Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘preferensi memilih’


SITUNG KPU tidak adil karena mendahulukan TPS Provinsi lumbung suara petahana

Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) suara KPU TIDAK ADIL karena dari data yang dimasukkan tampaknya sebelum dipublikasikan melalui proses filter atau preferensi memilih mendahulukan mempublikasikan TPS Provinsi lumbung suara Jokowi-Ma’ruf

BUKTINYA per tanggal 28/04/2019 pk 07:15 Provinsi Jawa Tengah data yang dimasukkan dan dipublikasikan sebesar 52,8% sedangkan Provinsi Jawa Barat data baru dimasukkan dan dipublikasikan 24,2% (hampir separuh Provinsi Jawa Tengah)

Tampaknya kelak perlu audit IT KPU karena perlakuan tersebut dapat menteror rakyat yakni memanipulasi persepsi rakyat sehingga menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Kami buatkan file excel simulasi pilpres 2019 dengan mengubah persentase perolehan suara di Provinsi dengan DPT di atas 5 juta maka akan terlihat pengaruhnya secara keseluruhan.

Silahkan download (unduh) filenya pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2019/04/simulasi-pilpres-2019-prop-di-atas-5-juta.xlsx

Kegaduhan lain yang akan ditimbulkan oleh SITUNG KPU adalah kelak rakyat HARUS MENCOCOKAN bukti fisik formulir C1 dari 813.350 TPS dengan hasil di SITUNG KPU karena SISTEMNYA TIDAK MENCEGAH jumlah perolehan suara paslon 01 dan 02 LEBIH BESAR dari jumlah suara sah.

Contohnya dalam formulir C1 tercantum jumlah suara sah adalah 183 dengan perolehan 53 suara paslon 01 dan 130 suara paslon 02.

Namun data yang terrekam dan terpublikasi adalah 553 suara paslon 01 dan 30 suara paslon 02 sehingga jumlah perolehan suara kedua paslon adalah 583 LEBIH BESAR dari jumlah suara sah yakni 183.

Bayangkan, jika untuk memeriksa bukti fisik formulir C1 dari 813.350 TPS dibutuhkan waktu 1 menit per TPS maka dibutuhkan waktu 13.556 jam dan dibagi 24 jam = 564 hari

Contoh kegaduhan yang ditimbulkan oleh SITUNG KPU 2019 diberitakan pada http://news.okezone.com/read/2019/04/19/605/2045607/viral-c1-beda-dengan-data-situs-resmi-kpu-itu-human-error atau berita pada http://nasional.kompas.com/read/2019/04/19/19034251/kpu-koreksi-kesalahan-entry-data-situng-9-tps

Praktisi public relations Heri Rakhmadi menulis sebuah opini dengan dengan judul “Quick Count, Real Count KPU dan Angka Cantik 54 Persen”.

Secara satire Heri mempertanyakan mengapa data real count dari SITUNG KPU bisa sama persis dengan quick count sebagaimana tulisan yang dimuat pada http://www.teropongsenayan.com/99957-quick-count-real-count-kpu-dan-angka-cantik-54-persen

***** awal kutipan *****
Setelah (quick count) menghiasi layar kaca dan portal berita, kini angka 54 persen juga terus menghiasi layar tabulasi real count milik KPU. Tentunya angka 54 persen ini kembali disematkan kepada Paslon 01, walau sesekali dia dengan centil naik ke angka 55 persen.

Dalam real count KPU yang berbasis formulir C1, terekam jelas bahwa Jawa Tengah dan Jawa Timur—terutama Jawa Tengah—yang memang merupakan basis Paslon 01 menjadi penyumbang terbesar angka cantik 54 persen. Kedua KPU di daerah ini, terutama KPU Jawa Tengah patut mendapat ajungan jempol karena begitu antusias menginput data ke tabulasi real count KPU.
***** akhir kutipan ******

Wartawan Republika Harun Husein sudah dua kali membuat tulisan di akun facebooknya.

Tulisan pertama berjudul “Real Count Masih Pilih Data.” dan Tulisan kedua berjudul “Real Count (masih) Rasa Quick Count”

Harun menyoroti derasnya data KPU dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diidentifikasi menjadi kantong suara Jokowi. Sebaliknya data dari Jawa Barat dan DKI Jakarta, kantong suara Prabowo masuknya beringsut sebagaimana tulisan yang dimuat pada https://suaramerdeka.id/6537/mind-games-permainan-berbahaya-kpu/

Hal yang perlu diingat bahwa data yang ditampilkan di SITUNG KPU bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka yakni mulai dari Kecamatan, Kabupaten Kota, Propinsi dan Nasional di KPU Pusat.

Jika terjadi perbedan maka kelak akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang berperan untuk mengatasi sengketa Pemilu.

Tentu akan membutuhkan waktu lama jika membandingkan langsung ke sumber data fisik form C1 yang dimiliki kubu 01 dan 02 serta kubu KPU.

Bayangkan jumlah formulir c1 adalah sebanyak jumlah TPS yakni 813.350 lembar / 500 lembar = 1.628 RIM, Berapakah jumlah truk untuk membawanya.

Cara lain membandingkan berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional dan dicari mana saja propinsi yang ada perbedaan.

Dari jenjang itu turun ke jenjang propinsi untuk mencari mana saja yang ada perbedaan terus turun ke jenjang kabupaten/kota, kecamatan sampai ke sumber data form C1

Tentu akan membutuhkan waktu yang lama sedangkan MK mempunyai batas waktu atau tidak mempunyai waktu yang banyak.

Kami berpendapat lebih baik penegakan hukum terhadap KECURANGAN-KECURANGAN PEMILU 2019 dimulai dari PARA PELAKUNYA hingga DALANG nya agar dapat DIKETAHUI dan DITETAPKAN termasuk KECURANGAN TERSTRUKTUR atau SPORADIS dan DITETAPKAN pula PASLON mana yang akan DIDISKUALIFIKASI.

Disinilah diperlukan peran BAWASLU dan POLRI atas KEJUJURAN dan KEADILAN mereka.

Jika mereka tidak jujur atau tidak adil maka tentu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Oleh karenanya BUKAN PEMILU ULANG atau TOLAK PEMILU CURANG namun BONGKAR dan TUMPAS KECURANGAN-KECURANGAN PEMILU 2019 karena kalau DIULANG atau DITOLAK maka MENGABAIKAN JERIH PAYAH atau PENGORBANAN RAKYAT (termasuk jiwa) yang telah mengikuti pemilu, mengawal formulir C1 berikut rekapitulasi suara berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Nasional (KPU PUSAT).

Dahulu pada saat pilpres 2014, Prabowo sebenarnya telah mengungkapkan kecurangan-kecurangan Pemilu namun Majelis Konstitusi tidak memprosesnya sebagaimana yang diberitakan pada http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181217215130-32-354416/cerita-prabowo-ungkit-kekalahan-pilpres-2014

***** awal kutipan ******
Prabowo mengatakan tak ada satu pun pihak yang mau mendengarkan alasan dia tak terima dengan kekalahan di Pilpres 2014. Bahkan kata dia Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu seolah tak ingin membuka bukti kecurangan yang disodorkan pihaknya kepada lembaga tersebut.

“Saya sudah buktikan, tahun 2014 sebetulnya pihak kami merasa diperlakukan dengan tidak benar. Hakim-hakim MK tidak mau buka bukti-bukti yang kami bawa,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
****** akhir kutipan *******

Jadi pada saat ini momentum bagi Prabowo untuk BONGKAR dan TUMPAS KECURANGAN-KECURANGAN PEMILU 2019 karena ada GELOMBANG BESAR KEINGINAN RAKYAT #2019gantipresiden

Janganlah membiarkan atau tidak peduli dengan KECURANGAN-KECURANGAN PEMILU 2019 karena akan turut berdosa.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim).

Al Imam Al Hafizh An Nawawi mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])

Selain itu negeri kita akan diazab Allah jika membiarkan kemungkaran yakni membiarkan kecurangan-kecurangan Pemilu 2019.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak mengazab manusia secara umum karena perbuatan khusus (yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang) hingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, mereka mampu mengingkarinya, namun mereka tidak mengingkarinya. Jika itu yang mereka lakukan, Allah mengazab yang umum maupun yang khusus. (HR Ahmad).

Jadi membiarkan kemungkaran yakni membiarkan kecurangan-kecurangan Pemilu 2019 akan mengakibatkan kerusakan atau azab.

Kerusakan atau azab yang terjadi akibat perbuatan maksiat atau munkar itu tidak hanya menimpa pelakunya, namun juga orang lain yang tidak terlibat langsung.

Realitas ini digambarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya:

Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya bagaikan suatu kaum yang berbagi-bagi tempat di sebuah kapal, sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bagian atas kapal, dan sebagian lainnya mendapatkan bagian bawahnya. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal, jika hendak mengambil air, melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Mereka berkata, “Seandainya kita melubangi bagian kita dari kapal ini, niscaya kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kita.” Apabila mereka semua membiarkan orang-orang tersebut melaksanakan keinginannya, niscaya mereka semua akan binasa; jika mereka mencegah orang-orang tersebut, niscaya mereka selamat dan menyelamatkan semuanya. (HR al-Bukhari).

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »

Older Posts »