Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Perbedaan’

Tempatkanlah ulama di atas segala kepentingan bukan disuruh menuruti kepentingan

Prabowo sowan atau silaturrahmi ke kediaman KH. Maimun Zubair atau lebih akrab disapa dengan Mbah Moen di ponpes Al-Anwar, Sarang, Rembang, Sabtu 29 September 2018 sebagaimana yang dapat disaksikan dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v=y0F3ZuK_OjM

Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan Beliau bukanlah untuk meminta dukungan karena dia ingin menempatkan ulama di atas segala kepentingan.

Dalam sambutannya, Prabowo mengakui kedatangannya itu murni untuk sowan atau silaturrahim meminta doa restu kepada Mbah Moen yang merupakan salah satu sosok ulama sepuh kharismatik di Indonesia.

Prabowo mengakui, sebenarnya rencana kedatangannya untuk sowan ke Mbah Moen sudah sejak lama dan ingin dilakukannya secara diam-diam. Kedatangannya kali ini pun, diakuinya membuatnya terharu karena sambutan para santri yang penuh antusias dan sangat meriah.

“Saya sangat kaget juga terharu atas sambutan yang sangat besar ini kepada saya. Saya sebetulnya hanya ingin datang pribadi untuk sowan ke Romo Kiai Haji Maimoen Zubair yang saya anggap orang tua saya, guru saya, ustaz saya, pembimbing saya,” kata Prabowo.

“Kalau ada suatu pekerjaan yang besar, kalau ada suatu usaha yang besar, kita selayaknya datang ke orang tua, yang kita tuakan, yang kita hormati, memohon doa restu, memohon doanya.

Dalam video tersebut pada menit 37:05, Prabowo menambahkan bahwa seorang prajurit pasti dekat dengan kiai. Seorang prajurit itu selalu cari kiai untuk mendapatkan doanya karena seorang prajurit ketika dikirim tugas “bisa nggak kembali”, (seolah-olah) “teken” pulang nama

Begitupula salah satu alasan para ulama tetap pilih Prabowo adalah sikapnya yang menghormati, memuliakan dan menempatkan ulama DI ATAS SEGALA KEPENTINGAN sebagaimana yang terungkap dalam alasan Prabowo ngeyel atau keukeuh (bersikukuh) tetap memilih Sandiaga Uno sebagai Cawapres:

“Bisa saja mengambil ulama… tapi saya tahu disana sudah ada ayahanda Ma’ruf Amin.. Jadi LEBIH BAIK SAYA TIDAK MAJU jika umat Islam harus terbelah.. bukan saya tidak menghormati Ijtima.. tapi saya ingin Indonesia bersatu…”

Tampaknya alasan Prabowo disampaikan ketika didesak oleh para elite atau petinggi parpol dan para ulama yang mendukungnya agar Prabowo mengubah keinginannya menetapkan Sandiaga Uno sebagai wakilnya dan mentaati ijtima ulama.

Oleh karenanya Prabowo mengatakan, “bukan saya tidak menghormati Ijtima.. tapi saya ingin Indonesia bersatu…”

Perkataan Prabowo,

“disana sudah ada ayahanda Ma’ruf Amin”

menunjukkan bahwa alasan Prabowo tersebut disampaikan setelah deklarasi Jokowi karena Jokowi menetapkan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres pada saat-saat terakhir sebelum deklarasi.

Tentu Jokowi tidak mungkin “mempermalukan” Prof Mahfud MD kalau Jokowi memang sudah menetapkan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres jauh sebelum deklarasi.

Sedangkan perkataan Prabowo,

“Jadi LEBIH BAIK SAYA TIDAK MAJU jika umat Islam harus terbelah..”

menunjukkan bahwa Prabowo lebih memilih

“LEBIH BAIK SAYA TIDAK MAJU”

kalau keputusannya tidak menjadikan ulama sebagai cawapres ditolak oleh koalisi pendukungnya.

Begitupula Prabowo menempatkan ulama sebagai penasehat sebagaimana yang dikabarkan pula bahwa sebelum deklarasi menghubungi Habib Rizieq Shihab (HRS) karena mendengar nama Prof Mahfud MD dibatalkan jadi cawapres Jokowi dan diganti KH Ma’ruf Amin.

HRS (yang DIBENCI dan “dikriminalisasi” oleh SEBAGIAN pihak di NKRI yang BERKETUHANAN YANG MAHA ESA) juga meminta agar cawapres mendampingi Prabowo jangan dari kalangan ulama karena khawatir akan terjadi gesekan umat Islam.

Jadilah Uno yang dianggap mampu menangani ekonomi negeri yang morat-marit.

Saran HRS inilah yang memudahkan koalisi Gerindra, PAN, dan PKS legowo karena HRS sudah dianggap sebagai salah satu Imam Besar Umat Islam.

Ketika disebut nama KH Ma’ruf Amin, Habib Hasan tidak mengelak. Kepada Kiai Ma’ruf harus hormat, takdzim. Tetapi, semua paham peran wakil dalam perpolitikan di negeri ini, amat kecil.

“Kami sangat hormat, takdzim kepada Kiai Ma’ruf. Tetapi semua tahu, posisi wakil itu seperti ban serep. Pak JK yang dikenal jauh lebih senior, punya pengalaman lebih, nyatanya juga tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/02/04/peran-wakil-presiden/

Contohnya peran Jusuf Kalla sebagai wakil presiden menjadi lebih kecil dibandingkan dengan zaman SBY yang sempat dijuluki “the Real President” kemungkinan karena peran wakil presiden dibatasi pada zaman Jokowi.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, jauh-jauh hari sebelum JK terpilih mendampingi Jokowi menyampaikan bahwa PDI Perjuangan menyiapkan beberapa perjanjian ‘pra nikah’ terutama soal pembagian kerja yang jelas.

Sanksi-sanksi juga diatur oleh mereka untuk “membatasi” kewenangan seorang Wakil Presiden sebagaimana contoh informasi pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/pdip-siapkan-sanksi-jika-jk-suka-over-kewenangan

Contoh kecil diberitakan bahwa alasan yang sangat sepele yaitu tidak ada kursi, cawapres KH Ma’ruf Amin tidak dilibatkan dalam pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua-ketua partai pendukung, Rabu (16/1/2019) sebagaimana contoh berita pada http://nasional.sindonews.com/read/1370791/12/erick-thohir-sebut-para-ketua-umum-parpol-beri-masukan-ke-jokowi-1547571141

Dari kejadian kecil tersebut dapat kita ketahui bagaimana Jokowi dan tim suksesnya memperlakukan ulama yakni cawapres KH Ma’ruf Amin

Begitupula kita dapat menyaksikan “kejadian” dalam acara “Sarang Berzikir untuk Indonesia Maju” sebagaimana video pada http://www.youtube.com/watch?v=24Hy0gqug7A

Dalam video tersebut dapat kita saksikan bagaimana Jokowi dan tim sukses memperlakukan ulama dalam upaya mereka memperoleh doa untuk kepentingan politik “Indonesia Maju” seperti dukungan pencapresan.

Oleh karenanya setelah mbah Moen menutup doa, elite atau petinggi partai PPP, Romahurmuziy bergegas “membisikan” mbah Moen karena dianggap keliru dalam doanya.

Putra KH Maimun Zubair (Mbah Moen), Gus Majid sudah menjelaskan bahwa pada saat Mbah Moen menyebut nama Prabowo adalah kemauannya sendiri bukan dari teks doa sebagaimana contoh berita pada http://makassar.tribunnews.com/2019/02/04/terkuak-isi-kertas-kuning-yang-dibaca-mbah-moen-saat-doa-ternyata-memang-bukan-untuk-jokowi?page=2

***** awal kutipan *****
“Itu bukan, itu bukan tapi Mbah Maimun murni bacanya ini aja setengah-setengah begitu ya, sebetulnya bukan baca ini ya Mbah Maimun tapi dari PIKIRANNYA SENDIRI,” jelas Gus Majid.
***** akhir kutipan *****

Begitupula dalam bagian penutup “klarifikasi” doa untuk kepentingan politik “Indonesia Maju” dan oleh karena DI DEPAN PUBLIK maka mbah Moen menegaskan dengan pernyataan,

“Jadi dengan ini SAYA PRIBADI, siapa yang ada di samping saya nggak ada kecuali Pak Jokowi,” lanjut Mbah Moen.

Penegasan dalam bentuk pernyataan yang diawali dengan “SAYA PRIBADI” adalah salah satu cara Mbah Moen “melepaskan” dari status Beliau dalam organisasi pondok pesantren, organisasi PPP sebagai ketua Majelis Syariah maupun ormas NU sebagai dewan Mustasyar (Dewan Penasehat) supaya tidak “membebani” para santri di ponpes, warga PPP maupun warga NU sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/02/04/klarifikasi-doa/

Hal ini serupa dengan ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur (Jatim) , Kiai Taufik Hasyim mengatakan , “Secara pribadi saya mendukung nomor urut 1 Jokowi-Ma’ruf. Namun, secara kelembagaan PCNU Pamekasan netral,” sebagaimana yang diberitakan pada http://faktualnews.co/2019/01/13/ketua-pc-nu-pamekasan-secara-pribadi-dukung-pasangan-jokowi-maruf/118040/

***** awal kutipan ****
Lebih lanjut kiai Taufik menjelaskan, NU sebagai ormas Islam dalam segala kontestasi politik itu netral. Sebab, organisasi NU bukan partai politik sehingga partai tidak ikut mendukung baik di Pilkada mupun Pilres.

“Secara kelembagaan NU tidak menentukan sikap terhadap salah satu Paslon,” terangnya.

Namun, meski demikian warga NU mempunyai hak untuk memilih siapa yang di kehendaki. Sebab, NU Pamekasan tidak mendukung terhadap salah satu paslon di Pilres 2019. Meskipun, Kiai Ma’ruf Amin merupakan sesepuh di NU.

“Warga NU silahkan menentukan pilihannya, asal tidak membawak simbol-simbol NU,”tandasnya.
***** akhir kutipan ****

Gus Sholah mengingatkan bahwa ketika memakai “baju” ormas NU maka tidak boleh mendukung siapa-siapa kita harus tegak mengikuti Khittah NU. Tidak ada keharusan warga NU memilih calon yang manapun juga. Hak warga NU harus kita hormati dan itu dijamin oleh Khittah NU. Netral itu tidak memihak siapa-siapa tapi memihak kepada aturan”

Begitupula ketika gus Sholah memohon kepada Kiai Tholhah supaya bisa hadir dalam halaqah yang kelima Komite Khittah untuk menyampaikan tentang proses lahirnya Khittah NU 1926.

Gus Sholah menyampaikan persyaratan yang diajukan oleh kiai Tholhah bahwa pesantren tempat halaqah itu diadakan, tidak condong kepada salah satu paslon dalam Pilpres 2019.

“Netral itu artinya kita tidak memihak kepada pasangan yang mana pun tapi kita memihak kepada kebenaran. Kebenaran yang kita yakini dalam hal ini mengenai khittah itu,” jelas Gus Sholah.

Komite Khittah NU tidak melarang berpolitik atau memisahkan politik dari agama namun salurkanlah kepentingan politik melalui partai politik seperti PKB atau PPP dan sebaiknya janganlah mengatasnamakan ormas NU karena NU bukan organisasi untuk berpolitik praktis.

Hasil keputusan Muktamar NU di Situbondo 1984 untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’ adalah untuk kebaikan ormas NU agar tidak terpecah belah karena politik praktis atau perbedaan kepentingan.

“Khittah NU 1926” adalah garis, nilai-nilai, dan model perjuangan NU yang dipondasikan pada tahun 1926 ketika NU didirikan.

Pondasi perjuangan NU tahun 1926 adalah sebagai gerakan sosial-keagamaan.

KH. Maimun Zubair atau lebih akrab disapa dengan Mbah Moen yang dijadwalkan hadir dalam halaqah IV Komite Khitthah 1926 Nahdaltul Ulama (KK26-NU) di PP Al-Wahdah, LasMoenem, Jawa Tengah Kamis (17/1/2019), berhalangan.

Meski begitu, peserta halaqah bisa mendengarkan pesan-pesan beliau yang disampaikan KH Suyuthi Toha dari Banyuwangi sebagaimana yang diberitakan pada http://duta.co/sampaikan-pesan-mbah-moen-di-depan-halaqah-kk-26-nu-kiai-suyuthi-nu-sudah-karut-marut/

***** awal kutipan *****
Menurut Kiai Suyuthi, Mbah Moen berharap NU bersungguh-sungguh mengamalkan khitthah NU. Kalau ada indikasi melenceng harus terus diingatkan sampai berhasil.

“Jadi upaya komite khitthah ini sudah mendapat restu dari beliau. Mbah Moen minta kita juga bersungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya khitthah NU,” jelasnya.

Kiai Suyuthi juga mengutip pesan-pesan penting yang pernah disampaikan almaghfurlah KH Sahal Mahfudh. Menurutnya, ketika menjadi Rais Aam, Kiai Sahal begitu kokoh menegakkan khitthah NU.

“Politik NU bukan rebutan jabatan, bukan politik praktis. Politik praktis itu ecek-ecek atau cekether. Bahasa Mbah Sahal politik NU itu tingkat tinggi, politik menjaga NKRI, politik keummatan, politik membela orang lemah. Hari ini kita saksikan NU sudah karut marut,” tegasnya.
***** akhir kutipan ******

Di atas, KH Suyuthi Toha menyampaikan pesan dari almaghfurlah KH Sahal Mahfudh bahwa urusan politik yang diurus oleh ormas NU bukanlah masalah seperti pilpres. Politik NU itu tingkat tinggi, politik menjaga NKRI, politik keummatan, politik membela orang lemah.

Peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” seperti

“menjaga, membela, mempertahankan Islam Aswaja dan ideologi NKRI yang berazaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945”

Kurang efektif jika diperankan dari sisi “hilir” yakni melalui peran eksekutif seperti wakil presiden.

Terlebih lagi inti dari tugas wakil presiden hanyalah “membantu” Presiden sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 2

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”

Sebagai “pembantu” Presiden bisa terjadi suatu keadaan di mana wakil presiden “terpaksa” membenarkan kebijakan Presiden.

Peran politik tingkat tinggi tersebut justru KH Ma’ruf Amin sebaiknya tetap di ormas NU sebagai fuqaha (ahli fiqih) agar bisa bebas dan independen memberikan nasehat, arahan atau pendapat agar KEBIJAKAN penguasa (umaro) SIAPAPUN YANG TERPILIH tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Contoh lain peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” yang sebaiknya diperankan oleh ormas NU seperti mempertimbangkan dan menyarankan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat harus dikembalikan ke UUD 1945 sebelum reformasi yakni melalui permusyawaratan/perwakilan sesuai amanat Pancasila sila ke 4 karena kita dapat melihat salah satu efek negatifnya adalah dapat meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah

Dengan melalui permusyawaratan/perwakilan” maka dapat dilakukan fit & proper test terhadap paslon dan dilakukan oleh yang berkompeten bukan dilakukan oleh rakyat awam melalui celaan dan hujatan karena belum dewasa dalam berpolitik.

Apalagi rakyat awam dapat terkena pengaruh politik pencitraan ataupun strategi politik play victim.

PENCITRAAN dalam arti negatif adalah KEPURA-PURAAN untuk memanipulasi persepsi publik terhadap dirinya untuk kepentingan popularitas atau elektabilitas.

Strategi politik PLAY VICTIM atau strategi politik menzalimi atau memfitnah diri sendiri adalah strategi politik menyakiti diri sendiri dan kemudian menyalahkan orang lain sebagai pelakunya.

Pada hakikatnya jika kelak menjadi wakil presiden itu KH Ma’ruf Amin turun maqom yakni kalau di ormas NU dari maqom Rais ‘Aam ke maqom Tanfidziah

Rais ‘Aam adalah pemimpin dewan Syuriah. Syuriah adalah badan musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi dalam struktur kepengurusan NU. Dalam konteks kenegaraan, syuriah bisa dikatakan sebagai dewan legislatif. Asal-usul kata Syuriah diambil dari kata syawara, artinya adalah bermusyawarah.

Tanfidziah adalah badan pelaksana harian organisasi NU. Tidak seperti pada syuriah, pemimpin tertinggi tanfidziah disebut ketua umum, bukan rais aam. Asal mula kata tanfidziyah diambil dari kata naffadza, berarti melaksanakan kebijakan dewan Syuriah.

Oleh karenanya ketika KH Ma’ruf Amin mau menerima pinangan Jokowi maka Beliau sebaiknya “melepaskan” keterkaitannya dengan ormas NU supaya terhindar dari konflik kepentingan.

Terlebih lagi posisi Beliau di ormas NU adalah sebagai Rais Aam

Apalagi kalau tidak salah dalam anggaran dasar ormas NU tercantum bahwa Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan jabatan politik manapun.

Dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam bisa menjadi penjabat Rais Aam apabila Rais Aam “berhalangan tetap” .

Contohnya ketika Rais Aam KH Sahal Mahfudz berpulang ke rahmatullah tentu termasuk kondisi “berhalangan tetap” dan akhirnya digantikan KH Mustofa Bisri.

Namun pada saat ini Rais Aam KH Ma’ruf Amin tidaklah dalam kondisi “berhalangan tetap”.

Sehingga menjadi “kendala” penggantian KH Ma’ruf Amin oleh KH Miftahul Ahyar sebagai Rais Aam.

Oleh karenanya disarankan PBNU mengundang ulama NU dan seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru.

Begitupula proses pengangkatan KHUSUSNYA Rais Aam sebaiknya tidak dilakukan dengan metode “suara terbanyak” namun melalui Ahlul Halli wal Aqdi, sehingga memungkinkan terpilihnya atau menetapkan pemimpin sesuai syar’i yakni pemimpin yang tidak mencalonkan dirinya sendiri namun diminta untuk memimpin dikarenakan KOMPETENSI dan REKAM JEJAK (riwayat) pendapat, pemahaman dan perilaku selama ini.

Sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam katakan kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ‘anhu yang artinya, “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberinya karena engkau mencarinya engkau akan dibiarkan mengurusi sendiri (tidak Allah Subhanahu wa Ta’ala bantu). Tetapi jika engkau diberinya tanpa mencarinya maka engkau akan dibantu (Allah Subhanahu wa Ta’ala) dalam mengurusinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam Shahih Al-Bukhari juga, dari sahabat Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada dua orang mengatakan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, jadikan kami sebagai pemimpin.” Maka beliau menjawab yang artinya, “Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kepemimpinan kami ini kepada seseorang yang memintanya atau berambisi terhadapnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sebelumnya KH Ma’ruf Amin meminta PBNU harus habis-habisan memenangkan pasangan calon nomor urut 01 sebagaimana yang diberitakan pada http://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kiai-maruf-warga-nu-harus-habis-habisan-dukung-jokowi/

****** awal kutipan *****
Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin meminta agar warga NU bekerja keras untuk memenangkan dirinya bersama Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Karena, menurut dia, para ulama senior NU sebelumnya telah menyarankan agar dirinya mau menjadi cawapres dari Jokowi.

“Konsekuensinya PBNU harus habis-habisan, NU harus habis-habisan memenangkan Pak Jokowi bersama saya. Sanggup atau tidak? siap apa tidak?,” ujar Kiai Ma’ruf saat sambutan dalam acara Sambung Hati bersama para ulama dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Masthuriyah Sukabumi, Cibolang Kaler, Cisaat, Sukabumi, Rabu (19/12).
******* akhir kutipan *******

Pernyataan KH Ma’ruf Amin meminta “PBNU harus habis-habisan memenangkan pasangan calon nomor urut 01” dinilai beberapa elite NU sebagai upaya terang-terangan KH Ma’ruf Amin menyeret NU masuk pusaran politik praktis. Hal ini jelas bertentangan dengan Khittah NU sebagai ormas keagamaan.

Saking prihatinnya dengan kondisi itu, dzurriyah muassis alias anak cucu pendiri NU beberapa waktu lalu menggelar pertemuan.

Pertemuan itu dihadiri KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab (Gus A’am), Gus Rozaq, KH AWachid Muin, KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dari Sarang, KH Abdul Zaini (Besuk, Pasuruan), KH Abdul Hamid (Lasem), KH Abdullah Muchid, KH Ahmad Zahro, MAal-Chafidh, KH Choirul Anam, KH Achmad Dahlan, Nasihin Hasan, Aminuddin Kasdi, KH Muhammad Idrus Ramli (Jember), KH Luthfi Bashori Alwi (Malang), Gus Ahmad Muzammil (Yogyakarta), Gus Mukhlas Syarkun.

Hasilnya, mereka sepakat membentuk Komite Khittah , agar NU kembali ke rel Khittah 1926 sebagaimana yang dirumuskan oleh pendirinya.

“Para kiai sedih, menangis menyaksikan NU yang terlalu jauh diseret ke politik praktis. Melalui Komite Khittah , kita ingatkan agar kembali ke jalan yang benar,” tegas juru bicara Komite Khittah , KH Choirul Anam (Cak Anam).

Sejumlah ulama dan dzuriyah (keturunan) pendiri NU menggelar Halaqah ke-2 di pondok pesantren Hasbullah, Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Rabu (14/11/2018).

Hasilnya, mereka sepakat membentuk Komite Khittah NU sebagaimana yang diberitakan pada http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/Pertemuan_di_Tambakberas_Ulama_NU_Dirikan_Komite_Khittah/

***** awal kutipan *****
”Hasil halaqah ulama Nahdliyyin hari ini, kita sepakat membentuk Komite Khittah. Selanjutnya, hasil ini akan kita mintakan restu ke sesepuh NU, yakni KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri, dan KH Tolchah Hasan” ujar juru bicara halaqah, Choirul Anam atau Cak Anam, usai acara.

Apa target dibentuknya Komite Khittah?

Cak Anam menjelaskan, target Komite KHittah adalah melaksanakan khittah NU yang sudah dicetuskan dalam Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984. Yakni, NU adalah organisasi sosial kemasyarakatan, bukan organisasi politik. NU tidak ada kaitan dengan partai politik manapun.

Namun belakang ini, lanjut Cak Anam, pengurus PBNU maupun PBNU secara kelembagaan tidak memberikan contoh pelaksanaan khittah tersebut. Justru sebaliknya, NU terseret dalam arus politik.

Halaqah Ulama NU ke-2 ini merupakan kelanjutan dari halaqah sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang bulan kemarin, yang menelurkan tiga poin.

Dalam halaqah kedua di kediaman KH Hasib Wahab Tambakberas ini, tampak hadir pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) serta KH Suyuti Toha dari Banyuwangi. Kemudian KH Nasihin Hasan dari Jakarta, KH. Maimun dari Sumenep, Kiai Muzammil dari Yogyakarta, serta Tengku Bulkaini dari Aceh.

Berikutnya, ada Musthofa Abdullah dari Bogor,serta Endang Muttaqin dari Tangerang dan beberapa kiai lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia.
***** akhir kutipan ******

Dalam Halaqah ke-4 komite Khittah 1926 di pondok pesantren Al-Wahdah, Lasem, Kamis (17/1) selain dihadiri KH Salahuddin Wahid (Jombang), kegiatan yang digelar mulai pukul 11.00 juga dihadiri KH. Nashikin Hasan (Jakarta), KH. Abdullah Muchit (Malang), KH. Suyuti Thoha (Banyuwangi), KH. Rozi Syihab (Pasuruan), KH. Yahya Romli (Tuban).

Kemudian, KH. Fadlolimoh Ruhan (Sekjen Aliansi Ulama Madura), Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro (Surabaya), Prof. DR Rohmat Wahab (Jogjakarta), KH. Ghozy Wahib Wahab (Jogjakarta), KH. Shodiq (Bumiayu), KH. Najih Maemoen Zuber (Sarang) dan KH. Ahfaz Abdul Hamid dan masih banyak kiai kenamaan lainnya.

Sambutan kali pertama disampaikan tuan rumah kegiatan halaqah KH. Ahfaz Abdul Hamid. Kemudian, panitia kegiatan H. Agus Sholahul. Kemudian dilanjutkan seminar/ halaqah, Prof. Dr. KH. Ahmad Zahro.

KH. Ahfaz Abdul Hamid menuturkan KH. Baedlowi bin Abdul Aziz menginginkan apa yang menjadi cita-cita para sesepuh. Termasuk ikut serta komite khittah, karena mempunyai perhatian terhadap NU yang kini tidak pada garis perjuangan sesepuh sebagaimana yang diberitakan pada http://radarkudus.jawapos.com/read/2019/01/19/114685/pilih-jokowi-atau-prabowo-ini-pernyataan-gus-sholah-di-pilpres

Oleh karenanya dalam mengikuti pileg dan pilpres 2019 sebaiknya janganlah berdasarkan cinta buta, ikut-ikutan teman atau taqlid buta mengikuti ulama.

Sebaiknya ikutilah pedoman dan hujjah atau alasan para ulama dalam mengikuti pemilu karena mereka tentu lebih faqih (berkompeten) dalam memahami Al Qur’an dan Hadits

Contohnya dalam memilih calon anggota legislatif atau partai politik, putra pengasuh Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair yakni KH Muhammad Najih MZ panggilan akrabnya Gus Najih mengingatkan untuk memperhatikan rekam-jejak (track record) partai.

Contohnya Gus Najih mengingatkan bahwa PDI-P pernah mempermasalahkan RUU Pornoaksi-Pornografi, UU Pendidikan dan UU lainnya yang berbau Islami

Semua RUU yang diajukan PPP ke DPR dan berbau Islami pasti PDI menolaknya. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UUPornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju ujar Gus Najih.

Oleh karenanya sebaiknya kita tidak memlih calon anggota legislatif atau partai politik yang mempermasalahkan syariat Islam seperti Partai Solidaritas Indonesia yang mempermasalahkan perda-perda yang memperhatikan ayat Tuhan dan bahkan mereka mempermasalahkan ayat Tuhan tentang poligami karena NKRI berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yakni termasuk kepatuhan kepada ayat Tuhan.

Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy menyebut bahwa “jika saat ini ada yang menolak NKRI bersyariah, maka mereka tidak mengerti sejarah,” sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/berita/d-4376304/rommy-sebut-ada-yang-salah-paham-dengan-nkri-bersyariah

Berikut kutipan beritanya,

***** awal kutipan *****
Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy menjelaskan konsep NKRI Bersyariah yang dilontarkan PPP dalam Harlah ke-46 beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu merupakan upaya PPP mengawal dan memproduksi Undang-undang (UU) bernuansa syariah.

Menurut Rommy, UU bernuansa syariah atau diinspirasi dari syariat Islam ini pun sudah diterapkan di Indonesia dan terbukti diterima oleh semua kalangan. Setidaknya sudah ada 22 UU bernunsa syariah seperti UU Perkawinan, Zakat, Wakaf, Jaminan Produk Halal, Perbankan Syariah, dan lainnya.

Meski demikian, Rommy menyebut ada sejumlah pihak yang salah paham dengan konsep NKRI Bersyariah. Bahkan ada yang mengira NKRI Bersyariah ini mempunyai agenda khilafah.

Rommy mengatakan saat ada penanggalan 7 kata dalam Piagam Jakarta, ada gentleman agreement atau kesepakatan di mana umat Islam diperbolehkan untuk melaksanakan syariat Islam yang diatur dalam aturan di bawah Undang-undang Dasar.

“NKRI bersyariah sebenarnya adalah konsekuensi sejarah dari ditanggalnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Makanya PPP menfasilitasi peribatan yang membutuhkan pengaturan setingkau Undang-undang ini bisa dikawal oleh satu partai politik,” kata Rommy.

NKRI Bersyariah, lanjut Rommy, juga merupakan solusi tengah bagi sejumlah elemen yang sebelumnya menuntut khilafah. Karena tuntutan khilafah yang mereka usung sebenarnya adalah menuntut pelaksanaan syariah.
****** akhir kutipan ******

Begitupula dalam pilpres 2019 , orang tidak mempertanyakan bagaimana Jokowi sholat, berkeluarga maupun berkarir namun orang mempertanyakan atau mengkritisi bagaimana Jokowi memimpin negeri ini.

Jokowi sendiri yang mengingatkan dalam berbagai kesempatan bahwa dalam memilih pemimpin lihatlah prestasinya dalam mengelola pemeritahan.

Nanti kalau kelak Prabowo memimpin negeri ini tentu kita boleh mengkritisi kepemimpinannya agar kebijakannya tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits

Rasulullah membolehkan umat Islam untuk mengingkari kebijakan penguasa negeri (umara) yang menurut pendapat para fuqaha (ahli fiqih) bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits namun dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Dari Ummu Salamah radliallahu ‘anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, “akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.).” Maka para sahabat berkata : “Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?” Beliau menjawab : “Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya).

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])

Sedangkan bagi yang mampu melenyapkan kemungkaran atau ingin mengganti penguasa negeri yang diingkari maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik mengikuti hukum konstitusi yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan bila dikatakan kepada mereka:”Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” (QS Al Baqarah [2]:11)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim)

Begitupula dalam pilpres 2019, kita tidak perlu mempertanyakan kefaqihan (kompetensi) Jokowi maupun Prabowo dalam memahami Al Qur’an dan Hadits namun bagaimana mereka memperhatikan, mempertimbangkan dan mengikuti nasihat atau pendapat para fuqaha (ahli fiqih) agar kebijakannya tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Asy‐Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al‐Bantani Rahimahullah Ta’ala, di dalam kitabnya, Nasha‐ihul Ibad fi bayani al‐Faadzi al‐Munabbihaat ‘alal Isti’daadi Li Yaumil Ma’adi membawakan sepotong hadits yang memperingatkan akibat meninggalkan atau tidak mentaati ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha (ahli fiqih)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Akan datang satu zaman atas umatku dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama’ dan fuqaha’, maka Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu

1. Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka,

2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan

3.Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman.

Bagi umat Islam, jika berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Allah Ta’ala (Al Qur’an) dan RasulNya (Hadits) dengan mengikuti “ulil amri di antara kamu” yakni para fuqaha (ahli fiqih)

Firman Allah Ta’ala yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu”. (QS An Nisaa [4]:59)

Siapakah ulil amri yang harus ditaati oleh kaum muslim ?

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu juga para khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ustman dan Sayyidina Ali radhiyallahuanhum, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas.

Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah antara ulama dan umara.

Oleh karenanyalah penguasa negeri yang seharusnya mengakui ketidak mampuannya dalam pemahaman terhadap Al Qur’an dan As Sunnah dalam memimpin negara seharusnya dibawah nasehat dan pembinaan para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam) sehingga warga negara mentaati ulil amri yang sudah dibina dan dibimbing oleh para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam)

Ibnu Abbas ra sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya telah menyampaikan bahwa ulil amri yang ditaati adalah para pakar fiqih atau para ulama yang menguasai hukum-hukum Allah sehingga negara dapat membuat hukum buatan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an da As Sunnah.

Begitupula dalam tafsir Ibnu Katsir QS An Nisa [4]:59 Juz 5 hal 271-272 Penerbit Sinar Baru Algensindo , Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ulil amri adalah ahli fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ata, Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah, bahwa makna ulil amri adalah para ulama.

Ketaatan umat Islam kepada ulil amri setempat yakni para fuqaha (mufti) yang dipimpin oleh mufti agung lebih didahulukan dari pada ketaatan kepada pemimpin ormas maupun penguasa negeri (umaro) dalam rangka menyunjung persatuan dan kesatuan kaum muslim sesuai semangat piagam Madinah yang memuat keharusan mentaati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sebagai ulil amri dalam jama’atul muslimin

Begitupula tidak masalah firqah Wahabi, firqah Syiah maupun non muslim mendukung Jokowi maupun Prabowo karena yang terpenting mereka mau mengikuti dan taat kepada penguasa negeri yang terpilih yang akan mengikuti amanat UUD 1945 dan Pancasila.

Contohnya dalam Piagam Madinah setiap warga negara dilarang bertindak dan membuat perjanjian atau ikatan dengan pihak luar (contoh masa sekarang organisasi transnasional) tanpa sepengetahuan Rasulullah

***** awal kutipan *****
Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

Pasal 17

Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu

Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka

Pasal 36 ayat 1

Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam
***** akhir kutipan *****

Dalam sejarah negara kita, dahulu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo.

Dia mempunyai latar belakang pendidikan Barat bukan seorang santri dari sebuah pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah mempunyai pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam.

Pemberontakan DI / TII ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia yang justru karena mengatasnamakan agama Islam.
Apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden Sukarno bisa goyah di mata umat Islam.

Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu “mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Sukarno dalam pandangan keagamaan (Islam).”

Hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang penting oleh karena beberapa hal.

Antara lain oleh karena untuk daerah-daerah tertentu ummat Islam harus melakukan pilihan terhadap adanya “Kepala Negara” selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M. Kartosuwiryo yang di daerah Jawa Barat menyebut dirinya sebagai Kepala Negara dari Negara Islam Indonesia.

Juga oleh karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai yang menangani urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan masalah—keagamaan seperti wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain.

Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan-urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang sah dilihat dari hukum Islam.

Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa Barat pada akhir tahun 1953 (awal tahun 1954).

Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam sebagai Muktamar Alim Ulama Se-Indonesia itu memutuskan memberi gelar kepada Presiden Sukarno sebagai Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati, “pemerintah yang sekarang ini sedang berkuasa (dan harus dipatuhi berdasarkan (QS An Nisaa [4]:59)

Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam komentarnya tentang (QS An Nisaa [4]:59), Ulu-l-amr adalah orang-orang yang melaksanakan kekuasaan atau tanggung jawab atau keputusan atau penyelesaian urusan.

Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. Umat Allah menerima kekuasaan dari Dia. Karena Islam tidak mengenal perbedaan yang tajam antara urusan yang sakral dan sekuler, maka diharapkan pemerintahan-pemerintahan biasa akan melakukan kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar, dan kita harus menghormati dan mematuhi keluasaan itu; jika tidak demikian tidak akan ada ketertiban dan kepatuhan.

Kesimpulannya rakyat mentaati umaro (penguasa negeri) dan penguasa negeri mentaati para fuqaha (ahli fiqih).

Jadi cara mengawal syariat Islam dalam sistem pemerintahan di negara kita dengan cara mengembalikan wewenang para fuqaha (ahli fiqih) untuk menasehati dan membimbing penguasa negeri (umaro) sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kaum muslim untuk mentaati penguasa negeri.

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »

Older Posts »