Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘pembela’

Hak Allah melabelkan seseorang itu munafik

Salah satu hal yang cukup memprihatinkan bermunculan spanduk yang berbunyi seperti, “Masjid Ini Tidak Mensholatkan Jenazah Pendukung & Pembela Penista Agama” sebagaimana contoh berita pada http://news.liputan6.com/read/2884941/nenek-hindun-terhimpit-politik-dan-akidah?

Ciri-ciri munafik yang disebutkan dalam Al Qur’an seharusnya membuat kita mawas diri, bukan digunakan untuk menyerang sesama muslim.

Menurut pendapat ulama, riwayat yang melarang untuk Rasulullah menshalati jenazah orang munafik itu karena doa Rasulullah maqbul jadi tidak selayaknya Rasul turut mendoakan orang munafik sebagaimana yang disampaikan pada http://www.nu.or.id/post/read/75551/jangan-mudah-menganggap-orang-lain-munafik

Para Sahabat yang lain tetap menshalatkan orang yang diduga munafik karena para Sahabat ada yang tidak tahu dengan pasti bahwa orang-orang itu benar-benar munafik atau tidak.

Rasulullah hanya menyampaikan “bocoran dari langit” tentang orang-orang yang munafik itu kepada Sahabat yang bernama Huzaifah.

Sahabat Huzaifahpun tidak mau membocorkannya meski didesak oleh Umar bin Khattab.

Umar bin Khattab tidak ikut menshalati jenazah karena dia lihat diam-diam Huzaifah tidak ikut menshalatinya.

Namun Umar sebagai khalifah tidak melarang Sahabat lain untuk ikut menshalati jenazah tersebut.

Dalam tulisan tersebut disampaikan pula bahwa ketika sebagian pihak mencegah Buya Hamka dengan alasan Bung Karno itu Munafik dan Allah telah melarang Rasul menshalati jezanah orang Munafik (QS al-Taubah:84).

Buya Hamka menjawab kalem, “Rasulullah diberitahu sesiapa yang Munafik itu oleh Allah, lha saya gak terima wahyu dari Allah apakah Bung Karno ini benar Munafik atau bukan.” Maka Buya Hamka pun menshalati jenazah Presiden pertama dan Proklamator Bangsa Indonesia.

Itulah sikap ulama yang shalih. Beliau sadar bahwa memberi label terhadap orang lain merupakan hak prerogatif Allah.

Terkait tafsir (QS Al Maidah [5]: 51) , Imam Suyuthi dalam kitab tafsir Jalalain menjelaskan bahwa yang dilarang menjadikan awliya adalah menjadikan pemimpin (yang) menjadi ikutanmu dan kamu cintai.

Marilah kita perhatikan ayat selanjutnya yang menjelaskan keadaan atau saat turunnya (asbabun nuzul) ayat (QS Al Maidah [5]: 51)

Firman Allah Ta’ala,

Fataraal ladziina fii quluubihim maradhun, (Maka kamu lihat orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit) yakni lemah akidahnya seperti Abdullah bin Ubai gembong munafik itu

yusaari’uuna fiihim, (bersegera kepada mereka) untuk mengambil mereka sebagai pemimpin

yaquuluuna, (seraya katanya) mengemukakan alasan dari sikap mereka itu.

nakhsyaa an tushiibanaa daa-iratun, ( “kami takut akan mendapat giliran bencana.”) misalnya giliran musim kemarau, kekalahan, sedangkan urusan Muhammad tidak berketentuan sehingga tidak dapat membela kami. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta’ala,:

fa’asaa allaahu an ya/tiya bialfathi, (Semoga Allah mendatangkan kemenangan) kepada rasul-Nya dengan mengembangkan agama-Nya,

aw amrin min ‘indih, (atau sesuatu keputusan dari sisi-Nya) misalnya dengan membuka kedok orang-orang munafik dan menyingkapkan rahasia mereka

fayushbihuu ‘alaa maa asarruu fii anfusihim (sehingga mereka atas apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka) berupa keragu-raguan dan mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin

naadimiina (menjadi menyesal) (tafsir Jalalain QS Al Maidah [5] : 52)

Jadi jelaslah bahwa Allah Ta’ala telah berfirman tentang siapa yang dimaksud orang-orang munafik tersebut yang menjadikan orang-orang kafir sebagai “teman dekat” atau “teman sekutu” adalah menjadikan pemimpin yang diikuti dan dicintai karena mereka takut akan mendapatkan bencana atau kesukaran hidup di dunia alias “demi kepentingan dunia” sehingga mereka meragukan dan meninggalkan kepemimpinan Rasulullah.

