Situs Real Count

Nasib situs real count lainnya ketika berbeda dengan SITUNG KPU

Selain Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) suara yang diselengarakan oleh KPU ada pula situs (website) lain yang menyelengarakan real count dengan platform crowd source yakni pendanaan dan penyelenggaraan berdasarkan urunan atau partisipatif secara independen seperti situs kawalpemilu.org, jurdil2019.org, kawalpilpres2019.id dan Ayo Jaga Tps

Keempat situs real count independen tersebut menampilkan hasil penghitungan perolehan suara pilpres berdasarkan data formulir C1 yang dikirim oleh para relawan.

Hal yang menarik pada awalnya keempat situs real count independen tersebut menampilkan hasil penghitungan perolehan suara pilpres yang berbeda dengan SITUNG KPU namun nasibnya berbeda.

Situs jurdil2019.org yang diselenggarakan oleh Aktivis Alumni ITB Angkatan 1973 bersama professional IT dan Forum API telah diblokir secara sepihak (tanpa pemberitahuan atau klarifikasi) oleh Kementrian Kominfo sebagaimana yang diberitakan pada http://wartakota.tribunnews.com/2019/04/21/salahi-aturan-soal-konten-pemilu-2019-situs-jurdil2019-diblokir-kominfo

***** awal kutipan *****
Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Ferdinandus Setu yang dikonfirmasi Kompas.com membenarkan bahwa pihaknya memblokir dua situs web terkait konten pemilu.

Dua situs tersebut yakni Jurdil2019.org dan Jurdil2019.net.

“Benar, sudah kami sampaikan permintaan blokir kepada internet service provider dan sudah ada yang mulai diblokir sejak kemarin malam,” ujar Ferdinandus Seto, yang biasa disapa Nando, saat dihubungi Kompas.com, Minggu (21/4/2019) siang.

Menurut dia, pemblokiran ini dilakukan atas permintaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Nando mengatakan, alasan Bawaslu meminta pemblokiran karena kedua situs tersebut dinilai melanggar izin yang diberikan kepada situs website terkait pemilu.

Awalnya, dua situs tersebut mendaftarkan kepada Bawaslu sebagai situs pemantau pemilu.

Namun, dalam praktiknya, kedua situs tersebut dianggap menyebarkan informasi terkait hasil perhitungan suara dalam pemilu.
***** akhir kutipan *****

Jadi pemblokiran situs jurdil2019.org karena izinnya dicabut oleh Bawaslu sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/berita/4518549/bawaslu-cabut-izin-satu-lembaga-pemantau-pemilu-2019

***** awal kutipan *****
“Ketika mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk menjadi pemantau pemilu, PT Prawedanet Aliansi Teknologi akan melakukan pemantauan dengan membuat aplikasi pelaporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu lalu memberikan persetujuan terhadap permohonan tersebut,” ujar Afif.

“Namun, dalam kenyataanya PT Prawedanet Aliansi Teknologi melakukan quick count, dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui Bravos Radio dan situs http://www.jurdil2019.org. Bawaslu menilai PT. Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalah gunakan sertifikat akreditasi, kalau survei urusan izin di KPU,” sambungnya.

Atas perbuatannya, PT Prawedanet Aliansi Teknologi disebut melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 442 huruf j juncto Peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2018 pasal 21 huruf i tentang Pemantauan Pemilu. Afif menyebut, selain pencabutan akreditasi lembaga survei juga dilarang menggunakan logo Bawaslu.
***** akhir kutipan ******

Sedangkan situs KawalPilpres2019 yang dikelola team Onno W Purbo memilih untuk tiarap sebagaimana yang diberitakan pada http://www.indotelko.com/read/1555815852/jurdil2019-kawalpilpres2019-ayo

***** awal kutipan *****
“Kami pilih tiarap dulu,” ungkap salah satu pendiri crowd-source KawalPilpres2019 Onno W Purbo dalam pesan singkat ke IndoTelko, Minggu (21/4).

Onno menyatakan, untuk proses data entri tetap akan dijalankan, tetapi penayangan hasil sementara tabulasi perolehan suara tak dilakukan. “Kita naikkan kalau situasi sudah aman,” tutupnya.
***** akhir kutipan ******

Dari situs (website) tersebut diberitakan pula Co-Founder Ayo Jaga Tps Mochammad James Falahuddin menengaskan tetap akan jalan terus melakukan agregasi data C1 Plano yang dikirim relawan aplikasnya yang sudah menembus angka 500 ribu downloader dari 34 Provinsi dan lebih dari 500 kabupaten / kota yang berpartisipasi secara sukarela.

***** awal kutipan ******
“Setahu saya dalam aturan Pemilu, menayangkan tabulasi C1 tak perlu wewenang dan akreditasi dari siapa pun. Malah ada kewajiban setelah hitung suara, C1 itu kopiannya dipajang di tempat perhitungan suara. Ayo Jaga TPS itu kan mendigitalkan data manual itu agar publik bisa melihat,” katanya kepada IndoTelko, Minggu (21/4).

Bukan Survei

James menjelaskan Ayo Jaga TPS adalah platform aplikasi berbasis mobile dan web yang memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap proses pemilihan umum untuk berperan secara aktif mewujudkan sebuah proses pemilu yang tertib, bermartabat, akuntabel dan bebas dari kecurangan.

Ayo Jaga TPS bukan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga survey atau lembaga lain yang menggunakan proses analisa statistik dalam pengolahan data. Angka-angka yang dipresentasikan dalam bentuk chart atau tabel adalah hasil akumulasi sederhana dari data-data yang dikirimkan secara sukarela oleh partisipan, tanpa melalui proses analisa statistik apapun

“Kami tidak menawarkan kesimpulan apapun atas angka-angka yang ditampilkan baik melalui situs Ayo Jaga Tps atau melalui saluran sosial media lainnya. Kami bukan bagian atau tidak berafiliasi dengan partai politik apapun atau tim sukses calon presiden manapun. Angka-angka yang kami tampilkan tidak diarahkan untuk menguntungkan pihak manapun yang terlibat dalam kontestasi pemilihan umum ini,” tegasnya.
***** akhir kutipan *****

Jauhnya perbedaan persentase Ayo Jaga TPS dengan Situng KPU dan platform crowd source lainnya menjadikan warganet bertanya-tanya tentang kualitas data C1 Plano yang dimiliki aplikasi ini sebagaimana yang diberitakan pada http://www.indotelko.com/read/1555995619/data-jaga-tps

***** awal kutipan *****
“Saya tahu banyak yang penasaran dengan data di Ayo Jaga TPS, kami juga ingin upload scan C1 Plano itu. Tetapi serangan siber ke platform kami kencang terus. Kecuali Anda atau mereka yang nyinyir itu mau bantuin atasi isu serangan siber ini, bolehlah minta cepat-cepat scan C1 Plano di-upload,” tegas Co Founder Ayo Jaga TPS Mochammad James F di Jakarta, Selasa (23/4).

James menyatakan Ayo Jaga TPS per Selasa (23/4) menyediakan data dalam format excel untuk klarifikasi input data yang sudah di-upload relawannya.

“Di situs kami sediakan dalam format excel, cek saja ada gak data TPS yang di-upload oleh relawan baik dari pihak 01 atau 02. Ketimbang pada nyinyir di media sosial dan percaya dengan akun anonim, baiknya tabayun. Mau Ramadan kok pada hobi ghibah,” kesalnya.
***** akhir kutipan *****

File excel untuk klarifikasi input data yang sudah di-upload relawan situs Ayo Jaga Tps dapat di download (unduh) pada https://docs.google.com/spreadsheets/u/5/d/1vAcqbq32z_yFkSzsJJmG4ARhamGJ4UB3Kb9Ge0Qy79Q/export?format=xlsx&id=1vAcqbq32z_yFkSzsJJmG4ARhamGJ4UB3Kb9Ge0Qy79Q

Terlihat pada hari Sabtu (27/4/2019) pukul 12.28 WIB, situs jurdil2019.org masih menampilkan ‘Real Count Pilpres 2019’.

Situs tersebut mengklaim telah mengumpulkan data dari 11.550 TPS di 34 provinsi. Hasilnya, Prabowo-Sandi disebut unggul dengan perolehan 1.420.506 suara (60,5% ) sementara Jokowi-Ma’ruf Amin tertinggal dengan perolehan 890.975 suara (37,8%).

Sedangkan situs Ayo Jaga Tps terlihat pada hari Sabtu (27/04/2019) pukul 17:45 berdasarkan dari 36.860 TPS hasilnya Prabowo-Sandi disebut unggul dengan perolehan 4.743.741 suara (62,91%) sementara Jokowi-Ma’ruf dengan perolehan 2.796.782 suara (37,09%)

Begitupula situs kawalpemilu.org pada awalnya hingga Sabtu (20/04/2019) pukul 06.30 WIB berdasarkan dari 64.973 TPS hasilnya Prabowo-Sandi disebut unggul tipis dengan perolehan 5.204.358 suara (50.05%) sementara Jokowi-Ma’ruf dengan perolehan 5.194.595 suara (49.95%) sebagaimana contoh berita pada https://www.merdeka.com/politik/kawalpemilu-suara-masuk-103-juta-prabowo-unggul-9763-suara-dari-jokowi.html

Namun pada tanggal yang sama (20/04/2019) sekitar pukul 9.00 WIB, melalui akun twitter @KawalPemilu2019 situs kawalpemilu.org mengabarkan telah mendapatkan “serangan” C1 Palsu dan upaya perusakan data di situs dengan cara upload ratusan foto C1 yang sama dan bahkan upload foto-foto non C1 sebagaimana yang diberitakan pada https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190420174015-32-388077/situs-kawal-pemilu-diserang-data-c1-palsu

Seminggu kemudian yakni Sabtu (27/04/2019) pukul 18:32 WIB setelah mendapatkan tambahan data dari 197.595 TPS menjadi 262.568 TPS (terproses) situs kawalpemilu.org menampilkan hasilnya Jokowi-Ma’ruf disebut unggul dengan perolehan 26.776.267 suara (53.54%) sementara Prabowo-Sandi dengan perolehan 23.233.691 suara (46.46%)

Hasil persentase 53.54% (01) : 46.46% (02) mendekati hasil SITUNG KPU pada hari Sabtu (27/04/2019) pukul 18:45 WIB dari 348.248 TPS (42.82%) menampilkan hasilnya Jokowi-Ma’ruf disebut unggul dengan perolehan 36.885.177 suara (56.38%) sementara Prabowo-Sandi dengan perolehan 28.533.233 suara (43.62%)

Situs real count kawalpemilu.org pada awalnya memenangkan Prabowo-Sandi sebagaimana situs real count jurdil2019.org maupun Ayo Jaga Tps menurut analisa dan pendapat kami adalah karena data formulir C1 dari para relawan secara alami yakni FIFO (First in First Out) yakni data yang masuk paling awal yang akan dipublikasikan paling awal adalah kemungkinan kebanyakan dari TPS lumbung suara Prabowo-Sandi seperti berasal dari Provinsi Jawa Barat

Sedangkan SITUNG KPU dari data yang dimasukkan tampaknya sebelum dipublikasikan melalui proses filter atau preferensi memilih TPS lumbung suara Jokowi-Ma’ruf lebih awal dipublikasikan sebagaimana yang terlihat pada SITUNG KPU bahwa Provinsi Jawa Tengah data telah dimasukkan dan dipublikasikan sebesar 48,8% sedangkan Provinsi Jawa Barat data baru dimasukkan dan dipublikasikan 22,2% (hampir separuh Provinsi Jawa Tengah)

Tampaknya kelak perlu audit IT KPU karena perlakuan tersebut dapat menteror rakyat atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Berikut kami buatkan file excel simulasi pilpres 2019 berdasarkan Provinsi dengan DPT di atas 5 juta untuk memperlihatkan bahwa provinsi Jawa Tengah adalah salah satu lumbung suara bagi Jokowi.

Silahkan ubah persentase perolehan suara di Provinsi Jateng yang menjadi lumbung suara bagi Jokowi maka akan terlihat pengaruhnya secara keseluruhan

Titik kritisnya provinsi Jawa Tengah sekitar 70% (01) : 30% (02), artinya Prabowo akan menang jika di Provinsi Jateng memperoleh suara di atas 30% dan kalah jika di bawah 30% dan dengan asumsi Prov Jatim 55% (01) : 45% (02) dan Prov Jabar 40% (01) : 60% (02)

Silahkan download (unduh) filenya pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/04/simulasi-pilpres-2019-prop-di-atas-5-juta.xlsx

Jadi TITIK KRITIS adalah pada saat data yang telah masuk dan dipublikasikan oleh SITUNG KPU di atas 45% TPS dari total 813.350 TPS karena Jokowi-Ma’ruf klaim kemenangan sesuai Quik Count 55:45 dan Prabowo-Sandi klaim kemenangan sekitar 60:40.

Jika data dari formulir C1 yang dimiliki Prabowo-Sandi sesuai dengan klaimnya dan data dari formulir C1 yang tersisa dan belum dipublikasikan oleh SITUNG KPU adalah kemenangan suara Prabowo-Sandi maka di SITUNG KPU pada saat tulisan ini dibuat 43.62% (02) akan naik menuju 60% dan, 56.38% (01) akan turun menuju 40%

Namun jika tidak terjadi perubahan di SITUNG KPU sesuai klaim Prabowo-Sandi maka dapat disimpulkan bahwa formulir C1 yang dikumpulkan oleh Prabowo-Sandi berbeda dengan formulir C1 yang diproses oleh SITUNG KPU.

Hal yang perlu diingat bahwa data yang ditampilkan di SITUNG KPU bukan merupakan hasil resmi penghitungan perolehan suara.

Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatannya dalam rapat pleno terbuka yakni mulai dari Kecamatan, Kabupaten Kota, Propinsi dan Nasional di KPU Pusat.

Jika terjadi perbedan maka kelak akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi yang berperan untuk mengatasi sengketa Pemilu.

Tentu akan membutuhkan waktu lama jika membandingkan langsung ke sumber data fisik form C1 yang dimiliki kubu 01 dan 02 serta kubu KPU.

Bayangkan jumlah formulir c1 adalah sebanyak jumlah TPS yakni 813.350 lembar / 500 lembar = 1.628 RIM, Berapakah jumlah truk untuk membawanya.

Cara lain membandingkan berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional dan dicari mana saja propinsi yang ada perbedaan.

Dari jenjang itu turun ke jenjang propinsi untuk mencari mana saja yang ada perbedaan terus turun ke jenjang kabupaten/kota, kecamatan sampai ke sumber data form C1

Tentu akan membutuhkan waktu yang lama sedangkan MK mempunyai batas waktu atau tidak mempunyai waktu yang banyak.

Kami berpendapat lebih baik penegakan hukum terhadap KECURANGAN-KECURANGAN PEMILU 2019 dimulai dari PARA PELAKUNYA hingga DALANG nya agar dapat DIKETAHUI dan DITETAPKAN termasuk KECURANGAN TERSTRUKTUR atau SPORADIS dan DITETAPKAN pula PASLON mana yang akan DIDISKUALIFIKASI.

Disinilah diperlukan peran BAWASLU dan POLRI atas KEJUJURAN dan KEADILAN mereka.

Jika mereka tidak jujur atau tidak adil maka tentu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Oleh karenanya BUKAN PEMILU ULANG atau TOLAK PEMILU CURANG namun BONGKAR dan TUMPAS KECURANGAN-KECURANGAN PEMILU 2019 karena kalau DIULANG atau DITOLAK maka MENGABAIKAN JERIH PAYAH atau PENGORBANAN RAKYAT (termasuk jiwa) yang telah mengikuti pemilu, mengawal formulir C1 berikut rekapitulasi suara berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga tingkat Nasional (KPU PUSAT).

Dahulu pada saat pilpres 2014, Prabowo sebenarnya telah mengungkapkan kecurangan-kecurangan Pemilu namun Majelis Konstitusi tidak memprosesnya sebagaimana yang diberitakan pada http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181217215130-32-354416/cerita-prabowo-ungkit-kekalahan-pilpres-2014

***** awal kutipan ******
Prabowo mengatakan tak ada satu pun pihak yang mau mendengarkan alasan dia tak terima dengan kekalahan di Pilpres 2014. Bahkan kata dia Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu seolah tak ingin membuka bukti kecurangan yang disodorkan pihaknya kepada lembaga tersebut.

“Saya sudah buktikan, tahun 2014 sebetulnya pihak kami merasa diperlakukan dengan tidak benar. Hakim-hakim MK tidak mau buka bukti-bukti yang kami bawa,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (17/12).
****** akhir kutipan *******

Jadi pada saat ini momentum bagi Prabowo untuk BONGKAR dan TUMPAS KECURANGAN-KECURANGAN PEMILU 2019 karena ada GELOMBANG BESAR KEINGINAN RAKYAT #2019gantipresiden

Janganlah membiarkan atau tidak peduli dengan KECURANGAN-KECURANGAN PEMILU 2019 karena akan turut berdosa.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda “Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman”. (HR. Muslim).

Al Imam Al Hafizh An Nawawi mengatakan, “Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya.” (Syarh Muslim [6/485])

Selain itu negeri kita akan diazab Allah jika membiarkan kemungkaran yakni membiarkan kecurangan-kecurangan Pemilu 2019.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Allah tidak mengazab manusia secara umum karena perbuatan khusus (yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang) hingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka, mereka mampu mengingkarinya, namun mereka tidak mengingkarinya. Jika itu yang mereka lakukan, Allah mengazab yang umum maupun yang khusus. (HR Ahmad).

Jadi membiarkan kemungkaran yakni membiarkan kecurangan-kecurangan Pemilu 2019 akan mengakibatkan kerusakan atau azab.

Kerusakan atau azab yang terjadi akibat perbuatan maksiat atau munkar itu tidak hanya menimpa pelakunya, namun juga orang lain yang tidak terlibat langsung.

Realitas ini digambarkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya:

Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah dan orang-orang yang melanggarnya bagaikan suatu kaum yang berbagi-bagi tempat di sebuah kapal, sebagian dari mereka ada yang mendapatkan bagian atas kapal, dan sebagian lainnya mendapatkan bagian bawahnya. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal, jika hendak mengambil air, melewati orang-orang yang berada di atas mereka. Mereka berkata, “Seandainya kita melubangi bagian kita dari kapal ini, niscaya kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kita.” Apabila mereka semua membiarkan orang-orang tersebut melaksanakan keinginannya, niscaya mereka semua akan binasa; jika mereka mencegah orang-orang tersebut, niscaya mereka selamat dan menyelamatkan semuanya. (HR al-Bukhari).

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Read Full Post »