Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Prabowo Subianto ijab kabul’


Membangun tanpa utang

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendukung gagasan calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno yang, jika dia dan pasangannya Prabowo Subianto terpilih, akan membangun infrastruktur tanpa utang. Kebijakan ini, kata Menkeu, akan membuat perekonomian dan keuangan Indonesia jadi sehat sebagaimana yang termuat dalam tulisan pada http://www.alinea.id/kolom/membangun-tanpa-utang-b1UB89fX2

***** awal kutipan ******
“Membangun infrastruktur tanpa utang itu bagus. Ini akan menjamin Indonesia memiliki perekonomian dan keuangan negara yang sehat, di mana utang semakin kecil. Itu saya sangat hargai sekali,” kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12).

Data Bank Indonesia menunjukkan, utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai triwulan III-2018 mencapai US$359,8 miliar. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ULN naik 4,2% (yoy). Jumlah ini meliputi utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$179,2 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN US$180,6 miliar. Dengan kurs dolar BI per Selasa (11/12) yang Rp14.613/US$, maka utang US$359,8 miliar itu setara dengan Rp5.258 triliun.

Tapi, tunggu dulu. Bisakah membangun infrastruktur tanpa utang?

Bagaimana caranya?

Jawabnya, bisa! Rizal Ramli, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur pernah melakukannya.

Waktu itu, RR, begitu dia biasa disapa, mampu membalik pertumbuhan ekonomi dari minus 3% menjadi 4,5%.

Hebatnya lagi, pertumbuhan ekonomi total 7,5% itu diraih tanpa utang, justru sukses mengurangi utang Indonesia sebesar US$4,5 miliar.

Bagaimana cara melakukan semua itu?

Di antaranya, dengan melakukan pertukaran utang dengan ‘biaya’ pelestarian lingkungan. Utang ke Jerman, misalnya, Indonesia menyediakan 100.000 hektar lahan hutan untuk dikonservasi. Jerman mengganjar upaya itu dengan mengurangi utang hingga ratusan juta dolar.

Selain itu juga melakukan restrukturisasi utang, menukar utang lama berbunga mahal dengan utang baru yang bunganya lebih murah dan bertenor lebih panjang. Hasilnya, Kuwait bukan saja setuju merestrukturisasi utang Indonesia, tapi juga menghadiahi jembatan layang Pasopati di Bandung yang dibangunkan secara gratis.

Pembangunan infrastruktur tanpa utang juga bisa dilakukan dengan sekuritisasi proyek infrastruktur yang sudah jadi. Caranya, pemerintah menjaminkan potensi pendapatan proyek di masa depan untuk memperoleh pendanaan. Sekuritisasi sangat berbeda dengan penjualan aset BUMN kepada swasta.

Sayangnya, justru pola terakhirlah yang kini banyak dilakukan Pemerintah Jokowi. Itulah sebabnya kita ketahui Pemerintah amat bernafsu menjual jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Intinya, diperlukan kemampuan para petinggi negeri untuk mengambil langkah terobosan alias out of the box.

Banyak cara yang bisa dilakukan dalam membangun infrastruktur tanpa harus berutang. Antara lain, mendorong kerja sama dengan pihak swasta hingga meningkatkan pendapatan dari sisi penerimaan pajak.

Peningkatan pendapatan perpajakan dilakukan melalui perbaikan tax ratio. Caranya, bukan dengan menaikkan tarif pajak, tapi justru menurunkan tarif pajak. Langkah inilah yang dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin pada 2001 silam.

Waktu itu tarif pajak penghasilan di Rusia 80%. Putin menurunkan menjadi 13% dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran rakyat dalam membayar pajak. Dampaknya, pendapatan pajak penghasilan pribadi meningkat dari US$6,2 miliar pada 2000 menjadi hampir US$12 miliar pada 2002.

Bukan itu saja, tingkat kemiskinan di Rusia juga tercatat terus turun. World Bank mencatat, rasio tingkat kemiskinan dari batas garis kemiskinan Rusia di 2000 sekitar 29% dari total penduduk turun jadi 24,6%. Angka itu terus terjun hingga pada 2012 berada di level 10,7%.

Dengan kebijakan yang creditors first dan generik seperti saat ini, tidak heran bila tax ratio pada September 2018, tanpa memasukkan penerimaan SDA, rasio pajak hanya di kisaran 9,3%. Padahal, sampai periode yang sama tahun sebelumnya angkanya mencapai 9,9%. Harusnya, kalau mau membangun tanpa utang dan ekonomi tumbuh di atas 6,5%, rasio pajak ada di angka 16%.
***** akhir kutipan ******

Jadi jelaslah bahwa pengertian meningkatkan rasio pajak (tax ratio) bukan membebani atau “memajaki” rakyat atau pengusaha dengan menaikan tarif pajak namun menurunkan tarif pajak ke tarif optimal sebagaimana yang diberitakan pada http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4390954/begini-strategi-prabowo-tingkatkan-tax-ratio-jadi-16

***** awal kutipan *****
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengatakan strategi yang akan digunakan Prabowo-Sandi dalam meningkatkan tax ratio yang diterapkan di Rusia dan Amerika Serikat (AS).

“Oleh sebab itu, kita harus berani mengambil langkah terobosan dalam menaikkan basis pajak. Langkah pertama yang ditempuh adalah memanfaatkan Kurva Laffer,” kata Drajad saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Drajad menjelaskan, kurva atau strategi yang akan diterapkan Prabowo-Sandi sudah diperkenalkan oleh Arthur B. Laffer, ekonom Amerika Serikat yang pernah menjadi anggota Economic Policy Advisory Board dari Presiden Ronald Reagan.

Dalam kurva Laffer, penerimaan perpajakan adalah 0 pada saat tarif 0%, lalu naik menuju penerimaan pajak maksimum pada tarif optimal tertentu, kemudian turun lagi menuju 0 pada tarif 100%.

Dengan begitu, Drajad mengaku bahwa strategi kurva laffer sangat bisa diterapkan di Indonesia dalam meningkatkan tax ratio. Pasalnya, ada lima alasan mendasar strategi tersebut untuk diterapkan.

Pertama, masih banyak yang melakukan profit shifting atau pemindahan keuntungan dari Indonesia ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga basis pajak masih rendah. Kedua, tingginya tarif pajak yang ada sekarang memicu para wajib pajak senang ber-KKN daripada bayar pajak.

Ketiga, dengan tarif yang rendah maka kampanye kesadaran pajak bisa lebih efektif. Demikian juga dengan penegakan aturan perpajakan. Orang atau badan yang mampu tapi malas membayar pajak akan malu dengan kampanye itu.

Keempat, tarif pajak Indonesia memang relatif kurang kompetitif pun membuat tax ratio masih rendah, berbeda dengan negara-negara tetangga Indonesia yang tarifnya rendah namun tax rationya tinggi.

Kelima, penurunan ke tarif optimal tertentu diharapkan dapat memicu pertumbuhan menjadi 6% atau malah lebih. Sehingga kue yang bisa dipajaki melalui PPh, PPN, pajak perdagangan, PBB, bea dan cukai akan membesar jauh lebih cepat.

Selain itu, diperlukan juga penyederhanaan ketentuan umum dan prosedur perpajakan, agar masyarakat nyaman masuk ke sistem pajak. Lalu, perlu penguatan SDM pajak dan pengawasan internal, sehingga intelijen dan pemeriksaan pajak bisa lebih efektif.

Selanjutnya, perlu perlindungan fisik terhadap aparat pajak di daerah yang rawan. Perlu lebih mengefektifkan obyek pajak, termasuk dalam PBB.

“Itu alasan logisnya. Tentu tidak cukup hanya mengandalkan Kurva Laffer saja. Perlu penerapan teknologi informasi secara masif di seluruh Indonesia sehingga lubang pajak bisa dikurangi. Perlu penegakan hukum yang tegas terhadap kasus yang inkracht, karena ada tagihan puluhan triliun di sini,” ujar dia.
***** akhir kutipan *****

Oleh karena salah satu prestasi “membangun tanpa utang” maka capres Prabowo Subianto ijab kabul dengan ekonom senior DR Rizal Ramli sebagai simbol pembela rakyat sebagaimana yang diberitakan pada http://politik.rmol.co/read/2019/04/07/385017/prabowo-rizal-ramli-ijab-kabul-perbaiki-indonesia

***** awal kutipan *****
“Seperti diketahui, dalam rapat akbar di GBK, Senayan, Jakarta, pagi tadi, Prabowo Subianto meminta Rizal Ramli menurunkan tarif listrik dalam 100 hari pertama pemerintahannya,” kata praktisi media yang juga wartawan senior, Arief Gunawan di Jakarta, Minggu (7/4).

Menurutnya, permintaan ini mengingatkan publik pada kapasitas para menteri di era Sukarno dulu, yang umumnya menjadi simbol pro rakyat dan memiliki legacy.

Seperti Ir H Djuanda yang dikenal dengan legasi berupa Deklarasi Djuanda, yang berkaitan dengan teritorial laut Indonesia. Kemudian dr Leimena dengan konsep pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan Ali Sadikin sebagai Menteri Kemaritiman, hingga Roeslan Abdulgani.

Secara esensi mereka mampu melakukan terobosan, bukan sebagai menteri biasa yang hanya bermental pegawai atau pesuruh.

“Menteri-menteri pada masa itu umumnya berjiwa pejuang dan Rizal Ramli memiliki jiwa seperti itu. Prabowo juga demikian,” kata Arief.

Dia percaya Rizal Ramli sebagai ekonom simbol pro rakyat akan sangat bersinergi dengan Prabowo Subianto yang selama ini memang mencita-citakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Kedua-duanya merupakan figur harapan rakyat dan saling memiliki chemistry yang positif.

“Permintaan Pak Prabowo kepada Rizal Ramli itu ibarat ijab kabul kedua tokoh yang sama sepakat untuk berjuang demi kejayaan Indonesia,” tandas Arief.
***** akhir kutipan *****

“Saya tanya bisa enggak turunkan harga listrik, mereka hitung-hitung, saya tanya berapa lama? Tiga tahun? Endak pak. Dua tahun? Endak pak,” kata Prabowo Subianto menceritakan dialognya bersama Rizal Ramli.

“Satu tahun, saya kira minimal satu setengah tahun hitungan saya. Dia (Rizal Ramli) hitung-hitung dia katakan ‘enggak pak. 100 hari pertama’,” sambungnya.

Mantan Danjen Kopassus itu mengaku kaget ketika mendengar bahwa TDL ternyata bisa diturunkan dalam waktu cepat.

“Saya bilang ke dia, ‘eh Bung Rizal, jangan ngarang kamu. Saya mau bicara di Senayan, saya mau bicara di depan ratusan ribu rakyat Indonesia, jangan sampai saya bohong, jutaan (yang hadir di Senayan)’,” paparnya

“Jadi kenapa selama ini tinggi? Beliau (Rizal Ramli) jawab ‘biasa pak, banyak yang minta setoran’,” cetusnya sebagaimana yang diberitakan pada http://wartakota.tribunnews.com/2019/04/08/kepada-prabowo-rizal-ramli-bilang-bisa-turunkan-harga-listrik-dalam-waktu-100-hari

Rizal Ramli, dalam Diskusi Bareng Aliansi Pengusaha Indonesia di Hotel Century Park, Jakarta, Senin (8/4/2019) mengatakan, Prabowo akan menurunkan tarif listrik dengan kapasitas 900 VA. Itu bisa dilakukan tanpa merugikan PLN. Namun dia belum mau membeberkan caranya sebagaimana yang diberitakan pada http://www.konfrontasi.com/content/nasional/bagaimana-trik-rizal-ramli-turunkan-harga-listrik-tunggu-prabowo-jadi-presiden

***** awal kutipan *****
“Nah Prabowo kalau terpilih programnya jelas. Dalam seratus hari kita akan turunkan harga listrik yang 950 VA. Memang banyak yang kritik nanti PLN pasti bangkrut. Kalau cuma nurunin saja gampang,” paparnya.

“Nggak bisa (dibeberkan caranya) nanti takut dicontek. Kita akan ada terobosan yang 900 VA akan diturunkan, pada saat yang bersamaan PLN akan tetap untung. Gimana caranya tunggu saja, kalau Prabowo menang kita umumin,” tambahnya.
***** akhir kutipan *****

Anggota tim ekonomi penelitian dan pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Harryadin Mahardika, menjelaskan kunci untuk menurunkan tarif ini ialah penghematan dan pengaturan pada komponen bahan baku utamanya, yakni batu bara. Dengan demikian, dia bilang, penurunan tarif ini tidak memakai instrumen subsidi sebagaimana yang diberitakan pada http://finance.detik.com/energi/d-4504578/prabowo-pengin-turunkan-tarif-listrik-20-begini-caranya

****** awal kutipan ******
“Bukan (subsidi), tapi skema penghematan dan pengaturan komponen terbesarnya, batu bara,” jelas Harryadin kepada detikFinance, Rabu (10/4/2019).

Dia menjelaskan, untuk menurunkan tarif listrik sebenarnya ada beberapa konsep.

Tapi, yang saat ini didiskusikan oleh tim ialah mengatur tata niaga batu bara yang dijual untuk kebutuhan pembangkit listrik.

“Selama ini kan batu bara untuk pembangkit listrik ya, fluktuatif sekali, nggak bisa diprediksi kadang-kadang juga dapatnya mahal, karena komponen terbesar batu bara sehingga berimbas pada tarif listrik yang tinggi.

Yang kita lakukan melakukan pengaturan khusus pembangkit listrik, semacam DMO untuk batu bara listrik,” jelasnya.

Dia mengatakan, skema tersebut berbeda dengan domestic market obligation (DMO) saat ini. DMO sendiri merupakan kewajiban produsen batu bara domestik untuk memasok kebutuhan PT PLN (Persero).

Lanjut Harryadin, kebijakan yang bakal diterapkan nantinya lebih mengatur soal harga batu bara.

“Ini ada program spesifik khusus untuk batu bara yang dijual di pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Lebih diatur fluktuasi harganya.

Dalam ilmu finance hedging dulu harganya, kontrak dulu perusahaan-perusahaan batu bara, kita kontrak dengan harga yang stabil dan diberikan batasan atasannya. Khusus yang kontrak dengan PLN,” jelasnya.

Dia menuturkan, dengan harga batu bara yang stabil maka tarif listrik bisa dipangkas sampai 20%.

“Dengan itu kita memprediksi kalau kita bisa stabilkan dan level stabilitasnya 20% lebih rendah dari harga sekarang, maka harga tarif dasar listrik bisa kita turunkan 20% dari harga sekarang,” tutupnya.
***** akhir kutipan ******

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »