terutama yang berkaitan dengan ekonomi. “Para sarjana harus memiliki kemampuan untuk membaca dan berbicara dalam bahasa asing agar dapat belajar dari pengalaman dan tidak mengulang kesalahan bangsa lain,” ucapnya.

Sebagaimana kabar dari http://www.merdeka.com/politik/prabowo-pemimpin-saat-ini-mudah-disogok-dan-dibeli-dengan-uang.html Prabowo Subianto merasa miris dengan keadaan kebanyakan petani di Indonesia yang banyak tertimpa masalah tempat tinggal dan terlilit utang rentenir. Padahal menurutnya, Indonesia merupakan negara agraris yang kaya.

“Kami mendukung Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) untuk merintis bank tani dan nelayan, untuk menyediakan kredit murah bagi petani dan nelayan,” kata Prabowo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (8/10).

Prabowo menuturkan, Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mengolah kekayaan alamnya sendiri. Dia juga menyindir para koruptor yang menggadaikan negerinya demi uang.

“Oleh karena itu, kita harus mampu mengolah kekayaan alam sendiri. Kita harus jadi tuan di rumah sendiri. Elit bangsa ini tidak pintar menjaga kekayaan kita. Bahkan banyak pemimpin yang mudah disogok dan dibeli dengan uang,” jelas Prabowo.

Menurut Prabowo, solusi untuk masalah tersebut adalah dengan membentuk bank khusus petani dan nelayan. Bank yang mampu memberikan petani dan nelayan kemudahan dalam memenuhi hajat hidup mereka.

“Kita adalah negara yang sangat kaya, namun ironisnya masih banyak rakyat yang terjerat dalam utang rentenir yang memiskinkan,” jelas dia.

Sedangkan kabar dari http://www.merdeka.com/peristiwa/prabowo-bangsa-tergantung-impor-selamanya-jadi-mainan-asing.html menurut Prabowo, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) adalah organisasi advokasi yang terbuka kepada semua individu yang ingin berjuang memajukan pertanian Indonesia.

“Saudara-saudara dapat melihat sendiri, bagaimana saat ini kepengurusan DPN HKTI terdiri dari kader-kader terbaik bangsa yang berasal dari banyak partai politik. Saya lihat di sini, di ruangan ini ada pengurus DPN HKTI dari delapan partai politik,” ujar Prabowo dalam dalam keterangan persnya, Senin (28/4).

Prabowo melanjutkan, urusan pangan adalah salah satu unsur terpenting bangsa. Sebab, bangsa yang lapar tidak akan dapat bekerja dan menghasilkan sesuatu bagi negara.

“Bangsa yang tergantung impor akan selamanya menjadi mainan asing. Bangsa kita harus swasembada pangan, tidak boleh terus menerus bergantung pada belas kasihan bangsa lain,” tegasnya.

Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa alasan dirinya mendirikan partai politik. Salah satunya adalah keterbatasan HKTI untuk aktif meningkatkan produksi pangan.

“Kemampuan HKTI dalam menyejahterakan petani dan meningkatkan produksi pangan sangat terbatas. HKTI bergantung pada pemerintahan yang mau mendengarkan dan bertindak akan keluh kesah petani,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjut dia, Gerindra yang juga merekrut kader dari HKTI bakal memuluskan rencanaya untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 9 Juli mendatang

“Selama ini sektor pertanian diabaikan, haluan orientasi ekonomi pemerintah kita keliru. Menyadari keterbatasan ini, saudara bisa perhatikan bagaimana banyak kader HKTI sekarang juga berjuang bersama saya di jalan politik,” tutup Prabowo.

Sekarang silahkan para pembaca menilai sendiri mana calon presiden yang selayaknya untuk dipilih.

Wassalam

 

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Note: Tulisan dalam bentuk pdf file jika ingin menyebarluaskan dapat diunduh (download) pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/nasionalisasi-aset-asing.pdf

Iklan

Read Full Post »

Older Posts »