Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Tidak ada lagi suara azan’


Video kekhawatiran berlebihan yang viral

Viral sebuah video tampak dua perempuan tengah berbicara kepada salah seorang penghuni rumah dalam bahasa Sunda.

Video tersebut dianggap sebagai kampanye hitam untuk mempengaruhi warga agar tidak memilih capres Jokowi pada pilpres mendatang.

“Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiyung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin

(Tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang memakai kerudung. Perempuan sama perempuan boleh menikah, laki-laki sama laki-laki boleh menikah,” kata perempaun dalam video tersebut.

Tampaknya hal tersebut adalah ungkapan kekhawatiran berlebihan karena kita tahu pendamping capres Jokowi adalah KH Ma’ruf Amin.

Namun kekhawatiran berlebihan seperti “Perempuan sama perempuan boleh menikah, laki-laki sama laki-laki boleh menikah” sebaiknya diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi.

Contohnya pemerintahan Jokowi sebaiknya tidak memberikan ruang kepada orang-orang “dibelakang” Megawati seperti para politisi PDI-P para pendukung paham Liberalisme yakni salah satunya mendukung LGBT seperti Zuhairi Misrawi, Musdah Mulia, Eva Kusuma Sundari dan Rieke Diah Pitaloka sebagaimana contoh berita pada http://suaranasional.com/2017/12/22/ini-dia-para-politisi-pdip-pendukung-lgbt-minta-diakui-negara/

***** awal kutipan *****
Pendapat Musdah Mulia dikutip dari Harian The Jakarta Post, Jumat (28/3/2008).

Menurut Musdah, homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam

Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama aurus utama dan kalangan Muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam.

The Jakarta Post menulis pendapat Musdah: “Moderate Muslim scholars said there were no reasons to reject homosexuals under Islam, and that the condemnation of homosexuals and homosexuality by mainstream ulema and many other Muslims was based on narrow-minded interpretations of Islamic teachings.”
***** akhir kutipan ******

Begitupula kekhawatiran berlebihan seperti “Tidak ada lagi suara azan, tidak ada lagi yang memakai kerudung”, sebaiknya pemerintahan Jokowi tidak memberikan ruang kepada paham komunisme maupun paham sekulerisme seperti yang dianut oleh Mustafa Kemal Attaturk.

Mustafa Kemal Attaruk terpengaruh sekulerisme Perancis sehingga setelah berkuasa di Turki mengganti agama Negara dengan sekularisme, mengubah azan ke dalam bahasa Turki, melarang pendidikan agama di sekolah umum, melarang kerudung bagi kaum wanita, mengganti naskah-naskah bahasa Arab dengan bahasa Roma, pengenalan pada kode hukum Barat, pakaian, kalender, serta Alfabet, mengganti seluruh huruf Arab dengan huruf Latin.

Dalam masalah paham komunis pemerintahan Jokowi masih menerima atau mentolerir keberadaan paham Komunisme dengan alasan kebebasan berpendapat dan mempertimbangkan Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003

Contohnya Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk TIDAK BERLEBIHAN atau sembarangan melakukan “sweeping” hal yang berbau paham Komunisme sebagaimana contoh berita pada http://nasional.kompas.com/read/2016/05/13/20585581/Seskab.Tidak.Bisa.Polisi.atau.TNI.Berlebihan.Lakukan.Sweeping.

****** awal kutipan ******
Jika ada anggota Polri ataupun TNI yang diduga menyalahi prosedur, Presiden meminta untuk ditindak.

“Jelas menyampaikan kepada Panglima dan Kapolri segera menertibkan aparatnya, tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak dengan sweeping-sweeping seperti itu,” ujar dia.
****** akhir kutipan ******

Jadi menurut Pramono Anung , di zaman demokrasi Presiden Jokowi melarang anggota Polri ataupun TNI melakukan sweeping atau penindakan terhadap pelaku penyebar paham komunisme

Padahal Ketetapan MPR Nomor 1 Tahun 2003 telah menetapkan bahwa TAP MPRS No. 25/1966 dinyatakan tetap berlaku.