Oleh karenanya dalam perkara pilkada, apakah anda ingin mengikuti orang-orang munafik tersebut ?

Keprihatinan terhadap spanduk tersebut disikapi juga oleh Gerakan Pemuda Ansor sebagaimana contoh berita pada http://www.tribunnews.com/nasional/2017/03/12/boleh-memilih-pemimpin-non-muslim-hasil-keputusan-bahtsul-masail-gp-ansor

Salah seorang rekan menyampaikan photo rilis pers Halaqah Bahtsul Masail Kiai Muda Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor tentang “Kepemimpinan non muslim di Indonesia” sebaimana termuat pada

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1454309297915185&set=p.1454309297915185

dan

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1454309414581840&set=p.1454309414581840

Photo pertama memuat poin 2 yang berbunyi

Tentang terpilihnya non-muslim di dalam kontestasi politik, berdasarkan konstitusi adalah sah jika seseorang non muslim terpilih sebagai kepala daerah. Dengan demikian keterpilihannya untuk mengemban amanah kenegaraan adalah juga sah dan mengikat baik secara konstitusi maupun secara agama.

Photo kedua memuat poin 3 yang berbunyi

Sebagai warga negara yang beragama (dalam ranah pribadi) boleh memilih atau tidak memilih non-muslim sebagai pemimpin formal pemerintahan. Karena kami melihat, hal ini sebagai persoalan yang masih dalam tataran khilafiyah (debatable), sehingga masing-masing pandangan yang menyatakan wajib memilih Muslim maupun boleh memilih non muslim sebagai kepala pemerintahan memiliki landasan dalam hukum Islam.

Konstitusi memang tidak melarang non muslim menjadi pemimpin namun umat Islam boleh tidak memilih Ahok sebagai Gubernur “pakai” (berdasarkan) (QS Al Maidah [5] : 51)

Bagi umat Islam, jika berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Allah Ta’ala (Al Qur’an) dan RasulNya (Hadits) dengan mengikuti “ulil amri di antara kamu” yakni para fuqaha karena Rasulullah melarang kita mengikuti akal pikiran sendiri.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barangsiapa menguraikan Al Qur’an dengan akal pikirannya sendiri dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan”. (HR. Ahmad).

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS An Nisaa [4]:59)

Siapakah ulil amri yang harus ditaati oleh kaum muslim ?

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu juga para khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ustman dan Sayyidina Ali radhiyallahuanhum, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas.

Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah antara ulama dan umara.

Oleh karenanyalah penguasa negeri yang seharusnya mengakui ketidak mampuannya dalam pemahaman terhadap Al Qur’an dan As Sunnah dalam memimpin negara seharusnya dibawah nasehat dan pembinaan para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam) sehingga warga negara mentaati ulil amri yang sudah dibina dan dibimbing oleh para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam)

Ibnu Abbas ra sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya telah menyampaikan bahwa ulil amri yang ditaati adalah para pakar fiqih atau para ulama yang menguasai hukum-hukum Allah sehingga negara dapat membuat hukum buatan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an da As Sunnah.

Begitupula dalam tafsir Ibnu Katsir QS An Nisa [4]:59 Juz 5 hal 271-272 Penerbit Sinar Baru Algensindo , Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ulil amri adalah ahli fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ata, Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah, bahwa makna ulil amri adalah para ulama.

Gus Sholah mengingatkan bahwa NU sudah menggariskan di dalam Muktamar NU bahwa sikap NU seperti apa. Rais Amm juga sudah punya sikap. Jangan ada aktivis NU mengambil sikap berbeda. Itu tidak sehat sebagaimana berita yang kami arsip pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2017/01/24/jangan-sikap-berbeda/

Begitupula KH A Hasyim Muzadi mempertanyakan bahwa yang mimpin PBNU Rais ‘Aam apa Rais Awam

KH A Hasyim Muzadi menyampaikan kenyataan bahwa Rais ‘Aam Syuriah PBNU sebagai pemimpin yang punya otoritas paling tinggi ternyata tak dihormati bahkan dilawan oleh jajaran Tanfidziah PBNU.

Ia mencontohkan kasus penyikapan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dianggap melakukan penistaan terhadap surat al-Maidah 51 dan ulama. Dalam hal ini KH Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjabat Rais Am Syuriah PBNU menghukumi Ahok telah menistakan agama Islam tapi dilawan secara terbuka oleh Nusron Wahid sebagai ketua PBNU.

Kemudian ternyata Nusron Wahid tidak lagi menjadi bagian dari ketua PBNU sebagaimana kabar yang kami arsip pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/10/31/nusron-bukan-dipecat/

Rais ‘Aam PBNU KH Ma’ruf Amin meluruskan rumor yang menyatakan bahwa Nusron Wahid dipecat sebagai ketua PBNU. Menurutnya, PBNU tak pernah memecat mantan ketua umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor itu.

Nusron mengundurkan diri secara otomatis dari kepengurusan NU sejak ia kembali aktif di Golkar sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu pada Mei 2016. Pengunduran diri ini adalah konsekuensi logis dari AD/ART dan Peraturan Organisasi Nahdlatul Ulama yang melarang pengurus NU merangkap jabatan di partai politik.

Saat dikonfirmasi, Nusron mengatakan sudah mengajukan pengunduran diri secara resmi pada bulan Juli lalu, sehari setelah dilantik jadi pengurus DPP Golkar, dan PBNU menghormati pilihannya.

Untuk itulah sebagaimana yang disarankan oleh KH Said Aqil Siradj bahwa meskipun telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada umat Islam, proses hukum terhadap Ahok harus terus berjalan.

“Kalau minta maaf, kita maafkan. Tetapi proses hukum harus berjalan. Ahok harus diperiksa, salah atau tidak nanti ketahuan. Periksa dari awal, dari nol, praduga tak bersalah,” kata Kang Said sebagaimana yang diberitakan pada http://www.nu.or.id/post/read/72274/soal-ancaman-pribadi-ketum-pbnu-lebih-baik-ahok-diproses-hukum

Kalau kita mengamati penegakkan hukum di negeri ini, contoh akibat sebuah pernyataan seorang perempuan kristen yang dituduhkan sebagai melecehkan agama Hindu dapat dijatuhi hukuman 14 bulan penjara sebagaimana yang diberitakan pada http://www.bekasimedia.com/di-bali-perempuan-kristen-dipenjara-14-bulan-karena-menghina-agama-hindu/

Setelah menerima laporan dari Suliati, polisi Bali menjadikan Rusgiani tersangka dan dikenai pasal 156 KUHP, yang menyatakan bahwa “orang yang menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau lebih kelompok penduduk Indonesia harus dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Rusgiani mengaku mengeluarkan pernyataan itu spontan dan disampaikan di hadapan tiga orang temannya. “Tidak ada maksud menghina atau pun menodai ajaran agama Hindu, ujar Rusgiana sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/berita/2400764/hina-agama-hindu-ibu-rumah-tangga-di-bali-dibui-14-bulan

Pembelaan Rusgiani bahwa “tidak ada maksud menghina atau pun menodai ajaran agama Hindu” tidak dapat menyelamatkan dirinya dari penjara.

Sidang kasus Ahok sebaiknya dipersingkat agar kegaduhan tidak berkelanjutan.

Sidang kasus Ahok sebaiknya fokus pada pokok permasalahan.

Pokok permasalahan sidang kasus Ahok bukanlah masalah demokrasi atau bukanlah masalah perbedaan atau keberagaman (pluralitas) agama atau bukan terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika dan bukan pula terkait masalah tafsir Al Maidah.

Secara tidak langsung Ahok mengakui bahwa pokok permasalahan adalah pernyataannya “dibohongin pakai surat Al Maidah” dan Ahok tidak merasa bersalah atas pernyataannya tersebut sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/berita/d-3315317/soal-al-maidah-51-ahok-tidak-ada-yang-salah-dengan-ucapan-saya

***** awal kutipan *****
“‘Kalimat dibohongin pake surat Al Maidah” dengan kalimat “dibohongin (oleh) surat al-Maidah” memiliki dua arti yang sangat berbeda,” kata Ahok

“Yang pertama, (maknanya) Al Qur’an adalah obyek yang dipakai untuk tindakan kebohongan, sedangkan kalimat yang kedua Al Qur’an adalah subyek, artinya Al Qur’an yang berbohong,” lanjutnya.

Dengan begitu, Ahok merasa tidak ada yang salah dengan ucapan ‘dibohongin pakai Al Maidah ayat 51. Karena itu Ahok juga merasa tak perlu meminta maaf dengan ucapan itu.
****** akhir kutipan *****

Jadi sidang kasus Ahok tidak perlu berlarut-larut dan fokus menyidangkan terhadap pernyataannya, “dibohongin pakai surat Al Maidah”

Jadi para hakim atau jaksa dalam sidang tersebut dapat mengajukan pertanyaan contohnya,

“Saudara Ahok, anda menyatakan “dibohongin pake surat Al Maidah”, apakah para politisi menggunakan pandapat atau fatwa para ulama (fuqaha) dalam kampanye agar umat Islam tidak memilih Ahok sebagai Gubernur “pakai” (berdasarkan) (QS Al Maidah [5] : 51) adalah upaya pembohongan ?”

Kalau Ahok menjawab “TIDAK” atau bukan upaya pembohongan maka Ahok bersalah atau menistakan agama karena dia menyatakan “dibohongin pake surat Al Maidah”

Kalau Ahok menjawab “YA” atau upaya pembohongan maka Ahok bersalah atau menistakan agama karena umat Islam boleh tidak memilih Ahok sebagai Gubernur “pakai” (berdasarkan) (QS Al Maidah [5] : 51) sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/10/19/dasar-tak-memilih-ahok/

Hal yang dilarang adalah menyalahgunakan ayat bukan menggunakan ayat.

Tidak boleh melarang umat Islam menggunakan ayat Al Qur’an maupun Hadits untuk menjalani kehidupan seperti berpolitik sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2016/10/16/larang-gunakan-al-quran/

Apalagi yang menggunakan ayat adalah para fuqaha yakni ulama yang faqih atau berkompeten dalam menggali hukum dari Al Qur’an dan Hadits berdasarkan cara instibat yang dicontohkan oleh Imam mazhab yang empat maka fatwa mereka wajib diikuti oleh orang-orang yang mengaku muslim.

Asy‐Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al‐Bantani Rahimahullah Ta’ala, di dalam kitabnya, Nasha‐ihul Ibad fi bayani al‐Faadzi al‐Munabbihaat ‘alal Isti’daadi Li Yaumil Ma’adi membawakan sepotong hadits yang memperingatkan akibat meninggalkan atau tidak mentaati ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Akan datang satu zaman atas umatku dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan fuqaha’, maka Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu

1. Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka,
2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan
3. Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman

Ketaatan umat Islam kepada ulil amri setempat yakni para fuqaha (mufti) yang dipimpin oleh mufti agung lebih didahulukan dari pada ketaatan kepada pemimpin ormas maupun penguasa negeri (umaro) dalam rangka menyunjung persatuan dan kesatuan kaum muslim sesuai semangat piagam Madinah yang memuat keharusan mentaati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sebagai ulil amri dalam jama’atul muslimin

***** awal kutipan *****
Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

Pasal 17

Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu

Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka

Pasal 36 ayat 1

Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam
***** akhir kutipan *****

Selengkapnya piagam Madinah pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/03/piagam-madinah.pdf

Dalam sejarah negara kita, dahulu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo.

Dia mempunyai latar belakang pendidikan Barat bukan seorang santri dari sebuah pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah mempunyai pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam.

Pemberontakan DI / TII ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia yang justru karena mengatasnamakan agama Islam.

Apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden Sukarno bisa goyah di mata umat Islam.

Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu “mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Sukarno dalam pandangan keagamaan (Islam).”

Hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang penting oleh karena beberapa hal.

Antara lain oleh karena untuk daerah-daerah tertentu ummat Islam harus melakukan pilihan terhadap adanya “Kepala Negara” selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M. Kartosuwiryo yang di daerah Jawa Barat menyebut dirinya sebagai Kepala Negara dari Negara Islam Indonesia.

Juga oleh karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai yang menangani urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan masalah—keagamaan seperti wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain.

Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan-urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang sah dilihat dari hukum Islam.

Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa Barat pada akhir tahun 1953 (awal tahun 1954).

Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam sebagai Muktamar Alim Ulama Se-Indonesia itu memutuskan memberi gelar kepada Presiden Sukarno sebagai Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati, “pemerintah yang sekarang ini sedang berkuasa (dan harus dipatuhi berdasarkan (QS An Nisaa [4]:59)

Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam komentarnya tentang (QS An Nisaa [4]:59), Ulu-l-amr adalah orang-orang yang melaksanakan kekuasaan atau tanggung jawab atau keputusan atau penyelesaian urusan.

Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. Umat Allah menerima kekuasaan dari Dia. Karena Islam tidak mengenal perbedaan yang tajam antara urusan yang sakral dan sekuler, maka diharapkan pemerintahan-pemerintahan biasa akan melakukan kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar, dan kita harus menghormati dan mematuhi keluasaan itu; jika tidak demikian tidak akan ada ketertiban dan kepatuhan.

Jadi rakyat mentaati umaro (penguasa negeri) dan penguasa negeri mentaati para fuqaha.

Kita dapat mengambil pelajaran dari kerajaan Islam Brunei Darussalam berideologi Melayu Islam Beraja (MIB) dengan penerapan nilai-nilai ajaran Agama Islam dirujuk kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Al Asyari dan mengikut Mazhab Imam Syafei.

Sultan Brunei disamping sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh dewan penasihat kesultanan dan beberapa menteri, juga bertindak sebagai pemimpin tertinggi Agama Islam dimana dalam menentukan keputusan atas sesuatu masalah dibantu oleh Mufti Kerajaan.

Negara kitapun ketika awal berdirinya memiliki lembaga tinggi negara yang bernama “Dewan Pertimbangan Agung” yang berunsurkan ulama yang sholeh yang dapat memberikan pertimbangan dan usulan kepada pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan agar tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah.

Salah satu contoh ulama yang menjadi anggota “Dewan Pertimbangan Agung” adalah Syaikh Muhammad Jamil Jambek ulama pelopor pembaruan Islam dari Sumatera Barat awal abad ke-20 yang pernah berguru dengan Syeikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan ulama besar Indonesia yang pernah menjadi imam, khatib dan guru besar di Masjidil Haram, sekaligus Mufti Mazhab Syafi’i pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Namun dalam perjalanannya Dewan Pertimbangan Agung perannya dalam roda pemerintahan di negara kita “dikecilkan”. Bahkan pada zaman era Surharto, singkatan DPA mempunyai arti sebagai “Dewan Pensiun Agung” karena keanggotaanya terdiri dari pensiunan-pensiunan pejabat. Sehingga pada era Reformasi , Dewan Pertimbangan Agung dibubarkan dengan alasan sebagai lembaga yang tidak effisien.

Jadi cara mengawal syariat Islam dalam sistem pemerintahan di negara kita dengan cara mengembalikan wewenang para ahli fiqih untuk menasehati dan membimbing penguasa negeri sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kaum muslim untuk mentaati penguasa negeri.

Begitupula terhadap umaro (penguasa negeri) yang mengaku muslimpun namun tidak mentaati para fuqaha atau kebijakan umaro (penguasa negeri) menurut pendapat para fuqaha, ada yang bertentangan dengan Al Qur’an dan As Sunnah maka wajib kita ingkari dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Dari Ummu Salamah radliallahu ‘anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : “Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya).

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])

Sedangkan bagi yang mampu melenyapkan kemungkaran atau ingin mengganti penguasa negeri yang diingkari maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik mengikuti hukum konstitusi yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim)

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah [2]:11)

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »

Older Posts »