Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Prof Aminuddin Kasdi’


Terulang kembalikah sejarah kelam NU dalam pusaran kekuasaan

Prof Aminuddin Kasdi guru besar sejarah Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengatakan bahwa sejarah kelam yang pernah dialami Nahdlatul Ulama (NU) dalam pusaran kekuasan tampaknya terulang kembali sebagaimana contoh berita pada http://duta.co/kondisi-nu-sekarang-mirip-tahun-1963-1965-prof-aminuddin-terjebak-politik-komunis

**** awal kutipan ****
Bahkan bisa jadi lebih parah dari tahun 1963-1965 di mana NU waktu itu harus ikut masuk dalam paham Nasakom (Nasionalis, Agamis dan Komunis).

Diakui Prof Aminuddin, tanda-tanda yang sudah muncul ke permukaan, memang sedikit ada kemiripan. Misalnya, kalau dulu ada land reform (reformasi agraria) sekarang juga ada bagi-bagi sertifikat tanah.

“Dulu untuk menciptakan konflik di akar rumput (revolusi sosial) menggunakan istilah 7 setan desa penguasa tanah. Sehingga kemudian Barisan Tani Indonesia dipersenjatai, sehingga pecah peristiwa G 30 S/PKI 1965,” jelasnya.

Tapi sekarang menggunakan propaganda Rusia di mana kebohongan yang diulang-ulang diharapkan bisa menjadi kebenaran. Ia juga mengingatkan bahwa PKI dulu menjadikan Pancasila sebagai alat pemersatu tapi setelah bersatu akan diganti dengan ideologi Marxisme.

“Kebangkitan neo PKI itu nyata adanya, saya sudah berulangkali menghambat cara-cara yang mereka lakukan untuk menyusup baik melalui UU, Kurikulum pendidikan hingga SKKPH (Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM),” beber Guru Besar sejarah UNESA ini.
***** akhir kutipan *****

Begitupula Prof DR Aminuddin Kasdi MS dalam diskusi kecil di Surabaya menyampaikan, “Masyarakat harus tetap waspada dengan isu-isu yang seolah-olah PKI itu tidak
kejam, bukan antiagama dan seolah-olah PKI tetap ikut berjuang untuk NKRI” sebagaimana contoh berita pada http://www.antaranews.com/berita/560785/sosok-aminuddin-kasdi-simpan-fakta-historis-negara-komunis-indonesia

***** awal kutipan *****
Peneliti kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 9 Januari 1948 itu menilai, semua isu yang mengaburkan kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) itu tidak didukung bukti historis.

“Saya justru menemukan dokumen kecil berisi rencana pemberontakan PKI dengan target untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia,” kupasnya dalam diskusi belum lama ini.

Dokumen yang ditemukan itu berupa buku kecil atau buku saku tentang “ABC Revolusi” yang ditulis Comite Central PKI pada 1957 yang isinya menyebut tiga rencana revolusi atau pemberontakan oleh PKI untuk target Negara Komunis di Indonesia.

“Buku itu justru membuktikan bahwa rencana pemberontakan PKI yang diragukan sejumlah pihak itu ada dokumen historisnya, bahkan dokumen itu merinci tiga tahapan pemberontakan PKI yang semuanya gagal, lalu rumor pun diembuskan untuk mengaburkan fakta,” ujar penulis tesis “Masalah Tanah dan Keresahan

Petani di Jawa Timur 1960-1965” dalam diskusi yang dihadiri rekannya, Prof DR Sam Abede Pareno.
Anggota Masyarakat Sejarawan Indonesia Jawa Timur itu menyatakan, temuan dokumen yang sudah lusuh itu tak terbantahkan.

“Kalau ada orang NU yang dituduh melakukan pembunuhan, itu bukan direncanakan, tapi reaksi balik atas sikap PKI sendiri yang menyebabkan chaos saat itu,” tuturnya.

Mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII/1963-1965), GP Ansor (1965-1968), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI, 1965-1975), dan Muhammadiyah (1976) itu mengungkapkan, sikap PKI memang menyakitkan.

“PKI melakukan provokasi dengan ludruk yang temanya menyakitkan, seperti matinya Tuhan, malaikat yang tidak menikah karena belum dikhitan, dan banyak lagi,” tukasnya.

Oleh karena itu, ia menyatakan, masyarakat jangan terpengaruh dengan provokasi politik yang didukung sejumlah media massa untuk membesarkan PKI guna mengaburkan sejarah, seperti menunjukkan bahwa orang PKI juga ada yang menciptakan salah satu lagu nasional.

“Kita jangan terpancing dengan sisa-sisa orang PKI di berbagai lini yang berusaha membangkitkan mimpi tentang Negara Komunis melalui media massa, buku-buku dan semacamnya yang seolah-olah benar dengan bersumber testimoni. Ada sisa-sisa PKI bercokol di media,” papar Guru Besar Sejarah Unesa itu.

Testimoni itu mungkin saja benar, dan ia menilai, namun testimoni itu bersumber dari individu-individu yang tidak mengetahui “skenario besar” dari PKI untuk mendirikan Negara Komunis di Indonesia.

“Saya bukan hanya testimoni, saya mempunyai bukti yang sangat gamblang dari dokumen PKI sendiri yang dikeluarkan CC PKI yang dipimpin DN Aidit itu. Jadi, rencana Negara Komunis Indonesia itu fakta historis,” katanya menambahkan

Aminuddin Kasdi juga menulis disertasi “Hubungan antara Pusat dan Daerah pada Periode Kartasura Akhir (1976-1745); Studi Peranan Cakraningrat IV dalam Merebut dan Mengembalikan Kraton Kartasura kepada Pakubowana II”
***** akhir kutipan *****

Hal ini mengingatkan kami dahulu Sekretaris Kabinet Pramono Anung pernah menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk TIDAK BERLEBIHAN atau sembarangan melakukan “sweeping” hal yang berbau paham Komunisme sebagaimana contoh berita pada http://nasional.kompas.com/read/2016/05/13/20585581/Seskab.Tidak.Bisa.Polisi.atau.TNI.Berlebihan.Lakukan.Sweeping.

****** awal kutipan ******
Jika ada anggota Polri ataupun TNI yang diduga menyalahi prosedur, Presiden meminta untuk ditindak.

“Jelas menyampaikan kepada Panglima dan Kapolri segera menertibkan aparatnya, tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak dengan sweeping-sweeping seperti itu,” ujar dia.
****** akhir kutipan ******

Jadi menurut Pramono Anung , di zaman demokrasi Presiden Jokowi melarang anggota Polri ataupun TNI melakukan sweeping atau penindakan terhadap pelaku penyebar paham komunisme dan tidak pula dijelaskan yang dimaksud dengan batasan “TIDAK BERLEBIHAN”.

Padahal yang disweeping atau ditindak adalah propaganda berbau Komunis seperti contoh pada http://nusantara.rmol.co/read/2019/01/01/373189/Ternyata-Tim-Gabungan-Yang-Sweeping-Buku-PKI-

Begitupula Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo meminta aparat TNI dan Polri juga memperhatikan HAK ASASI MANUSIA dan KEBEBASAN BERPENDAPAT seperti yang disampaikan di dalam Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 dalam aksi penertibannya.

Padahal Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 telah menetapkan bahwa TAP MPRS No. 25/1966 dinyatakan tetap berlaku.

Begitupula ada satu peraturan yang dijadikan dasar bagi Polri dan TNI untuk menindak pelaku penyebar paham komunisme yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Pasal 107 KUHP.

Dalam UU tersebut ada penambahan pada Pasal 107 KUHP, yakni pemerintah melarang kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme dalam berbagai bentuk.

Oleh karenanya para ulama dan tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dalam 17 pakta integritas pada poin ke 9 mencantumkan komitmen terhadap TAP MPRS No. 25/1966 sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/02/23/17-pakta-integritas/

****** awal kutipan ******
9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya
****** akhir kutipan *****

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Iklan

Read Full Post »

« Newer Posts