Begitupula ada satu peraturan yang dijadikan dasar bagi Polri dan TNI untuk menindak pelaku penyebar paham komunisme yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1996 tentang Perubahan Pasal 107 KUHP.

Dalam UU tersebut ada penambahan pada Pasal 107 KUHP, yakni pemerintah melarang kegiatan penyebaran atau pengembangan paham komunisme, Leninisme, dan Marxisme dalam berbagai bentuk.

Oleh karenanya para ulama dan tokoh nasional yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dalam 17 pakta integritas pada poin ke 9 mencantumkan komitmen terhadap TAP MPRS No. 25/1966 sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/02/23/17-pakta-integritas/

****** awal kutipan ******
9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya
****** akhir kutipan *****

Contoh pengikut paham Sukulerisme pada zaman dahulu adalah Benny Moerdani seperti yang disampaikan oleh Salim Said seorang peneliti peran politik tentara, berprofesi sebagai wartawan yang mewawancarai langsung para petinggi TNI dalam bukunya berjudul “Dari Gestapu ke Reformasi – Serangkaian Kesaksian”

Salim Said berpendapat bahwa Benny Moerdani adalah pengikut paham sekularisme dan dianggap anti-Islam diduga akibat tindakan over acting dari “anak buahnya”

Contoh pada hal 300-301 ditulis

****** awal kutipan *****
Kabarnya pernah terjadi di Kopassus pada masa kepanglimaan Benny. Kisahnya seperti berikut.Seorang perwira senior menginspeksi ruang kerja para perwira bawahannya. Ketika melihat sajadah terlampir di kursi, sang Komandan bertanya, “Apa ini?”, jawab sang perwira, “sajadah untuk sholat, Komandan.” Dengan membentak, sang Komandan berkata, “TNI tidak mengenal ini”. Komandan yang sama juga kabarnya sering mengadakan rapat staf pada saat menjelang waktu ibadah Jum’at sehingga mempersulit para perwira yang akan shalat Jum’at

Mengenai perlakuan buruk terhadap perwira-perwira yang beragama Islam, politikus partai Islam, Hartono Mardjono, pernah dikutip oleh koran Republika (terbitan 3 Januari 1997) sebagai mengatakan bahwa rekrutmen untuk menjadi perwira Kopassus sangat diskriminatif terhadap mereka yang beragama Islam. Menurut informasi Hartono Mardjono, kalau direkrut 20 orang, 16 di antaranya adalah perwira beragama Kristen atau Katolik, dua dari Islam, satu Hindu dan satunya lagi Buddha.
****** akhir kutipan *****

Pada hal 310, Salim Said ketika mewawancarai Benny Moerdani dan menanyakan tentang sikapnya terhadap tuduhan anti-Islam yang diarahkan kepadanya. Benny marah, mukanya merah, dan terdiam cukup lama. Benny Moerdani berkata, “Koq saya yang dituduh anti-Islam. Soeharto itu yang anti-Islam”

Salim Said menyampaikan bahwa pada awal orde baru, Soeharto memang ada menunjukkan sikap alergi pada Islam. Beliau sendiri pernah menyaksikan Soeharto melotot kepada seorang santri wanita yang menyarankan agar demonstrasi dukungan kepada ABRI yang berlangsung di halaman Kostrad pada hari-hari pertama pasca Gestapu, itu ditutup dengan doa.

Salim Said menceritakan, Harry Tjan Silalahi (sekjen Partai Katolik) suatu hari menemui Soeharto di markas Kostrad pada awal orde baru, menjelang akhir pertemuan, Subchan Z.E (Ketua PB NU) menyampaikan rencana aksi massa berikutnya dengan mengucapkan kata Insya Allah. Soeharto amat terganggu, “Mengapa harus pakai Insya Allah?” tanyanya dengan kesal. Ketika sudah berada di luar, Subchan yang berasal dari keluarga santri daerah Kudus, Jawa Tengah, berkomentar kepada Harry, “Wah, Soeharto ini memang abangan tulen.”

Salim Said menyampaikan cerita lain tentang Soeharto dan Islam dari buku Harry berjudul “Tengara Orde Baru : Kisah Harry Tjan Silalahi yang terbit 2004. Dalam sebuah pertemuan (diceritakan pada hal 311), Soeharto menyempatkan bertanya kepada Kiai Dahlan mengenai kegiatan NU membicarakan kembali “Piagam Jakarta”. Kiai Dahlan menjelaskan bahwa dalam Piagam tersebut umat Islam diwajibkan menjalankan “Syariat Islam”

Soeharto menukas dengan bertanya, “Apa itu sarengat (Bhs Jawa = syariat) Islam ?”. Lalu Kiai itu menjelaskan secukupnya dan Soeharto kembali bertanya, “Bagaimana dengan saya yang abangan ini dan orang-orang Islam abangan lainnya? Apakah akan dipaksa-paksa melakukan sembahyang dan lain-lainnya ?”. Oleh Kiai Dahlan dijawab, bahwa hal tersebut bergantung pada orangnya. Maka dikatakan oleh Soeharto bahwa persoalan Piagam Jakarta tidak perlu dipersoalkan dan meminta agar persoalan Piagam Jakarta itu tidak diteruskan.

Pada hal 312, Salim Said menuliskan bahwa pada masa awal kekuasaan Soeharto, setelah membereskan PKI, para pengikut Soekarno dan para tokoh pelopor Orde Baru (Kemal Idris, H.R. Dharsono, dan Sarwo Edhi) dan kekuatan Islam politik menjadi target Soeharto berikutnya. Yang mula-mula menjadi operator melaksanakan kebijakan anti-Islam Soeharto adalah Ali Murtopo. Waktu itu Moerdani masih menjabat Konsul Jenderal di Kuala Lumpur sebelum kemudian pindah ke Seoul. Dalam rangka itulah, kemudian munculnya cerita mengenai “Komando Jihad” yang DICIPTAKAN dan DIHANCURKAN. Ini adalah salah satu cara Ali Murtopo “meneror” kekuatan politik Islam, terutama menjelang Pemilihan Umum 1971.

Salim Said menyampaikan bahwa pada masa tuanya sikap Soeharto memang terlihat berangsur berubah terhadap Islam. Berikut pendapat Jusuf Wanandi,

“Pada awal masa kepresidenanya, hubungan Soeharto lebih dekat kepada mistik Jawa daripada ke Islam. Tapi pada akhir delapan puluhan, dia menjauhkan diri dari mistik (serta ingatannya kepada Sudjono Humardani, teman sepeguruannya dalam mistik Jawa) demi menaikkan citranya di mata masyarakat Islam. Tapi adalah juga benar bahwa sejak Sudjono meninggal pada 1986, perhatian Sohearto ke praktik Kejawen menjadi berkurang.

Pada hal 315, Salim Said menyampaikan

***** awal kutipan *****
”Perubahan keber-agama-an yang terjadi pada Soeharto kemungkinan besar bisa juga dimengerti jika melihatnya dari segi latar belakangnya yang abangan itu.

Tapi dari titik pandang politik, yang saya duga ikut mendorong perubahaan itu adalah keberhasilan Soeharto melumpuhkan kekuatan Islam politik. Artinya kekuatan Islam politik bukan ancaman lagi bagi kekuasaan sang Presiden.

Masih dari sudut politik, perubahan itu juga kemungkinan muncul dari kecemasan terhadap berbaliknya kekuatan-kekuatan yang dulu dipelihara dan dimanfaatkan Soeharto- antara lain menggunakan Murtopo dan Moerdani – untuk memojokkan kekuatan Islam politik.

Menarik untuk diingat bahwa pada awal tahun sembilan puluhan, kekuatan-kekuatan yang pada awalnya merupakan pendukung penting Soeharto, terutama dalam menghadapi Islam, secara perlahan mulai “berbalik gagang” bersamaan dengan berubahnya sikap Soeharto terhadap Murtopo dan Benny. Gejala perubahaan politik ini semakin mencolok setelah ICMI terbentuk.
***** akhir kutipan ******

Salim Said kemudian menuliskan,

Nama Benny, Edi Sudrajat, dan Try Sutrisno disebut-sebut sebagai dekat dengan kekuasaan anti-ICMI (baca:anti-Soeharto) tersebut.

Harry Tjan menampik kedekatan Benny kepada aktivis-aktivis yang kritis terhadap Soeharto itu. “Benny tidak berani melawan Soeharto”, kata Harry.

Moerdani memang tidak berani secara frontal melawan Soeharto, juga ketika masih menduduki posisi penting. Kendati demikian, sebagai pengagum Jendral Sudirman, sebagai seorang patriot, Moerdani juga tidak bisa tinggal diam ketika Soeharto sudah dipandangnya sebagai telah membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dengan sikap itulah saya duga, Moerdani bersedia hadir dalam sebuah diskusi terbatas Yayasan Pembangunan Pemuda Indonesia (YPPI) di rumah Fahmi Idris pada suatu malam pada paruh pertama 1991

Dalam pertemuan itu, Salim Said menuliskan bahwa

***** awal kutipan *****
Benny Moerdani mengusulkan mengenai “gerakan massa” sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, “Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang-orang Cina dan kemudian gereja.” Cara lebih aman, kata Firdaus, “Kuasai MPR. Lewat MPR, Soeharto bisa dengan lebih aman diturunkan.”

Pertemuan di rumah Fahmi itu bocor dan dilaporkan kepada Soeharto. Sebuah sumber menyebutkan laporan mencapai Presiden lewat Azwar Anas. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada waktu itu. Atas dasar laporan itulah, Soeharto dan para pembantunya, termasuk Tutut, putrinya, mempersiapkan daftar calon sebagai antisipasi terhadap daftar calon anggota MPR dari pimpinan Golkar yang dicurigai Soeharto dan orang sekelilingnya sebagai kemungkinan telah berada di bawah pengaruh Moerdani

Map yang berisi daftar calon yang disampaikan Ketua Umum Golkar, Wahono dan Sekjennya, Rahmat Witoelar, diterima Soeharto untuk seterusnya dimasukkan ke laci meja kerjanya di kediaman jalan Cendana. Dan dari laci itu dikeluarkan map yang berisi daftar yang telah disusun atas petunjuk Bapak Presiden. “Pakai ini saja”, kata Soeharto kepada Wahono. Daftar itulah yang kemudian menghasilkan anggota DPR dan MPR yang waktu itu dikenal sebagai “ijo royo-royo”
***** akhir kutipan ****

Istilah “ijo royo-royo” atau “santrinisasi” adalah sebuah istilah yang pernah populer sebagai proses “penghijauan” di lembaga DPR/MPR. Terbawa arus kuat kelompok santri yang semakin terbuka dan bertambah luas secara kuantitas, kelompok abangan pun semakin lama semakin terpengaruh mengalami proses santrinisasi.

Sejak pertengahan tahun 1980an, dominasi kelompok abangan mulai menurun dan hegemoni kaum santri mulai menguat. Lonceng kematian dominasi kaum abangan Jawa dalam birokrasi Orde Baru kemudian “dibunyikan” oleh Presiden Soeharto sendiri –yang sebelumnya dikenal sebagai abangan dan jauh dari tradisi Islam.

Perubahan ditandai dengan lahirnya kebijakan Soeharto yang membolehkan jilbab dipakai murid-murid sekolah yang sebelumnya dilarang oleh Menteri Pendidikan Daud Jusuf. Soeharto juga mendukung dan memfasilitasi berdirinya Bank Muamalat serta dibentuknya organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), sebuah organisasi modern yang paling representatif mempresentasikan telah hadirnya sebuah kelas sosial baru di tengah-tengah umat Islam Indonesia yaitu kelas menengah Muslim.

Pada halaman 318 , Salim Said menuliskan

****** awal kutipan *****
Daud Jusuf, salah seorang pendiri dan tokoh CSIS, tidak mendukung kebijakan Soeharto yang “bersahabat” terhadap Islam Syariah, karena itu tidak lagi duduk di kabinet.

Daud adalah seorang doktor didikan Prancis yang sangat kagum pada sekularisme yang dipraktikkan negara tempatnya belajar.

Berbeda dengan sekularisme Amerika yang toleran terhadap agama, sekularisme Prancis yang memusuhi agama (anti-cleric).

Jenderal Mustafa Kemal dari Turki adalah tokoh yang juga penganut sekularisme Prancis. Maka setelah berhasil menghapuskan Kesultanan Ottoman – Kemal sebagai Presiden pertama Turki menerapkam sekularisme Prancis di negara yang dipimpinnya.
***** akhir kutipan ******

Alhamdulillah, pada awalnya Soeharto alergi atau anti-Islam dan pada akhirnya berubah menjadi bersahabat dengan syariat Islam dan kemudian pula pada tahun 1991, Soeharto sekeluarga melaksanakan ibadah haji.

Salim Said menuliskan pada halaman 319

***** awal kutipan *****
Terhadap kepergian Soeharto ke Tanah Suci itu, Benny cemas. “Wah, kalau Bapak Serius, bakal repot kita.” katanya.

Soeharto ternyata kemudian memang tidak main-main ke Makkah. Selain menyempurnakan namanya menjadi Haji Mohammad Soeharto, sikap politiknya terhadap Islam juga terlihat semakin simpatik.

Apa pun alasan dan motifnya, Benny dan sejumlah jenderal tidak bisa mengerti, apalagi menerima perubahan sikap dan kebijakan Soeharto tersebut.

Raja intel itu bersama sejumlah golongan anti-Soeharto akhirnya melanjutkan crusading mereka terhadap kebijakan baru Bapak Presiden terhadap Islam, terutama terhadap ICMI. Akibatnya, Benny akhirnya yang menerima tuduhan sebagai anti-Islam.

Sehubungan dengan ketegangan hubungan antara Soeharto dan mantan panglima ABRI itu, menarik untuk memperhatikan satu dari sejumlah cerita dalam memoar Jusuf Wanandi mengenai Moerdani dan Soeharto.

Ini mengenai pertemuan Soeharto dengan Moerdani yang lolos dari pengamatan pers dan para musuh Benny. Kepada Wanandi, Moerdani bercerita bahwa atas usaha Tutut, mantan pangab itu berhasil jumpa Soeharto. Konon itu adalah perjumpaan pertama Benny dengan Soeharto sejak Ibu Tien Soeharto meninggal dunia.

Sejumlah hal dibicarakan kedua mantan pembesar Republik tersebut. Salah satu hal penting yang disampaikan Benny kepada Soeharto dalam pertemuan di rumah Sigit Harjojuanto (salah seorang putra mantan Presiden) adalah informasi mengenai lima dari 10 Pangdam waktu itu adalah mereka yang disebut Moerdani sebagai jenderal “hijau”

Menurut Jusuf Wanandi, Benny menuliskan nama-nama Pangdam yang dinilainya “hijau” itu dan menyerahkannya kepada Soeharto. Soeharto mengirimkan daftar nama tersebut kepada Wiranto, Panglima Abri di bawah Presiden B.J. Habibie.

Wiranto menurut Wanandi, memerlukan waktu hanya sebulan untuk melengserkan lima Pangdam yang ada dalam daftar Moerdani tersebut.

Selain soal pelengseran para Pangdam yang dianggap “hijau” berdasarkan informasi Moerdani. Jusuf Wanandi juga mencatat kontak Wiranto lainnya dengan Benny. Menurut petinggi CSIS tersebut, beberapa saat setelah dilantik sebagao KSAD pada juni 1997, Wiranto menemui Moerdani untuk minta bantuan. Respons Benny,

“Jangan berilusi. Orang tua itu tidak senang pada saya, tidak percaya kepada saya. Jadi kau harus tetap di situ sebab kau satu-satunya orang kita di situ. Jangan berbuat salah dan jangan dekat dengan saya sebab kau akan dihabisi Soeharto jika dia tahu”
****** akhir kutipan *****

Salim Said sempat berjumpa dengan Jenderal Wiranto, di Studio Metro TV pada 22 Oktober 2012 dan menuliskan

****** awal kutipan *****
“Tidak benar semua cerita itu,” komentar Wiranto mengenai apa yang ditulis Jusuf Wanandi mengenai hubungannya dengan Benny. Kata Wiranto selanjutnya.

“Demi Allah, sayat tidak pernah berhubungan dengan Pak Benny secara pribadi. Saya jumpa hanya pada acara-acara resmi. Dan tidak ada lima Panglima Kodam yang saya ganti waktu itu. Dalam soal ABRI “Hijau” dan “Merah Putih” saya memang selalu kena fitnah.”

Pada mulanya barangkali Benny memang hanya menjalankan kebijakan Soeharto. Tapi mengingat sikap dan latar belakangnya yang secara prinsipil dari awal memang kurang bersahabat kepada Islam, maka masyarakat Islam Indonesia akhirnya cenderung melupakan bahwa Soeharto-lah sebenarya yang mula-mula menggariskan kebijakan sikap keras terhadap Islam.

Benny dan Ali Murtopo hanya menafsirkan serta melaksanakannya. Tentu menurut penafsiran dan selera masing-masing kedua tokoh intel tersebut.
****** akhir kutipan ******

Jadi dapat kita ketahui bahwa pada waktu itu ada istilah ABRI “Hijau” yang diisi perwira yang dekat dengan Islam dan pesantren dan ABRI “Merah Putih” yang diisi perwira nasionalis yang condong kepada paham Sekularisme.

Berikut penuturan Kivlan Zein menjelaskan bahwa peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie menjadi presiden, sebenarnya merupakan pertarungan antara kanan dan kiri.

“Yang kiri itu Kristen, yang kanan itu Islam. Ada yang mengatakan kiri itu nasionalis (baca: pengikut paham Sekulerisme) yaitu kubu Benny Moerdani (kiri) dan Pak Harto (kanan),” ujar Kivlan

“Para perwira muda ini berharap janganlah Orde Baru ini anti Islam, paling tidak netral. Maka berkumpullah para perwira yang eks-PII (Pelajar Islam Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Prabowo, walaupun dia sempat ikut KAPPI, ya ikut saya. Kemudian Adityawarman, kemudian Sjafrie Sjamsoeddin. Ini kita yang perwira mudalah, kita yang Akabri 70 ke atas. Kemudian ada Muchdi PR dan Syamsul Maarif. Semua perwira-wira muda itu,” jelas dia sebagaimana yang termuat pada http://news.detik.com/berita/d-688872/kivlan-dan-prabowo-dukung-habibie-cegah-benny-jadi-presiden-

Berikut kutipan selanjutnya

***** awal kutipan *****
Beberapa saat kemudian di tahun 1984, Kivlan bertemu Prabowo di Malang. “Prabowo yang sakit hati dikeluarkan dari Den 81, ketemulah sama kita, saya, Sjafrie Sjamsoeddin, Ismet Huzairi, dan banyak yang lain, sampai terbentuklah grup 7 untuk melawan Benny Moerdani,” terang dia.

Gerakan penolakan terhadap gerakan Benny ini terus berjalan hingga pada tahun 1988. Bagaimana cara menyaingi grup Benny?

“Kita naikkanlah Pak Wiranto yang saat itu Asisten Operasi Timor Timur dan batalyon yang dipimpin Prabowo, serta Ismet Huzairi. Terus bagaimana caranya Prabowo bisa sukses? Kita kasih perlengkapan tempur, helikopter yang bagus, peralatan yang lengkap.

Pak Wiranto diusulkan sama Prabowo disusupkan sebagai ajudan Pak Harto. Okelah, kata saya. Jadilah dia (Wiranto) sebagai ajudan Soeharto,” kata dia.

Namun, Kivlan dan Prabowo cs kok melihat Wiranto semakin lama semakin dekat dengan Benny. Akhirnya, pihaknya mencari jenderal baru yang bisa mengimbangi Benny Moerdani. Dapatlah nama ZA Maulani, yang rencananya akan diusahakan sebagai KSAD terlebih dulu. Tapi, ZA Maulani tidak berani. “Lantas, kita carilah yang lain, ketemu nama Feisal Tanjung. Saya diminta Prabowo menemui Feisal Tanjung untuk menyampaikan pesannya. Saat itu, Feisal masih di Timor Timur. Setelah pesan Prabowo saya sampaikan, Feisal terkejut: masak letkol dan mayor menawarkan saya (jabatan panglima). Feisal yang saat itu Dan Seskoad yang telah dimasukkan kotak oleh grup Benny Moerdani, kita angkat,” terang Kivlan.

Pada bulan Januari 1989, Kivlan dkk berencana mempertemukan Feisal Tanjung dengan Habibie.

“7 Perwira naik pesawat terbang dari Halim sekitar 28 Januari 1989 untuk ketemu Habibie. Sunarto (angkatan 68), saya, Ismet Huzairi, Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin, Ampi Nur Kamal, Suaedy Marasabesy. 7 Perwira itu terbang ke IPTN Bandung malam-malam,” ujar dia.

Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. “Kita sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal Tanjung yang kita majukan. Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat,” kata dia. Setelah itu, Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal Tanjung punya peluang untuk diangkat sebagai Panglima TNI.

Akhirnya, Feisal Tanjung pun menanyakan hal itu kepada Habibie. “Nah, pada tahun 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong Panjaitan,” ujar dia. Hingga 3 Juni 1992, tidak ada kabar bahwa Feisal Tanjung bisa naik menjadi panglima.

Tanggal 5 Juni 1992, kubu Kivlan menghadap Pak Harto saat acara peresmian Stasiun Gambir. “Saya dihubungi Pak Azwar Anas, disetujui bahwa Feisal Tanjung akan naik. Jam 09.00 dia dilantik menjadi letjen, dilantiklah dia jadi bintang 3. Kemudian, tanggal 11 Juni 1992, ketemulah dengan Habibie, naiklah dia jadi Kasum ABRI,” ujar dia.

Upaya untuk menaikkan Feisal Tanjung terus dilakukan. Saat Sidang Umum MPR tahun 1993, Feisal belum juga dilantik menjadi panglima. Saat itu, jabatan Panglima ABRI masih dirangkap oleh Jenderal Edi Sudradjat yang menjabat sebagai KSAD dan Menhankam. “Tapi, itulah pintarnya Pak Harto. Tanggal 15 Juni, diangkatlah Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI, dan jabatan KSAD diberikan kepada Wismoyo Arismunandar,” jelas dia. Setelah itu hubungan Feisal Tanjung dengan Habibie semakin dekat. Januari 1998, terjadilah pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dengan Kopassus untuk menaikkan Habibie sebagai wakil presiden.

“Reaksi dari Singapura ribut, perwira yang tak senang yang berada di grup Benny juga ribut,” tutur dia. Dan akhirnya, tanggal 2 Maret 1998, dengan dukungan Fraksi ABRI dan Panglima ABRI, Habibie diangkat sebagai wakil presiden.

“Saya sampaikan di kantor Habibie tanggal 2 Maret 1998. Saya yang menjadi penghubung. Itulah kejadiannya mengapa dia menjadi wakil presiden. Dia menjadi wakil presiden, karena dirancang oleh perwira-perwira muda ini,” jelas mayjen purnawirawan mantan Kepala Staf Kostrad ini.

Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie malah melupakan para perwira muda ini. “Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini naiknya oleh perwira muda.

Pengangkatan Feisal Tanjung kita rancana untuk menghadang Benny, karena Benny sejak 1988 ingin jadi wapres, tapi terus kita gagalkan,” tegas dia.

Tentang Gerakan Benny Kivlan menceritakan bahwa pada tahun 1988, ada kabar Benny Moerdani ingin jadi presiden. Isu panas ini dibahas oleh Kivlan dan Prabowo cs di Restoran Rindu Alam, 12 Februari 1988. “Saya bilang, Wo (Prabowo-Red), kamu hadap Pak Harto, (minta) copot Benny jadi Pangab sebelum SU MPR tanggal 1 November 1988,” kata Kivlan kepada Prabowo saat itu.

“Wah bahaya, nanti dia kudeta,” ujar Prabowo. “Kalau dia kudeta, kita balas dengan kudeta. Saya pegang satu batalyon, si Ismet satu batalyon, Sjafrie satu batalyon, kau satu batalyon. Kalau dia kudeta, kita kontrakudeta. Kita rebut semua ini,” kata Kivlan saat itu.

Tidak berapa lama kemudian, terbuktilah semua ini. Isu keinginan Benny menjadi presiden didengar Soeharto. “Setelah pulang dari Yugoslavia, Pak Harto bilang biar menteri, biar jenderal, kalau dia inkonstitusional akan saya gebuk. Itu laporan saya, karena dia (Benny) mau melakukan kudeta. Tahun 1989, Benny pun diberhentikan,” ungkap dia. Kasus Benny ini, kata Kivlan, berlanjut saat Habibie naik menjadi wakil presiden.

“Habibie naik jadi wakil presiden, maka tidak senanglah Singapura. Dirancanglah bagaimana supaya Soeharto jatuh, Habibie ikut jatuh. Koalisi Nasional pimpinan Barnas, di belakangnya Benny Moerdani, di depan ada Ratna Sarumpaet. Itulah duduk soalnya mengapa terjadi kerusuhan,” kata dia.
***** akhir kutipan ******

Kivlan Zein dalam penjelasan di atas menyatakan bahwa “Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto salah satunya karena ketidak-senangan terhadap Habibi menjadi wakil presiden dari kalangan cendekiawan Islam adalah wujud Islam Phobia

“Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto menjawab sebuah analisa yang mengatakan bahwa kejatuhan Suharto (semula “a good boy” Amerika) karena adanya kemungkinan jika kekuasaan Suharto “diperpanjang” maka akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Untuk itu Rakyat Indonesia harus “diusik” dengan sesuatu.

Amerika tampaknya “terusik” oleh kelakuan Suharto yang berubah dari pola antagonistik menjadi pola akomodatif yakni penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan

Amereika semakin “terusik”, diawali pada tahun 1992, gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali.

Keputusan diambil oleh Ketua GNB – Presiden Soeharto dan mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki.

Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.

Para Futurolog memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia yang diawali dari timur (Indonesia/Malaysia).

Oleh karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di dunia) merangkul Islam maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan.

Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Fakta krisis ini disetting dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak gelombang krisis ini bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural.

Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar “Soeharto jatuh karena krisis ekonomi”. Mereka berpendapat “Soeharto jatuh karena IMF?”

Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat.

Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri.

Dalam wawancara “perpisahan” sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia.

“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya. Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat “bantuan” IMF. Sumber: http://www.antara.co.id/print/1210836368

“Singapura Link” tampaknya berkeinginan NKRI dipimpin oleh orang yang “baik” seperti SBY atau Jokowi namun kurang “kuat” untuk mewujudkan angan-angan kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga “Singapura link” menjadikan NKRI sebagai pasar dan investasi bagi kemakmuran mereka

Sebagaimana contoh berita pada http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/21/pengamat-kondisi-politik-penyebab-melemahnya-rupiah bahwa analisa pengamat pasar uang terhadap pelemahan rupiah terhadap dollar AS sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah karenanya adanya kondisi politik yang membuat keraguan para investor. Investor condong kepada Jokowi daripada ke Prabowo.

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »