Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘tidak atas nama lembaga’


Sebaiknya mendukung paslon tidak mengatasnamakan kelembagaan yang menaungi kepentingan umat Islam

Hasil keputusan Muktamar NU di Situbondo 1984 untuk ‘Kembali ke Khittah 1926’ adalah untuk kebaikan ormas NU agar tidak terpecah belah karena politik praktis atau perbedaan kepentingan.

“Khittah NU 1926” adalah garis, nilai-nilai, dan model perjuangan NU yang dipondasikan pada tahun 1926 ketika NU didirikan.

Pondasi perjuangan NU tahun 1926 adalah sebagai gerakan sosial-keagamaan.

Komite Khittah NU tidak melarang berpolitik atau memisahkan politik dari agama namun salurkanlah kepentingan politik melalui partai politik seperti PKB atau PPP dan sebaiknya janganlah mengatasnamakan ormas NU karena NU bukan organisasi untuk berpolitik praktis.

Tidak masalah SECARA PRIBADI atau BERKELOMPOK mendukung paslon nomor urut 01 atau 02 NAMUN SEBAIKNYA janganlah membawa atau mengatasnamakan institusi atau lembaga yang menaungi kepentingan bersama KARENA SECARA KELEMBAGAAN harus BERSIKAP NETRAL yakni TIDAK MENGARAHKAN (MEMAKSA) untuk mendukung salah satu paslon.

Contohnya boleh berkelompok mendukung atas nama alumni perguruan tinggi namun tidak boleh mengatasnamakan lembaga pergururan tinggi.

Bahkan kelompok yang menamakan “alumni Jatim” yang terdiri dari alumni perguruaan tinggi serta alumni SMA dan SMK di Jawa Timur “dibolehkan” MENGGELARI Jokowi dengan “CAK JANCUK”

Begitupula TIDAK MASALAH ulama, ustadz atau kyai SECARA PRIBADI atau BERKELOMPOK mendukung paslon nomor urut 01 atau 02 NAMUN SEBAIKNYA janganlah membawa atau mengatasnamakan institusi atau lembaga yang menaungi kepentingan bersama umat Islam karena akan meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah.

Oleh karenanya SECARA KELEMBAGAAN seperti pondok pesantren, KH. Maimun Zubair atau lebih akrab disapa dengan Mbah Moen BERSIKAP NETRAL artinya tidak mengarahkan atau memaksakan santri untuk mengikuti pilihan pribadinya.

Mbah Moen dalam pesan “tanpa teks” mengingatkan bahwa,

“untuk memilih pilihlah yang terbaik MENURUT MASING-MASING”

Silahkan saksikan videonya pada http://www.youtube.com/watch?v=YS5Z1Jr1ZbY atau pada http://www.facebook.com/ZonJonggol/videos/10157084033049846/

Begitupula Maulana Habib Muhammad Luthfi bin Yahya ketika menjawab pertanyaan jama’ah soal siapa yang akan dipilih di Pilpres 2019

Kemudian, Habib Luthfi menjawab dengan nasehat dan pesan perdamaian bagi umat Islam.

“Urusin kerja yang baik, ekonomi yang baik, pertanian kita baik, hubungan Ukhuwah baik, kita ciptakan damai, tahun damai, tahun persaudaraan untuk sesama kita.

Urusan nyoblos apa kata nanti. Itu hak pilih terletak pada kalian semuanya. Bukan hak kami untuk berbicara itu,” pesan Habib sebagaimana contoh kabar pada http://swararakyat.com/sebarkan-ini-pesan-habib-luthfi-saat-ditanya-coblos-siapa-jokowi-atau-prabowo/

KH Tholchah Hasan sesepuh NU, yang terlibat langsung proses lahirnya keputusan Khitthah 26 NU melalui Muktamar 27 di Situbondo, Jawa Timur memahami kegelisahan warga NU saat ini yang tampaknya serupa dengan yang terjadi pada tahun 1970-an di mana NU tidak lagi berfungsi MELAYANI, melainkan MENGUASAI UMAT.

NU sebagai sarana atau alat untuk melayani umat Islam di Indonesia, bukan dijadikan alat untuk menguasai umat. “Melayani dan menguasai ini, tafsirkan sendiri, punya arti berbeda. Kalau melayani apa yang diberikan, sementara kalau menguasai apa yang bisa kami peroleh dari umat,” tegasnya sebagaimana contoh berita pada http://duta.co/ngaji-khitthah-bersama-kh-tholchah-hasan-nu-itu-melayani-umat-bukan-menguasai-umat/

***** awal kutipan ******
“Saya menduga, bapak-bapak, kiai-kiai yang kumpul di sini, juga gelisah, sama dengan kami kami tahun 1970an. Kami juga menduga kiai kehilangan arah, gimana mengingatkan NU agar khitthah. Maka kita harus berjuang bagaimana NU ini sebagai PELAYAN UMAT bukan PENGUASA UMAT. Selamat berjuang untuk NU,” tegasnya
***** akhir kutipan ****

KH. Salahuddin Wahid atau Gus Sholah mengingatkan bahwa ketika memakai “baju” ormas NU maka tidak boleh mendukung siapa-siapa kita harus tegak mengikuti Khittah NU. Tidak ada keharusan warga NU memilih calon yang manapun juga. Hak warga NU harus kita hormati dan itu dijamin oleh Khittah NU. Netral itu tidak memihak siapa-siapa tapi memihak kepada aturan” sebagaimana yang diberitakan pada http://tebuireng.online/arahan-gus-sholah-kepada-komite-khittah-nu-1926/

Begitupula cak Anam (Drs H Choirul Anam) mengingatkan bahwa, “Jangan sampai Komite Khitthah (KK) 26 NU terseret ke politik praktis. SILAHKAN BERPOLITIK, TETAPI ITU URUSAN PRIBADI. Termasuk adanya keyakinan bahwa TIDAK MEMILIH 01, sama dengan ikut menegakkan khittah NU, ITU URUSAN PRIBADI, tidak boleh menggunakan KK 26 NU,” tegasnya sebagaimana yang diberitakan pada http://duta.co/tiga-kesimpulan-kk-26-nu-gelombang-dukungan-kian-besar-gus-solah-akeh-bolone/

KH Suyuthi Toha dari Banyuwangi menyampaikan pesan dari KH. Maimun Zubair atau lebih akrab disapa dengan Mbah Moen sebagaimana contoh berita pada pada http://duta.co/sampaikan-pesan-mbah-moen-di-depan-halaqah-kk-26-nu-kiai-suyuthi-nu-sudah-karut-marut/

***** awal kutipan *****
Menurut Kiai Suyuthi, Mbah Moen berharap NU bersungguh-sungguh mengamalkan khitthah NU. Kalau ada indikasi melenceng harus terus diingatkan sampai berhasil.

“Jadi upaya komite khitthah ini sudah mendapat restu dari beliau. Mbah Moen minta kita juga bersungguh-sungguh memperjuangkan tegaknya khitthah NU,” jelasnya.
***** akhir kutipan *****

KH Suyuthi Toha juga menyampaikan pesan dari almaghfurlah KH Sahal Mahfudh ketika menjadi Rais Aam yang begitu kokoh menegakkan khitthah NU.

“Politik NU bukan rebutan jabatan, bukan politik praktis. Politik praktis itu ecek-ecek atau cekether. Bahasa Mbah Sahal politik NU itu tingkat tinggi, politik menjaga NKRI, politik keummatan, politik membela orang lemah. Hari ini kita saksikan NU sudah karut marut,” tegasnya

Contoh peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” yang sebaiknya diperankan oleh ormas NU seperti mempertimbangkan dan menyarankan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat harus dikembalikan ke UUD 1945 sebelum reformasi yakni melalui permusyawaratan/perwakilan sesuai amanat Pancasila sila ke 4 karena kita dapat melihat salah satu efek negatifnya adalah dapat meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah

Dengan melalui permusyawaratan/perwakilan” maka dapat dilakukan fit & proper test terhadap paslon dan dilakukan oleh yang berkompeten bukan dilakukan oleh rakyat awam melalui celaan dan hujatan karena belum dewasa dalam berpolitik.

Apalagi rakyat awam dapat terkena pengaruh politik pencitraan ataupun strategi politik play victim.

PENCITRAAN dalam arti negatif adalah KEPURA-PURAAN untuk memanipulasi persepsi publik terhadap dirinya untuk kepentingan popularitas atau elektabilitas.

Strategi politik PLAY VICTIM atau strategi politik menzalimi atau memfitnah diri sendiri adalah strategi politik menyakiti diri sendiri dan kemudian menyalahkan orang lain sebagai pelakunya.

Peran POLITIK TINGKAT TINGGI atau sisi “hulu” seperti

“menjaga, membela, mempertahankan Islam Aswaja dan ideologi NKRI yang berazaskan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945”

Kurang efektif jika diperankan dari sisi “hilir” yakni melalui peran eksekutif seperti wakil presiden.

Terlebih lagi inti dari tugas wakil presiden hanyalah “membantu” Presiden sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 2

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden”

Sebagai “pembantu” Presiden bisa terjadi suatu keadaan di mana wakil presiden “terpaksa” membenarkan kebijakan Presiden sehingga melanggar larangan Rasulullah yakni larangan “mendatangi pintu penguasa”

Larangan “mendatangi pintu penguasa” dapat dipahami dalam makna majaz (makna kiasan) yang artinya larangan untuk “membenarkan” tindakan atau kebijakan penguasa yang bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda “barangsiapa mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah” ( HR Abu Dawud [2859]).

Diriwayatkan dari Abu Anwar as-Sulami r.a, ia berkata, “Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Jauhilah pintu-pintu penguasa, karena akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan‘,

Ketika disebut nama KH Ma’ruf Amin, Habib Hasan bin Salim Assegaf tidak mengelak. Kepada Kiai Ma’ruf harus hormat, takdzim. Tetapi, semua paham peran wakil dalam perpolitikan di negeri ini, amat kecil sebagaimana yang telah diberitakan pada pada http://duta.co/blak-blakan-ini-hujjah-habaib-dan-masyayikh-dukung-prabowo-sandi-dari-sidogiri/

***** awal kutipan *****
“Kami sangat hormat, takdzim kepada Kiai Ma’ruf. Tetapi semua tahu, posisi wakil itu seperti ban serep. Pak JK yang dikenal jauh lebih senior, punya pengalaman lebih, nyatanya juga tidak bisa berbuat banyak,” jelasnya

Negeri ini, tambah Habib Hasan, butuh pemimpin tegas, bukan petugas partai. Di samping itu, membutuhkan sosok yang pengalaman, terutama dalam menggerakkan roda ekonomi rakyat. Keberanian Prabowo memilih Cawapres Sandi, dinilai sangat tepat.

“Semua tahu, Pak Prabowo itu orangnya tegas. Dan dia tahu persis apa yang dibutuhkan bangsa sekarang ini. Pilihan Cawapres yang jatuh pada sosok Sandi, adalah tepat. Dia memiliki pengalaman pajang menata ekonomi umat,” tambahnya.
***** akhir kutipan *****

Contohnya peran Jusuf Kalla sebagai wakil presiden menjadi lebih kecil dibandingkan dengan zaman SBY yang sempat dijuluki “the Real President” kemungkinan karena peran wakil presiden dibatasi pada zaman Jokowi.

Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, jauh-jauh hari sebelum JK terpilih mendampingi Jokowi menyampaikan bahwa PDI Perjuangan menyiapkan beberapa perjanjian ‘pra nikah’ terutama soal pembagian kerja yang jelas.

Sanksi-sanksi juga diatur oleh mereka untuk “membatasi” kewenangan seorang Wakil Presiden sebagaimana contoh informasi pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/pdip-siapkan-sanksi-jika-jk-suka-over-kewenangan

Contoh kecil diberitakan bahwa alasan yang sangat sepele yaitu tidak ada kursi, cawapres KH Ma’ruf Amin TIDAK DILIBATKAN dalam pertemuan Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua-ketua partai pendukung, Rabu (16/1/2019) sebagaimana contoh berita pada http://nasional.sindonews.com/read/1370791/12/erick-thohir-sebut-para-ketua-umum-parpol-beri-masukan-ke-jokowi-1547571141

Dari kejadian kecil tersebut dapat kita ketahui bagaimana Jokowi dan tim suksesnya memperlakukan ulama yakni cawapres KH Ma’ruf Amin.

Prof Zahro mengingatkan bahwa “Posisi rais aam bagi warga NU itu lebih tinggi dibanding jabatan Presiden”.

Jadi lebih baik KH Ma’ruf Amin tetap di ormas NU sebagai fuqaha (ahli fiqih) agar bisa BEBAS dan INDEPENDEN memberikan nasehat, arahan atau pendapat agar KEBIJAKAN penguasa (umaro) SIAPAPUN YANG TERPILIH tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits.

Jadi pada hakikatnya jika kelak menjadi wakil presiden itu KH Ma’ruf Amin turun maqom yakni kalau di ormas NU dari maqom Rais ‘Aam ke maqom Tanfidziah

Rais ‘Aam adalah pemimpin dewan Syuriah. Syuriah adalah badan musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi dalam struktur kepengurusan NU. Dalam konteks kenegaraan, syuriah bisa dikatakan sebagai dewan legislatif. Asal-usul kata Syuriah diambil dari kata syawara, artinya adalah bermusyawarah.

Tanfidziah adalah badan pelaksana harian organisasi NU. Tidak seperti pada syuriah, pemimpin tertinggi tanfidziah disebut ketua umum, bukan rais aam. Asal mula kata tanfidziyah diambil dari kata naffadza, berarti melaksanakan kebijakan dewan Syuriah.

Oleh karenanya ketika KH Ma’ruf Amin mau menerima pinangan Jokowi maka Beliau sebaiknya “melepaskan” keterkaitannya dengan ormas NU supaya terhindar dari konflik kepentingan.

Terlebih lagi posisi Beliau di ormas NU adalah sebagai Rais Aam.

Oleh karenanya Prof Dr Achmad Zahro guru besar UIN Sunan Ampel Surabaya menegaskan

”tidak kurang ke NU-an orang yang memilih 01 atau 02. Tapi yang melanggar AD/ART itu, jelas berkurang ke NU-annya karena telah mengkhianati khittah.”

“Kami menghormati hak politik KH Ma’ruf Amin tapi hasil halaqah menyatakan Beliau wajib ditakzir (hukum)”

Prof Zahro mengingatkan bahwa “Yang paling mencolok adalah pelanggaran qonun asasi (anggaran dasar NU Bab XVI Pasal 51 ayat (4)”

“Siapapun yang mendapat amanat menjadi rais aam, rais syuriah dan ketua umum NU tidak diperkenankan untuk mencalonkan atau dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik apapun. Bahkan kalau punya jabatan tertentu wajib mengundurkan diri,” ungkap teman akrab Ketum PBNU KH Said Agil Siraj saat belajar di Ummul Qura Makkah ini.

Sekarang? “Baiat rais aam PBNU (KH Ma’ruf Amin) telah runtuh. Bahkan dalam suatu forum saya katakan, sahabat saya ini telah berkhianat terhadap NU. Peryataan saya itu juga mendapat dukungan dzuriyah (keturunan) para pendiri NU yang ke-NU-annya TIDAK ADA BATASANNYA” katanya sebagaimana yang diberitakan pada http://duta.co/kondisi-nu-sekarang-mirip-tahun-1963-1965-prof-aminuddin-terjebak-politik-komunis/

Sejak dahulu kala PBNU telah berjanji akan menindak tegas pelanggar AD/ART dan mengingatkan bahwa NU bukan partai politik. Siapapun tidak diperbolehkan memanfaatkan ormas Islam terbesar ini untuk kepentingan politik praktis perseorangan atau kelompok tertentu sebagaimana contoh berita pada http://www.nu.or.id/post/read/40674/pbnu-akan-tindak-tegas-pelanggar-adart

Begitupula KH Nur Maymoun, Pengasuh PP Miftahul Ulum, Sumenep, Madura sepakat penegakan khitthah NU namun jangan sampai membuat gaduh sebagaimana berita terkait pada http://duta.co/kiai-maruf-harus-ditakzir-karena-langgar-ad-art-nu-ini-bentuk-takzirnya/

Dalam anggaran dasar Bab XIX Pasal 73 Ayat (1) tercantum bahwa “Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais ’Aam dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana yang dapat diperiksa pada http://www.nu.or.id/archive/read/7/anggaran-dasar-dan-anggaran-rumah-tangga-nahdlatul-ulama-ke-33.pdf

Dalam upaya membantah bahwa KH Ma’ruf Amin telah melanggar AD/ART ormas NU dan sekaligus melanggar khittah NU adalah mereka menyampaikan informasi bahwa KH Ma’ruf Amin sudah mundur sebagai Rais ‘Aam ( pemimpin dewan Syuriah) ormas NU digantikan oleh KH Miftahul Ahyar.

Apalagi kalau memang sudah mundur sebaiknya janganlah KH Ma’ruf Amin menyeret ormas NU untuk politik Praktis.

Pokok permasalahannya sebelumnya KH Ma’ruf Amin meminta warga NU dan PBNU harus habis-habisan memenangkan pasangan calon nomor urut 01 sebagaimana yang diberitakan pada http://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kiai-maruf-warga-nu-harus-habis-habisan-dukung-jokowi/

****** awal kutipan *****
Calon Wakil Presiden nomor urut 01, KH Ma’ruf Amin meminta agar warga NU bekerja keras untuk memenangkan dirinya bersama Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 mendatang. Karena, menurut dia, para ulama senior NU sebelumnya telah menyarankan agar dirinya mau menjadi cawapres dari Jokowi.

“Konsekuensinya PBNU harus habis-habisan, NU harus habis-habisan memenangkan Pak Jokowi bersama saya. Sanggup atau tidak? siap apa tidak?,” ujar Kiai Ma’ruf saat sambutan dalam acara Sambung Hati bersama para ulama dan tokoh masyarakat di Pondok Pesantren Al Masthuriyah Sukabumi, Cibolang Kaler, Cisaat, Sukabumi, Rabu (19/12).
******* akhir kutipan *******

Pernyataan KH Ma’ruf Amin meminta “PBNU harus habis-habisan memenangkan pasangan calon nomor urut 01” dinilai beberapa elite NU sebagai upaya terang-terangan KH Ma’ruf Amin menyeret NU masuk pusaran politik praktis. Hal ini jelas bertentangan dengan Khittah NU sebagai ormas keagamaan.

Saking prihatinnya dengan kondisi itu, dzurriyah muassis alias anak cucu pendiri NU beberapa waktu lalu menggelar pertemuan sebagaimana yang diberitakan pada http://www.rmol.co/read/2018/12/26/372393/Manuver-Kiai-Ma-ruf-Seret-NU-Masuk-Ranah-Politik-

Hasilnya, mereka sepakat membentuk Komite Khittah yang akan dipimpin KH Salahuddin Wahid , agar NU kembali ke rel Khittah 1926 sebagaimana yang dirumuskan oleh pendirinya sebagaimana yang diberitakan pada http://beritajatim.com/politik-pemerintahan/Pertemuan_di_Tambakberas_Ulama_NU_Dirikan_Komite_Khittah/

***** awal kutipan *****
Dalam halaqah kedua di kediaman KH Hasib Wahab Tambakberas ini, tampak hadir pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) serta KH Suyuti Toha dari Banyuwangi. Kemudian KH Nasihin Hasan dari Jakarta, KH. Maimun dari Sumenep, Kiai Muzammil dari Yogyakarta, serta Tengku Bulkaini dari Aceh. Berikutnya, ada Musthofa Abdullah dari Bogor,serta Endang Muttaqin dari Tangerang dan beberapa kiai lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia.
***** akhir kutipan *****

Kita harus mewaspadai jangan sampai ornas NU diperalat oleh politik dan paham Liberalisme, Sekularisme dan Pluralisme sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/03/10/selamatkan-ormas-nu/

Habib Abdullah bin Ali Al Haddad menyampaikan bahwa NU harus segera diselamatkan dari tangan para politisi karena saat sekarang NU sudah dirusak oleh pengurusnya sendiri. Ini membuat semakin banyak orang membenci NU.

Beliau menyampaikan pesan tersebut ketika menghadiri halaqah ke-6 Komite Khitthah (KK) 26 NU yang berlangsung di PP Al-Qutub, Cipadung, Cibiru, Bandung, Rabu (6/3/2019)

Prof Dr Ahmad Zahro moderator halaqah (pertemuan) menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya, InsyaAllah, akan diselenggarakan pada hari Kamis 14 Maret 2019, di PP Tebuireng yang akan membicarakan cara menyelamatkan NU secepatnya dari tangan para politisi maupun kaum liberal yang merusak NU dari dalam sebagaimana contoh berita pada http://duta.co/derai-air-mata-warnai-halaqah-vi-kk-26-nu-mencuat-amandemen-kata-kafir-dan-muktazilah/

***** awal kutipan *****
KH Nur Maymoen bin Thoha, pengasuh PP Muftahul Ulum, Ambunten, Sumenep, Madura menjawab usulan putri Gus Dur yang menyarankan Komite Khitthah bergerak pada 2020. Ada juga yang meminta KK berjalan setelah Pilpres 2019.

“Kalau menunggu 2020 itu berarti kita ingin mendongkel kekuasaan PBNU. Tidak ada sama sekali. Bukan itu substansinya. Kita ini prihatin menyaksikan PBNU sampai ranting, sudah menyimpang dari rel yang digariskan muassis. Itu saja,” tegasnya.

Begitu juga harapan agar KK 26 NU berjalan setelah Pilpres, menurut Kiai Maymoen harapan tersebut muncul dari mereka yang penuh muatan politik. “Ibarat orang salat, ketika imam salah, harus cepat diingatkan. Jangan nunggu salam. Kalau tidak bergerak, penyimpangan semakin parah. Kini NU sudah keluar dari rel aslinya, apa kita rela?” tegasnya.
***** akhir kutipan *****

Oleh karenanya disarankan PBNU mengundang ulama NU dan seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru.

Begitupula proses pengangkatan KHUSUSNYA Rais Aam sebaiknya tidak dilakukan dengan metode “suara terbanyak” namun melalui Ahlul Halli wal Aqdi, sehingga memungkinkan terpilihnya atau menetapkan pemimpin sesuai syar’i yakni pemimpin yang tidak mencalonkan dirinya sendiri namun diminta untuk memimpin dikarenakan KOMPETENSI dan REKAM JEJAK (riwayat) pendapat, pemahaman dan perilaku selama ini.

Sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam katakan kepada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ‘anhu yang artinya, “Wahai Abdurrahman, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberinya karena engkau mencarinya engkau akan dibiarkan mengurusi sendiri (tidak Allah Subhanahu wa Ta’ala bantu). Tetapi jika engkau diberinya tanpa mencarinya maka engkau akan dibantu (Allah Subhanahu wa Ta’ala) dalam mengurusinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam Shahih Al-Bukhari juga, dari sahabat Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada dua orang mengatakan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam: “Wahai Rasulullah, jadikan kami sebagai pemimpin.” Maka beliau menjawab yang artinya, “Sesungguhnya kami tidak akan memberikan kepemimpinan kami ini kepada seseorang yang memintanya atau berambisi terhadapnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Jadi khususnya dalam memilih pemimpin dewan syuro tidak boleh “MENCALONKAN DIRI” namun “DICALONKAN” berdasarkan kompetensinya.

Sedangkan dalam memilih penguasa negeri (umaro) boleh mencalonkan diri bagi yang mempunyai kemampuan mengganti kepemimpinan mengikuti konstitusi atau hukum yang berlaku jika melihat kemungkaran seperti yang diungkapkan oleh Neno Warisman dalam puisi doanya bahwa menurutnya terjadi ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kebohongan demi kebohongan, ketakutan dan ancaman yang ditebar-tebarkan, kepongahan dalam kezoliman yang dipamerkan-pamerkan dalam pertunjukkan kekuasaan secara tidak langsung mengkerdilkan Tuhan, seolah-olah menantang kuasa Tuhan, seolah-olah tidak percaya Tuhan pembalas yang sempurna sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/02/24/puisi-memerangi-ketidakadilan/

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim).

Al Imam Al Hafizh An Nawawi mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »