Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘Uighur mendirikan negera’


Mengapa Uighur disebut “penguasa asli” Xinjiang

Uighur disebut “penguasa asli” kawasan Xinjiang karena pada mulanya, Uighur sempat mendirikan negara Turkistan Timur yang eksis hingga 10 abad sebelum akhirnya jatuh setelah digempur China pada tahun 1759.

Pada tahun tersebut, penguasa Manchu China menyerbu Turkistan Timur. Menurut catatan sejarah, korban dari serangan ini mencapai lebih dari dua juta jiwa.

Sepanjang dominasi kekuasaan China ini, terdapat sekitar 42 pemberontakan Muslim Turkistan Timur atas Penjajah China.

Pada tahun 1863, bangsa Turkistan mampu mengusir orang-orang China dan mendirikan negara secara independen yang berlangsung selama 16 tahun.

Kondisi ini membuat Inggris khawatir kekaisaran Rusia bisa semakin luas di Asia Tengah. Khususnya ketika bagian utara dari Turkistan Timur dapat dikuasai.

Karena itu, Inggris memberikan bantuan pada China untuk menjajah Turkistan Timur. Pada waktu itu sebagai panglima perangnya adalah Jendral Tang Gaozhong pada tahun 1878.

Penjajahan ini berjalan mulus. Sesudah itu, pemerintahan China menguasai Turkistan Timur, akhirnya wilayah ini dijadikan sebagai bagian dari China.

Pada bulan November 1884, Turkistan Timur dirubah menjadi Xinjiang.

Kondisi demikian tak membuat bangsa Turkistan Timur berputus asa. Mereka terus melakukan pemberontakan pada pemerintahan China.

Perjuangan itu berbuah manis. Pada tahun 1933 bangsa Turkistan Timur berhasil mendirikan pemerintahan Republik Islam Turkestan Timur pada tahun 1933. Negara ini dipusatkan di kota Kashgar.

Republik Islam Turkestan Timur “dihapuskan” dengan penghapusan Kashgar pada tahun 1934 oleh kepala suku Hui yang bersekutu dengan pemerintah Kuomintang di Nanjing.

Kuomintang adalah Partai Nasionalis Tiongkok didirikan oleh Sun Yat-sen dengan tujuan revolusi melawan Kekaisaran Qing.

Setelah “pemisahan” Kashgar dan didukung oleh Uni Soviet berdiri kembali Republik Turkestan Timur tahun 1940-an (12 November 1944 – 1946) di Xinjiang.

Namun, kemudian Uni Soviet enggan melihat berdirinya negara Islam yang bersanding dengan kekuasaan mereka di Asia Tengah, maka akhirnya Uni Soviet memberikan bala bantuan militer ke China untuk memerangi orang-orang Muslim dan mengakhiri negara mereka yang baru saja berdiri.

Ketika Republik Pemerintah China “Kuomintang” jatuh akibat perang saudara dengan pasukan yang dipimpin Mao Zedong yang merupakan pimpinan Komunis, akhirnya China bisa dikuasai oleh pengikut komunis pada tahun 1949.

Efeknya, Turkistan Timur dicaplok oleh pemerintahan Mao Zedong.

Referensi buku “al-Islam wa al-Muslimun fi Asiya al-Wustha wa al-Qauqaz” [2017: 284-286] karya Muhammad Yusuf Adas sebagaimana yang dikutip pada https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2018/12/27/157216/awal-mula-penjajahan-bumi-uighur.html

Selain itu wilayah Xinjiang tidak termasuk yang dikelilingi oleh tembok besar yang dibangun dinasti demi dinasti di Cina selama 2.000 tahun.

Oleh karena itu orang-orang Uighur pun menjadikan fakta ini sebagai argumen bahwa tanah mereka bukanlah bagian dari Cina, apalagi mereka pun bukan orang Cina. Mereka mendefinisikan diri mereka sebagai orang Turkistan Timur.

Hal yang harus kita ingat selalu bahwa POLITIK adalah TAHTA dan HARTA yakni KEKUASAAN dan KEKAYAAN ALAM atau SUMBER DAYA ALAM.

Rasulullah bersabda “Aku lebih dahulu wafat daripada kalian, dan aku menjadi saksi atas kalian, dan aku demi Allah, sungguh telah melihat telagaku sekarang, dan aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi atau kunci-kunci bumi. Demi Allah, saya tidak mengkhawatirkan kalian akan berbuat syirik sepeninggalku, namun yang justru aku khawatirkan atas kalian adalah kalian bersaing terhadap kekayaan-kekayaan bumi.” (HR Bukhari 5946)

Ungkapan ‘di mana ada azan, di situ ada minyak’ tampaknya terbukti di Xinjiang.

Sejak dulu, Xinjiang merupakan wilayah penting yang diperebutkan.

Dulu, Xinjiang merupakan urat nadi perdagangan dunia karena berada di Jalur Sutra. Kini, Xinjiang merupakan wilayah yang kaya sumber daya alam.

Cadangan minyak dan gas terbesar Republik Rakyat Cina (RRC) ada di sini, khususnya, di Xinjiang bagian selatan (Tarim Basin), tempat Muslim Uighur sejak dulu tinggal menetap di bawah sistem pemerintahan tradisional yang disebut Khanate atau Khaganate.

Sebagian besar wilayah Xinjiang adalah gurun pasir, padang rumput, danau, hutan, dan perbukitan. Xinjiang berada di kaki Gunung Tianshan yang membelah Asia Tengah. Xinjiang berbatasan dengan delapan negara, yaitu Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India.

Sebagai daerah otonom -setidaknya secara teori- Xinjiang memiliki semacam pemerintahan sendiri, yang agak jauh dari kendali Beijing. Muslim Uighur mencakup setengah dari sekitar 26 juta penduduk di wilayah ini.

Dengan luas 1,6 juta kilometer persegi, Xinjiang setara dengan 17 persen wilayah Cina dan merupakan wilayah otonomi terbesar di Cina.

Tapi, hanya lima persen (80 ribu kilometer persegi) wilayahnya yang bisa ditinggali. Meski demikian, wilayah yang hanya lima persen ini setara dengan 100 kali luas daratan Jakarta.

Wilayah otonomi Uighur di barat laut Tiongkok ini selalu saja mengabarkan nestapa Muslim yang hak asasinya diinjak-injak pemerintah komunis Cina.

Siapa orang Uighur?

Mereka adalah kaum Muslimin yang beretnis Turki, jumlahnya di Cina sekitar 11 juta orang. Sebagian besar bermukim di bagian barat negeri itu.

Di mana Xinjiang?

Provinsi dengan mayoritas suku Uighur ini terletak di ujung barat Cina, dan merupakan wilayah terbesar di negeri itu.

Xinjiang adalah sebuah kawasan besar, luasnya setara dengan tiga pulau Sumatra atau sama dengan Pakistan dan Afghanistan yang digabung menjadi satu.

Ditengarai ada 3 cara penjajah China Komunis memadamkan semangat generasi berikut muslim Uighur untuk kemerdekaan yakni,

1. “MELUPAKAN” nama Turkistan Timur dan diganti dengan Xinjian yang artinya perbatasan atau daerah baru.

2. “MEMBANJIRI” Xinjian dengan suku Han.

Suku Han adalah suku terbesar di dunia yakni sekitar 19% dari populasi penduduk dunia dan mayoritas (sekitar 90%) bangsa China berasal dari suku ini.
Persentase suku Han di Xinjiang meningkat secara drastis dari 6% (1949) hingga lebih dari 40% (2001)

3. MENSEKULERKAN umat Islam di Xinjiang dan bahkan diperluas keseluruh wilayah China sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2019/12/21/padami-kemerdekaan-uighur/

Kebijakan diskriminatif anti halal Partai Komunis China dengan dalih untuk melawan ekstremisme sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/internasional/d-4252960/kontroversi-perlakuan-china-terhadap-muslim-uighur

***** awal kutipan *****
Mayoritas penduduk di Xinjiang berasal dari suku Uighur yang memeluk agama Islam, namun Muslim adalah kelompok minoritas di China. Tentu saja kebijakan kampanye anti-produk halal tersebut berpengaruh pada kehidupan kelompok minoritas tersebut.

Selain adanya kampanye ‘anti-halal’, otoritas setempat juga telah mengesahkan aturan baru dalam undnag-undang anti-ekstremisme Xinjiang. Mereka mengesahkan aturan bahwa warga minoritas Muslim Uighur akan dikirim ke tempat yang disebut sebagai “pusat pelatihan kejuruan”.

“Pemerintah di tingkat daerah dapat mengatur … pusat pelatihan kejuruan, untuk mendidik dan mengubah orang-orang yang telah dipengaruhi oleh ekstremisme,” begitu bunyi terjemahan klausa pasal baru itu seperti dilansir ABC Australia pada Kamis (11/10/2018).

Undang-undang anti-ekstremisme itu sendiri sudah berlaku sejak April 2018 lalu. Salah satunya adalah larangan memelihara jenggot bagi kaum laki-laki karena dianggap ‘tidak normal’. Selain itu kaum wanita dilarang mengenakan jilbab.

China melarang warganya memegang teguh suatu keyakinan agama. Kebijakan ini bukan hanya ditujukan untuk agama Islam saja.
***** akhir kutipan ******

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan terorisme menjadi dalih pemerintah Tiongkok untuk memperlakukan masyarakat etnis Uighur muslim di Xinjiang, Tiongkok secara diskriminatif sebagaimana yang diberitakan pada http://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/amnesty-international-indonesia-terorisme-jadi-dalih-pemerintah-tiongkok-diskriminasi-etnis-uighur

***** awal kutipan *****
Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh masyarakat etnis Uighur antara lain tidak boleh mengenakan jilbab dan dicurigai sebagai teroris jika memanjangkan janggut.

Hal itu diungkapkan Usman saat diskusi Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Uighur di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (20/12/2018).

“Jadi sama seperti di beberapa negara lain, pemerintah Tiongkok menjadikan terorisme sebagai dalih untuk memperlakukan masyarakat secara diskriminatif, khususnya dalam hal ini etnis Uighur. Perlakuan diskriminatif di antaranya dilarangnya mengenakan hijab bagi perempuan di tempat-tempat publik, menumbuhkan jambang dan jenggot bagi anak-anak muda, berpuasa atau memiliki buku dan artikel dengan tema Islam,” kata Usman.

Sebelumnya, Amnesti Internasional telah mewawancarai 100 warga etnis Uighur untuk mengetahui situasi yang mereka hadapi.

Dari wawancara tersebut, ia mengatakan Amnesty International mendapatkan keterangan sekira satu juta orang etnis Uighur di Tiongkok dimasukkan ke dalam kamp indoktrinisasi politik.

Menurut Usman, angka tersebut merupakan 10 persen dari populasi Uighur yang berjumlah sekitar 11,3 juta orang.

Menurutnya, hingga kini sebanyak satu juta orang itu sebagian besar tidak diketahui pasti keberadaannya karena mereka terpisah dengan keluarga.

“Sampai saat ini keluarga mereka tidak tahu dimana keberadaannya,” kata Usman.

Ia pun mengatakan pada Kamis (20/12/2018) perwakilan Amnesti Internasional di beberapa negara telah menggelar aksi serentak untuk mendesak pemerintah Tiongkok membuka akses informasi terkait kondisi etnis Uighur muslim dan menghentikan perlakuan diskriminatif tersebut.

“Kami juga mendesak Pemerintah China agar segera menghentikan represi tersistematis itu dan memberikan penjelasan mengenai nasib sekitar satu juta Muslim yang ditahan di daerah otonom Uighur, di Xinjiang, China,” kata Usman.
***** akhir kutipan *****

Pengamat politik internasional dari Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, juga menganggap Indonesia tak dapat berbuat banyak karena masih bergantung pada China.

“Ketergantungan ekonomi yang tinggi atas China di bidang perdagangan dan investasi, dalam konteks bilateral dan CAFTA, memaksa RI berpikir amat panjang dan mendalam sebelum membuat sebuah kebijakan atas praktik pelanggaran HAM yang terjadi di Xinjiang,” kata Teuku sebagaimana yang diberitakan pada http://www.cnnindonesia.com/internasional/20181218175756-106-354635/din-syamsuddin-kritik-sikap-pemerintah-soal-uighur-di-china

***** awal kutipan *****
Selain ketergantungan ekonomi, Indonesia juga telah menyepakati perjanjian kemitraan komperhensif strategis bersama China pada 2008 lalu.

Menurut Teuku, perjanjian itu mensyaratkan hubungan bilateral di berbagai bidang harus terpelihara dan tidak boleh terganggu akibat peristiwa baru di masa depan yang mengganjal kedua negara, termasuk kasus dugaan pelanggaran HAM ini.

Etnis Uighur kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah pemerintah China dikabarkan menahan satu juta suku minoritas tersebut di kamp penahanan indoktrinasi. Para etnis Uighur itu dilaporkan dipaksa mencintai ideologi komunis.

Berdasarkan kesaksian mereka, otoritas China terus melakukan penahanan massal sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas Muslim lain di Xinjiang sejak 2014 lalu.

Pemerintah China sendiri memaksa etnis Uighur masuk ke kamp khusus dengan alasan tidak normal sehingga harus dimasukkan ke kamp untuk ‘mendidiknya’ agar kembali normal.

Mereka menyangkal tudingan pelanggaran HAM dan menyatakan kamp itu cuma bagian dari “pelatihan.”
***** akhir kutipan *****

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »