FUUI: PDIP Larang Perda Syariah, Umat Haram Pilih Jokowi-JK
Sumber: http://www.islampos.com/fuui-pdip-larang-perda-syariah-umat-haram-pilih-jokowi-jk-114107/
***** awal kutipan *******
Jumat 7 Syaaban 1435 / 6 Juni 2014 12:54
SIKAP Ketua Hukum Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan, yang menolak Perda Syariah ditanggapi serius oleh Ketua Forum Ulama Umat Indonesia(FUUI), KH Athian Ali Lc, MA.
Dia menegaskan haram memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014/2019.
“Secara tegas dan bertanggung jawab di hadapan Allah, saya menyatakan haram memilih calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh kekuatan anti Islam,” kata Kyai Athian Ali kepada Islampos lewat sambungan telepon, Jum’at, (6/6).
Kyai Athian mengatakan sikap anti Islam dari pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah cukup bagi para ulama untuk mengingatkan umat Islam menjelang Pemilihan presiden nanti.
Baginya, keadaan dua pasang calon presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih.
“Sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar tim pemenangan Prabowo-Hatta menolak Perda Syariah. Justru manifesto agama Prabowo-Hatta mendukung syariah. Dalam manifesto itu jelas menolak penistaan dan penodaan agama. Oleh karena itu keadaan dua pasang calon presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih,” terangnya.
“Jadi jika ada ulama yang mendukung calon yang hitam, mungkin mata hatinya sudah gelap dan hubbuddunya (cinta dunia),” tutupnya.
****** akhir kutipan *******
Begitupula sebagaimana berita pada http://kabarnet.in/2014/06/06/fuui-umat-islam-haram-pilih-jokowi-jk/ pemerhati dunia Islam, Adian Husaini, gerah dengan pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang secara terang-terangan anti Syariat Islam. Menurutnya jika pasangan Jokowi-Kalla menolak perda Syariah, maka kalau mati tidak usah dikubur secara Syariah.
“Pemerintahan Jokowi akan larang Perda Syariah. Komen: Kalo mati tidak usah dikubur sesuai syariah. Tanah kuburan mahal,” tulis Adian Husaini di akun Twitter @husainiadian.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan maklumat haram yang dikeluarkan oleh Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) untuk memilih capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Muhammad Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres mendatang hanya berlaku bagi kelompoknya sendiri http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/07/01/n8109k-fatwa-fuui-haram-pilih-jokowi-mui-sahsah-saja
Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menilai wacana yang diusung oleh Jokowi-JK yang akan melarang perda bernuansa syariat Islam bertentangan dengan otonomi daerah dan adat Minangkabau sebagaimana kabar pada http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/08/n6ulik-penghapusan-perda-syariah-oleh-jokowijk-bertentangan-dengan-adat-minang
***** awal kutipan ******
“Ada falsafah adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mengato adat memakai. Itulah yang berlaku di tanah Minang” katanya.
Karena adat Minangkabau berlandaskan nilai-nilai keislaman, maka nilai-nilai inilah yang menjadi keseharian masyarakat. Karena itu,pemerintah daerah di Sumatra Barat berkewajiban untuk melindungi nilai-nilai tersebut yang dikuatkan landasan hukumnya dalam peraturan daerah.
“Keseharian masyarakat di tanah Minang ini seperti berpakaian yang menutup aurat atau budaya orang Minang yang suka mengaji ke surau dan masjid harus kita dorong dan dikuatkan dalam peraturan daerah. Toh ini kan juga sudah membudaya bagi masyarakat Minang,” katanya.
Menurut Mahyeldi, peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam seperti itu tidaklah sempit dan menakutkan. Karena pada hakikatnya, Islam mengatur tentang kehidupan yang membawa kepada kebaikan dalam hubungan bermasyarakat.
“Islam tidak hanya terkait masalah halal dan haram. Ketika ada aturan tertib lalu lintas itu kan juga syariat Islam. Ketika ada aturan berlaku jujur dan tidak korupsi ini kan intinya syariat Islam,” katanya.
****** akhir kutipan *******
Begitupula pada tahun 2006 yang lalu. Ketika itu, sejumlah anggota DPR mendatangi Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari PDIP untuk menolak perda-perda bernuansa syariah.
“Kami minta pimpinan DPR segera menyurati Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar mencabut perda-perda itu,” kata Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera Constant Ponggawa
Menurut Ponggawa, ketika itui ada sekitar 22 kota dan kabupaten yag memberlakukan Perda bernuansa Syariah Islam. Padahal pembentukan perda-perda tersebut harus mendapat persetujuan dari Depdagri. “Seharusnya Depdagri juga proaktif menyikapi perda-perda tersebut,” harap dia.
Menanggapi keberatan sejumlah anggota dewan itu, anggota Komisi II DPR RI dari F-KB Saifullah Ma’shum menyatakan usulan sejumlah anggota DPR yang menolak penerapan Praturan Daerah (Perda) yang khas Syari’at Islam karena ada kesalahpahaman terhadap pengertian Syari’at Islam.
Selain itu, katanya, pemahaman soal Syari’at Islam belum merata. “Jadi ada kesalahpahaman, bahwa Syari’at Islam itu sesuatu yang menghantui atau menakutkan,” ujar Saifullah Ma’shum.
Menurutnya, agar Perda-perda khas Syari’at Islam diterima, maka sebaiknya sebelum perda-perda diterapkan, dilakukan diskusi publik yang berkomprehensif dan mendalam. Sehingga semua stakeholder itu paham tentang perda dan posisi syariat Islam.
Dengan demikian, maka Perda-perda khas Syari’at Islam itu tidak dipersoalkan lagi. “Intinya kalau disepakati anggota dewan di daerah, Perda tersebut tidak bermasalah,” tegasnya.
Apa yang mereka permasalahkan dan akan larang jika mereka berkuasa dalam pemerintahan, sudah pula ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana arsip berita pada http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78283
Pada tahun 2006, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin menyatakan sebagai berikut
****** awal kutipan ******
Syariah Islam sama sekali tak bertentangan dengan Pancasila ataupun UUD 1945, dan mengingatkan bahwa Pancasila merupakan ideologi relijius yang dicerminkan dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,
“Kalau perda itu dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat mengapa harus dilarang?
Pihak-pihak yang mencoba mempertentangkan Pancasila dengan Islam adalah pihak yang ingin menjauhkan Pancasila dari agama,” katanya.
Sebuah peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam, ujarnya, jangan dianggap Islamisasi, karena masyarakat Indonesia memang sudah hidup dalam budaya Islam dan menginginkan kebaikan sesuai ajaran agamanya.
“Mengapa kalau budaya global boleh, budaya lokal boleh tetapi begitu budaya Islam diminta supaya dilarang, padahal Islam sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lebih dari 500 tahun lalu,” kata Ma`ruf.
Ia juga menampik anggapan kelompok tertentu bahwa perda bernuansa syariah seperti Perda Pencegahan Maksiat di Gorontalo, merupakan bentuk penerapan negara Islam di Indonesia.
Negara Kesatuan RI dan Pancasila itu sudah kesepakatan bersama dan sudah final, sehingga tak perlu ada negara Islam, kata kyai Nahdlatul Ulama itu.
Perda-perda itu jangan dibelokkan menjadi tuduhan bahwa umat Islam ingin keluar dari NKRI atau mengubah Pancasila atau tak menghargai kebhinekaan, ujarnya.”
Syariah Islam itu nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat lalu diserap dalam suatu peraturan, tidak berbeda dengan nilai global atau nilai lokal yang menjadi aturan,” katanya.
Jadi semua perda itu semua, ujarnya, bagian dari NKRI, bagian dari kebhinekaan, dan bagian dari demokrasi yang disusun oleh pemda dan DPRD sendiri, artinya oleh rakyat sendiri.
Perda-perda anti maksiat, lanjutnya, justru akan memperkokoh Pancasila yang selama ini memang selalu menyerap dari berbagai sumber.
***** akhir kutipan *****
Jadi yang dimaksud dengan perda syariah adalah perda yang mengatur ketertiban umum dimana substansinya sesuai dengan syariah Islam contohnya perda pelarangan pelacuran dan miras
Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori, mengungkapkan, penerapan perda bernuansa syariat Islam di wilayahnya disambut umat non-Muslim. Mereka merasa tenteram dengan diberlakukannya perda-perda bernuansa syariat Islam.
“Umat non Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut membentangkan spanduk dukungan,” ujar Pobokori.
Ia mengungkapkan, sejak diterapkannya Perda bernuansa syariat Islam pada 2001, tingkat kriminalitas di Bulukumba turun hingga 85%.
“Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras serta tidak ada lagi perkelahian pelajar. “Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang menurun drastis,” paparnya.
Klaim itu dibuktikan Lukman bin Ma’sa, melalui penelitian berjudul Penerapan Syari’at Islam Melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan).
Dalam skripsi setebal 142 halaman yang diajukan pada 11 April 2007 untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir, Jakarta, ini, Lukman mengemukakan dampak positif Perda bernuansa syariat Islam di Desa Padang. Misalnya membuat lenyap penjualan miras dan mabuk-mabukan. Bahkan angka kriminalitas setempat dalam setahun terakhir turun drastis hingga 99% dari sebelum penerapan perda tersebut.
Hingga kini, sekitar 33 kota dan kabupaten sudah memberlakukan Perda bernuansa Syariat Islam.
Perjuangan reformasi di Indonesia pada kenyataannya ada dua kubu.
Ditengarai kubu orang-orang yang menginginkan Megawati menjadi presiden ketika negeri kita dipimpin oleh Gus Dur adalah kubu orang-orang yang menginginkan Jokowi menjadi presiden pada saat ini.
Pada waktu itu Amin Rais dkk ditengarai terhasut kubu orang-orang yang menginginkan Megawati sebagai Presiden sehingga “melengserkan” Gus Dur
Pada saat sekarang tampaknya Amin Rais menyadari bahwa arah reformasi yang berjalan sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun platform partai politik PAN yang didirikannya sehingga memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo karena adanya kesesuaian dengan visi dan misi Gerindra.
Sehingga terlihatlah tokoh reformasi “kubu lain” yang menolaknya seperti Goenawan Mohamad sebagaimana berita pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/goenawan-muhammad-mundur-dari-pan
“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/goenawan-muhammad-background.pdf
Tulisan tersebut ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya Pasca 1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.
Berikut kutipannya
***** awak kutipan *******
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.
Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun.
Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.
Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam.
Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.
Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.
Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di tengah masyarakat.
******* akhir kutipan ******
Dari “latar belakang” tersebut kita dapat simpulkan bahwa kubu Goenawan Muhammad adalah pejuang reformasi yang membawa misi pihak asing untuk menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk kebebasan memahami Al Qur’an dan AS Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
“Sesungguhnya perumpamaan teman yang shalih dengan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi bisa memberimu atau kamu membeli darinya, atau kamu bisa mendapatkan wanginya. Dan seorang pandai besi bisa membuat pakaianmu terbakar, atau kamu mendapat baunya yang tidak sedap” (HR Bukhari dan Muslim)
“Seseorang itu berada pada agama teman karibnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapakah yang dia jadikan teman karibnya.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad)
Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala yang artinya,
“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama para shadiqin.” (QS. At-Taubah [9] : 119)
“Dan sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena kamu menghendaki perhiasan dunia, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, dan menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya sangat melewati batas.” (QS. Al-Kahf [18] : 28)
Sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/30/jangan-tertipu-pencitraan/ Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengingatkan untuk memperhatikan siapa dibelakang calon presiden. Salah satunya mereka yang menolak penutupan tempat pelacuran dolly
***** awal kutipan ******
Muhammad Arifin Ilham menegaskan umat Islam jangan tertipu dengan pencitraan media dan jangan tertipu. Hal itu diungkapkannya agar dalam laga Pilpres 9 Juli mendatang pemilih cermat memilih calon pemimpin negara ini.
“Umat Islam jangan bodoh, jangan tertipu dengan pecitraan. Dalam memilih presiden, lihatlah siapa di belakang mereka,” serunya dalam pengajian subuh di Masjid Az Zikra, Sawangan, Depok, beberapa waktu kemarin.
Pimpinan pengajian Az Zikra tersebut juga mengungkapkan, pemilih jangan tertipu dengan salah satu pemilik televisi Surya Paloh yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres selama ini melarang dan akan memecat pegawainya di Metro TV yang mengenakan hijab.
Kemudian juga tempat pelacuran Dolly menolak ditutup partai pengusung calon presiden tersebut. “Maka kalau kita memilih mereka sama saja memilih pelacuran merajalela,” bebernya.
***** akhir kutipan ******
Latar belakang mereka adalah kubu pejuang reformasi mengatasnamakan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan.
Hal ini tampaknya melatarbelakangi wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang juga ketua DPC PDI-P menolak kebijakan atasannya terkait rencana penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya, Dolly, sebagaimana yang diberitakan pada http://www.merdeka.com/peristiwa/perang-urat-saraf-risma-dan-wisnoe-jelang-penutupan-dolly.html
Bebas berpendapat bahkan menerjang kebijakan atasannya Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur berserta 48 ormas sebagaimana yang dikabarkan pada http://www.merdeka.com/peristiwa/wakilnya-menolak-penutupan-dolly-risma-didukung-mui.html
Salah satu alasannya adalah seperti kutipan dari http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-2/2289/wakil-walikota-surabaya-tak-setujui-dolly-ditutup
******* awal kutipan ********
Menurut pandangan Wisnu, warga Putat Jaya selama ini masih banyak yang menggantungkan hidup dari lingkaran bisnis esek-esek gang Dolly. Usaha seperti warung makan, tempat cuci hingga usaha lain milik warga putat jaya mayoritas mengandalkan pelanggan dari lokalisasi tersebut.
“Yang kita pikirkan itu warga kota Surabaya yang kena dampak terhadap kehidupannya yang mengantungkan perputaran ekonomi disana, kalau mucikari dan PSK memang gampang, cukup diberi pelatihan dan pesangon, beres dan selesai, tetapi bagaimana dengan masyarakat sekitar yang asli warga kota Surabaya,” ucapnya.
******** akhir kutipan *******
Alasan wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana tampaknya membenarkan berita pada http://news.detik.com/read/2005/03/31/174714/331176/10/kongres-pdip-untungkan-psk
******* awal kutipan ******
Kongres PDIP Untungkan PSK
Gede Suardana – detikNews
Sanur – Kongres PDIP di Bali membawa berkah. Setidaknya, untuk para PSK (penjaja seks komersial). Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa, karena banyaknya penggembira dan utusan kongres PDIP yang melakukan transaksi.
Sejak hari pertama kongres, sebagian penggembira dan utusan kongres PDIP memang tampak menyerbu kawasan PSK tak resmi di beberapa kawasan Sanur, Bali.
Antara lain di Padang Galak, Pasiran, Belanjong, dan Semawang. Kawasan PSK ini terkenal dengan tarif hemat. Sementara beberapa utusan kongres PDIP yang berkantong tebal memilih mendatangi kawasan PSK di kawasan wisata Kuta. Tempat ini dikenal sebagai kawasan PSK yang bertarif mahal.
Para penggembira kongres PDIP yang bermalam di lapangan Matahari Terbit, biasanya menghabiskan malam-malam indahnya di Pulau Dewata ini dengan mendatangi rumah-rumah PSK di Padang Galak, yang berada di pinggir pantai Sanur itu.
****** akhir kutipan ******
Seperti yang kita ketahui saat ini pilihan yang tersedia untuk memimpin negeri adalah Prabowo yang merupakan pemimpin partai atau Jokowi yang merupakan “petugas partai” yang menerima dan menjalankan mandat pimpinan partai PDIP, Megawati sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/15/capres-petugas-partai/
Tampaknya “petugas partai” kurang mempunyai kemandirian karena dibawah bayang-bayang “pemberi mandat” dengan aspirasi dan kepentingan partai
Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana “sanksi” terhadap Jusuf Kalla yang akan menjadi wakil “petugas partai” sebagaimana yang disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/pdip-siapkan-sanksi-jika-jk-suka-over-kewenangan
Jadi jika kebijakan Jusuf Kalla tidak sejalan atau bertentangan dengan kebijakan PDIP atau aspirasi dan kepentingan partai maka akan dikenakan sanksi.
Ada sanksi untuk calon wakilnya dan tentu ada pula sanksi untuk “petugas partai”
Apakah aspirasi dan kepentingan partai yang akan dibawa oleh petugas partai?
Contohnya,
“Kami satu-satunya partai yang dengan gagah berusaha agar RUU (pornografi) itu tidak diundangkan dan tidak diberlakukan,” kata Megawati sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2009/06/27/171232/1155093/700/mega-cerita-kegagahan-pdip-tolak-ruu-pornografi
“Sebagai bangsa yang pluralis, dengan keanekaragaman suku bangsa, agama dan etnis. Tidak mungkin hal itu diberlakukan,” tegas Mega.
Contoh lainnya yang terekam sejarah pada http://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan
****** awal kutipan *****
JAKARTA, KAMIS — Setelah melalui proses sidang yang panjang, Kamis (30/12) siang, akhirnya RUU Pornografi disahkan. RUU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan walk out, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P.
Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.
Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran.
****** akhir kutipan ******
Jadi jelaslah bahwa Fraksi PPDI-P “sepemahaman” dengan Fraksi PDS
Contoh salah seorang menyampaikan alasan walk out Fraksi PDI-P dan Fraksi PDS adalah seperti
***** awal kutipan *****
Penyeragaman budaya RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama.
RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.
Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam kategori seksualitas dan pornografi.
Dari sudut pandang hukum, RUU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. RUU pornografi mengabaikan kultur hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat.
***** akhir kutipan *****
Seni, budaya, adat istiadat, kebhinekaan, keberagaman, hak asasi manusia , kepercayaan, cara pandang, etika, norma, hak individu, kultur hukum, hukum publik, hukum privat, hukum buatan manusia harus berlandaskan hukum Allah sebagai konsekwensi berketuhanan yang Maha Esa
Jadi bagi siapa saja yang mengingkari hukum Allah maka dia termasuk anti Islam
Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia tentulah Dia lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia sehingga manusia diberikan petunjukNya dalam bentuk hukum Allah
Allah Azza wa Jalla hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.
Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33)
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkanpadaku pada hari ini: ‘Semua yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109)
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi non muslim jika sistem pemerintahan dan hukum-hukum buatan manusia berlandaskan hukum Allah karena sejak zaman Rasulullah yang menerapkan hukum Allah, kaum non muslim tetap mendapatkan perlindungan, kebebasan beragama dan perlakuan yang baik.
Jadi kalau muslim yang koruptor, teroris atau muslim yang menindas adalah oknum muslim yang salah memahami Al Qur’an dan Hadits karena tujuan beragama adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah meneladani Rasulullah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/11/sanad-dan-akhlak/
Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah jihad (mujahidin) atau jahat (teroris) hanyalah ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat karena ulama di luar negara (di luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/28/tegakkan-syariat-islam/
Sedangkan sebaliknya kaum muslim yang berada di negeri non muslim, pada kenyataannya ada kita temukan tidak mendapatkan kebebasan beragama.
Berikut kutipan berita dari http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/04/n6n15d-kecuali-di-aceh-jokowijk-bakal-larang-syariat-islam
****** awal kutipan *****
PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan.
Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu.
****** akhir kutipan *****
NKRI beserta pembukaan UUD 1945 dan Pancasila tidak bertentangan dengan syariat Islam
Hal yang belum terrealisasikan sepenuhnya adalah perwujudan berketuhanan yang Maha Esa yakni kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
Contoh yang sudah jalan adalah perbankan syariah, asuransi syariah dan lain lain
Kita melongok sejarah bahwa Piagam Jakarta adalah hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum kebangsaan (nasionalis). Panitia Sembilan merupakan panitia kecil yang dibentuk oleh BPUPKI.
Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi Pancasila dari lima butir, sebagai berikut:
Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pada saat penyusunan UUD pada Sidang Kedua BPUPKI, Piagam Jakarta dijadikan Muqaddimah (preambule). Selanjutnya pada pengesahan UUD 45 18 Agustus 1945 oleh PPKI, istilah Muqaddimah diubah menjadi Pembukaan UUD. Butir pertama yang berisi kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya, diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa oleh Drs. M. Hatta atas usul A.A. Maramis setelah berkonsultasi dengan Teuku Muhammad Hassan, Kasman Singodimedjo dan Ki Bagus Hadikusumo.
Naskah Piagam Jakarta ditulis dengan menggunakan ejaan Republik dan ditandatangani oleh Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakir, H.A. Salim, Achmad Subardjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin.
Adian Husaini menuliskan
***** awal kutipan *****
Sebagaimana sebagian kaum sekular – berpendapat, bahwa penerapan syariat Islam di Indonesia bertentangan dengan Pancasila. Pada era 1970-1980-an, logika semacam ini sering kita jumpai. Para siswi yang berjilbab di sekolahnya, dikatakan anti Pancasila. Pegawai negeri yang tidak mau menghadiri perayaan Natal Bersama, juga bisa dicap anti Pancasila. Pejabat yang enggan menjawab tes mental, bahwa ia tidak setuju untuk menikahkan anaknya dengan orang yang berbeda, juga bisa dicap anti-Pancasila.
Kini, di era reformasi, sebagian kalangan juga kembali menggunakan senjata Pancasila untuk membungkam aspirasi keagamaan kaum Muslim.
Rumusan Pancasila yang sekarang adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila tersebut adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan hasil dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang dengan tegas menyatakan: “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”
Jadi, Dekrit Presiden Soekarno itulah yang menempatkan Piagam Jakarta sebagai bagian yang sah dan tak terpisahkan dari Konstitusi Negara NKRI, UUD 1945. Dekrit itulah yang kembali memberlakukan Pancasila yang sekarang. Prof. Kasman Singodimedjo, yang terlibat dalam lobi-lobi tanggal 18 Agustus 1945 di PPKI, menyatakan, bahwa Dekrit 5 Juli 1959 bersifat “einmalig”, artinya berlaku untuk selama-lamanya (tidak dapat dicabut). “Maka, Piagam Jakarta sejak tanggal 5 Juli 1959 menjadi sehidup semati dengan Undang-undang Dasar 1945 itu, bahkan merupakan jiwa yang menjiwai Undang-undang Dasar 1945 tersebut,” tulis Kasman dalam bukunya, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).
Karena itu, adalah sangat aneh jika masih saja ada pihak-pihak tertentu di Indonesia yang alergi dengan Piagam Jakarta. Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku Wakil Ketua DPA dan Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: “Tegas-tegas di dalam Dekrit ini ditempatkan secara wajar dan secara histories-jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita yakni: Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD ’45 dan Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD ’45.” (Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997), hal. 130).
Dalam pidatonya pada hari peringatan Piagam Jakarta tanggal 29 Juni 1968 di Gedung Pola Jakarta, KHM Dahlan, tokoh Muhammadiyah, yang juga Menteri Agama ketika itu mengatakan: “Bahwa di atas segala-galanya, memang syariat Islam di Indonesia telah berabad-abad dilaksanakan secra konsekuen oleh rakyat Indonesia, sehingga ia bukan hanya sumber hukum, malahan ia telah menjadi kenyataan, di dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari-hari yang telah menjadi adat yang mendarah daging. Hanya pemerintah kolonial Belandalah yang tidak mau menformilkan segala hukum yang berlaku di kalangan rakyat kita itu, walaupun ia telah menjadi ikatan-ikatan hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari.” (Ibid, hal. 135).
Meskipun Piagam Jakarta adalah bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari UUD 1945, tetapi dalam sejarah perjalanan bangsa, senantiasa ada usaha keras untuk menutup-nutupi hal ini. Di zaman Orde Lama, sebelum G-30S/PKI, kalangan komunis sangat aktif dalam upaya memanipulasi kedudukan Piagam Jakarta. Ajip Rosidi, sastrawan terkenal menulis dalam buku, Beberapa Masalah Umat Islam Indonesia (1970): “Pada zaman pra-Gestapu, PKI beserta antek-anteknyalah yang paling takut kalau mendengar perkataan Piagam Jakarta… Tetapi agaknya ketakutan akan Piagam Jakarta, terutama ke-7 patah kata itu bukan hanya monopoli PKI dan antek-anteknya saja. Sekarang pun setelah PKI beserta antek-anteknya dinyatakan bubar, masih ada kita dengar tanggapan yang aneh terhadapnya.” (Ibid, hal. 138).
Jadi, sikap alergi terhadap Piagam Jakarta jelas-jelas bertentangan dengan Konstitusi Negara RI, UUD 1945. Meskipun secara verbal “tujuh kata” (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) telah terhapus dari naskah Pembukaan UUD 1945, tetapi kedudukan Piagam Jakarta sangatlah jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah itu, Piagam Jakarta juga merupakan sumber hukum yang hidup. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan setelah tahun 1959 merujuk atau menjadikan Piagam Jakarta sebagai konsideran.
Sebagai contoh, penjelasan atas Penpres 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dibuka dengan ungkapan: “Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan Undang-undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia ia telah menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.”
Dalam Peraturan Presiden No 11 tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), juga dicantumkan pertimbangan pertama: “bahwa sesuai dengan Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945, yang mendjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut…”.
Sebuah buku yang cukup komprehensif tentang Piagam Jakarta ditulis oleh sejarawan Ridwan Saidi, berjudul Status Piagam Jakarta: Tinjauan Hukum dan Sejarah (Jakarta: Mahmilub, 2007). Ridwan menulis, bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat Muslim. Tanpa UUD atau tanpa negara pun, umat Islam akan menjalankan syariat Islam. Karena itu, Piagam Jakarta, sebenarnya mengakui hak orang Islam untuk menjalankan syariatnya. Dan itu telah diatur dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dituangkan dalam Keppres No. 150/tahun 1959 sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara No. 75/tahun 1959.
Hukum Islam telah diterapkan di bumi Indonesia ini selama ratusan tahun, jauh sebelum kauh penjajah Kristen datang ke negeri ini. Selama beratus-ratus tahun pula, penjajah Kristen Belanda berusaha menggusur hukum Islam dari bumi Indonesia. C. van Vollenhoven dan Christian Snouck Hurgronje, misalnya, tercatat sebagai sarjana Belanda yang sangat gigih dalam menggusur hukum Islam. Tapi, usaha mereka tidak berhasil sepenuhnya. Hukum Islam akhirnya tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum di wilayah Hindia Belanda. Melalui RegeeringsReglement, disingkat RR, biasa diterjemahkan sebagai Atoeran Pemerintahan Hindia Belanda (APH), pasal 173 ditentukan bahwa: “Tiap-tiap orang boleh mengakui hukum dan aturan agamanya dengan semerdeka-merdekanya, asal pergaulan umum (maatschappij) dan anggotanya diperlindungi dari pelanggaran undang-undang umum tentang hukum hukuman (strafstrecht).” (Ridwan Saidi, Status Piagam Jakarta hal. 96).
Jadi, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Belanda akhirnya tidak berhasil sepenuhnya menggusur syariat Islam dari bumi Indonesia. Ridwan menulis: “Sampai dengan berakhirnya masa VOC tahun 1799, VOC terus berkutat untuk melakukan unifikasi hukum dengan sedapat mungkin menyingkirkan hukum Islam, tetapi sampai munculnya Pemerintah Hindia Belanda usaha itu sia-sia belaka.” (Ibid, hal. 94).
***** akhir kutipan *****
Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/28/ketahui-sebelum-pilpres/ Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tahid Bandung KH Abdullah Gymnastiar mengingatkan bahwa pada masa awal reformasi , ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya (deislamisasi) dan Prabowo lah perwira militer yang terang-terangan membela umat Islam dan tak rela melihat umat Islam dipinggirkan.
Berikut kutipannya
****** awal kutipan *****
Menurut Aa Gym dirinya sudah mengenal Prabowo pada tahun 1990-an, saat Prabowo menyandang jabatan Danjen Kopassus.
Pada saat itu, ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya.
“Setahu saya, pada waktu itu hanya Prabowo yang terang-terangan membela umat Islam. Ini kenangan luar biasa saya tentang sosok Prabowo yang sulit dilupakan. Ia perwira militer yang tak rela melihat umat Islam dipinggirkan. Karena alasan ini, saya mendukung Prabowo,” ujarnya.
******* akhir kutipan ******
Suara Islam Online dalam sebuah berita yang kami arsip pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/melawan-pengkhianat-bangsa.pdf juga mengingatkan kembali apa yang dialami oleh umat Islam pada era 90 an
Berikut kutipannya
***** awal kutipan *****
Jiwa nasionalis relijius sebenarnya telah tertanam pada diri Prabowo Subianto, sekitar 20 tahun lalu. Tahun 1998, saat menjadi Danjen Kopassus, Prabowo dekat dengan kalangan tokoh-tokoh umat. Baik dengan tokoh MUI, NU, Muhammadiyah, DDII, KISDI dan para pimpinan pesantren se-Indonesia. Mungkin karena terlalu dekatnya dengan tokoh-tokoh Islam saat itu, kalangan anti Islam menjadi tidak suka padanya. Ia akhirnya difitnah sebagai dalang penculikan dan kerusuhan Mei 1998 dan akhirnya menenangkan diri ke Yordania selama beberapa tahun lamanya.
Suara Islam memuat kembali sebagian laporan “Melawan Pengkhianat Bangsa’ di Majalah Media Dakwah, edisi Februari 1998. Berikut kutipan selengkapnya:
Sebuah peristiwa bersejarah digelar di Markas Komando Kopassus Cijantung, Jumat (23/1/1998) lalu. Suatu perhelatan akbar yang melibatkan ribuan kaum Muslimin dari berbagai kalangan. Suasana malam Ramadhan ke-24 di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur saat itu (23/1) tampaknya baru kali ini terjadi. Di markas besar pasukan elit tersebut, sekitar 7000 umat Islam dan prajurit Kopassus mengadakan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan shalat Maghrib, shalat Isya dan tarawih berjamaah.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Ketua MUI KH. Hasan Basri, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Dr Anwar Haryono SH, Ketua BKSPPI KH Cholil Ridwan, Ketua Dewan Pimpinan KISDI KH Abdul Rasyid Abdullah Syafii, Sekretaris Umum Muhammadiyah Dr Watik Pratiknya, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Hussein Umar, Ir. AM Luthfie (Forum Ukhuwah Islamiyah), Pengurus PBNU Dr Said Agil Munawwar dan KH Ma’ruf Amin.
Hadir pula dari kalangan ABRI, Pangdam Tanjungpura Mayjen Muchdi Pr, Kasdam Jaya Brigjen Sudi Silalahi, Kaskostrad Mayjen TNI Ismet Yuzairi, Mayjen TNI Cholid Ghozali dan lain-lain. Tak ketinggalan pula ulama-ulama terkemuka pesantren daerah di Jawa Barat seperti KH Asep Mausul (Tasikmalaya), KH Abdul Wahid Sahari (Pandeglang), KH Shihabudin (Kotabumi Lampung) dan lain-lain.
Dari kalangan wartawan hadir Wapemred Majalah Ummat M Syafii Anwar dan Redpel Media Indonesia Bambang Harymurti. Sekitar 40 wartawan juga hadir dalam acara tersebut. Dari kalangan intelektual dan DPR RI nampak Ketua SPSI Bomer Pasaribu, MSc, Dr Laode Kamaluddin, Dr Din Syamsuddin, Dr Jimly Ashiddiqie, Dr Didin Damanhuri dan lain-lain. Nampak pula Chairul Umam dan H Rhoma Irama mewakili kalangan seniman.
Pidato pertama disampaikan oleh KH Cholil Ridwan Ketua BKsPPI (Badan Kerjasama Pondok Pesantren se-Indonesia). Dalam pidato pembukanya, Cholil menyebut adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mengacaukan bangsa Indonesia. Ia memperingatkan, mengacau bangsa Indonesia berarti mengganggu umat Islam yang merupakan mayoritasnya. “Kami peringatkan kepada mereka itu, jangan coba-coba mengganggu umat Islam,” ujar Cholil Ridwan yang malam itu mendatangkan ratusan wakil-wakil dari pondok pesantren yang dibawahinya. BKsPPI mengkoordinasi tidak kurang 1400 pondok pesantren se-Indonesia.
Cholil juga menyatakan rasa gembiranya pasukan elit Kopassus ini menerima ulama dan umat Islam dengan dada yang terbuka. “Ini adalah upaya dari para ulama-ulama untuk masuk dalam barak-barak militer,” tegas Cholil. Hal ini menurut Kholil adalah sebagai tindak lanjut dari pernyataan Jenderal (TNI) R Hartono dalam pertemuan BKSPP di Bogor tahun 1996. Hartono waktu itu menyatakan bahwa selain ABRI masuk pesantren-pesantren, maka ia mengharapkan pula para ulama segera masuk ke markas-markas ABRI. Pernyataan Cholil ini, disambut para hadirin dengan pekikan Allahu Akbar dan tepuk tangan.
Cholil Ridwan, yang juga pimpinan Pondok Pesantren Husnayain di Pekayon, Jaktim, juga mengharapkan agar Kopassus dapat melatih para santri-santri untuk berjuang bersama-sama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.
“Jika memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir,” kata Cholil mengutip Alquran surat Al-Baqarah 191. Para hadirin yang kebanyakan para aktivis Islam memahami makna ayat ini ayat yang terkait erat dengan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini yang dimainkan oleh sekelompok pengusaha tertentu (non pribumi).
Setelah Cholil, ceramah dilanjutkan dengan sambutan dari tuan rumah Danjen Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto. Dalam pidatonya Prabowo menekankan adanya persatuan rakyat (umat Islam mayoritas 90 persen di Indonesia) dan ABRI untuk berjuang bersama-sama membangun negeri ini.
Pekikan Allahu Akbar dan tepuk tangan para hadirin pun menggema berulang-ulang ketika Mayjen Prabowo berpidato. Prabowo menyatakan siap menerima pengaduan dan laporan dari para ulama dan hadirin yang datang malam itu. “Saya berikan nomor telepon kantor saya, saya instruksikan kepada pasukan saya untuk membuka pintu, 24 jam sehari, tujuh hari seminggu, 31 hari sebulan, untuk menerima kedatangan bapak-bapak semua, ”tegas Prabowo.
Sambutan kemudian dilanjutkan oleh Ketua Pelaksana Harian KISDI HA Sumargono SE. Dalam pidato singkatnya Sumargono menyebut pertemuan Kopas-sus dengan tokoh-tokoh Islam itu sebagai kemajuan besar. “Dulu selama duapuluh tahun, tempat ini menjadi tempat yang paling angker bagi rakyat. Saya sendiri waktu itu ngeri lewat sini,” ujarnya disambut tawa hadirin.
Sumargono berharap wujud kemanunggalan ABRI Rakyat ini bisa diteladani oleh kesatuan-kesatuan ABRI yang lain. Sehingga keduanya tidak mudah diadudomba dan salah paham.
Sumargono menjelaskan bahwa kini kelompok-kelompok yang tersingkir dalam kekuasaan itu ingin menguasai panggung politik Indonesia ini kembali. Siapa kelompok itu? “Mereka adalah Benny Moerdani dan CSIS, ”ungkap Sumargono.
Seperti diketahui CSIS adalah organisasi yang di tahun 70 dan 80-an sangat berperan dalam menata kehidupan politik di Indonesia. Organisasi ini secara formal didirikan pada 1 September 1971, dengan disupport kuat oleh Ali Murtopo.
Menurut Dr George Aditjondro dalam tulisannya yang disebarkan lewat internet, CSIS ini mempunyai kebijakan anti Islam dan merupakan gerakan radikal. “Saya tahu bagaimana permainan Moerdani bersama orang-orang CSIS dalam mengeruk uang Timor Timur, setelah sebelumnya membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut. Dengan uang yang terus mengalir (monopoli kopi yang dikelola oleh Robby Ketek dari Solo) itulah, mereka antara lain, bisa membiayai operasi-operasi politik Moerdani bersama CSIS,” tulis Aditjondro.
Kini CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dipimpin oleh bekas Menteri Pendidikan Daoed Joesoef (Presiden Direktur), Wakil Presdir dipegang oleh Harry Tjan Silalahi, Direktur Pelaksananya Hadi Soesastro (kini diganti Dr Marie Pangestu). Duduk di Dewan Komisaris (Supervisory Board) adalah Jusuf Wanandi, Soedjati Djiwandono dan Sofjan Wanandi alias Liem Bian Koen.
Sekretariat CSIS yang berada di Jl. Tanah Abang II, tiap hari selalu ramai dikunjungi generasi muda. Kebanyakan mereka adalah peneliti atau mahasiswa. Koran-koran, majalah-majalah, jurnal dan buku-buku berbahasa Indonesia atau asing cukup lengkap tersedia di sana. Jurnal Timur Tengah, Jurnal Palestina, Hasil Sensus terbaru dapat kita temukan di sana. Yang paling rapi dan banyak di-minati pengunjung adalah kliping-kliping korannya. Pengunjung pun kalau ingin pelayanan cepat, dapat memfotokopi sendiri, dokumen-dokumen, buku/jurnal yang diinginkan (beberapa mesin fotokopi tersedia khusus), tentu dengan biaya ganti fotokopi.
CSIS sendiri juga menerbitkan beberapa publikasi diantaranya: analisa CSIS, jurnal dua bulanan berbahasa Indonesia, The Indonesian Quarterly, dan Nawala CSIS, serta buletin bulanan CSIS. Selain itu juga menerbitkan dokumentasi kliping dengan topik-topik tertentu dan buku-buku. Kegiatan ilmiah ini mungkin hanyalah bungkus dari kegiatan CSIS yang utama.
Ini paling tidak terlihat dari fasilitas kamar yang disediakan untuk Benny Moerdani, Menurut Aditjondro, “Moerdani adalah seorang Katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam. Karena itu lancar saja kerjasama Moerdani dengan CSIS. Sebagai orang Katolik ekstrim kanan, Moerdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa Moerdani sekarang dengan tenang berkantor di CSIS (menggunakan kantor bekas Ali Murtopo).
Menurut Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya kepada pers di sela-sela acara Cijantung itu, Sofjan Wanandi salah seorang pimpinan teras CSIS akan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus peledakan bom di rumah susun Johar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sementara Sofjan belum diperiksa, ia telah terburu ke luar negeri. Sumber yang dihubungi Media Dakwah (26/1) mengatakan bahwa Sofjan telah pergi ke Singapura dengan Benny Moerdani.
Data-data yang dihimpun Media Dakwah mengungkapkan bahwa Sofjan Wanandi alias Liem Bian Koen diduga mempunyai kaitan dengan gerakan PRD dan peledakan bom di Tanah Tinggi tersebut. Seperti dokumen yang berbentuk email yang ditemukan aparat keamanan di rumah korban peledakan itu. Dokumen yang dikirim oleh seorang yang berinisial Dewa itu antara lain berbunyi :
“Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Yusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.”
Tentang isi email ini, Hendardi kepada majalah Gatra edisi 31 Januari 1998 menolak keterkaitannya dengan masalah dokumen yang ditemukan di rumah gerombolan PRD. Sofjan tentu saja juga menolak keterkaitan dirinya dengan PRD sebagaimana yang disebut dalam email itu.
Nama Sofjan dan Yusuf Wanandi bukan hanya disebutkan dalam email, tapi juga dalam dokumen yang disita petugas keamanan tentang pertemuan orang-orang yang mengaku sebagai “kelompok pro demokrasi”. Pertemuan itu berlangsung malam hari di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 lalu.
Pertemuan itu, seperti tersebut dalam dokumen tadi, dihadiri oleh 19 aktivis, mewakili 9 organisasi yang mengklaim dirinya sebagai kelompok pro demokrasi. Menurut mereka situasi politik dan ekonomi Indonesia saat ini tak karuan. Untuk menanggulanginya adalah dengan revolusi. Untuk melakukan revolusi, kata mereka, diperlukan visi dan strategi antara senior dan yunior dalam merencanakan sebuah aktivitas. Generasi yunior adalah para pemuda yang intensif mengikuti pertemuan-pertemuan seperti di Leuwiliang itu. Sedangkan generasi senior terbagi dalam empat kekuatan:
Pertama, kekuatan ilmiah dan strategi yang diwakili sebuah lembaga terkenal (CSIS, red) di Jakarta. Kekuatan ini bertu-gas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.
Kedua, kekuatan militer yang diwakili oleh seorang purnawirawan ABRI yang dulu pernah amat berkuasa (Benny Moerdani red).
Ketiga, kekuatan massa yang pro Megawati Soekarnoputri.
Keempat, kekuatan ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.
Ketika wartawan Gatra mengonfirmasikan semua isi dokumen ini ke Yusuf dan Sofjan, tentu saja mereka menolaknya. Tapi sumber terpercaya di Media Dakwah mengungkapkan bahwa dokumen ini sah dan bahkan dalam hari-hari terakhir ini, orang-orang grup CSIS melakukan pertemuan rutin di dalam negeri dan luar negeri seperti Vancouver, New York dan Perth, Australia. Kelompok CSIS dan ‘konco-konco’nya juga mencanangkan bulan Pebruari ini sebagai bulan berdarah!
Mungkin kelompok ini yang dimaksudkan Dr Amien Rais sebagai kelompok yang telah bermain ugal-ugalan dalam krisis di Indonesia akhir-akhir ini. “Inilah salah satu pelajaran yang harus kita petik, bahwa mereka itu ibarat makhluk Franskenstein yang setelah dibesarkan, kemudian mau menolong orang yang telah menolong dan memberikan fasilitas tanpa batas kepada mereka itu,” tegas Amien.
Menurut Amien, permainan politik kasar yang dimainkan sementara pihak di dalam maupun di luar negeri itu bermaksud menjatuhkan pemerintah. Bahkan kata sejawat Amien, Dr Afan Gaffar, “Saya menduga konspirasi beberapa kelompok itu hendak menjatuhkan Presiden Soeharto sebelum SU MPR 98.”
Setelah gagal melalui jalur politik, bidang ekonomi memang menjadi sasaran empuk untuk menggoyang pemerintah Orde Baru. Apa boleh buat, sistem perekonomian yang di setup oleh Mafia Berkeley (Trio RMS =Radius Prawiro, Adrianus Moy, JB Sumarlin) ini ternyata tak mampu membangun basis yang kokoh. Kebijakan pembangunan trickle down effect misalnya, ternyata mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang luar biasa lebar antara segelintir konglomerat dengan ratusan juta rakyat Indonesia yang lain.
Dibesarkan oleh pemerintah selama Repelita I (25 tahun). Para konglomerat yang kebanyakan non pribumi itu tumbuh meraksasa hingga menguasai sekitar 70% madu pembangunan. Di tangan merekalah nadi-nadi perekonomian bangsa ini berdenyut. “Kekuatan ekonomi itu merupakan segala-galanya sekarang ini, ”kata Amien Rais menggambarkan kekuatan yang mereka miliki.
Dalam keadaan krisis moneter, mereka yang juga perajin utang luar negeri itu ternyata justru menimbun kekayaan dollar di luar negeri senilai trilyunan rupiah (sekitar 80 milyar dolar). Sebelumnya, konglomerat Liem Sioe Liong sepertinya sudah membaca keadaan ketika ia memutuskan memindahkan mesin udang -PT Indofood Sukses Makmur- ke Singapura. Meskipun Mensesneg Moerdiono menyebutnya sebagai bentuk “nasionalisme baru’, banyak pengamat ekonomi yang menyebut langkah itu sebagai pe-larian modal (capital flight).
Krisis moneter yang dimainkan oleh sekelompok orang itu, mengambil alasan karena tidak ditunjuknya secara jelas nama Cawapres. Sejatinya mereka menginginkan calon-calon dari mereka dapat terealisir sehingga keinginan dan nafsu mereka terpenuhi.
Keterlibatan kelompok-kelompok tertentu di negeri ini dalam situasi moneter yang buruk akhir-akhir ini juga ditengarai oleh H Hussein Umar Sekum DDII- dalam ceramahnya yang disambut pekikan Allahu Akbar dan applaus tepuk tangan para peserta dan prajurit. “Perjuangan umat Islam sejak Diponegoro, Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol dan tokoh-tokoh lain telah membuktikan bahwa umat Islam sangat mencintai negeri Indonesia ini. Umat Islam Indonesia tidak rela negeri ini dijajah oleh orang-orang luar atau orang luar (asing) yang punya kaki tangan di Indonesia, ”tegas Hussein dengan suara yang menggelegar.
Sambutan terakhir disampaikan oleh Ketua MUI KH Hasan Basri. Ketua MUI menyatakan bahwa haram hukumnya menimbun dolar dan bahan kebutuhan pokok, karena sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini notabene umat Islam. Ia juga mensyukuri kemesraan ABRI rakyat yang tercermin dalam acara silaturrahim Cijantung ini, Itu, katanya, tak lepas dari sosok Prabowo. “Prabowo adalah tokoh masa kini dan tokoh masa depan,” ujar Hasan Basri, disambut tepuk tangan hadirin. Hasan Basri juga mewanti-wanti agar umat Islam dapat menjaga Prabowo.
****** akhir kutipan *******
Prabowo termasuk tokoh reformasi yang dipermasalahkan karena menemui para tokoh-tokoh tanpa sepengetahuan dari Wiranto sebagai atasannya sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/29/isu-kudeta-prabowo
Wiranto dalam bukunya “Bersaksi di Tengah Badai” mengakui mendapat laporan secara lengkap tentang aktivitas Pangkostrad Letjen TNI Prabowo pada saat-saat kritis. “Bahkan, saya telah mendapat informasi mengenai pertemuannya dengan Wakil presiden BJ Habibie dan pertemuannya dengan Amien Rais serta Gus Dur maupun dengan tokoh-tokoh lainnya. Bagi orang awam, barangkali hal itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh,” tulis Wiranto .
“Namun, di dalam kehidupan militer, kegiatan semacam itu jelas tidak dapat dibenarkan, karena menyalahi aturan. Seharusnya Pangkostrad berorientasi pada wilayah, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai Pangkostrad yang menggerakkan pasukan atas perintah Panglima ABRI. Bukan ke sana kemari ngurusin masalah politik dan kenegaraan. Walaupun hal itu dilakukan, harus sepengetahuan pimpinan, bukan atas kehendak sendiri dan sama sekali tidak melaporkan kepada atasan.”
Gerindra sebagai partai politik berbasis nasionalis menerima anggota dari latar belakang agama, etnis apapun seperti etnis cina bahkan korban penculikan pun tertarik masuk Gerindra sebagaimana berita pada http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/078525234/Pernah-Diculik-Pius-Prabowo-Tak-Bersalah
***** awal kutipan *****
Mantan aktivis Pius Lustrilanang pernah mengalami penculikan oleh Tim Mawar Kopassus yang berada di bawah kendali Prabowo Subianto. Meski menjadi korban penculikan, Pius menganggap mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tidak bersalah.
“Saya tetap berpandangan, yang bersalah dalam penculikan itu adalah Jenderal Soeharto sebagai Panglima tertinggi ABRI,” kata Pius, seperti diberitakan dalam laporan utama majalah Tempo edisi 28 Oktober 2013. Merasa tidak ada lagi masalah dengan Prabowo jugalah yang membuat Pius bergabung dengan Gerindra. Kini dia menjadi anggota DPR dari partai besutan Prabowo itu.
***** akhir kutipan *****
Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin menyampaikan dalam berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2098519/prabowo-berjasa-di-era-militer-anti-islam bahwa isu HAM sudah jadi sekadar dagangan politik, karena waktu Megawati berkuasa, toh soal itu tak dimasalahkan. Berikut kutipan selengkapnya
****** awal kutipan ******
INILAHCOM, Jakarta – Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin, mengatakan sebaiknya umat Islam tidak gampang terprovokasi gencarnya pemberitaan yang menyudutkan capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Bagaimanapun ada peran besar Prabowo saat militer Indonesia cenderung anti-Islam.
“Jangan gampang dikecoh,” kata Fakhrudin dalam pembicaraan telepon dengan Inilahcom. Menurut dia, umat Islam Indonesia sejatinya berutang budi kepada Prabowo. “Prabowo adalah prajurit yang secara terbuka berani berhadapan dengan faksi militer yang fasis dan anti Islam, di bawah mendiang Benny Moerdani.”
Prabowo-lah, kata Fakhrudin, yang berani mengambil risiko di saat kelompok Moerdani tengah kuat-kuatnya. “Dia tak rela umat Islam terus dikorbankan demi kepentingan politik mereka,” kata dia.
Berkenaan dengan penculikan sejumlah aktivis, Fakhrudin juga yakin segala sesuatu harus dilihat dalam kontek kekuasaan saat itu. “Ada dua faktor; pertama karena pesanan rezim yang berkuasa, kedua karena adanya pertarungan di elite militer. Jadi faksionalisasi di internal militer menjadi pemicu untuk saling mendiskeditkan sesama mereka.”
Keyakinan Fakhrudin bahwa isu HAM sudah jadi sekadar dagangan politik, karena waktu Megawati berkuasa, toh soal itu tak dimasalahkan. Ia menilai, mungkin karena Megawati pun tak lepas dari kedekatan dengan militer. Sayangnya, kata dia, Megawati lebih akomodatif kepada sayap militer yang anti-Islam. “Lihat figur-figur tentara yang di lingkaran Mega. Hampir sebagian besar loyalis Beny ada di sana. Ini menunjukkan bahwa PDIP kurang sensitif terhadap perasaan ummat Islam,” kata dia.
Menurutnya, kalau Megawati konsisten dengan penegakan HAM, kenapa dia tidak tampil untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM saat mendapat mandat dari rakyat. “Jangankan pelanggaran HAM, penculikan, kasus priuk, tragedi lampung, kejadian di Aceh dan lain lain, kasus 27 Juli saja dia tidak bisa selesaikan dengan tuntas.” [dsy]
******* akhir kutipan *******
Sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2006/10/04/130218/688872/10/ Mayjen (Purn) Kivlan Zein menjelaskan bahwa peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie menjadi presiden, sebenarnya merupakan pertarungan antara kanan dan kiri.
“Yang kiri itu Kristen, yang kanan itu Islam. Ada yang mengatakan kiri itu nasionalis, yaitu kubu Benny Moerdani dan Pak Harto,” ujar Kivlan
“Para perwira muda ini berharap janganlah Orde Baru ini anti Islam, paling tidak netral. Maka berkumpullah para perwira yang eks-PII (Pelajar Islam Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Prabowo, walaupun dia sempat ikut KAPPI, ya ikut saya. Kemudian Adityawarman, kemudian Sjafrie Sjamsoeddin. Ini kita yang perwira mudalah, kita yang Akabri 70 ke atas. Kemudian ada Muchdi PR dan Syamsul Maarif. Semua perwira-wira muda itu,” jelas dia.
Berikut kutipan selanjutnya
***** awal kutipan *****
Beberapa saat kemudian di tahun 1984, Kivlan bertemu Prabowo di Malang. “Prabowo yang sakit hati dikeluarkan dari Den 81, ketemulah sama kita, saya, Sjafrie Sjamsoeddin, Ismet Huzairi, dan banyak yang lain, sampai terbentuklah grup 7 untuk melawan Benny Moerdani,” terang dia.
Gerakan penolakan terhadap gerakan Benny ini terus berjalan hingga pada tahun 1988. Bagaimana cara menyaingi grup Benny?
“Kita naikkanlah Pak Wiranto yang saat itu Asisten Operasi Timor Timur dan batalyon yang dipimpin Prabowo, serta Ismet Huzairi. Terus bagaimana caranya Prabowo bisa sukses? Kita kasih perlengkapan tempur, helikopter yang bagus, peralatan yang lengkap.
Pak Wiranto diusulkan sama Prabowo disusupkan sebagai ajudan Pak Harto. Okelah, kata saya. Jadilah dia (Wiranto) sebagai ajudan Soeharto,” kata dia.
Namun, Kivlan dan Prabowo cs kok melihat Wiranto semakin lama semakin dekat dengan Benny. Akhirnya, pihaknya mencari jenderal baru yang bisa mengimbangi Benny Moerdani. Dapatlah nama ZA Maulani, yang rencananya akan diusahakan sebagai KSAD terlebih dulu. Tapi, ZA Maulani tidak berani. “Lantas, kita carilah yang lain, ketemu nama Feisal Tanjung. Saya diminta Prabowo menemui Feisal Tanjung untuk menyampaikan pesannya. Saat itu, Feisal masih di Timor Timur. Setelah pesan Prabowo saya sampaikan, Feisal terkejut: masak letkol dan mayor menawarkan saya (jabatan panglima). Feisal yang saat itu Dan Seskoad yang telah dimasukkan kotak oleh grup Benny Moerdani, kita angkat,” terang Kivlan.
Pada bulan Januari 1989, Kivlan dkk berencana mempertemukan Feisal Tanjung dengan Habibie.
“7 Perwira naik pesawat terbang dari Halim sekitar 28 Januari 1989 untuk ketemu Habibie. Sunarto (angkatan 68), saya, Ismet Huzairi, Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin, Ampi Nur Kamal, Suaedy Marasabesy. 7 Perwira itu terbang ke IPTN Bandung malam-malam,” ujar dia.
Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. “Kita sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal Tanjung yang kita majukan. Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat,” kata dia. Setelah itu, Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal Tanjung punya peluang untuk diangkat sebagai Panglima TNI.
Akhirnya, Feisal Tanjung pun menanyakan hal itu kepada Habibie. “Nah, pada tahun 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong Panjaitan,” ujar dia. Hingga 3 Juni 1992, tidak ada kabar bahwa Feisal Tanjung bisa naik menjadi panglima.
Tanggal 5 Juni 1992, kubu Kivlan menghadap Pak Harto saat acara peresmian Stasiun Gambir. “Saya dihubungi Pak Azwar Anas, disetujui bahwa Feisal Tanjung akan naik. Jam 09.00 dia dilantik menjadi letjen, dilantiklah dia jadi bintang 3. Kemudian, tanggal 11 Juni 1992, ketemulah dengan Habibie, naiklah dia jadi Kasum ABRI,” ujar dia.
Upaya untuk menaikkan Feisal Tanjung terus dilakukan. Saat Sidang Umum MPR tahun 1993, Feisal belum juga dilantik menjadi panglima. Saat itu, jabatan Panglima ABRI masih dirangkap oleh Jenderal Edi Sudradjat yang menjabat sebagai KSAD dan Menhankam. “Tapi, itulah pintarnya Pak Harto. Tanggal 15 Juni, diangkatlah Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI, dan jabatan KSAD diberikan kepada Wismoyo Arismunandar,” jelas dia. Setelah itu hubungan Feisal Tanjung dengan Habibie semakin dekat. Januari 1998, terjadilah pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dengan Kopassus untuk menaikkan Habibie sebagai wakil presiden.
“Reaksi dari Singapura ribut, perwira yang tak senang yang berada di grup Benny juga ribut,” tutur dia. Dan akhirnya, tanggal 2 Maret 1998, dengan dukungan Fraksi ABRI dan Panglima ABRI, Habibie diangkat sebagai wakil presiden.
“Saya sampaikan di kantor Habibie tanggal 2 Maret 1998. Saya yang menjadi penghubung. Itulah kejadiannya mengapa dia menjadi wakil presiden. Dia menjadi wakil presiden, karena dirancang oleh perwira-perwira muda ini,” jelas mayjen purnawirawan mantan Kepala Staf Kostrad ini.
Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie malah melupakan para perwira muda ini. “Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini naiknya oleh perwira muda.
Pengangkatan Feisal Tanjung kita rancana untuk menghadang Benny, karena Benny sejak 1988 ingin jadi wapres, tapi terus kita gagalkan,” tegas dia.
Tentang Gerakan Benny Kivlan menceritakan bahwa pada tahun 1988, ada kabar Benny Moerdani ingin jadi presiden. Isu panas ini dibahas oleh Kivlan dan Prabowo cs di Restoran Rindu Alam, 12 Februari 1988. “Saya bilang, Wo (Prabowo-Red), kamu hadap Pak Harto, (minta) copot Benny jadi Pangab sebelum SU MPR tanggal 1 November 1988,” kata Kivlan kepada Prabowo saat itu.
“Wah bahaya, nanti dia kudeta,” ujar Prabowo. “Kalau dia kudeta, kita balas dengan kudeta. Saya pegang satu batalyon, si Ismet satu batalyon, Sjafrie satu batalyon, kau satu batalyon. Kalau dia kudeta, kita kontrakudeta. Kita rebut semua ini,” kata Kivlan saat itu.
Tidak berapa lama kemudian, terbuktilah semua ini. Isu keinginan Benny menjadi presiden didengar Soeharto. “Setelah pulang dari Yugoslavia, Pak Harto bilang biar menteri, biar jenderal, kalau dia inkonstitusional akan saya gebuk. Itu laporan saya, karena dia (Benny) mau melakukan kudeta. Tahun 1989, Benny pun diberhentikan,” ungkap dia. Kasus Benny ini, kata Kivlan, berlanjut saat Habibie naik menjadi wakil presiden.
“Habibie naik jadi wakil presiden, maka tidak senanglah Singapura. Dirancanglah bagaimana supaya Soeharto jatuh, Habibie ikut jatuh. Koalisi Nasional pimpinan Barnas, di belakangnya Benny Moerdani, di depan ada Ratna Sarumpaet. Itulah duduk soalnya mengapa terjadi kerusuhan,” kata dia.
***** akhir kutipan ******
Kivlan Zein di atas menyatakan bahwa “Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto salah satunya karena ketidak-senangan terhadap Habibi menjadi wakil presiden dari kalangan cendekiawan Islam
“Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto menjawab sebuah analisa yang mengatakan bahwa kejatuhan Suharto (semula “a good boy” Amerika) karena adanya kemungkinan jika kekuasaan Suharto “diperpanjang” maka akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Untuk itu Rakyat Indonesia harus “diusik” dengan sesuatu.
Amerika mulai “terusik” oleh kelakuan Suharto, diawali pada tahun 1992, gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali yang mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB – Presiden Soeharto mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki. Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.
Para Futurolog memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia yang diawali dari timur (Indonesia/Malaysia).
Oleh karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di dunia) merangkul Islam maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan.
Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Fakta krisis ini disetting dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak gelombang krisis ini bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural.
Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar “Soeharto jatuh karena krisis ekonomi”. Mereka berpendapat “Soeharto jatuh karena IMF?”
Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat.
Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri.
Dalam wawancara “perpisahan” sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya. Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat “bantuan” IMF. Sumber: http://www.antara.co.id/print/1210836368
“Singapura Link” tampaknya berkeinginan NKRI dipimpin oleh orang yang “baik” seperti SBY atau Jokowi namun kurang “kuat” untuk mewujudkan angan-angan kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga “Singapura link” menjadikan NKRI sebagai pasar dan investasi bagi kemakmuran mereka
Sebagaimana contoh berita pada http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/21/pengamat-kondisi-politik-penyebab-melemahnya-rupiah bahwa analisa pengamat pasar uang terhadap pelemahan rupiah terhadap dollar AS sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah karenanya adanya kondisi politik yang membuat keraguan para investor. Investor condong kepada Jokowi daripada ke Prabowo.
Mengapa partai-partai politik berbasis ormas Islam sekarang dapat bersatu padu mendukung visi misi dan program kerja pasangan Prabowo Hatta?
Padahal Jokowi sudah dicitrakan sebagai orang yang baik, sederhana bahkan dikenal sangat nurut, patuh dan taat kepada Megawati.
Begitupula sebelumnya bersatunya partai-partai berbasis ormas Islam dinafikan oleh beberapa pihak termasuk Muhaimin dari PKB sebagaimana diberitakan pada http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/04/17/232019/8203-muhaimin-koalisi-partai-islam-sulit-direalisasikan
Jawabannya tentulah adanya kepentingan yang sama yang mempersatukan mereka yang disimpulkan dalam gerakan yang diberi nama “selamatkan Indonesia” sebagaimana yang mereka uraikan pada http://selamatkanindonesia.com/
Oleh karena sistem pemilihan langsung maka misi “selamatkan Indonesia” harus dapat tersosialisaikan kepada seluruh rakyat pemilih dalam waktu relatif singkat sehingga dapat merebut hati dan meyakinkan rakyat pemilih.
“Rakyat harus dibimbing dan didampingi untuk benar-benar bisa memilih dengan rasional. Jangan sampai angan yang begitu besar saat SBY muncul akan terulang kepada Jokowi, itu yang harus disadari rakyat Indonesia” ujar pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro pada http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/
Kalau upaya sosialisasi “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih “petugas partai” memimpin negeri dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai
Wassalam
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830
dulu saya suka sekali web ini, isinya sangat luar biasa…
tapi semenjak dijadikan bahan kampanye prabowo hata, sungguh saya sudah tidak respek lagi terhadap web ini..
banyak fitnah bertebaran, agama dijadikan alat politik, dsb. saya merasa web ini sudah tidak netral…
ternyata kepentingan politik mengalahkan idealisme seorang zon..
maaf, saya hanya pembaca, sekali lagi mohon maaf..
Mas Samsace, terkait Pemilu 2014, kami sekedar menyampaikan berita atau informasi dengan menyebutkan sumber yang dapat diperiksa sendiri oleh para pembaca.
Peristiwa atau kejadian yang ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bahan untuk kita ambil hikmah atau pelajaran sebagai dasar pertimbangan untuk kita memilih calon presiden dan wakilnya dari pilihan yang tersedia demi kemaslahatan rakyat Indonesia khususnya umat Islam untuk 5 tahun mendatang.
Disamping itu kami sedikit kecewa dengan parpol PKB yang diharapkan dapat membawa harapan ASWAJA namun bersikap tidak konsisten.
Sekitar awal bulan Desember 2013 Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Malik Haramain telah mengingatkan bahwa Jokowi belum terbukti kapasitasnya mempimpin institusi besar sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2055451/pkb-mohon-maaf-jokowi-belum-pantas-jadi-capres
Berikut kutipan selanjutnya
******* awal kutipan *******
Ia melanjutkan, Jokowi baru mempunyai pengalaman dalam memimpin Kota Solo, sementara kinerjanya dalam memimpin wilayah yang lebih besar yakni Provinsi DKI Jakarta belum terbukti.
“Saat ini belum ada hasil kerja besar Jokowi di Jakarta, jadi kapasitasnya masih meragukan,” katanya.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan dua tokoh yang saat ini menjadi kandidat Capres dari PKB yakni Jusuf Kalla dan Mahfud MD, maka Jokowi kalah. Malik mengklaim Jusuf Kalla dan Mahfud MD mempunyai sarat lengkap untuk diusung menjadi Capres.
******** akhir kutipan ******
Begitupula sejak dahulu kala PKB menolak dengan tegas segala kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2004/04/21/175937/128496/10/pkb-tolak-koalisi-dengan-pdip
****** awal kutipan *******
PKB menolak dengan tegas segala kemungkinan untuk berkoalisi dengan PDIP pada Pemilu presiden dan wapres mendatang. PKB masih menyimpan beban psikologis atas sikap Megawati yang mengecewakan. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Umum PKB Mahfud MD kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKS Hidayat Nurwahid, di kantor DPP PKS, Jl. Mampang Prapatan, Jakarta, Rabu (21/4/2004).
“Kami tidak akan berkoalisi dengan PDIP. Hal itu sangat sulit terjadi. Karena PKB mempunyai beban psikologis terhadap PDIP,” jelas Mahfud yang didampingi Ketua Umum PKB Alwi Shihab.
Beban psikologis itu yaitu PKB kecewa dengan sikap Megawati yang terkesan mendukung Matori Abdul Djalil, saat PKB Alwi berusaha menyelesaikan kasus kudeta yang menyebabkan perpecahan PKB itu.
“Jadi orang seperti itu tak mungkin bersungguh-sungguh untuk melakukan koalisi dengan PKB,” kata Mahfud.
Kendala kedua untuk berkoalisi dengan PDIP, PKB tak yakin PDIP bisa memberantas KKN di Indonesia.
“Dengan pengalaman pemerintahan PDIP selama ini kami tak yakin PDIP bisa memberantas KKN di negara ini. Jadi tidak mungkin kita akan berkoalisi dengan PDIP.”
Ditanya kemungkinan PDIP melamar Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Mahfud menyatakan, PKB tidak terkait dengan hal tersebut.
“Lamaran PDIP terhadap Hasyim sama sekali tidak melibatkan PKB maupun NU. Melainkan secara pribadi dengan Hasyim. Jadi PKB tak terkait dengan hal ini,” demikian Mahfud MD.
****** akhir kutipan ******
Mahfud MD bersikap konsisten. Ketika beliau tidak mendapatkan jalur “mendekat” ke PDIP untuk memperjuangkan kaum nadliyin dan rakyat Indonesia pada umumnya maka beliau mencari alternatif yang memiliki visi dan misi perjuangan yang sama.
Hal ini diungkapkan Mahfud seusai meminta restu kepada KH Nawawi Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Selasa (20/5) sebagaimana yang diberitakan pada http://www.berita57.com/view/detail_kabar/2006/Menolak-Kecewa-Tidak-Jadi-Cawapres-Jokowi,-Mahfud-MD-Jadi-Ketua-Timses-Prabowo-Hatta
Berikut kutipannya
***** awal kutipan *****
“Ini masalah ide dan perjuangan umat,” ungkap Mahfud. Mahfud berkunjung ke KH Nawawi Abdul Jalil di Ponpes Sidogiri didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Rabu (21/5).
“Saya sampaikan tentang keputusan saya membantu pemenangan Prabowo, demi perjuangan kaum nadliyin dan rakyat Indonesia pada umumnya. Perjuangan yang damai dan sejahtera yang punya arah yang jelas di dalam membawa negara ini,” ujarnya.
****** akhir kutipan ******
Alasan Mahfud Md bergabung dengan Prabowo – Hatta karena adanya kesamaan dalam platform visi misi yang diperjuangkan bersama sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0930049/Apa.Alasan.Mahfud.MD.Terima.Tawaran.Prabowo.
***** awal kutipan *****
Direktur MMD Initiative Masduki Baidlowi mengatakan, ada sejumlah alasan yang menjadi pertimbangan Mahfud menerima tawaran tersebut. Salah satunya, kata dia, karena adanya kesamaan platform dengan apa yang akan diperjuangkan pasangan Prabowo-Hatta.
“Dalam memperjuangkan sesuatu, harus ada kesamaan dalam platform visi misi yang diperjuangkan bersama. Kalau kami lihat, platform yang disampaikan Pak Prabowo dalam konteks ekonomi sangat bagus. Kemudian, ditawarkan bagaimana kalau bergabung? Kalau enggak ada tawaran, Pak Mahfud juga tidak akan mengajukan diri,” kata Masduki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/5/2014).
Ia mengungkapkan, setelah tawaran datang, Mahfud bersama tim mempelajari platform dan agenda yang diusung pasangan Prabowo-Hatta. “Kesamaan platform untuk diperjuangkan jadi titik inti kenapa kami mempertimbangkan tawaran itu,” jelasnya.
**** akhir kutipan *****
Dari situs berita tersebut pula Mahfud menyampaikan bahwa “Kami ini santri, kalau santri taat kepada kiai. Selama ini yang dukung Pak Mahfud adalah kiai dan ulama. Kami tidak ada artinya tanpa didukung ulama dan kiai. Para kiai selama ini sama pandangannya dengan Pak Prabowo”
Sebagaimana diberitakan pada http://beritajatim.com/nasional/207810/lirboyo_deklarasi_dukung_capres_prabowo.html bahwa dukungan para kiai sepuh di berbagai daerah di Jawa Timur terhadap capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ternyata juga diikuti keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kediri. Para pengasuh mengeluarkan tausiyah berisi instruksi dan himbauan memilih pasangan Prabowo-Hatta.
Inilah Tausiyah tersebut ” Dalam upaya ikhtiyar memilih pemimpin Bangsa Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menjaga akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, KH. Idris Marzuqi, KH. Moh. Anwar Mansur dan KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus menginstruksikan kepada seluruh alumni dan menghimbau kepada masyarakat agar mendukung dan memilih H. Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa pada pemilu presiden yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2014″
Begitupula sebagaimana diberitakan pada http://beritajatim.com/nasional/207909/kyai_sepuh_sidoarjo_dukung_prabowo.html bahwa KH Sholeh Qosim pengasuh Ponpes Bahauddin Ngelom Sepanjang Taman, tidak pakai ‘tedeng aling-aling’ (basa basi) akan mendukung Prabowo sebagai Capres 2014 mendatang.
Ungkapan itu disampaikan mantan Pendiri PKB Sidoarjo saat acara silaturrahmi para Kyai NU di rumah H Nadhim Amir Jalan Yos Sudarso Sidoarjo. “Saya akan dukung Prabowo sebagai Presiden 2014,” ucap KH Soleh Qosim Sabtu (24/5/2014).
Dia menadaskan, pilihan itu dijatuhkan karena ia mendapatkan pesan dari KH Imam Muzakki Jember yang mengemukakan akan mendukung mantan Danjen Kopassus itu. “Kalau bukan KH Imam Muzakki, mungkin saya akan pikir-pikir,” tukasnya.
Dia menceritakan, pesan itu didapatkan saat KH Sholeh Qosim sowan ke pondok KH Imam Muzakki beberapa hari lalu. Namun saat tiba di Jember, tidak ketemu dan ditemui Gus Hilmy putra KH Imam Muzakky. Gus Hilmy juga berpesan akan mendukung Prabowo. Sepulang dari Jember, juga mampir ke Gus Firjon putra almarhum KH Ahmad Shddiq.
“Gus Firjon juga saya mintai dawuh soal capres nanti. Tidak lama, Gus Firjon lansung telpon KH Imam Muzakki dan meminta saya untuk pilih Prabowo. Pilihan ini akan saya pegang, dan akan saya sampaikan kepada semua tamu saya,” tuturnya.
Hadir dalam silaturrahmi Kyai-kyai Sidoarjo itu, Agoes Ali Masyhuri Tulangan, KH Sholeh Qosim Taman, KH Rofiq Siradj Jabon, KH Nurul Huda dan KH Abd Rohim Buduran, KH Abdi Manaf Sukodono, H Utsman Ikhsan Gedangan, KH Hasyim Ahmad Tanggulangin, KH Syafii Jabon dan ulama lainnya.
Sebagaimana yang diberitakan pada http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/207716/kiai_kampung_dukung_prabowo,_awcb_ke_jokowi.html bahwa puluhan ribu kiai kampung yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) mendeklarasikan diri dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden 9 Juli 2014. Saat pilgub 2013, FK3JT adalah barisan pendukung duet Pakde Karwo-Gus Ipul.
Pasalnya, kedua orang tersebut memiliki kriteria pemimpin yang sesuai dengan keinginan kiai yakni memiliki ketegasan, lugas dan cepat dalam menyelesaikan persoalan bangsa serta sosoknya sederhana, tampil apa adanya dan bersih dari KKN.
“Insya Allah pasangan yang ideal ini mampu menjadikan negara ini Baldatun Thayyibatun Wa Robbun Ghafur,” ujar ketua FK3JT KH Fahrur Rozi didampingi sejumlah kiai kampung dan sejumlah kiai pemangku pondok pesantren dari Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Bondowoso, Situbondo, Sidoarjo, Bangkalan dan beberapa daerah lain di Surabaya, Kamis (22/5/2014).
Lebih jauh pemangku Ponpes Canga’ an Gempeng Bangil Kabupaten Pasuruan itu menjelaskan bahwa dukungan kiai kampung se Jatim ini juga bagian dari Sami’ na wa atha’ na dengan sikap pribadi Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
“Sebelum mendeklarasikan dukungan, kami juga sowan dengan para kiai sepuh, seperti KH Nawawi Abdul Jalil (Ponpes Sidogiri Pasuruan) dan KH Abdullah Kafabi (Ponpes Lirboyo Kediri). Mereka juga sepakat mendukung Prabowo-Hatta,” tegas Gus Fahrur sapaan akrab KH Fahrur Rozi
Begitupula berita seperti dari http://www.aktual.co/politik/141941inilah-alasan-ulama-dan-habib-jatim-dukung-prabowo
****** awal kutipan ******
Ratusan Ulama dan habib se-Jawa Timur sepakat memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo- Hatta pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.
“Jadi Forum ulama dan habib di Jawa Timur termasuk area tapal kuda, setelah melakukan musyawarah dan menimbang secara syariat, kesimpulannya kita memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo – Hatta,” ujar Habib Zaid Alwi Alkaf saat menghadiri forum silaturahmi ulama dan habib se-Jatim, di rumah salah tokoh agama di Surabaya, Ali Badri Zaini, Rabu (4/6).
“Jadi jangan melihat figur capres. Tapi siapa saja dikelilingnya dan pendukungnya seperti partai dan ormas Islam. Dan lagi ini demi kepentingan umat Islam di Indonesia,” lanjut Habib zaid Alwi alkaff
Sementara alim ulama Madura setapal kuda, KH ainur Rahman asal Bangkalan yang turut hadir, juga memintah masyarakat untuk tidak golput. “Ingat!. Jangan golput. Jangan tekena money politik, sebab yang dipilih bukan sosok pasangan capres, tapi menentukan nasib umat Islam di Indonesia,” sahutnya.
***** akhir kutipan *****
Habib Muhammad Rizieq bin Husin Syihab menyampaikan bahwa DPP FPI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ISTIQOMAH menyerukan umat Islam agar tetap memberikan suaranya untuk PARTAI ISLAM yaitu PPP, PKS dan PBB dengan menitipkan 10 Amanat Perjuangan Islam kepada Capres dan Cawapres yang didukung oleh Ketiga PARTAI ISLAM tersebut sebagaimana yang tercantum pada http://fpi.or.id/122-Sikap%20Politik%20FPI%20Menjelang%20Pilpres%202014.html
Begitupula para Habib, contohnya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali AlHabsyi di depan Majlis Ta’lim Habib Ali AlHabsyi Kwitang Jakarta pada tanggal 18 Mei 2014 menyatakan dukungannya bagi Prabowo karena melihat keadaan yang krisis dalam kepemimpinan dan dengan doa dan harapan agar negeri ini menjadi baik dan bermartabat sebagaimana kabar pada http://www.facebook.com/noerozil.neuerterry/posts/407362986071899 atau dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v=aHKIajGzpUk namun suaranya kurang jelas.
Silahkan baca tulisan terkait pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/08/pilpres-dan-pertengkaran/
Hebat!! Bang Zon Jonggol bersatu dengan wahabi, pks, FUI melawan kader NU pecinta shalawat Nabi..
Ketika seseorang muslim memutuskan untuk mendukung atau memilih calon presiden berdasarkan latar belakang ormas (organisasi masyarakat) atau kelompok maka dia telah termakan hasutan atau ghazwul fikri (perang pemahaman) yang dilancarkan oleh kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang dengan Zionis Yahudi
Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2013/10/20/tetaplah-sebagai-ormas/ bahwa Prof. Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA menyampaikan slogan “Muhammadiyah bukan Dahlaniyah” artinya Muhammadiyah hanyalah sebuah organisasi kemasyarakatan atau jama’ah minal muslimin bukan sebuah sekte atau firqoh yang mengikuti pemahaman KH Ahmad Dahlan karena KH Ahmad Dahlan sebagaimana mayoritas kaum muslim (as-sawadul a’zham ) pada masa sekarang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat.
Prof.Dr Yunahar Ilyas, Lc, MA menyampaikan pada http://www.sangpencerah.com/2013/08/profdr-yunahar-ilyas-lc-ma-ini.html bahwa Kyai Haji Ahmad Dahlan pada masa hidupnya mengikuti fiqh mahzab Syafi’i, termasuk mengamalkan qunut dalam shalat subuh dan shalat tarawih 23 rakaat. Namun, setelah berdiriya Majelis Tarjih, ormas Muhammadiyah tidak lagi mengikuti apa yang telah diteladani oleh pendirinya Kyai Haji Ahmad Dahlan
Jadi ketika sebuah jama’ah minal muslimin atau sebuah kelompok kaum muslim atau sebuah ormas menetapkan untuk mengikuti pemahaman seseorang atau pemahaman sebuah majlis dari kelompok tersebut terhadap Al Qur’an dan As Sunnah dan tidak berkompetensi sebagai Imam Mujtahid Mutlak atau ahli istidlal maka berubahlah menjadi sebuah sekte atau firqah.
Silahkan baca tulisan selengkapnya pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/08/atas-dasar-kelompok/
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menilai wacana yang diusung oleh Jokowi-JK akan melarang perda bernuansa syariat Islam bertentangan dengan otonomi daerah dan adat Minangkabau sebagaimana kabar pada http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/08/n6ulik-penghapusan-perda-syariah-oleh-jokowijk-bertentangan-dengan-adat-minang
***** awal kutipan ******
“Ada falsafah adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mengato adat memakai. Itulah yang berlaku di tanah Minang” katanya.
Karena adat Minangkabau berlandaskan nilai-nilai keislaman, maka nilai-nilai inilah yang menjadi keseharian masyarakat. Karena itu,pemerintah daerah di Sumatra Barat berkewajiban untuk melindungi nilai-nilai tersebut yang dikuatkan landasan hukumnya dalam peraturan daerah.
“Keseharian masyarakat di tanah Minang ini seperti berpakaian yang menutup aurat atau budaya orang Minang yang suka mengaji ke surau dan masjid harus kita dorong dan dikuatkan dalam peraturan daerah. Toh ini kan juga sudah membudaya bagi masyarakat Minang,” katanya.
Menurut Mahyeldi, peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam seperti itu tidaklah sempit dan menakutkan. Karena pada hakikatnya, Islam mengatur tentang kehidupan yang membawa kepada kebaikan dalam hubungan bermasyarakat.
“Islam tidak hanya terkait masalah halal dan haram. Ketika ada aturan tertib lalu lintas itu kan juga syariat Islam. Ketika ada aturan berlaku jujur dan tidak korupsi ini kan intinya syariat Islam,” katanya.
****** akhir kutipan ******
Menurut pendapat kami, sah-sah saja Ketua Forum Ulama Umat Indonesia(FUUI), KH Athian Ali Lc, MA berpendapat haram umat Islam memilih Jokowi-JK dengan alasan PDIP akan melarang perda bernuasa syariah Islam sebagaimana yang diberitakan pada http://www.islampos.com/fuui-pdip-larang-perda-syariah-umat-haram-pilih-jokowi-jk-114107/
***** awal kutipan *****
SIKAP Ketua Hukum Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan, yang menolak Perda Syariah ditanggapi serius oleh Ketua Forum Ulama Umat Indonesia(FUUI), KH Athian Ali Lc, MA.
Dia menegaskan haram memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014/2019.
“Secara tegas dan bertanggung jawab di hadapan Allah, saya menyatakan haram memilih calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh kekuatan anti Islam,” kata Kyai Athian Ali kepada Islampos lewat sambungan telepon, Jum’at, (6/6).
Kyai Athian mengatakan sikap anti Islam dari pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah cukup bagi para ulama untuk mengingatkan umat Islam menjelang Pemilihan presiden nanti.
Baginya, keadaan dua pasang calon presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih.
“Sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar tim pemenangan Prabowo-Hatta menolak Perda Syariah. Justru manifesto agama Prabowo-Hatta mendukung syariah. Dalam manifesto itu jelas menolak penistaan dan penodaan agama. Oleh karena itu keadaan dua pasang calon presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih,” terangnya.
“Jadi jika ada ulama yang mendukung calon yang hitam, mungkin mata hatinya sudah gelap dan hubbuddunya (cinta dunia),” tutupnya.
****** akhir kutipan *******
Begitupula sebagaimana berita pada http://kabarnet.in/2014/06/06/fuui-umat-islam-haram-pilih-jokowi-jk/ pemerhati dunia Islam, Adian Husaini, gerah dengan pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang secara terang-terangan anti Syariat Islam. Menurutnya jika pasangan Jokowi-Kalla menolak perda Syariah, maka kalau mati tidak usah dikubur secara Syariah.
“Pemerintahan Jokowi akan larang Perda Syariah. Komen: Kalo mati tidak usah dikubur sesuai syariah. Tanah kuburan mahal,” tulis Adian Husaini di akun Twitter @husainiadian.
Pada kenyataannya tidak ada yang dinamakan perda syariah namun yang ada adalah perda yang mengatur ketertiban umum dimana substansinya sesuai dengan syariah Islam contohnya perda pelarangan pelacuran dan miras
Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori, mengungkapkan, penerapan perda bernuansa syariat Islam di wilayahnya disambut umat non-Muslim. Mereka merasa tenteram dengan diberlakukannya perda-perda bernuansa syariat Islam.
“Umat non Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut membentangkan spanduk dukungan,” ujar Pobokori.
Ia mengungkapkan, sejak diterapkannya Perda bernuansa syariat Islam pada 2001, tingkat kriminalitas di Bulukumba turun hingga 85%.
“Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras serta tidak ada lagi perkelahian pelajar. “Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang menurun drastis,” paparnya.
Klaim itu dibuktikan Lukman bin Ma’sa, melalui penelitian berjudul Penerapan Syari’at Islam Melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan).
Dalam skripsi setebal 142 halaman yang diajukan pada 11 April 2007 untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir, Jakarta, ini, Lukman mengemukakan dampak positif Perda bernuansa syariat Islam di Desa Padang. Misalnya membuat lenyap penjualan miras dan mabuk-mabukan. Bahkan angka kriminalitas setempat dalam setahun terakhir turun drastis hingga 99% dari sebelum penerapan perda tersebut.
Pada Juni 2006, Wapres Jusuf Kalla menepis tuntutan sebagian anggota parlemen agar perda–perda bernuansa syariah dicabut. JK menegaskan, tak ada yang perlu ditakutkan dengan perda-perda tersebut.
“Saya pun dari lahir sampai mati tetap menjalankan syariat Islam. Semua itu jangan dibuat kontradiksi dan ketakutan berlebihan,” ujar Kalla saat ramah-tamah dengan kelompok koresponden asing di Hotel Mandarin, Jakarta.
Mantan Gubernur Sumbar yang kini Mendagri, Gamawan Fauzi, pernah menegaskan, mengatur kehidupan masyarakat melalui cara-cara Islami dan diridhoi Allah tak bertentangan dengan hukum nasional.
Hingga kini, sekitar 33 kota dan kabupaten sudah memberlakukan Perda bernuansa Syariat Islam.
Sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/30/jangan-tertipu-pencitraan/ Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengingatkan untuk memperhatikan siapa dibelakang calon presiden. Salah satunya mereka yang menolak penutupan tempat pelacuran dolly
***** awal kutipan ******
Muhammad Arifin Ilham menegaskan umat Islam jangan tertipu dengan pencitraan media dan jangan tertipu. Hal itu diungkapkannya agar dalam laga Pilpres 9 Juli mendatang pemilih cermat memilih calon pemimpin negara ini.
“Umat Islam jangan bodoh, jangan tertipu dengan pecitraan. Dalam memilih presiden, lihatlah siapa di belakang mereka,” serunya dalam pengajian subuh di Masjid Az Zikra, Sawangan, Depok, beberapa waktu kemarin.
Pimpinan pengajian Az Zikra tersebut juga mengungkapkan, pemilih jangan tertipu dengan salah satu pemilik televisi Surya Paloh yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres selama ini melarang dan akan memecat pegawainya di Metro TV yang mengenakan hijab.
Kemudian juga tempat pelacuran Dolly menolak ditutup partai pengusung calon presiden tersebut. “Maka kalau kita memilih mereka sama saja memilih pelacuran merajalela,” bebernya.
***** akhir kutipan ******
Apakah anda setuju dan mendukung orang-orang yang menolak atau anti dengan pelarangan pelacuran atau miras ?
Alasan wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang juga ketua DPC PDI-P sebagaimana yang diberitakan pada http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-2/2289/wakil-walikota-surabaya-tak-setujui-dolly-ditutup
******* awal kutipan ********
Menurut pandangan Wisnu, warga Putat Jaya selama ini masih banyak yang menggantungkan hidup dari lingkaran bisnis esek-esek gang Dolly. Usaha seperti warung makan, tempat cuci hingga usaha lain milik warga putat jaya mayoritas mengandalkan pelanggan dari lokalisasi tersebut.
“Yang kita pikirkan itu warga kota Surabaya yang kena dampak terhadap kehidupannya yang mengantungkan perputaran ekonomi disana, kalau mucikari dan PSK memang gampang, cukup diberi pelatihan dan pesangon, beres dan selesai, tetapi bagaimana dengan masyarakat sekitar yang asli warga kota Surabaya,” ucapnya.
******** akhir kutipan *******
Alasan wakil walikota tersebut tampaknya membenarkan membenarkan berita pada http://news.detik.com/read/2005/03/31/174714/331176/10/kongres-pdip-untungkan-psk
******* awal kutipan ******
Kongres PDIP Untungkan PSK
Gede Suardana – detikNews
Sanur – Kongres PDIP di Bali membawa berkah. Setidaknya, untuk para PSK (penjaja seks komersial). Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa, karena banyaknya penggembira dan utusan kongres PDIP yang melakukan transaksi.
Sejak hari pertama kongres, sebagian penggembira dan utusan kongres PDIP memang tampak menyerbu kawasan PSK tak resmi di beberapa kawasan Sanur, Bali.
Antara lain di Padang Galak, Pasiran, Belanjong, dan Semawang. Kawasan PSK ini terkenal dengan tarif hemat. Sementara beberapa utusan kongres PDIP yang berkantong tebal memilih mendatangi kawasan PSK di kawasan wisata Kuta. Tempat ini dikenal sebagai kawasan PSK yang bertarif mahal.
***** akhir kutipan *****
Tulisan selengkapnya pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/09/nuansa-syariat-islam/
inilah ciri2 org pendusta agama berat,,,,,,,,,,,da jelas jokowi lebih amanah knpa si kalian hrs berkata haram dgn apa yg gk kalian suka ,,,,,,,,,berpikir yg rasional pk ,,, sy sendiri muslim tp gk terlalu sprti kalian ,sementara tuk jokowi sendiri latar belakang jelas dari rakyat ,,,berkepribadian baek,,,,berjiwa besar,,, mengerti yang rakyat mau,,,,satu lg yg perlu kyai tauuu , beliau itu HAJI loh,,,,bukan kawe kawean seperti kalian yg bisanya memfonis dan selalu berkata HARAM,,, TAU GK TINDAKAN KALIAN SENDIRI ITU YG DI HARAMKAN ALLAH,,,,,,,,,,
Mas Widodo, silahkan baca tulisan terkait pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/17/ham-dan-isu-penculikan/ dan https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/14/berpolitik-meraih-kekuasaan/
Ya..mmg yg jelas realitas politik itu terkadang akan sangat menyakitkan..terutama bgi para pendukung fanatiknya…adanya konspirasi ygdiungkap mas zon saya yakin bisa jadi mendekati kebenaran krn mmg bisa dirasakan, tp sayangnya itu semua spt kentut tak berbunyi tp berbau yg sulit di cari sumbernya…tp begini saja Allah sdh memutuskan siapa presiden RI berikutnya…kalau joko harus jadi presiden mk siapapun tdk bisa menghentikannya..baik buruk terima sajalah..bagi anda spt juga saya yg ingin prbowo jadi presiden mari kita berjuang dg segala cara sesuai kemampuan dan kapasitas kita masing2, tp jgn lupa bertawakkalh pd Allah..utk keselamatan dan kebaikan bagi diri dan keluarga serta orang terkasih kita tidak peduli siapa nanti yg jd presiden..jd mari kita sayangi hati dan jiwa kita ya …jgn biarkan ia terseret dan terjebak dalam kefanatikan joko atau prabowo, mana yg anda suka dan yamin pilih saja sesuai dg wawasan dan kesadaran masing2, ..tp saran saya pilihlah prabowo..spt saya seandainya joko yg menang jg tdk masalah bgsaya yg penting say sdh mewujudkan keyakinan saya prabowo lbh iklas dan lbh jujur tdk banyak pencitraan….apa yg disampaikan prabowo melalui iklan adalah visi dan buah pemikiran dia, tp jokowi menggunakan aktivitas jabatannya utk tebar pesona dan pencitraan dg blow up media yg massive..apa kabar esemka, lelang jabatan,..blusukan , sederhana…malah habiskan duit lbh besar dari gub.sebelumnya hanya utk blusukan… (he..he..ini sekedar contoh kontempelasi diri saya sebelum mantap menjatuhkan pilihan pd prabowo..ok, anda boleh saja tdk setujj no problem..)
Baca pula tulisan terkait pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/10/tanyalah-atasan-saya/
Ich Nafa, kader NU mana yg merasa terlawan…?
Perlu anda ketahui saudara Ich Nafa, bang zon memperjuangkan pemahaman ahlussunah wal jamaah asli, yang sdh terserang pemahaman pemahaman lain, baik itu dari sesama Islam ataupun agama yg lain. Ngerti kowe ora son..?
MENURUT SAYA ATIRAN PERDA SYARIAT ISLAM DAPAT DIJALANKAN DI NEGARA ISLAM.
INDONESIA KAN BUKAN NEGARA ISLAM. TAPI INDONESIA ADALAH NEGARA BHINEKA TUNGGAL IKA DENGAN 5 AGAMA ADA DI SINI.
JADI KITA YG NON-ISLAM HARUS MENGIKUTI ATURAN ISLAM BEGITU PAK HAJI???????
DI MANA SIKAP TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA ANDA????
JANGAN BERSIKAP EGOIS DAN MONOPOLI SEAKAN-AKAN INDONESIA MILIK ANDA SENDIRI.
HARGAI LAH KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA DENGAN MEWAJIBKAN SYARIAT ISLAM CUKUP HANYA KEPADA PARA PEMELUK AGAMA ISLAM SAJA.
TOLONG BERPIKIR LEBIH NASIONALISME LAGI PAK HAJI. TERIMA KASIH UTK PERHATIAN DAN PENGERTIAN NYA.
Silahkan baca tulisan terkait pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/09/nuansa-syariat-islam/
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menilai wacana yang diusung oleh Jokowi-JK yang akan melarang perda bernuansa syariat Islam bertentangan dengan otonomi daerah dan adat Minangkabau sebagaimana kabar pada http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/08/n6ulik-penghapusan-perda-syariah-oleh-jokowijk-bertentangan-dengan-adat-minang
***** awal kutipan ******
“Ada falsafah adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mengato adat memakai. Itulah yang berlaku di tanah Minang” katanya.
Karena adat Minangkabau berlandaskan nilai-nilai keislaman, maka nilai-nilai inilah yang menjadi keseharian masyarakat. Karena itu,pemerintah daerah di Sumatra Barat berkewajiban untuk melindungi nilai-nilai tersebut yang dikuatkan landasan hukumnya dalam peraturan daerah.
“Keseharian masyarakat di tanah Minang ini seperti berpakaian yang menutup aurat atau budaya orang Minang yang suka mengaji ke surau dan masjid harus kita dorong dan dikuatkan dalam peraturan daerah. Toh ini kan juga sudah membudaya bagi masyarakat Minang,” katanya.
Menurut Mahyeldi, peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam seperti itu tidaklah sempit dan menakutkan. Karena pada hakikatnya, Islam mengatur tentang kehidupan yang membawa kepada kebaikan dalam hubungan bermasyarakat.
“Islam tidak hanya terkait masalah halal dan haram. Ketika ada aturan tertib lalu lintas itu kan juga syariat Islam. Ketika ada aturan berlaku jujur dan tidak korupsi ini kan intinya syariat Islam,” katanya.
****** akhir kutipan *******
Ketua Forum Ulama Umat Indonesia(FUUI), KH Athian Ali Lc, MA berpendapat haram umat Islam memilih Jokowi-JK dengan alasan PDIP akan melarang perda bernuasa syariah Islam sebagaimana yang diberitakan pada http://www.islampos.com/fuui-pdip-larang-perda-syariah-umat-haram-pilih-jokowi-jk-114107/
***** awal kutipan *****
SIKAP Ketua Hukum Pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla, Trimedya Panjaitan, yang menolak Perda Syariah ditanggapi serius oleh Ketua Forum Ulama Umat Indonesia(FUUI), KH Athian Ali Lc, MA.
Dia menegaskan haram memilih Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2014/2019.
“Secara tegas dan bertanggung jawab di hadapan Allah, saya menyatakan haram memilih calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh kekuatan anti Islam,” kata Kyai Athian Ali kepada Islampos lewat sambungan telepon, Jum’at, (6/6).
Kyai Athian mengatakan sikap anti Islam dari pihak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah cukup bagi para ulama untuk mengingatkan umat Islam menjelang Pemilihan presiden nanti.
Baginya, keadaan dua pasang calon presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih.
“Sampai saat ini, saya tidak pernah mendengar tim pemenangan Prabowo-Hatta menolak Perda Syariah. Justru manifesto agama Prabowo-Hatta mendukung syariah. Dalam manifesto itu jelas menolak penistaan dan penodaan agama. Oleh karena itu keadaan dua pasang calon presiden dan wakil presiden saat ini sudah hitam putih,” terangnya.
“Jadi jika ada ulama yang mendukung calon yang hitam, mungkin mata hatinya sudah gelap dan hubbuddunya (cinta dunia),” tutupnya.
****** akhir kutipan *******
Begitupula sebagaimana berita pada http://kabarnet.in/2014/06/06/fuui-umat-islam-haram-pilih-jokowi-jk/ pemerhati dunia Islam, Adian Husaini, gerah dengan pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang secara terang-terangan anti Syariat Islam. Menurutnya jika pasangan Jokowi-Kalla menolak perda Syariah, maka kalau mati tidak usah dikubur secara Syariah.
“Pemerintahan Jokowi akan larang Perda Syariah. Komen: Kalo mati tidak usah dikubur sesuai syariah. Tanah kuburan mahal,” tulis Adian Husaini di akun Twitter @husainiadian.
Pada kenyataannya tidak ada yang dinamakan perda syariah namun yang ada adalah perda yang mengatur ketertiban umum dimana substansinya sesuai dengan syariah Islam contohnya perda pelarangan pelacuran dan miras
Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori, mengungkapkan, penerapan perda bernuansa syariat Islam di wilayahnya disambut umat non-Muslim. Mereka merasa tenteram dengan diberlakukannya perda-perda bernuansa syariat Islam.
“Umat non Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut membentangkan spanduk dukungan,” ujar Pobokori.
Ia mengungkapkan, sejak diterapkannya Perda bernuansa syariat Islam pada 2001, tingkat kriminalitas di Bulukumba turun hingga 85%.
“Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras serta tidak ada lagi perkelahian pelajar. “Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang menurun drastis,” paparnya.
Klaim itu dibuktikan Lukman bin Ma’sa, melalui penelitian berjudul Penerapan Syari’at Islam Melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan).
Dalam skripsi setebal 142 halaman yang diajukan pada 11 April 2007 untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir, Jakarta, ini, Lukman mengemukakan dampak positif Perda bernuansa syariat Islam di Desa Padang. Misalnya membuat lenyap penjualan miras dan mabuk-mabukan. Bahkan angka kriminalitas setempat dalam setahun terakhir turun drastis hingga 99% dari sebelum penerapan perda tersebut.
Pada Juni 2006, Wapres Jusuf Kalla menepis tuntutan sebagian anggota parlemen agar perda–perda bernuansa syariah dicabut. JK menegaskan, tak ada yang perlu ditakutkan dengan perda-perda tersebut.
“Saya pun dari lahir sampai mati tetap menjalankan syariat Islam. Semua itu jangan dibuat kontradiksi dan ketakutan berlebihan,” ujar Kalla saat ramah-tamah dengan kelompok koresponden asing di Hotel Mandarin, Jakarta.
Mantan Gubernur Sumbar yang kini Mendagri, Gamawan Fauzi, pernah menegaskan, mengatur kehidupan masyarakat melalui cara-cara Islami dan diridhoi Allah tak bertentangan dengan hukum nasional.
Hingga kini, sekitar 33 kota dan kabupaten sudah memberlakukan Perda bernuansa Syariat Islam.
Apakah anda setuju dan mendukung orang-orang yang menolak atau anti dengan perda tentang pelarangan pelacuran atau miras ?
Sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/30/jangan-tertipu-pencitraan/ Ustadz Muhammad Arifin Ilham mengingatkan untuk memperhatikan siapa dibelakang calon presiden. Salah satunya mereka yang menolak penutupan tempat pelacuran dolly
***** awal kutipan ******
Muhammad Arifin Ilham menegaskan umat Islam jangan tertipu dengan pencitraan media dan jangan tertipu. Hal itu diungkapkannya agar dalam laga Pilpres 9 Juli mendatang pemilih cermat memilih calon pemimpin negara ini.
“Umat Islam jangan bodoh, jangan tertipu dengan pecitraan. Dalam memilih presiden, lihatlah siapa di belakang mereka,” serunya dalam pengajian subuh di Masjid Az Zikra, Sawangan, Depok, beberapa waktu kemarin.
Pimpinan pengajian Az Zikra tersebut juga mengungkapkan, pemilih jangan tertipu dengan salah satu pemilik televisi Surya Paloh yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres selama ini melarang dan akan memecat pegawainya di Metro TV yang mengenakan hijab.
Kemudian juga tempat pelacuran Dolly menolak ditutup partai pengusung calon presiden tersebut. “Maka kalau kita memilih mereka sama saja memilih pelacuran merajalela,” bebernya.
***** akhir kutipan ******
Latar belakang mereka adalah kubu pejuang reformasi mengatasnamakan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan.
Hal ini tampaknya melatarbelakangi wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang juga ketua DPC PDI-P menolak kebijakan atasannya terkait rencana penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya, Dolly, sebagaimana yang diberitakan pada http://www.merdeka.com/peristiwa/perang-urat-saraf-risma-dan-wisnoe-jelang-penutupan-dolly.html
Bebas berpendapat bahkan menerjang kebijakan atasannya Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur berserta 48 ormas sebagaimana yang dikabarkan pada http://www.merdeka.com/peristiwa/wakilnya-menolak-penutupan-dolly-risma-didukung-mui.html
Salah satu alasannya adalah seperti kutipan dari http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-2/2289/wakil-walikota-surabaya-tak-setujui-dolly-ditutup
******* awal kutipan ********
Menurut pandangan Wisnu, warga Putat Jaya selama ini masih banyak yang menggantungkan hidup dari lingkaran bisnis esek-esek gang Dolly. Usaha seperti warung makan, tempat cuci hingga usaha lain milik warga putat jaya mayoritas mengandalkan pelanggan dari lokalisasi tersebut.
“Yang kita pikirkan itu warga kota Surabaya yang kena dampak terhadap kehidupannya yang mengantungkan perputaran ekonomi disana, kalau mucikari dan PSK memang gampang, cukup diberi pelatihan dan pesangon, beres dan selesai, tetapi bagaimana dengan masyarakat sekitar yang asli warga kota Surabaya,” ucapnya.
******** akhir kutipan *******
Alasan wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana tampaknya membenarkan berita pada http://news.detik.com/read/2005/03/31/174714/331176/10/kongres-pdip-untungkan-psk
******* awal kutipan ******
Kongres PDIP Untungkan PSK
Gede Suardana – detikNews
Sanur – Kongres PDIP di Bali membawa berkah. Setidaknya, untuk para PSK (penjaja seks komersial). Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa, karena banyaknya penggembira dan utusan kongres PDIP yang melakukan transaksi.
Sejak hari pertama kongres, sebagian penggembira dan utusan kongres PDIP memang tampak menyerbu kawasan PSK tak resmi di beberapa kawasan Sanur, Bali.
Antara lain di Padang Galak, Pasiran, Belanjong, dan Semawang. Kawasan PSK ini terkenal dengan tarif hemat. Sementara beberapa utusan kongres PDIP yang berkantong tebal memilih mendatangi kawasan PSK di kawasan wisata Kuta. Tempat ini dikenal sebagai kawasan PSK yang bertarif mahal.
Para penggembira kongres PDIP yang bermalam di lapangan Matahari Terbit, biasanya menghabiskan malam-malam indahnya di Pulau Dewata ini dengan mendatangi rumah-rumah PSK di Padang Galak, yang berada di pinggir pantai Sanur itu.
****** akhir kutipan ******
Seperti yang kita ketahui saat ini pilihan yang tersedia untuk memimpin negeri adalah Prabowo yang merupakan pemimpin partai atau Jokowi yang merupakan “petugas partai” yang menerima dan menjalankan mandat pimpinan partai PDIP, Megawati sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/15/capres-petugas-partai/
Tampaknya “petugas partai” kurang mempunyai kemandirian karena dibawah bayang-bayang “pemberi mandat” dengan aspirasi dan kepentingan partai
Hal ini dibuktikan dengan adanya rencana “sanksi” terhadap Jusuf Kalla yang akan menjadi wakil “petugas partai” sebagaimana yang disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/pdip-siapkan-sanksi-jika-jk-suka-over-kewenangan
Jadi jika kebijakan Jusuf Kalla tidak sejalan atau bertentangan dengan kebijakan PDIP atau aspirasi dan kepentingan partai maka akan dikenakan sanksi.
Ada sanksi untuk calon wakilnya dan tentu ada pula sanksi untuk “petugas partai”
Apakah aspirasi dan kepentingan partai yang akan dibawa oleh petugas partai?
Contohnya,
“Kami satu-satunya partai yang dengan gagah berusaha agar RUU (pornografi) itu tidak diundangkan dan tidak diberlakukan,” kata Megawati sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2009/06/27/171232/1155093/700/mega-cerita-kegagahan-pdip-tolak-ruu-pornografi
“Sebagai bangsa yang pluralis, dengan keanekaragaman suku bangsa, agama dan etnis. Tidak mungkin hal itu diberlakukan,” tegas Mega.
Contoh lainnya yang terekam sejarah pada http://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan
****** awal kutipan *****
JAKARTA, KAMIS — Setelah melalui proses sidang yang panjang, Kamis (30/12) siang, akhirnya RUU Pornografi disahkan. RUU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan walk out, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P.
Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.
Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran.
****** akhir kutipan ******
Jadi jelaslah bahwa Fraksi PPDI-P “sepemahaman” dengan Fraksi PDS
Contoh salah seorang menyampaikan alasan walk out Fraksi PDI-P dan Fraksi PDS adalah seperti
***** awal kutipan *****
Penyeragaman budaya RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama.
RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.
Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam kategori seksualitas dan pornografi.
Dari sudut pandang hukum, RUU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. RUU pornografi mengabaikan kultur hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat.
***** akhir kutipan *****
Seni, budaya, adat istiadat, kebhinekaan, keberagaman, hak asasi manusia , kepercayaan, cara pandang, etika, norma, hak individu, kultur hukum, hukum publik, hukum privat, hukum buatan manusia harus berlandaskan hukum Allah sebagai konsekwensi berketuhanan yang Maha Esa
Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia tentulah Dia lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia sehingga manusia diberikan petunjukNya dalam bentuk hukum Allah
Allah Azza wa Jalla hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.
Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33)
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkanpadaku pada hari ini: ‘Semua yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109)
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi non muslim jika sistem pemerintahan dan hukum-hukum buatan manusia berlandaskan hukum Allah karena sejak zaman Rasulullah yang menerapkan hukum Allah, kaum non muslim tetap mendapatkan perlindungan, kebebasan beragama dan perlakuan yang baik.
Jadi kalau muslim yang koruptor, teroris atau muslim yang menindas adalah oknum muslim yang salah memahami Al Qur’an dan Hadits karena tujuan beragama adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah meneladani Rasulullah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/11/sanad-dan-akhlak/
Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah jihad (mujahidin) atau jahat (teroris) hanyalah ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat karena ulama di luar negara (di luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/28/tegakkan-syariat-islam/
Sedangkan sebaliknya kaum muslim yang berada di negeri non muslim, pada kenyataannya ada kita temukan tidak mendapatkan kebebasan beragama.
Jadi bagi siapa saja yang mengingkari hukum Allah maka dia termasuk anti Islam
Contoh lainnya yang “anti Islam” adalah Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi ketika menolak sertifikasi halal produk Farmasi dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi.
Berikut kutipan dari http://www.kompasislam.com/2014/03/02/menkes-minta-ruu-halal-ditunda-tengku-zulkarnaen-menkes-mboi-seperti-orang-anti-islam/
****** awal kutipan ******
Menkes Minta RUU Halal Ditunda,
Tengku Zulkarnaen : Menkes Mboi seperti Orang Anti-Islam
Jakarta (KompasIslam.com) – Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnen menyoroti sikap kementerian kesehatan yang meminta pembahasaan RUU Produk Halal ditunda. Menkes kristen Nafsiah Mboi dinilai tidak pro-perlindungan konsumen terhadap informasi bahan kimia di dalam obat-obatan.
“Menkes ini seperti orang anti Islam. Seperti pembagian kondom, lalu tidak menghapuskan pelayanan khitan wanita di rumah sakit negeri, dan sekarang mempertimbangkan aturan halal terhadap obat-obatan,” kata tengku Zulkarnaen, Sabtu (1/3/2014).
Padahal, dia menilai, perusahaan farmasi saja belum tentu menolak jika produknya harus melalui proses sertifikasi. Karenanya, kenapa justru dia yang keberatan.
Ia pun mempertanyakan, komitmen kemenkes dalam menerbitkan produk obat-obatan yang aman dikonsumsi masyarakat.
Sebelumnya ramai diberitakan, Menteri Kesehatan kristen RI Nafsiah Mboi menolak sertifikasi halal produk Farmasi dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi.
“Contohnya, walaupun bahan vaksin tidak mengandung babi, tapi katalisatornya itu mengandung unsur babi. Sehingga tidak bisa dinilai kehalalannya,” kata Mboi sok tau di Jakarta, Selasa (3/12/2013) akhir tahun lalu.
Dia menyebut bahwa produk farmasi seperti obat dan vaksin memang mengandung barang haram sehingga tidak bisa disertifikasi halal. Sehingga menurut Mboi produk farmasi perlu dipisahkan dari makanan dan minuman dalam RUU JPH.
Mboi juga membenarkan adanya penggunaan minyak babi pada katalisator dalam pembuatan obat. Mboi berdalih, bila sertifikasi halal itu diterapkan, vaksin yang mengandung babi itu tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki sertifikasi halal.
“Kita menolak sertifikasi halal itu untuk vaksin dan obat-obatan,” timpalnya.
***** akhir kutipan ******
Presiden SBY pemimpin paling tinggi di negeri ini, tidak mampu “mengendalikan” seorang menteri kesehatan agar rakyat Indonesia yang mayoritas muslim mendapat perlindungan konsumen produk Farmasi untuk mendapatkan informasi mana yang halal dan mana yang haram.
Munafik luh, nulis artikel dan komen bawa bawa link orang, kenapa kalau ada pengunjung bawa link tapi ngga lu tampilin komentarnya.
Hal itu sudah dibahas dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/16/firqah-di-putaran-pilpres/
Para Ulama dan penulis dibayar berapa ya? Sehingga berani bersumpah atas nama Allah untuk kebohongan,fitnah dan menebar kebencian…untuk apa jadi Muslim kalau punya sikap spt itu.. sikap spt itu lbh dari sikap orang yahudi…pada dasarnya syariat islam harus ditanamkan dalam diri masing2,bukan memakasakan kehendak. AllahSWT sdh jelas mengatakan “tidak ada paksaan dalam Islam, Bagimu agamu bagiku agamaku…janganlah berhati picik sok suci….berkacalah pada pemimpin negeri ini yang mengaku muslim tapi justru memberi contoh yg tidak baik spt :Korup, pelanggar hukum, dsb…contoh Hatta Rajasa membayar aparat hukum atas kesalahan anaknya yg menyebabkan meninggalnya beberapa orang di jalan toll beberapa waktu lalu…kasus korupsi dana haji SDA, kasus sapi petinggi PKS, Kasus dana preman FPI yg didapatkan dari tempat2 maksiat, dan masih banyak lagi kasus moral lainnya yg justru dilakukan oleh tokoh2 yg mengaku Muslim.
Untuk apa mengurusi orang lain, urus diri sendiri saja belum tentu becus,…hai para Ulama yang terhormat, harusnya memeberi contoh yang baik bukan menebar fitnah dan kebencian. Kita sesama muslim, baju kita sama putih tapi hati kita belum tentu sama, hanya Allah SWT yang tau….jangan begitu mudah mengeluarkan “Fatwa Haram” hanya untuk sebuah kepentingan.
Salam
Saharuddin Nur
Mas Sahar Nur, hak untuk berpendapat juga dipunyai oleh Ketua Forum Ulama Umat Indonesia(FUUI), KH Athian Ali Lc, MA
Bagi kaum muslim sebaiknya berpegang pada prinsip “saling mendukung dan bekerjasama untuk perkara yang sependapat dan saling menghormati untuk perkara yang tidak sependapat dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah”
Hal yang harus kita ingat bahwa partai pendukung utama Jokowi-JK adalah PDIP yang merupakan fusi (gabungan) dengan partai-partai non muslim.
Boleh kita bergaul dengan non muslim asalkan mereka tidak memerangi agama Islam
Firman Allah Ta’ala
“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8 )
Dikalangan petinggi PDIP yang membuat kebijakan ada pula yang non muslim
Sebagaimana yang diberitakan pada http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/04/n6n15d-kecuali-di-aceh-jokowijk-bakal-larang-syariat-islam
Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan menyatakan bahwa Jokowi-JK memahami keistimewaan Aceh yang memiliki sejarah panjang dengan dunia Islam. Karenanya, tidak akan larang perda baru di Aceh yang berlandaskan syariat Islam. “Kami memahami kekhususan Aceh. Sama seperti di Papua dan Yogyakarta,” ujarnya.
Selain Aceh, PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan.
Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu.
Berikut kutipan selanjutnya
***** awal kutipan *****
Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.
“Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-kotakan masyarakat,” kata anggota Komisi III DPR itu.
Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Dia menyatakan pemerintahan Jokowi-JK juga akan menyampaikan sosialisai ke berbagai kepala daerah tentang pentingnya empat pilar kebangsaan. “Bagi PDIP Pancasila sudah final,” ujarnya.
***** akhir kutipan *****
Apa yang diutarakan oleh Trimedia Panjaitan, sudah dipermasalahkan pada tahun 2006 yang lalu. Ketika itu, sejumlah anggota DPR mendatangi Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari PDIP untuk menolak perda-perda bernuansa syariah.
“Kami minta pimpinan DPR segera menyurati Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar mencabut perda-perda itu,” kata Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera Constant Ponggawa
Menurut Ponggawa, sekarang ini ada sekitar 22 kota dan kabupaten yag memberlakukan Perda bernuansa Syariah Islam. Padahal pembentukan perda-perda tersebut harus mendapat persetujuan dari Depdagri. “Seharusnya Depdagri juga proaktif menyikapi perda-perda tersebut,” harap dia.
Menanggapi keberatan sejumlah anggota dewan itu, anggota Komisi II DPR RI dari F-KB Saifullah Ma’shum menyatakan usulan sejumlah anggota DPR yang menolak penerapan Praturan Daerah (Perda) yang khas Syari’at Islam karena ada kesalahpahaman terhadap pengertian Syari’at Islam.
Selain itu, katanya, pemahaman soal Syari’at Islam belum merata. “Jadi ada kesalahpahaman, bahwa Syari’at Islam itu sesuatu yang menghantui atau menakutkan,” ujar Saifullah Ma’shum.
Menurutnya, agar Perda-perda khas Syari’at Islam diterima, maka sebaiknya sebelum perda-perda diterapkan, dilakukan diskusi publik yang berkomprehensif dan mendalam. Sehingga semua stakeholder itu paham tentang perda dan posisi syariat Islam.
Dengan demikian, maka Perda-perda khas Syari’at Islam itu tidak dipersoalkan lagi. “Intinya kalau disepakati anggota dewan di daerah, Perda tersebut tidak bermasalah,” tegasnya.
Apa yang mereka permasalahkan dan akan larang jika mereka berkuasa dalam pemerintahan, sudah pula ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana arsip berita pada http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78283
Pada tahun 2006, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin menyatakan sebagai berikut
****** awal kutipan ******
Syariah Islam sama sekali tak bertentangan dengan Pancasila ataupun UUD 1945, dan mengingatkan bahwa Pancasila merupakan ideologi relijius yang dicerminkan dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,
“Kalau perda itu dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat mengapa harus dilarang?
Pihak-pihak yang mencoba mempertentangkan Pancasila dengan Islam adalah pihak yang ingin menjauhkan Pancasila dari agama,” katanya.
Sebuah peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam, ujarnya, jangan dianggap Islamisasi, karena masyarakat Indonesia memang sudah hidup dalam budaya Islam dan menginginkan kebaikan sesuai ajaran agamanya.
“Mengapa kalau budaya global boleh, budaya lokal boleh tetapi begitu budaya Islam diminta supaya dilarang, padahal Islam sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lebih dari 500 tahun lalu,” kata Ma`ruf.
Ia juga menampik anggapan kelompok tertentu bahwa perda bernuansa syariah seperti Perda Pencegahan Maksiat di Gorontalo, merupakan bentuk penerapan negara Islam di Indonesia.
Negara Kesatuan RI dan Pancasila itu sudah kesepakatan bersama dan sudah final, sehingga tak perlu ada negara Islam, kata kyai Nahdlatul Ulama itu.
Perda-perda itu jangan dibelokkan menjadi tuduhan bahwa umat Islam ingin keluar dari NKRI atau mengubah Pancasila atau tak menghargai kebhinekaan, ujarnya.”
Syariah Islam itu nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat lalu diserap dalam suatu peraturan, tidak berbeda dengan nilai global atau nilai lokal yang menjadi aturan,” katanya.
Jadi semua perda itu semua, ujarnya, bagian dari NKRI, bagian dari kebhinekaan, dan bagian dari demokrasi yang disusun oleh pemda dan DPRD sendiri, artinya oleh rakyat sendiri.
Perda-perda anti maksiat, lanjutnya, justru akan memperkokoh Pancasila yang selama ini memang selalu menyerap dari berbagai sumber.
***** akhir kutipan *****
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menilai wacana yang diusung oleh Jokowi-JK yang akan melarang perda bernuansa syariat Islam bertentangan dengan otonomi daerah dan adat Minangkabau sebagaimana kabar pada http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/08/n6ulik-penghapusan-perda-syariah-oleh-jokowijk-bertentangan-dengan-adat-minang
***** awal kutipan ******
“Ada falsafah adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mengato adat memakai. Itulah yang berlaku di tanah Minang” katanya.
Karena adat Minangkabau berlandaskan nilai-nilai keislaman, maka nilai-nilai inilah yang menjadi keseharian masyarakat. Karena itu,pemerintah daerah di Sumatra Barat berkewajiban untuk melindungi nilai-nilai tersebut yang dikuatkan landasan hukumnya dalam peraturan daerah.
“Keseharian masyarakat di tanah Minang ini seperti berpakaian yang menutup aurat atau budaya orang Minang yang suka mengaji ke surau dan masjid harus kita dorong dan dikuatkan dalam peraturan daerah. Toh ini kan juga sudah membudaya bagi masyarakat Minang,” katanya.
Menurut Mahyeldi, peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam seperti itu tidaklah sempit dan menakutkan. Karena pada hakikatnya, Islam mengatur tentang kehidupan yang membawa kepada kebaikan dalam hubungan bermasyarakat.
“Islam tidak hanya terkait masalah halal dan haram. Ketika ada aturan tertib lalu lintas itu kan juga syariat Islam. Ketika ada aturan berlaku jujur dan tidak korupsi ini kan intinya syariat Islam,” katanya.
****** akhir kutipan *******
Jadi yang dimaksud dengan perda syariah adalah perda yang mengatur ketertiban umum dimana substansinya sesuai dengan syariah Islam contohnya perda pelarangan pelacuran dan miras
Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori, mengungkapkan, penerapan perda bernuansa syariat Islam di wilayahnya disambut umat non-Muslim. Mereka merasa tenteram dengan diberlakukannya perda-perda bernuansa syariat Islam.
“Umat non Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut membentangkan spanduk dukungan,” ujar Pobokori.
Ia mengungkapkan, sejak diterapkannya Perda bernuansa syariat Islam pada 2001, tingkat kriminalitas di Bulukumba turun hingga 85%.
“Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras serta tidak ada lagi perkelahian pelajar. “Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang menurun drastis,” paparnya.
Klaim itu dibuktikan Lukman bin Ma’sa, melalui penelitian berjudul Penerapan Syari’at Islam Melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan).
Dalam skripsi setebal 142 halaman yang diajukan pada 11 April 2007 untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir, Jakarta, ini, Lukman mengemukakan dampak positif Perda bernuansa syariat Islam di Desa Padang. Misalnya membuat lenyap penjualan miras dan mabuk-mabukan. Bahkan angka kriminalitas setempat dalam setahun terakhir turun drastis hingga 99% dari sebelum penerapan perda tersebut.
Pada Juni 2006, Wapres Jusuf Kalla menepis tuntutan sebagian anggota parlemen agar perda–perda bernuansa syariah dicabut. JK menegaskan, tak ada yang perlu ditakutkan dengan perda-perda tersebut.
“Saya pun dari lahir sampai mati tetap menjalankan syariat Islam. Semua itu jangan dibuat kontradiksi dan ketakutan berlebihan,” ujar Kalla saat ramah-tamah dengan kelompok koresponden asing di Hotel Mandarin, Jakarta.
Mantan Gubernur Sumbar yang kini Mendagri, Gamawan Fauzi, pernah menegaskan, mengatur kehidupan masyarakat melalui cara-cara Islami dan diridhoi Allah tak bertentangan dengan hukum nasional.
Hingga kini, sekitar 33 kota dan kabupaten sudah memberlakukan Perda bernuansa Syariat Islam.
Pokok permasalahan atau keberatan yang disampaikan oleh beberapa ulama adalah orang-orang dibelakang Jokowi-JK terutama partai pendukung utamanya yakni PDI-P. sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/17/orang-dibelakang-capres/
Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najih MZ secara tegas menolak bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Gus Najih, panggilan akrabnya, tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. sebagaimana yang diberitakan pada http://fpi.or.id/119-KH-Muhammad-Najih-Tak-Rela-PPP-Berkoalisi-dengan-Partai-Anti-Islam.html
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP Jateng, Suryanto SH pada http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/02/092146/2571075/1562/sekretaris-dpw-jateng-mayoritas-warga-ppp-tak-ingin-koalisi-dengan-pdip
****** awal kutipan *******
“Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang,” ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.
Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen. Sikap PDIP di parlemen itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di parlemen.
“PDIP dinilai banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini,” paparnya
***** akhir kutipan *****
Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen menyatakan kekecewaannya karena masyarakat awam banyak yang belum mengetahui bahaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan memilihnya dalam pemilu 2014 lalu. Ia juga mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang anti Islam.
“Ini partai anti Islam. Kenapa banyak yang tidak tahu? Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.
Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP.
“Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDI menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.” jelas beliau.
Ustadz Tengku Zulkarnaen juga mengingatkan bahwa “Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)”
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa Jokowi adalah tetap merupakan petugas partai jika terpilih menjadi Presiden RI sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/15/capres-petugas-partai/
“Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi jangan lupa ingat capres-nya saja, Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai,” ucap Mega dalam pidatonya saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem, dan PKB di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5)
Petugas partai dalam memimpin akan membawa aspirasi dan kepentingan partai dan mereka mengatakan bahwa partai itu berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat.
Apakah benar aspirasi dan kepentingan partai mereka adalah aspirasi dan kepentingan rakyat kebanyakan ?
Apakah aspirasi dan kepentingan partai yang akan dibawa oleh petugas partai?
Contohnya,
“Kami satu-satunya partai yang dengan gagah berusaha agar RUU (pornografi) itu tidak diundangkan dan tidak diberlakukan,” kata Megawati sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2009/06/27/171232/1155093/700/mega-cerita-kegagahan-pdip-tolak-ruu-pornografi
“Sebagai bangsa yang pluralis, dengan keanekaragaman suku bangsa, agama dan etnis. Tidak mungkin hal itu diberlakukan,” tegas Mega.
Contoh lainnya yang terekam sejarah pada http://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan
****** awal kutipan *****
JAKARTA, KAMIS — Setelah melalui proses sidang yang panjang, Kamis (30/12) siang, akhirnya RUU Pornografi disahkan. RUU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan walk out, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P.
Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.
Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran.
****** akhir kutipan ******
Jadi jelaslah bahwa Fraksi PPDI-P “sepemahaman” dengan Fraksi PDS
Contoh salah seorang menyampaikan alasan walk out Fraksi PDI-P dan Fraksi PDS adalah seperti
***** awal kutipan *****
Penyeragaman budaya RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama.
RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.
Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam kategori seksualitas dan pornografi.
Dari sudut pandang hukum, RUU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. RUU pornografi mengabaikan kultur hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat.
***** akhir kutipan *****
Seni, budaya, adat istiadat, kebhinekaan, keberagaman, hak asasi manusia , kepercayaan, cara pandang, etika, norma, hak individu, kultur hukum, hukum publik, hukum privat, hukum buatan manusia harus berlandaskan hukum Allah sebagai konsekwensi berketuhanan yang Maha Esa
Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia tentulah Dia lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia sehingga manusia diberikan petunjukNya dalam bentuk hukum Allah
Allah Azza wa Jalla hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.
Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33)
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkanpadaku pada hari ini: ‘Semua yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109)
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi non muslim jika sistem pemerintahan dan hukum-hukum buatan manusia berlandaskan hukum Allah karena sejak zaman Rasulullah yang menerapkan hukum Allah, kaum non muslim tetap mendapatkan perlindungan, kebebasan beragama dan perlakuan yang baik.
Jadi kalau muslim yang koruptor, teroris atau muslim yang menindas adalah oknum muslim yang salah memahami Al Qur’an dan Hadits karena tujuan beragama adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah meneladani Rasulullah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/11/sanad-dan-akhlak/
Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah jihad (mujahidin) atau jahat (teroris) hanyalah ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat karena ulama di luar negara (di luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/28/tegakkan-syariat-islam/
Sedangkan sebaliknya kaum muslim yang berada di negeri non muslim, pada kenyataannya ada kita temukan tidak mendapatkan kebebasan beragama.
Jadi bagi siapa saja yang mengingkari hukum Allah maka dia termasuk anti Islam.
Contoh lainnya yang “anti Islam” adalah Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi ketika menolak sertifikasi halal produk Farmasi dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi.
Berikut kutipan dari http://www.kompasislam.com/2014/03/02/menkes-minta-ruu-halal-ditunda-tengku-zulkarnaen-menkes-mboi-seperti-orang-anti-islam/
****** awal kutipan ******
Menkes Minta RUU Halal Ditunda,
Tengku Zulkarnaen : Menkes Mboi seperti Orang Anti-Islam
Jakarta (KompasIslam.com) – Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnen menyoroti sikap kementerian kesehatan yang meminta pembahasaan RUU Produk Halal ditunda. Menkes kristen Nafsiah Mboi dinilai tidak pro-perlindungan konsumen terhadap informasi bahan kimia di dalam obat-obatan.
“Menkes ini seperti orang anti Islam. Seperti pembagian kondom, lalu tidak menghapuskan pelayanan khitan wanita di rumah sakit negeri, dan sekarang mempertimbangkan aturan halal terhadap obat-obatan,” kata tengku Zulkarnaen, Sabtu (1/3/2014).
Padahal, dia menilai, perusahaan farmasi saja belum tentu menolak jika produknya harus melalui proses sertifikasi. Karenanya, kenapa justru dia yang keberatan.
Ia pun mempertanyakan, komitmen kemenkes dalam menerbitkan produk obat-obatan yang aman dikonsumsi masyarakat.
Sebelumnya ramai diberitakan, Menteri Kesehatan kristen RI Nafsiah Mboi menolak sertifikasi halal produk Farmasi dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi.
“Contohnya, walaupun bahan vaksin tidak mengandung babi, tapi katalisatornya itu mengandung unsur babi. Sehingga tidak bisa dinilai kehalalannya,” kata Mboi sok tau di Jakarta, Selasa (3/12/2013) akhir tahun lalu.
Dia menyebut bahwa produk farmasi seperti obat dan vaksin memang mengandung barang haram sehingga tidak bisa disertifikasi halal. Sehingga menurut Mboi produk farmasi perlu dipisahkan dari makanan dan minuman dalam RUU JPH.
Mboi juga membenarkan adanya penggunaan minyak babi pada katalisator dalam pembuatan obat. Mboi berdalih, bila sertifikasi halal itu diterapkan, vaksin yang mengandung babi itu tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki sertifikasi halal.
“Kita menolak sertifikasi halal itu untuk vaksin dan obat-obatan,” timpalnya.
***** akhir kutipan ******
Presiden SBY pemimpin paling tinggi di negeri ini, tidak mampu “mengendalikan” seorang menteri kesehatan agar rakyat Indonesia yang mayoritas muslim mendapat perlindungan konsumen produk Farmasi untuk mendapatkan informasi mana yang halal dan mana yang haram.
Peniliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insist), Adian Husaini menceritakan sejarah awalnya era reformasi di mulai era akhir dekade 1980-an, rezim Orde Baru mengubah pendekatannya kepada umat Islam dari pola antagonistik menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan sebagaimana yang ditulisnya pada http://adianhusaini.com/index.php/daftar-artikel/10-15-tahun-reformasi-indonesia?catid_doc=10&page=1
Sebagai contoh adalah dicabutnya larangan berjilbab di sekolah-sekolah umum, didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), didirikannya Bank Muamalat Indonesia, juga disahkannya sejumlah Undang-Undang yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam dan sekuler: seperti UU Peradilan Agama (No. 7 tahun 1989), UU Pendidikan Nasional (No. 2 tahun 1989), UU Perbankan (No.7 tahun 1992) yang mengakomodasi Bank Syariah, dan sebagainya.
Terlepas dari motif politiknya, politik akomodatif rezim Orde Baru merupakan hal yang positif dan disambut oleh kalangan Islam, yang selama dua dekade sebelumnya menjadi obyek deislamisasi dan sekulerisasi rezim Orde Baru.
Sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2006/10/04/130218/688872/10/ Mayjen (Purn) Kivlan Zein menjelaskan bahwa peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie menjadi presiden, sebenarnya merupakan pertarungan antara kanan dan kiri.
“Yang kiri itu Kristen, yang kanan itu Islam. Ada yang mengatakan kiri itu nasionalis, yaitu kubu Benny Moerdani dan Pak Harto,” ujar Kivlan
“Para perwira muda ini berharap janganlah Orde Baru ini anti Islam, paling tidak netral. Maka berkumpullah para perwira yang eks-PII (Pelajar Islam Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Prabowo, walaupun dia sempat ikut KAPPI, ya ikut saya. Kemudian Adityawarman, kemudian Sjafrie Sjamsoeddin. Ini kita yang perwira mudalah, kita yang Akabri 70 ke atas. Kemudian ada Muchdi PR dan Syamsul Maarif. Semua perwira-wira muda itu,” jelas dia.
Berikut kutipan selanjutnya
***** awal kutipan *****
Beberapa saat kemudian di tahun 1984, Kivlan bertemu Prabowo di Malang. “Prabowo yang sakit hati dikeluarkan dari Den 81, ketemulah sama kita, saya, Sjafrie Sjamsoeddin, Ismet Huzairi, dan banyak yang lain, sampai terbentuklah grup 7 untuk melawan Benny Moerdani,” terang dia.
Gerakan penolakan terhadap gerakan Benny ini terus berjalan hingga pada tahun 1988. Bagaimana cara menyaingi grup Benny?
“Kita naikkanlah Pak Wiranto yang saat itu Asisten Operasi Timor Timur dan batalyon yang dipimpin Prabowo, serta Ismet Huzairi. Terus bagaimana caranya Prabowo bisa sukses? Kita kasih perlengkapan tempur, helikopter yang bagus, peralatan yang lengkap.
Pak Wiranto diusulkan sama Prabowo disusupkan sebagai ajudan Pak Harto. Okelah, kata saya. Jadilah dia (Wiranto) sebagai ajudan Soeharto,” kata dia.
Namun, Kivlan dan Prabowo cs kok melihat Wiranto semakin lama semakin dekat dengan Benny. Akhirnya, pihaknya mencari jenderal baru yang bisa mengimbangi Benny Moerdani. Dapatlah nama ZA Maulani, yang rencananya akan diusahakan sebagai KSAD terlebih dulu. Tapi, ZA Maulani tidak berani. “Lantas, kita carilah yang lain, ketemu nama Feisal Tanjung. Saya diminta Prabowo menemui Feisal Tanjung untuk menyampaikan pesannya. Saat itu, Feisal masih di Timor Timur. Setelah pesan Prabowo saya sampaikan, Feisal terkejut: masak letkol dan mayor menawarkan saya (jabatan panglima). Feisal yang saat itu Dan Seskoad yang telah dimasukkan kotak oleh grup Benny Moerdani, kita angkat,” terang Kivlan.
Pada bulan Januari 1989, Kivlan dkk berencana mempertemukan Feisal Tanjung dengan Habibie.
“7 Perwira naik pesawat terbang dari Halim sekitar 28 Januari 1989 untuk ketemu Habibie. Sunarto (angkatan 68), saya, Ismet Huzairi, Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin, Ampi Nur Kamal, Suaedy Marasabesy. 7 Perwira itu terbang ke IPTN Bandung malam-malam,” ujar dia.
Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. “Kita sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal Tanjung yang kita majukan. Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat,” kata dia. Setelah itu, Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal Tanjung punya peluang untuk diangkat sebagai Panglima TNI.
Akhirnya, Feisal Tanjung pun menanyakan hal itu kepada Habibie. “Nah, pada tahun 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong Panjaitan,” ujar dia. Hingga 3 Juni 1992, tidak ada kabar bahwa Feisal Tanjung bisa naik menjadi panglima.
Tanggal 5 Juni 1992, kubu Kivlan menghadap Pak Harto saat acara peresmian Stasiun Gambir. “Saya dihubungi Pak Azwar Anas, disetujui bahwa Feisal Tanjung akan naik. Jam 09.00 dia dilantik menjadi letjen, dilantiklah dia jadi bintang 3. Kemudian, tanggal 11 Juni 1992, ketemulah dengan Habibie, naiklah dia jadi Kasum ABRI,” ujar dia.
Upaya untuk menaikkan Feisal Tanjung terus dilakukan. Saat Sidang Umum MPR tahun 1993, Feisal belum juga dilantik menjadi panglima. Saat itu, jabatan Panglima ABRI masih dirangkap oleh Jenderal Edi Sudradjat yang menjabat sebagai KSAD dan Menhankam. “Tapi, itulah pintarnya Pak Harto. Tanggal 15 Juni, diangkatlah Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI, dan jabatan KSAD diberikan kepada Wismoyo Arismunandar,” jelas dia. Setelah itu hubungan Feisal Tanjung dengan Habibie semakin dekat. Januari 1998, terjadilah pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dengan Kopassus untuk menaikkan Habibie sebagai wakil presiden.
“Reaksi dari Singapura ribut, perwira yang tak senang yang berada di grup Benny juga ribut,” tutur dia. Dan akhirnya, tanggal 2 Maret 1998, dengan dukungan Fraksi ABRI dan Panglima ABRI, Habibie diangkat sebagai wakil presiden.
“Saya sampaikan di kantor Habibie tanggal 2 Maret 1998. Saya yang menjadi penghubung. Itulah kejadiannya mengapa dia menjadi wakil presiden. Dia menjadi wakil presiden, karena dirancang oleh perwira-perwira muda ini,” jelas mayjen purnawirawan mantan Kepala Staf Kostrad ini.
Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie malah melupakan para perwira muda ini. “Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini naiknya oleh perwira muda.
Pengangkatan Feisal Tanjung kita rancana untuk menghadang Benny, karena Benny sejak 1988 ingin jadi wapres, tapi terus kita gagalkan,” tegas dia.
Tentang Gerakan Benny Kivlan menceritakan bahwa pada tahun 1988, ada kabar Benny Moerdani ingin jadi presiden. Isu panas ini dibahas oleh Kivlan dan Prabowo cs di Restoran Rindu Alam, 12 Februari 1988. “Saya bilang, Wo (Prabowo-Red), kamu hadap Pak Harto, (minta) copot Benny jadi Pangab sebelum SU MPR tanggal 1 November 1988,” kata Kivlan kepada Prabowo saat itu.
“Wah bahaya, nanti dia kudeta,” ujar Prabowo. “Kalau dia kudeta, kita balas dengan kudeta. Saya pegang satu batalyon, si Ismet satu batalyon, Sjafrie satu batalyon, kau satu batalyon. Kalau dia kudeta, kita kontrakudeta. Kita rebut semua ini,” kata Kivlan saat itu.
Tidak berapa lama kemudian, terbuktilah semua ini. Isu keinginan Benny menjadi presiden didengar Soeharto. “Setelah pulang dari Yugoslavia, Pak Harto bilang biar menteri, biar jenderal, kalau dia inkonstitusional akan saya gebuk. Itu laporan saya, karena dia (Benny) mau melakukan kudeta. Tahun 1989, Benny pun diberhentikan,” ungkap dia. Kasus Benny ini, kata Kivlan, berlanjut saat Habibie naik menjadi wakil presiden.
“Habibie naik jadi wakil presiden, maka tidak senanglah Singapura. Dirancanglah bagaimana supaya Soeharto jatuh, Habibie ikut jatuh. Koalisi Nasional pimpinan Barnas, di belakangnya Benny Moerdani, di depan ada Ratna Sarumpaet. Itulah duduk soalnya mengapa terjadi kerusuhan,” kata dia.
***** akhir kutipan ******
Kivlan Zein dalam penjelasan di atas menyatakan bahwa “Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto salah satunya karena ketidak-senangan terhadap Habibi menjadi wakil presiden dari kalangan cendekiawan Islam adalah wujud Islam Phobia
“Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto menjawab sebuah analisa yang mengatakan bahwa kejatuhan Suharto (semula “a good boy” Amerika) karena adanya kemungkinan jika kekuasaan Suharto “diperpanjang” maka akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Untuk itu Rakyat Indonesia harus “diusik” dengan sesuatu.
Amerika tampaknya “terusik” oleh kelakuan Suharto yang berubah dari pola antagonistik menjadi pola akomodatif yakni penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan
Amereika semakin “terusik”, diawali pada tahun 1992, gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali.
Keputusan diambil oleh Ketua GNB – Presiden Soeharto dan mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki.
Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.
Para Futurolog memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia yang diawali dari timur (Indonesia/Malaysia).
Oleh karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di dunia) merangkul Islam maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan.
Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Fakta krisis ini disetting dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak gelombang krisis ini bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural.
Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar “Soeharto jatuh karena krisis ekonomi”. Mereka berpendapat “Soeharto jatuh karena IMF?”
Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat.
Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri.
Dalam wawancara “perpisahan” sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya. Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat “bantuan” IMF. Sumber: http://www.antara.co.id/print/1210836368
“Singapura Link” tampaknya berkeinginan NKRI dipimpin oleh orang yang “baik” seperti SBY atau Jokowi namun kurang “kuat” untuk mewujudkan angan-angan kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga “Singapura link” menjadikan NKRI sebagai pasar dan investasi bagi kemakmuran mereka
Sebagaimana contoh berita pada http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/21/pengamat-kondisi-politik-penyebab-melemahnya-rupiah bahwa analisa pengamat pasar uang terhadap pelemahan rupiah terhadap dollar AS sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah karenanya adanya kondisi politik yang membuat keraguan para investor. Investor condong kepada Jokowi daripada ke Prabowo.
Adian Husaini dalam tulisan pada http://adianhusaini.com/index.php/daftar-artikel/10-15-tahun-reformasi-indonesia?catid_doc=10&page=1 menjelaskan bahwa setelah tumbangnya Soeharto yang disambut dengan suka cita saat itu. Kehidupan politik semakin bergairah. Sistem politik Orde Baru yang serba tertutup, monolitik dan sentralistik digugat habis-habisan. Era reformasi dan demokratisasi dicanangkan dan terus digelindingkan.
Berikut kutipan selanjutnya
***** awal kutipan *****
Berbagai jenis paham pemikiran bebas berkeliaran di benak publik. Penguasaan akses-akses informasi yang sangat kuat di tangan non-muslim dan kaum sekular menyebabkan semakin maraknya paham-paham sekuler-liberal di tengah masyarakat.
Pada era seperti inilah, berbagai benih paham sesat dengan leluasa dan tanpa banyak rintangan tersebar dan bersemi di tengah masyarakat Muslim Indonesia.
Salah satu paham yang sangat marak menyebar di Indonesia di era reformasi adalah paham liberalisme di kalangan umat Islam, yang dikenal sebagai paham “Islam liberal”.
Paham ini telah sangat meresahkan umat Islam Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham SEKULARISME, PLURALISME, DAN LIBERALISME – yang kemudian dikenal dengan singkatan paham “Sipilis”. Cakupan paham ini sangat luas, meliputi liberalisasi di bidang aqidah, al-Quran, dan syariat Islam.
Kebebasan Kebablasan
Di era reformasi, isu Hak Asasi Manusia (HAM) semakin ramai digunakan untuk menyuarakan berbagai jenis kebebasan. Sayangnya, isu HAM ini seringkali digunakan untuk menjadi dasar penyebaran paham sesat dan penetapan peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Sebagai contoh, tahun 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung dicabutnya Undang-undang (UU) No 1/PNPS/1965, sebab UU tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 tentang Kebebasan Beragama.
Padahal, UU No 1/PNPS/1965 mengatur tentang penodaan agama di Indonesia. Menurut UU ini, sesiapa saja yang melakukan penafsiran atas ajaran agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok suatu agama yang diakui di Indonesia (enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu), maka dinyatakan telah melakan pidana (jinayat) dan dapat dipenjara selama lima tahun.
Jika UU No. 1/PNPS/1965 itu dicabut, maka berbagai aliran sesat mendapatkan peluang yang makin besar untuk berkembang di Indonesia. Kita berharap, para aktivis HAM bersedia meletakkan al-Quran lebih tinggi ketimbang kitab Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga tidak meletakkan prinsip kebebasan tanpa batas, sampai melanggar ajaran Islam. Alhamdulillah, gugatan kaum liberal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga UU No 1/PNPS/1965 tetap berlaku.
Meskipun gagal dalam mendukung pembatalan UU No 1/PNPS/1965, Komnas HAM masih melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip HAM sekuler, misalnya dalam memperjuangkan hak tiap warga negara untuk melakukan praktik perkawinan sejenis (homoseks dan lebisn) dan melakukan perkawinan beda agama. Komnas HAM telah secara terbuka mendukung praktik nikah beda agama (NBA).
Tahun 2005, bekerjasama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Komnas HAM menerbitkan sebuah buku berjudul: Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan (editor: Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso). Tahun 2010, buku ini diterbitkan lagi untuk edisi kedua.
“Bagi ICRP, pernikahan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dirintangi oleh siapa pun dan dengan alasan apa pun, sepanjang di dalamnya tidak ada unsur pemaksaan, eksploitasi, dan diskriminasi,” tulis Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Ketua Umum ICRP.
Komnas HAM meminta Kementerian Agama untuk mengimplementasikan penghapusan praktik segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan. Komnas HAM juga meminta agar Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 tahun 1991 dirumuskan ulang, sehingga dapat mengakomodasi pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim.
Atas nama HAM, Komnas HAM juga memberikan dukungan terhadap gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Tahun 2006, pakar HAM internasional yang berkumpul di Yogyakarta menghasilkan “Piagam Yogyakarta” (The Yogyakarta Principles) yang mendukung pelaksanaan hak-hak kaum LGBT.
Walhasil, menjelang 15 tahun perjalanan reformasi, kita kaum Muslim Indonesia, patut merenungkan dengan serius dan mengevaluasi apa yang telah dan sedang terjadi.
Salah satu pelajaran penting: tidak sepatutnya kita dipatuk ular pada lobang yang sama. Seyogyanya tokoh-tokoh Muslim menentukan sendiri tujuan, sasaran, konsep, dan agenda-agenda perubahan, sesuai dengan amanah risalah Nabi Muhammad SAW.
Tidaklah patut kaum Muslim terjebak lagi ke dalam agenda yang seolah-olah menjanjikan kebebasan dan kemajuan, padahal jelas-jelas merusak masyarakat dan mengadu domba sesama Muslim.
Jargon-jargon reformasi yang digulirkan kadang tampak indah. Tapi, makna “reformasi” itu sendiri tidaklah jelas acuannya.
Bagi Muslim, reformasi – atau perubahan apa pun – akan sia-sia jika tidak berdasarkan pada konsep Tauhid dan bertujuan membentuk manusia dan masyarakat yang adil dan beradab.
Umat Islam jangan sampai tertipu dengan jargon dan janji-janji “reformasi” yang ternyata membawa agenda liberalisasi di berbagai bidang.
Orang Muslim yang paham dan sadar akan agenda-agenda liberalisasi, pasti tidak rela menukar iman dan kedaulatan negaranya dengan kebebasan dan kenikmatan duniawi yang semu. Wallahu a’lam bish-shawab
***** akhir kutipan ****
Jadi jelaslah bahwa yang perlu diwaspadai oleh kaum muslim adalah kaum liberal dibelakang Jokowi-JK karena sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang kesesatan paham pluralisme, liberalisme dan sekuarisme agama
Sebelumnya sejumlah aktivis Liberal seperti Zuhairi Misrawi dan Hamid Basyaib bergabung ke lembaga underbow PDIP Baitul Muslimin Indonesia (BMI) sebagaimana berita pada http://news.detik.com/read/2011/10/14/203542/1744557/10/
***** awal kutipan *****
Sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) bergabung ke Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi keagamaan sayap PDI Perjuangan. Mereka antara lain, Idham Cholied, Hamid Basyaib dan Zuhairi Misrawi.
Idham, yang sebelumnya menjabat sekjen Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini mengatakan, alasannya bergabung ke PDI Perjuangan karena secara kultural basis pemilih partai itu dan NU sama.
Sementara itu, Hamid Basyaib dikenal sebagai pemimpin perusahaan konsultan politik, mantan wartawan dan pemikir Islam Liberal. Zuhairi dikenal sebagai direktur Moderate Muslim Society.
****** akhir kutipan ******
Kini dedengkot liberal lainnya, Siti Musdah Mulia, akhirnya merapat juga ke lingkaran PDIP dengan menjadi Direktur Megawati Institute. sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2013/10/09/1228038/Musdah.Mulia.Jadi.Direktur.Megawati.Institute
**** awal kutipan ****
“Hasil rapat Pleno DPP kemarin, atas kesediaan Ibu Musdah, kami kukuhkan Ibu Musdah sebagai Direktur Megawati Institute,” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, Megawati Institute di bawah kepemimpinan Musdah diharapkan terus membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Seperti diketahui, Musdah adalah aktivis perempuan, dosen, peneliti, penulis di bidang keagamaan di Indonesia. Ia aktif dalam isu-isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan civil society.
****** akhir kutipan *****
Musdah Mulia adalah professor yang menghalalkan homoseksual sebagaimana yang diberitakan pada http://insistnet.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual/
****** awal kutipan ******
Harian The Jakarta Post, edisi Jumat (28/3/2008) pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul Islam ‘recognizes homosexuality’ (Islam mengakui homoseksualitas). Mengutip pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta, koran berbahasa Inggris itu menulis bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam.
Menurut Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama aurus utama dan kalangan Muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam.
****** akhir kutipan *****
Perjuangan reformasi di Indonesia pada kenyataannya ada dua kubu.
Ditengarai kubu orang-orang yang menginginkan Megawati menjadi presiden ketika negeri kita dipimpin oleh Gus Dur adalah kubu orang-orang yang menginginkan Jokowi menjadi presiden pada saat ini.
Pada waktu itu Amin Rais dkk ditengarai terhasut kubu orang-orang yang menginginkan Megawati sebagai Presiden sehingga “melengserkan” Gus Dur
Pada saat sekarang tampaknya Amin Rais menyadari bahwa arah reformasi yang berjalan sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun platform partai politik PAN yang didirikannya sehingga memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo karena adanya kesesuaian dengan visi dan misi Gerindra.
Sehingga terlihatlah tokoh reformasi “kubu lain” yang menolaknya seperti Goenawan Mohamad sebagaimana berita pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/goenawan-muhammad-mundur-dari-pan
“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/goenawan-muhammad-background.pdf
Tulisan tersebut ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya Pasca 1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.
Berikut kutipannya
***** awak kutipan *******
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.
Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun.
Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.
Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam.
Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.
Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.
Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di tengah masyarakat.
******* akhir kutipan ******
Dari “latar belakang” tersebut kita dapat simpulkan bahwa kubu Goenawan Muhammad adalah pejuang reformasi yang membawa misi pihak asing untuk menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk kebebasan memahami Al Qur’an dan As Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme)
Jadi pada kenyataannya orde baru telah melakukan reformasi dari pola antagonistik, anti Islam (deislamisasi) atau Islam Phobia menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam radikal dan kelompok sekuler.
Mengapa partai-partai politik berbasis ormas Islam sekarang dapat bersatu padu mendukung visi misi dan program kerja pasangan Prabowo Hatta?
Padahal Jokowi sudah dicitrakan sebagai orang yang baik, sederhana bahkan dikenal sangat nurut, patuh dan taat kepada Megawati.
Jawabannya tentulah adanya kepentingan yang sama yang mempersatukan mereka yang disimpulkan dalam gerakan yang diberi nama “selamatkan Indonesia” sebagaimana yang mereka uraikan pada http://selamatkanindonesia.com/
Oleh karena sistem pemilihan langsung maka misi “selamatkan Indonesia” harus dapat tersosialisaikan kepada seluruh rakyat pemilih dalam waktu relatif singkat sehingga dapat merebut hati dan meyakinkan rakyat pemilih.“
“Rakyat harus dibimbing dan didampingi untuk benar-benar bisa memilih dengan rasional. Jangan sampai angan yang begitu besar saat SBY muncul akan terulang kepada Jokowi, itu yang harus disadari rakyat Indonesia” ujar pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro pada http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/
Kalau upaya sosialisasi “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih “petugas partai” memimpin negeri dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai
artikel ga mutu..
saya pendukung prabowo, saya jg ga setuju dengan penghapusan perda syariah, tp saya lebih ga setuju lagi dngn pandangan org macam anda yg terlalu mngecam keras lawan politik dr prabowo yg saya dukung..
mgkn anda tidak nonton tayangan Debat Calon Presiden yg ke 2 tanggal 15 Juni 2014 lalu.. statement dr jokowi ialah
“SAYA HANYA TUNDUK PADA KONSTITUSI INDONESIA”…
*(mohon lebih dpertebal lagi pada kata “INDONESIA” nya, trima kasih)
hal itu sudah membantah bahwa dia bkn spt anggapan golongan kita (pro prabowo) yg dkatakan capres boneka ato capres yg mudah di atur oleh Partai ny.
bukan ny saya membela jokowi, tp yg beliau katakan itu jg sbagai capres, sbagai rakyat Indonesia & sebagai kaum MUSLIM (sama spt kita)
untuk masalah HAM pada Mei 1998, saya rasa semua yg pernah terpilih jadi presiden jg blm ada yg mengusut hingga tuntas kasus tersebut.. jangan kan mngusut, membahas aja kgak pernah, betul tidak??
jadi misal kan link anda (bukan pendapat anda) bilang Megawati slama jd presiden tdk perna mengusut kasus tersebut, toh presiden2 yg pernah terpilih TIDAK PERNAH melakukan ny juga.. sama aja kan?
Moga prabowo bila jadi presiden, beliau berani mengungkap dngan jelas smua kasus 27 July & 20 mei 1998.. supaya rakyat smua tau, bahwa capres prabowo yg saya dukung bukan termasuk orang di balik kejadian tsb..
Saya cma minta tanggapan anda pribadi aja, jd ga prlu pasang link org2 yg cma bikin pembaca pusing, jawaban singkat padat jelas & bermutu
Marilah kita berkampanye dngn positif & tidak menyesatkan salah 1 pihak manapun, karna kita juga tdk suka kalo pilihan kita di rendahkan, di maki, di fitah, di apa2in dah..
HIDUP PRABOWO.. jaya selalu Nusantara kita ini.. amien
Jokowi sebagaimana rakyat Indonesia lainnya tentu mengatakan akan tunduk kepada konstitusi Indonesia. Kalau ada capres yang menyatakan tidak akan tunduk kepada konstitusi Indonesia tentu akan dibatalkan pencapresan.
Pokok permasalahan atau keberatan yang disampaikan oleh beberapa ulama adalah orang-orang dibelakang Jokowi-JK terutama partai pendukung utamanya yakni PDI-P dalam merencanakan dan membuat kebijakan dapat saja keliru sehingga melanggar konstitusi Indonesia. Hal inilah yang perlu diwaspadai oleh umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya
Hal yang harus kita ingat bahwa partai pendukung utama Jokowi-JK adalah PDIP yang merupakan fusi (gabungan) dengan partai-partai non muslim.
Boleh kita bergaul dengan non muslim asalkan mereka tidak memerangi agama Islam
Firman Allah Ta’ala
“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8 )
Dikalangan petinggi PDIP yang membuat kebijakan ada pula yang non muslim
Sebagaimana yang diberitakan pada http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/04/n6n15d-kecuali-di-aceh-jokowijk-bakal-larang-syariat-islam
Ketua Tim Bidang Hukum Pemenangan Jokowi-JK, Trimedya Panjaitan menyatakan bahwa Jokowi-JK memahami keistimewaan Aceh yang memiliki sejarah panjang dengan dunia Islam. Karenanya, tidak akan larang perda baru di Aceh yang berlandaskan syariat Islam. “Kami memahami kekhususan Aceh. Sama seperti di Papua dan Yogyakarta,” ujarnya.
Selain Aceh, PDIP menolak munculnya perda syariat Islam baru. Karena dianggap tak sejalan dengan ideologi yang dianut PDI Perjuangan.
Selain itu, syariat Islam juga bertentangan dengan UUD 1945. “Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” ujar Ketua DPP Bidang Hukum PDIP itu.
Berikut kutipan selanjutnya
***** awal kutipan *****
Perda syariat Islam dinilai bakal menciptakan dikotomi tatanan sosial di masyarakat. Ujung-ujungnya, perda syariat Islam dianggap bakal menganggu kemajemukan NKRI yang berlandaskan Bhineka Tunggal Ika.
“Ke depan kami berharap perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-kotakan masyarakat,” kata anggota Komisi III DPR itu.
Selama ini, kata Trimedya, PDIP gencar menyosialisasikan program empat pilar kebangsaan yang digagas mantan ketua MPR, almarhum Taufik Kiemas. Yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
Dia menyatakan pemerintahan Jokowi-JK juga akan menyampaikan sosialisai ke berbagai kepala daerah tentang pentingnya empat pilar kebangsaan. “Bagi PDIP Pancasila sudah final,” ujarnya.
***** akhir kutipan *****
Apa yang diutarakan oleh Trimedia Panjaitan, sudah dipermasalahkan pada tahun 2006 yang lalu. Ketika itu, sejumlah anggota DPR mendatangi Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari PDIP untuk menolak perda-perda bernuansa syariah.
“Kami minta pimpinan DPR segera menyurati Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar mencabut perda-perda itu,” kata Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera Constant Ponggawa
Menurut Ponggawa, ketika itui ada sekitar 22 kota dan kabupaten yag memberlakukan Perda bernuansa Syariah Islam. Padahal pembentukan perda-perda tersebut harus mendapat persetujuan dari Depdagri. “Seharusnya Depdagri juga proaktif menyikapi perda-perda tersebut,” harap dia.
Menanggapi keberatan sejumlah anggota dewan itu, anggota Komisi II DPR RI dari F-KB Saifullah Ma’shum menyatakan usulan sejumlah anggota DPR yang menolak penerapan Praturan Daerah (Perda) yang khas Syari’at Islam karena ada kesalahpahaman terhadap pengertian Syari’at Islam.
Selain itu, katanya, pemahaman soal Syari’at Islam belum merata. “Jadi ada kesalahpahaman, bahwa Syari’at Islam itu sesuatu yang menghantui atau menakutkan,” ujar Saifullah Ma’shum.
Menurutnya, agar Perda-perda khas Syari’at Islam diterima, maka sebaiknya sebelum perda-perda diterapkan, dilakukan diskusi publik yang berkomprehensif dan mendalam. Sehingga semua stakeholder itu paham tentang perda dan posisi syariat Islam.
Dengan demikian, maka Perda-perda khas Syari’at Islam itu tidak dipersoalkan lagi. “Intinya kalau disepakati anggota dewan di daerah, Perda tersebut tidak bermasalah,” tegasnya.
Apa yang mereka permasalahkan dan akan larang jika mereka berkuasa dalam pemerintahan, sudah pula ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana arsip berita pada http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78283
Pada tahun 2006, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin menyatakan sebagai berikut
****** awal kutipan ******
Syariah Islam sama sekali tak bertentangan dengan Pancasila ataupun UUD 1945, dan mengingatkan bahwa Pancasila merupakan ideologi relijius yang dicerminkan dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,
“Kalau perda itu dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat mengapa harus dilarang?
Pihak-pihak yang mencoba mempertentangkan Pancasila dengan Islam adalah pihak yang ingin menjauhkan Pancasila dari agama,” katanya.
Sebuah peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam, ujarnya, jangan dianggap Islamisasi, karena masyarakat Indonesia memang sudah hidup dalam budaya Islam dan menginginkan kebaikan sesuai ajaran agamanya.
“Mengapa kalau budaya global boleh, budaya lokal boleh tetapi begitu budaya Islam diminta supaya dilarang, padahal Islam sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lebih dari 500 tahun lalu,” kata Ma`ruf.
Ia juga menampik anggapan kelompok tertentu bahwa perda bernuansa syariah seperti Perda Pencegahan Maksiat di Gorontalo, merupakan bentuk penerapan negara Islam di Indonesia.
Negara Kesatuan RI dan Pancasila itu sudah kesepakatan bersama dan sudah final, sehingga tak perlu ada negara Islam, kata kyai Nahdlatul Ulama itu.
Perda-perda itu jangan dibelokkan menjadi tuduhan bahwa umat Islam ingin keluar dari NKRI atau mengubah Pancasila atau tak menghargai kebhinekaan, ujarnya.”
Syariah Islam itu nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat lalu diserap dalam suatu peraturan, tidak berbeda dengan nilai global atau nilai lokal yang menjadi aturan,” katanya.
Jadi semua perda itu semua, ujarnya, bagian dari NKRI, bagian dari kebhinekaan, dan bagian dari demokrasi yang disusun oleh pemda dan DPRD sendiri, artinya oleh rakyat sendiri.
Perda-perda anti maksiat, lanjutnya, justru akan memperkokoh Pancasila yang selama ini memang selalu menyerap dari berbagai sumber.
***** akhir kutipan *****
Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah menilai wacana yang diusung oleh Jokowi-JK yang akan melarang perda bernuansa syariat Islam bertentangan dengan otonomi daerah dan adat Minangkabau sebagaimana kabar pada http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/06/08/n6ulik-penghapusan-perda-syariah-oleh-jokowijk-bertentangan-dengan-adat-minang
***** awal kutipan ******
“Ada falsafah adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Syarak mengato adat memakai. Itulah yang berlaku di tanah Minang” katanya.
Karena adat Minangkabau berlandaskan nilai-nilai keislaman, maka nilai-nilai inilah yang menjadi keseharian masyarakat. Karena itu,pemerintah daerah di Sumatra Barat berkewajiban untuk melindungi nilai-nilai tersebut yang dikuatkan landasan hukumnya dalam peraturan daerah.
“Keseharian masyarakat di tanah Minang ini seperti berpakaian yang menutup aurat atau budaya orang Minang yang suka mengaji ke surau dan masjid harus kita dorong dan dikuatkan dalam peraturan daerah. Toh ini kan juga sudah membudaya bagi masyarakat Minang,” katanya.
Menurut Mahyeldi, peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam seperti itu tidaklah sempit dan menakutkan. Karena pada hakikatnya, Islam mengatur tentang kehidupan yang membawa kepada kebaikan dalam hubungan bermasyarakat.
“Islam tidak hanya terkait masalah halal dan haram. Ketika ada aturan tertib lalu lintas itu kan juga syariat Islam. Ketika ada aturan berlaku jujur dan tidak korupsi ini kan intinya syariat Islam,” katanya.
****** akhir kutipan *******
Jadi yang dimaksud dengan perda syariah adalah perda yang mengatur ketertiban umum dimana substansinya sesuai dengan syariah Islam contohnya perda pelarangan pelacuran dan miras
Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori, mengungkapkan, penerapan perda bernuansa syariat Islam di wilayahnya disambut umat non-Muslim. Mereka merasa tenteram dengan diberlakukannya perda-perda bernuansa syariat Islam.
“Umat non Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut membentangkan spanduk dukungan,” ujar Pobokori.
Ia mengungkapkan, sejak diterapkannya Perda bernuansa syariat Islam pada 2001, tingkat kriminalitas di Bulukumba turun hingga 85%.
“Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras serta tidak ada lagi perkelahian pelajar. “Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang menurun drastis,” paparnya.
Klaim itu dibuktikan Lukman bin Ma’sa, melalui penelitian berjudul Penerapan Syari’at Islam Melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan).
Dalam skripsi setebal 142 halaman yang diajukan pada 11 April 2007 untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir, Jakarta, ini, Lukman mengemukakan dampak positif Perda bernuansa syariat Islam di Desa Padang. Misalnya membuat lenyap penjualan miras dan mabuk-mabukan. Bahkan angka kriminalitas setempat dalam setahun terakhir turun drastis hingga 99% dari sebelum penerapan perda tersebut.
Pada Juni 2006, Wapres Jusuf Kalla menepis tuntutan sebagian anggota parlemen agar perda–perda bernuansa syariah dicabut. JK menegaskan, tak ada yang perlu ditakutkan dengan perda-perda tersebut.
“Saya pun dari lahir sampai mati tetap menjalankan syariat Islam. Semua itu jangan dibuat kontradiksi dan ketakutan berlebihan,” ujar Kalla saat ramah-tamah dengan kelompok koresponden asing di Hotel Mandarin, Jakarta.
Mantan Gubernur Sumbar yang kini Mendagri, Gamawan Fauzi, pernah menegaskan, mengatur kehidupan masyarakat melalui cara-cara Islami dan diridhoi Allah tak bertentangan dengan hukum nasional.
Hingga kini, sekitar 33 kota dan kabupaten sudah memberlakukan Perda bernuansa Syariat Islam.
Jadi pokok permasalahan atau keberatan yang disampaikan oleh beberapa ulama adalah orang-orang dibelakang Jokowi-JK terutama partai pendukung utamanya yakni PDI-P
Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najih MZ secara tegas menolak bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Gus Najih, panggilan akrabnya, tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. sebagaimana yang diberitakan pada http://fpi.or.id/119-KH-Muhammad-Najih-Tak-Rela-PPP-Berkoalisi-dengan-Partai-Anti-Islam.html
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP Jateng, Suryanto SH pada http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/02/092146/2571075/1562/sekretaris-dpw-jateng-mayoritas-warga-ppp-tak-ingin-koalisi-dengan-pdip
****** awal kutipan *******
“Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang,” ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.
Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen. Sikap PDIP di parlemen itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di parlemen.
“PDIP dinilai banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini,” paparnya
***** akhir kutipan *****
Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen menyatakan kekecewaannya karena masyarakat awam banyak yang belum mengetahui bahaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan memilihnya dalam pemilu 2014 lalu. Ia juga mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang anti Islam.
“Ini partai anti Islam. Kenapa banyak yang tidak tahu? Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.
Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP.
“Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDI menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.” jelas beliau.
Ustadz Tengku Zulkarnaen juga mengingatkan bahwa “Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)”
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menegaskan bahwa Jokowi adalah “petugas partai” sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/15/capres-petugas-partai/
“Saya pesan ke Pak Jokowi, sampeyan tak (saya) jadikan capres, tapi jangan lupa ingat capres-nya saja, Anda adalah petugas partai yang harus melaksanakan apa yang ditugaskan partai,” ucap Mega dalam pidatonya saat deklarasi koalisi PDIP, Partai Nasdem, dan PKB di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (14/5)
Petugas partai dalam memimpin akan membawa aspirasi dan kepentingan partai dan mereka mengatakan bahwa partai itu berfungsi sebagai wadah penyaluran aspirasi dan kepentingan rakyat.
Apakah benar aspirasi dan kepentingan partai mereka adalah aspirasi dan kepentingan rakyat kebanyakan ?
Apakah aspirasi dan kepentingan partai yang akan dibawa oleh petugas partai?
Contohnya,
“Kami satu-satunya partai yang dengan gagah berusaha agar RUU (pornografi) itu tidak diundangkan dan tidak diberlakukan,” kata Megawati sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2009/06/27/171232/1155093/700/mega-cerita-kegagahan-pdip-tolak-ruu-pornografi
“Sebagai bangsa yang pluralis, dengan keanekaragaman suku bangsa, agama dan etnis. Tidak mungkin hal itu diberlakukan,” tegas Mega.
Contoh lainnya yang terekam sejarah pada http://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan
****** awal kutipan *****
JAKARTA, KAMIS — Setelah melalui proses sidang yang panjang, Kamis (30/12) siang, akhirnya RUU Pornografi disahkan. RUU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan walk out, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P.
Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.
Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran.
****** akhir kutipan ******
Jadi jelaslah bahwa Fraksi PPDI-P “sepemahaman” dengan Fraksi PDS
Contoh salah seorang menyampaikan alasan walk out Fraksi PDI-P dan Fraksi PDS adalah seperti
***** awal kutipan *****
Penyeragaman budaya RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama.
RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.
Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam kategori seksualitas dan pornografi.
Dari sudut pandang hukum, RUU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. RUU pornografi mengabaikan kultur hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat.
***** akhir kutipan *****
Seni, budaya, adat istiadat, kebhinekaan, keberagaman, hak asasi manusia , kepercayaan, cara pandang, etika, norma, hak individu, kultur hukum, hukum publik, hukum privat, hukum buatan manusia harus berlandaskan hukum Allah sebagai konsekwensi berketuhanan yang Maha Esa
Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia tentulah Dia lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia sehingga manusia diberikan petunjukNya dalam bentuk hukum Allah
Allah Azza wa Jalla hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.
Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33)
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkanpadaku pada hari ini: ‘Semua yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109)
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi non muslim jika sistem pemerintahan dan hukum-hukum buatan manusia berlandaskan hukum Allah karena sejak zaman Rasulullah yang menerapkan hukum Allah, kaum non muslim tetap mendapatkan perlindungan, kebebasan beragama dan perlakuan yang baik.
Jadi kalau muslim yang koruptor, teroris atau muslim yang menindas adalah oknum muslim yang salah memahami Al Qur’an dan Hadits karena tujuan beragama adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah meneladani Rasulullah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/11/sanad-dan-akhlak/
Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah jihad (mujahidin) atau jahat (teroris) hanyalah ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat karena ulama di luar negara (di luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/28/tegakkan-syariat-islam/
Sedangkan sebaliknya kaum muslim yang berada di negeri non muslim, pada kenyataannya ada kita temukan tidak mendapatkan kebebasan beragama.
Jadi bagi siapa saja yang mengingkari hukum Allah maka dia termasuk anti Islam.
Contoh lainnya yang “anti Islam” adalah Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi ketika menolak sertifikasi halal produk Farmasi dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi.
Berikut kutipan dari http://www.kompasislam.com/2014/03/02/menkes-minta-ruu-halal-ditunda-tengku-zulkarnaen-menkes-mboi-seperti-orang-anti-islam/
****** awal kutipan ******
Menkes Minta RUU Halal Ditunda,
Tengku Zulkarnaen : Menkes Mboi seperti Orang Anti-Islam
Jakarta (KompasIslam.com) – Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnen menyoroti sikap kementerian kesehatan yang meminta pembahasaan RUU Produk Halal ditunda. Menkes kristen Nafsiah Mboi dinilai tidak pro-perlindungan konsumen terhadap informasi bahan kimia di dalam obat-obatan.
“Menkes ini seperti orang anti Islam. Seperti pembagian kondom, lalu tidak menghapuskan pelayanan khitan wanita di rumah sakit negeri, dan sekarang mempertimbangkan aturan halal terhadap obat-obatan,” kata tengku Zulkarnaen, Sabtu (1/3/2014).
Padahal, dia menilai, perusahaan farmasi saja belum tentu menolak jika produknya harus melalui proses sertifikasi. Karenanya, kenapa justru dia yang keberatan.
Ia pun mempertanyakan, komitmen kemenkes dalam menerbitkan produk obat-obatan yang aman dikonsumsi masyarakat.
Sebelumnya ramai diberitakan, Menteri Kesehatan kristen RI Nafsiah Mboi menolak sertifikasi halal produk Farmasi dalam Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH). Alasannya, hampir semua obat dan vaksin mengandung babi.
“Contohnya, walaupun bahan vaksin tidak mengandung babi, tapi katalisatornya itu mengandung unsur babi. Sehingga tidak bisa dinilai kehalalannya,” kata Mboi sok tau di Jakarta, Selasa (3/12/2013) akhir tahun lalu.
Dia menyebut bahwa produk farmasi seperti obat dan vaksin memang mengandung barang haram sehingga tidak bisa disertifikasi halal. Sehingga menurut Mboi produk farmasi perlu dipisahkan dari makanan dan minuman dalam RUU JPH.
Mboi juga membenarkan adanya penggunaan minyak babi pada katalisator dalam pembuatan obat. Mboi berdalih, bila sertifikasi halal itu diterapkan, vaksin yang mengandung babi itu tidak akan bisa digunakan karena tidak memiliki sertifikasi halal.
“Kita menolak sertifikasi halal itu untuk vaksin dan obat-obatan,” timpalnya.
***** akhir kutipan ******
Presiden SBY pemimpin paling tinggi di negeri ini, tidak mampu “mengendalikan” seorang menteri kesehatan agar rakyat Indonesia yang mayoritas muslim mendapat perlindungan konsumen produk Farmasi untuk mendapatkan informasi mana yang halal dan mana yang haram.
Peniliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insist), Adian Husaini menceritakan sejarah awalnya era reformasi di mulai era akhir dekade 1980-an, rezim Orde Baru mengubah pendekatannya kepada umat Islam dari pola antagonistik menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan sebagaimana yang ditulisnya pada http://adianhusaini.com/index.php/daftar-artikel/10-15-tahun-reformasi-indonesia?catid_doc=10&page=1
Sebagai contoh adalah dicabutnya larangan berjilbab di sekolah-sekolah umum, didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), didirikannya Bank Muamalat Indonesia, juga disahkannya sejumlah Undang-Undang yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam dan sekuler: seperti UU Peradilan Agama (No. 7 tahun 1989), UU Pendidikan Nasional (No. 2 tahun 1989), UU Perbankan (No.7 tahun 1992) yang mengakomodasi Bank Syariah, dan sebagainya.
Terlepas dari motif politiknya, politik akomodatif rezim Orde Baru merupakan hal yang positif dan disambut oleh kalangan Islam, yang selama dua dekade sebelumnya menjadi obyek deislamisasi dan sekulerisasi rezim Orde Baru.
Sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2006/10/04/130218/688872/10/ Mayjen (Purn) Kivlan Zein menjelaskan bahwa peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie menjadi presiden, sebenarnya merupakan pertarungan antara kanan dan kiri.
“Yang kiri itu Kristen, yang kanan itu Islam. Ada yang mengatakan kiri itu nasionalis, yaitu kubu Benny Moerdani dan Pak Harto,” ujar Kivlan
“Para perwira muda ini berharap janganlah Orde Baru ini anti Islam, paling tidak netral. Maka berkumpullah para perwira yang eks-PII (Pelajar Islam Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Prabowo, walaupun dia sempat ikut KAPPI, ya ikut saya. Kemudian Adityawarman, kemudian Sjafrie Sjamsoeddin. Ini kita yang perwira mudalah, kita yang Akabri 70 ke atas. Kemudian ada Muchdi PR dan Syamsul Maarif. Semua perwira-wira muda itu,” jelas dia.
Berikut kutipan selanjutnya
***** awal kutipan *****
Beberapa saat kemudian di tahun 1984, Kivlan bertemu Prabowo di Malang. “Prabowo yang sakit hati dikeluarkan dari Den 81, ketemulah sama kita, saya, Sjafrie Sjamsoeddin, Ismet Huzairi, dan banyak yang lain, sampai terbentuklah grup 7 untuk melawan Benny Moerdani,” terang dia.
Gerakan penolakan terhadap gerakan Benny ini terus berjalan hingga pada tahun 1988. Bagaimana cara menyaingi grup Benny?
“Kita naikkanlah Pak Wiranto yang saat itu Asisten Operasi Timor Timur dan batalyon yang dipimpin Prabowo, serta Ismet Huzairi. Terus bagaimana caranya Prabowo bisa sukses? Kita kasih perlengkapan tempur, helikopter yang bagus, peralatan yang lengkap.
Pak Wiranto diusulkan sama Prabowo disusupkan sebagai ajudan Pak Harto. Okelah, kata saya. Jadilah dia (Wiranto) sebagai ajudan Soeharto,” kata dia.
Namun, Kivlan dan Prabowo cs kok melihat Wiranto semakin lama semakin dekat dengan Benny. Akhirnya, pihaknya mencari jenderal baru yang bisa mengimbangi Benny Moerdani. Dapatlah nama ZA Maulani, yang rencananya akan diusahakan sebagai KSAD terlebih dulu. Tapi, ZA Maulani tidak berani. “Lantas, kita carilah yang lain, ketemu nama Feisal Tanjung. Saya diminta Prabowo menemui Feisal Tanjung untuk menyampaikan pesannya. Saat itu, Feisal masih di Timor Timur. Setelah pesan Prabowo saya sampaikan, Feisal terkejut: masak letkol dan mayor menawarkan saya (jabatan panglima). Feisal yang saat itu Dan Seskoad yang telah dimasukkan kotak oleh grup Benny Moerdani, kita angkat,” terang Kivlan.
Pada bulan Januari 1989, Kivlan dkk berencana mempertemukan Feisal Tanjung dengan Habibie.
“7 Perwira naik pesawat terbang dari Halim sekitar 28 Januari 1989 untuk ketemu Habibie. Sunarto (angkatan 68), saya, Ismet Huzairi, Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin, Ampi Nur Kamal, Suaedy Marasabesy. 7 Perwira itu terbang ke IPTN Bandung malam-malam,” ujar dia.
Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. “Kita sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal Tanjung yang kita majukan. Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat,” kata dia. Setelah itu, Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal Tanjung punya peluang untuk diangkat sebagai Panglima TNI.
Akhirnya, Feisal Tanjung pun menanyakan hal itu kepada Habibie. “Nah, pada tahun 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong Panjaitan,” ujar dia. Hingga 3 Juni 1992, tidak ada kabar bahwa Feisal Tanjung bisa naik menjadi panglima.
Tanggal 5 Juni 1992, kubu Kivlan menghadap Pak Harto saat acara peresmian Stasiun Gambir. “Saya dihubungi Pak Azwar Anas, disetujui bahwa Feisal Tanjung akan naik. Jam 09.00 dia dilantik menjadi letjen, dilantiklah dia jadi bintang 3. Kemudian, tanggal 11 Juni 1992, ketemulah dengan Habibie, naiklah dia jadi Kasum ABRI,” ujar dia.
Upaya untuk menaikkan Feisal Tanjung terus dilakukan. Saat Sidang Umum MPR tahun 1993, Feisal belum juga dilantik menjadi panglima. Saat itu, jabatan Panglima ABRI masih dirangkap oleh Jenderal Edi Sudradjat yang menjabat sebagai KSAD dan Menhankam. “Tapi, itulah pintarnya Pak Harto. Tanggal 15 Juni, diangkatlah Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI, dan jabatan KSAD diberikan kepada Wismoyo Arismunandar,” jelas dia. Setelah itu hubungan Feisal Tanjung dengan Habibie semakin dekat. Januari 1998, terjadilah pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dengan Kopassus untuk menaikkan Habibie sebagai wakil presiden.
“Reaksi dari Singapura ribut, perwira yang tak senang yang berada di grup Benny juga ribut,” tutur dia. Dan akhirnya, tanggal 2 Maret 1998, dengan dukungan Fraksi ABRI dan Panglima ABRI, Habibie diangkat sebagai wakil presiden.
“Saya sampaikan di kantor Habibie tanggal 2 Maret 1998. Saya yang menjadi penghubung. Itulah kejadiannya mengapa dia menjadi wakil presiden. Dia menjadi wakil presiden, karena dirancang oleh perwira-perwira muda ini,” jelas mayjen purnawirawan mantan Kepala Staf Kostrad ini.
Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie malah melupakan para perwira muda ini. “Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini naiknya oleh perwira muda.
Pengangkatan Feisal Tanjung kita rancana untuk menghadang Benny, karena Benny sejak 1988 ingin jadi wapres, tapi terus kita gagalkan,” tegas dia.
Tentang Gerakan Benny Kivlan menceritakan bahwa pada tahun 1988, ada kabar Benny Moerdani ingin jadi presiden. Isu panas ini dibahas oleh Kivlan dan Prabowo cs di Restoran Rindu Alam, 12 Februari 1988. “Saya bilang, Wo (Prabowo-Red), kamu hadap Pak Harto, (minta) copot Benny jadi Pangab sebelum SU MPR tanggal 1 November 1988,” kata Kivlan kepada Prabowo saat itu.
“Wah bahaya, nanti dia kudeta,” ujar Prabowo. “Kalau dia kudeta, kita balas dengan kudeta. Saya pegang satu batalyon, si Ismet satu batalyon, Sjafrie satu batalyon, kau satu batalyon. Kalau dia kudeta, kita kontrakudeta. Kita rebut semua ini,” kata Kivlan saat itu.
Tidak berapa lama kemudian, terbuktilah semua ini. Isu keinginan Benny menjadi presiden didengar Soeharto. “Setelah pulang dari Yugoslavia, Pak Harto bilang biar menteri, biar jenderal, kalau dia inkonstitusional akan saya gebuk. Itu laporan saya, karena dia (Benny) mau melakukan kudeta. Tahun 1989, Benny pun diberhentikan,” ungkap dia. Kasus Benny ini, kata Kivlan, berlanjut saat Habibie naik menjadi wakil presiden.
“Habibie naik jadi wakil presiden, maka tidak senanglah Singapura. Dirancanglah bagaimana supaya Soeharto jatuh, Habibie ikut jatuh. Koalisi Nasional pimpinan Barnas, di belakangnya Benny Moerdani, di depan ada Ratna Sarumpaet. Itulah duduk soalnya mengapa terjadi kerusuhan,” kata dia.
***** akhir kutipan ******
Kivlan Zein dalam penjelasan di atas menyatakan bahwa “Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto salah satunya karena ketidak-senangan terhadap Habibi menjadi wakil presiden dari kalangan cendekiawan Islam adalah wujud Islam Phobia
“Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto menjawab sebuah analisa yang mengatakan bahwa kejatuhan Suharto (semula “a good boy” Amerika) karena adanya kemungkinan jika kekuasaan Suharto “diperpanjang” maka akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Untuk itu Rakyat Indonesia harus “diusik” dengan sesuatu.
Amerika tampaknya “terusik” oleh kelakuan Suharto yang berubah dari pola antagonistik menjadi pola akomodatif yakni penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan
Amereika semakin “terusik”, diawali pada tahun 1992, gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali.
Keputusan diambil oleh Ketua GNB – Presiden Soeharto dan mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki.
Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.
Para Futurolog memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia yang diawali dari timur (Indonesia/Malaysia).
Oleh karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di dunia) merangkul Islam maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan.
Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Fakta krisis ini disetting dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak gelombang krisis ini bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural.
Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar “Soeharto jatuh karena krisis ekonomi”. Mereka berpendapat “Soeharto jatuh karena IMF?”
Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat.
Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri.
Dalam wawancara “perpisahan” sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya. Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat “bantuan” IMF. Sumber: http://www.antara.co.id/print/1210836368
“Singapura Link” tampaknya berkeinginan NKRI dipimpin oleh orang yang “baik” seperti SBY atau Jokowi namun kurang “kuat” untuk mewujudkan angan-angan kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga “Singapura link” menjadikan NKRI sebagai pasar dan investasi bagi kemakmuran mereka
Sebagaimana contoh berita pada http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/21/pengamat-kondisi-politik-penyebab-melemahnya-rupiah bahwa analisa pengamat pasar uang terhadap pelemahan rupiah terhadap dollar AS sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah karenanya adanya kondisi politik yang membuat keraguan para investor. Investor condong kepada Jokowi daripada ke Prabowo.
Berikut kutipan tulisan Adian Husaini selanjutnya dari link di atas
***** awal kutipan *****
Setelah tumbangnya Soeharto yang disambut dengan suka cita saat itu. Kehidupan politik semakin bergairah. Sistem politik Orde Baru yang serba tertutup, monolitik dan sentralistik digugat habis-habisan. Era reformasi dan demokratisasi dicanangkan dan terus digelindingkan.
Berbagai jenis paham pemikiran bebas berkeliaran di benak publik. Penguasaan akses-akses informasi yang sangat kuat di tangan non-muslim dan kaum sekular menyebabkan semakin maraknya paham-paham sekuler-liberal di tengah masyarakat.
Pada era seperti inilah, berbagai benih paham sesat dengan leluasa dan tanpa banyak rintangan tersebar dan bersemi di tengah masyarakat Muslim Indonesia.
Salah satu paham yang sangat marak menyebar di Indonesia di era reformasi adalah paham liberalisme di kalangan umat Islam, yang dikenal sebagai paham “Islam liberal”.
Paham ini telah sangat meresahkan umat Islam Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham SEKULARISME, PLURALISME, DAN LIBERALISME – yang kemudian dikenal dengan singkatan paham “Sipilis”. Cakupan paham ini sangat luas, meliputi liberalisasi di bidang aqidah, al-Quran, dan syariat Islam.
Kebebasan Kebablasan
Di era reformasi, isu Hak Asasi Manusia (HAM) semakin ramai digunakan untuk menyuarakan berbagai jenis kebebasan. Sayangnya, isu HAM ini seringkali digunakan untuk menjadi dasar penyebaran paham sesat dan penetapan peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Sebagai contoh, tahun 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung dicabutnya Undang-undang (UU) No 1/PNPS/1965, sebab UU tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 tentang Kebebasan Beragama.
Padahal, UU No 1/PNPS/1965 mengatur tentang penodaan agama di Indonesia. Menurut UU ini, sesiapa saja yang melakukan penafsiran atas ajaran agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok suatu agama yang diakui di Indonesia (enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu), maka dinyatakan telah melakan pidana (jinayat) dan dapat dipenjara selama lima tahun.
Jika UU No. 1/PNPS/1965 itu dicabut, maka berbagai aliran sesat mendapatkan peluang yang makin besar untuk berkembang di Indonesia. Kita berharap, para aktivis HAM bersedia meletakkan al-Quran lebih tinggi ketimbang kitab Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga tidak meletakkan prinsip kebebasan tanpa batas, sampai melanggar ajaran Islam. Alhamdulillah, gugatan kaum liberal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga UU No 1/PNPS/1965 tetap berlaku.
Meskipun gagal dalam mendukung pembatalan UU No 1/PNPS/1965, Komnas HAM masih melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip HAM sekuler, misalnya dalam memperjuangkan hak tiap warga negara untuk melakukan praktik perkawinan sejenis (homoseks dan lebisn) dan melakukan perkawinan beda agama. Komnas HAM telah secara terbuka mendukung praktik nikah beda agama (NBA).
Tahun 2005, bekerjasama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Komnas HAM menerbitkan sebuah buku berjudul: Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan (editor: Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso). Tahun 2010, buku ini diterbitkan lagi untuk edisi kedua.
“Bagi ICRP, pernikahan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dirintangi oleh siapa pun dan dengan alasan apa pun, sepanjang di dalamnya tidak ada unsur pemaksaan, eksploitasi, dan diskriminasi,” tulis Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Ketua Umum ICRP.
Komnas HAM meminta Kementerian Agama untuk mengimplementasikan penghapusan praktik segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan. Komnas HAM juga meminta agar Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 tahun 1991 dirumuskan ulang, sehingga dapat mengakomodasi pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim.
Atas nama HAM, Komnas HAM juga memberikan dukungan terhadap gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Tahun 2006, pakar HAM internasional yang berkumpul di Yogyakarta menghasilkan “Piagam Yogyakarta” (The Yogyakarta Principles) yang mendukung pelaksanaan hak-hak kaum LGBT.
Walhasil, menjelang 15 tahun perjalanan reformasi, kita kaum Muslim Indonesia, patut merenungkan dengan serius dan mengevaluasi apa yang telah dan sedang terjadi.
Salah satu pelajaran penting: tidak sepatutnya kita dipatuk ular pada lobang yang sama. Seyogyanya tokoh-tokoh Muslim menentukan sendiri tujuan, sasaran, konsep, dan agenda-agenda perubahan, sesuai dengan amanah risalah Nabi Muhammad SAW.
Tidaklah patut kaum Muslim terjebak lagi ke dalam agenda yang seolah-olah menjanjikan kebebasan dan kemajuan, padahal jelas-jelas merusak masyarakat dan mengadu domba sesama Muslim.
Jargon-jargon reformasi yang digulirkan kadang tampak indah. Tapi, makna “reformasi” itu sendiri tidaklah jelas acuannya.
Bagi Muslim, reformasi – atau perubahan apa pun – akan sia-sia jika tidak berdasarkan pada konsep Tauhid dan bertujuan membentuk manusia dan masyarakat yang adil dan beradab.
Umat Islam jangan sampai tertipu dengan jargon dan janji-janji “reformasi” yang ternyata membawa agenda liberalisasi di berbagai bidang.
Orang Muslim yang paham dan sadar akan agenda-agenda liberalisasi, pasti tidak rela menukar iman dan kedaulatan negaranya dengan kebebasan dan kenikmatan duniawi yang semu. Wallahu a’lam bish-shawab
***** akhir kutipan ****
Jadi jelaslah bahwa yang perlu diwaspadai oleh kaum muslim adalah kaum liberal dibelakang Jokowi-JK karena sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang kesesatan paham pluralisme, liberalisme dan sekuarisme agama
Sebelumnya sejumlah aktivis Liberal seperti Zuhairi Misrawi dan Hamid Basyaib bergabung ke lembaga underbow PDIP Baitul Muslimin Indonesia (BMI) sebagaimana berita pada http://news.detik.com/read/2011/10/14/203542/1744557/10/
***** awal kutipan *****
Sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) bergabung ke Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi keagamaan sayap PDI Perjuangan. Mereka antara lain, Idham Cholied, Hamid Basyaib dan Zuhairi Misrawi.
Idham, yang sebelumnya menjabat sekjen Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini mengatakan, alasannya bergabung ke PDI Perjuangan karena secara kultural basis pemilih partai itu dan NU sama.
Sementara itu, Hamid Basyaib dikenal sebagai pemimpin perusahaan konsultan politik, mantan wartawan dan pemikir Islam Liberal. Zuhairi dikenal sebagai direktur Moderate Muslim Society.
****** akhir kutipan ******
Kini dedengkot liberal lainnya, Siti Musdah Mulia, akhirnya merapat juga ke lingkaran PDIP dengan menjadi Direktur Megawati Institute. sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2013/10/09/1228038/Musdah.Mulia.Jadi.Direktur.Megawati.Institute
**** awal kutipan ****
“Hasil rapat Pleno DPP kemarin, atas kesediaan Ibu Musdah, kami kukuhkan Ibu Musdah sebagai Direktur Megawati Institute,” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, Megawati Institute di bawah kepemimpinan Musdah diharapkan terus membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Seperti diketahui, Musdah adalah aktivis perempuan, dosen, peneliti, penulis di bidang keagamaan di Indonesia. Ia aktif dalam isu-isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan civil society.
****** akhir kutipan *****
Musdah Mulia adalah professor yang menghalalkan homoseksual sebagaimana yang diberitakan pada http://insistnet.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual/
****** awal kutipan ******
Harian The Jakarta Post, edisi Jumat (28/3/2008) pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul Islam ‘recognizes homosexuality’ (Islam mengakui homoseksualitas). Mengutip pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta, koran berbahasa Inggris itu menulis bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam.
Menurut Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama aurus utama dan kalangan Muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam.
****** akhir kutipan *****
Perjuangan reformasi di Indonesia pada kenyataannya ada dua kubu.
Ditengarai kubu orang-orang yang menginginkan Megawati menjadi presiden ketika negeri kita dipimpin oleh Gus Dur adalah kubu orang-orang yang menginginkan Jokowi menjadi presiden pada saat ini.
Pada waktu itu Amin Rais dkk ditengarai terhasut kubu orang-orang yang menginginkan Megawati sebagai Presiden sehingga “melengserkan” Gus Dur
Pada saat sekarang tampaknya Amin Rais menyadari bahwa arah reformasi yang berjalan sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun platform partai politik PAN yang didirikannya sehingga memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo karena adanya kesesuaian dengan visi dan misi Gerindra.
Sehingga terlihatlah tokoh reformasi “kubu lain” yang menolaknya seperti Goenawan Mohamad sebagaimana berita pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/goenawan-muhammad-mundur-dari-pan
“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/goenawan-muhammad-background.pdf
Tulisan tersebut ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya Pasca 1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.
Berikut kutipannya
***** awak kutipan *******
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.
Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun.
Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.
Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam.
Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.
Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.
Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di tengah masyarakat.
******* akhir kutipan ******
Dari “latar belakang” tersebut kita dapat simpulkan bahwa kubu Goenawan Muhammad adalah pejuang reformasi yang membawa misi pihak asing untuk menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk kebebasan memahami Al Qur’an dan As Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme)
Jadi pada kenyataannya orde baru telah melakukan reformasi dari pola antagonistik, anti Islam (deislamisasi) atau Islam Phobia menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam radikal dan kelompok sekuler.
Mengapa partai-partai politik berbasis ormas Islam sekarang dapat bersatu padu mendukung visi misi dan program kerja pasangan Prabowo Hatta?
Padahal Jokowi sudah dicitrakan sebagai orang yang baik, sederhana bahkan dikenal sangat nurut, patuh dan taat kepada Megawati.
Jawabannya tentulah adanya kepentingan yang sama yang mempersatukan mereka yang disimpulkan dalam gerakan yang diberi nama “selamatkan Indonesia” sebagaimana yang mereka uraikan pada http://selamatkanindonesia.com/
Oleh karena sistem pemilihan langsung maka misi “selamatkan Indonesia” harus dapat tersosialisaikan kepada seluruh rakyat pemilih dalam waktu relatif singkat sehingga dapat merebut hati dan meyakinkan rakyat pemilih.“
“Rakyat harus dibimbing dan didampingi untuk benar-benar bisa memilih dengan rasional. Jangan sampai angan yang begitu besar saat SBY muncul akan terulang kepada Jokowi, itu yang harus disadari rakyat Indonesia” ujar pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro pada http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/
Kalau upaya sosialisasi “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih “petugas partai” memimpin negeri dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai
Dengan semua yg anda kemukakan bahwa Partai PDIP di dukung oleh partai non muslim atau apa lah (whatever saya ga peduli, krna sejak dulu sya ga prna interest dengan PDIP), namun saya yakin sosok yg di usung PDIP adalah muslim yg baik & calon pemimpin yg baik yg amanah kpda rakyat, bukan seMATA-MATA kpntingan elit partai… & kita bisa bangga apabila prabowo dpt mngalahkan kompetitor spt jokowi.. namun bukan dengan cara yg tidak sportif..
saya yakin prabowo pun ingin menang scra sportif. itu yg kita semua harap kan..
Jokowi (PDIP) di usung dngan partai yg notabene bny non muslim ny, sedangkan Prabowo di dukung oleh partai muslim.. apa bila partai muslim yg mendukung prabowo adalah penganut aliran2 garis keras, bisa jadi negara kita ini bukan menjadi negara Demokrasi, bukan menjadi negara Nasionalis, bukan menjadi negara Hukum, ato mnjadi negara apa aja deh whatever lagi.. tp akan menjadi negara Islam.. itu yg tidak saya inginkan.. namun itu yg anda inginkan..?? bukan kan begitu..?? *(knp ga pindah ke negara islam aja boss..?? ga punya tiket..?? apa perlu ane belikan..??)
karna kemerdekaan ini atas seluruh tumpah darah rakyat indonesia sejak jaman kerajaan sriwijaya (hindu – budha) smp jaman kerajaan demak (muslim) & smp kemerdekaan serta setelah kemerdekaan 1945.. bukan hanya muslim aja yg berjuang.
maka dr itu, berkampany lah dengan cara yg sportif..
kami, Gerinda adalah kumpulan orang GAGAH, orang yg TEGAS, orang yg JUJUR, sama spt jiwa PRABOWO..
saya minta pada anda, bila cara kampanye anda sudah menyimpang dari sportifitas yg kita junjung bersama, maka berhentilah mendukung kami, karna hanya akan menodai perjuangan & kemenangan kami..
msh bny cara berkampanye yg santun, yg sering di gembor2kan oleh Prabowo
& maaf, saya TIDAK perna membaca plagiat2 anda (link yg anda pasang serta celoteh yg ga berbobot & hasil contekan situs lain).. karna hanya bikin pusing terlalu bny ketikan.. saya yakin jg, semua para tukang komen yg di atas2 jg ogah baca link2 yg ada pasang.. *(ente mah enak, tinggal copas doank)
Salam “Prabowo Berjasa”.. untuk 10 taun kdepan.. *(2 periode)
Silahkan baca tulisan terkait pada
tulisan ini adalah kebenaran ini bukan kepentingan politik tapi demi tegaknya islam di bumi ini . semoga orang orang yang tidak setuju dengan tulisan ini dan tertutup hatinya dibukakan . atau dibutakan oleh Alloh. kalo tetap saja tertutup semoga Alloh memberikan azab yang sangat pedih pada orang orang ini dan menjadi kayu bakarnya api neraka
maaf ya bro.. kalau jokowi anti syariat islam, saya tidak akan memilih jokowi. namun yang menjadi pertanyaan saya, apakah yang mengeluarkan fatwa sudah melakukan konfirmasi kepada jokowi secara langsung. apakah benar akan menghapuskan peraturan terkait syariat atau tidak? dan jikalau benarpun apakah yang mengelurkan fatwa sudah menasehati jokowi akan kebijakannya nanti. sekali lagi saya mohon maaf menanyakan ini, karena yang saya tahu jokowi adalah seorang muslim.
Sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/30/di-belakang-petugas-partai/ bahwa pokok permasalahan atau keberatan yang disampaikan oleh beberapa ulama adalah terhadap orang-orang dibelakang Jokowi-JK terutama partai pendukung utamanya yakni PDI-P. yang membuat kebijakan yang akan dijalankan oleh Jokowi sebagai “petugas partai”
Hal yang harus kita ingat bahwa partai pendukung utama Jokowi-JK adalah PDIP yang merupakan fusi (gabungan) dengan partai-partai non muslim.
Sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/07/03/yang-bukan-radikal/ bahwa boleh kita bergaul dengan non muslim asalkan yang bukan radikal
Non muslim yang radikal adalah non muslim yang memerangi agama Islam atau anti Islam atau Islam Phobia atau pendukung deislamisasi
Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8 )
Dikalangan petinggi PDIP yang merencanakan dan membuat kebijakan ada pula yang non muslim
Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena kamu menghendaki perhiasan dunia, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, dan menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya sangat melewati batas.” (QS. Al-Kahf [18] : 28)
Tujuan berpolitik adalah meraih kekuasaan, oleh karenanya sebaiknyalah umat Islam, apapun kelompok dan ormasnya memilih pemimpin yang merencanakan, membuat dan menjalankan kebijakan untuk kemasalahan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/14/berpolitik-meraih-kekuasaan/
Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najih MZ secara tegas menolak bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Gus Najih, panggilan akrabnya, tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. sebagaimana yang diberitakan pada http://fpi.or.id/119-KH-Muhammad-Najih-Tak-Rela-PPP-Berkoalisi-dengan-Partai-Anti-Islam.html
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP Jateng, Suryanto SH pada http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/02/092146/2571075/1562/sekretaris-dpw-jateng-mayoritas-warga-ppp-tak-ingin-koalisi-dengan-pdip
****** awal kutipan ******
“Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang,” ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.
Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen. Sikap PDIP di parlemen itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di parlemen.
“PDIP dinilai banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini,” paparnya
***** akhir kutipan *****
Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen menyatakan kekecewaannya karena masyarakat awam banyak yang belum mengetahui bahaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan memilihnya dalam pemilu 2014 lalu. Ia juga mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang anti Islam.
“Ini partai anti Islam. Kenapa banyak yang tidak tahu? Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.
Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP.
“Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDI menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.” jelas beliau.
Ustadz Tengku Zulkarnaen juga mengingatkan bahwa “Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)”
Uraian selengkapnya tentang mengapa PDIP dikenal sebagai partai yang cenderung anti Islam ada dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/27/parpol-anti-islam/
Selain itu, hal yang perlu diwaspadai oleh kaum muslim adalah kaum liberal dibelakang Jokowi-JK karena sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang kesesatan paham pluralisme, liberalisme dan sekuarisme agama
Sebelumnya sejumlah aktivis Liberal seperti Zuhairi Misrawi dan Hamid Basyaib bergabung ke lembaga underbow PDIP Baitul Muslimin Indonesia (BMI) sebagaimana berita pada http://news.detik.com/read/2011/10/14/203542/1744557/10/
***** awal kutipan *****
Sejumlah tokoh muda Nahdlatul Ulama (NU) bergabung ke Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), organisasi keagamaan sayap PDI Perjuangan. Mereka antara lain, Idham Cholied, Hamid Basyaib dan Zuhairi Misrawi.
Idham, yang sebelumnya menjabat sekjen Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini mengatakan, alasannya bergabung ke PDI Perjuangan karena secara kultural basis pemilih partai itu dan NU sama.
Sementara itu, Hamid Basyaib dikenal sebagai pemimpin perusahaan konsultan politik, mantan wartawan dan pemikir Islam Liberal. Zuhairi dikenal sebagai direktur Moderate Muslim Society.
****** akhir kutipan ******
Kini dedengkot liberal lainnya, Siti Musdah Mulia, akhirnya merapat juga ke lingkaran PDIP dengan menjadi Direktur Megawati Institute. sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2013/10/09/1228038/Musdah.Mulia.Jadi.Direktur.Megawati.Institute
**** awal kutipan ****
“Hasil rapat Pleno DPP kemarin, atas kesediaan Ibu Musdah, kami kukuhkan Ibu Musdah sebagai Direktur Megawati Institute,” kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan, Megawati Institute di bawah kepemimpinan Musdah diharapkan terus membumikan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Seperti diketahui, Musdah adalah aktivis perempuan, dosen, peneliti, penulis di bidang keagamaan di Indonesia. Ia aktif dalam isu-isu demokrasi, HAM, pluralisme, perempuan, dan civil society.
****** akhir kutipan *****
Musdah Mulia adalah professor yang menghalalkan homoseksual sebagaimana yang diberitakan pada http://insistnet.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual/
****** awal kutipan ******
Harian The Jakarta Post, edisi Jumat (28/3/2008) pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul Islam ‘recognizes homosexuality’ (Islam mengakui homoseksualitas). Mengutip pendapat dari Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, guru besar di UIN Jakarta, koran berbahasa Inggris itu menulis bahwa homoseksual dan homoseksualitas adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam.
Menurut Musdah, para sarjana Muslim moderat berpendapat, bahwa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Dan bahwasanya pengecaman terhadap homoseksual atau homoseksualitas oleh kalangan ulama aurus utama dan kalangan Muslim lainnya hanyalah didasarkan pada penafsiran sempit terhadap ajaran Islam.
****** akhir kutipan *****
Perjuangan reformasi di Indonesia pada kenyataannya ada dua kubu.
Ditengarai kubu orang-orang yang menginginkan Megawati menjadi presiden ketika negeri kita dipimpin oleh Gus Dur adalah kubu orang-orang yang menginginkan Jokowi menjadi presiden pada saat ini.
Pada waktu itu Amin Rais dkk ditengarai terhasut kubu orang-orang yang menginginkan Megawati sebagai Presiden sehingga “melengserkan” Gus Dur
Pada saat sekarang tampaknya Amin Rais menyadari bahwa arah reformasi yang berjalan sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun platform partai politik PAN yang didirikannya sehingga memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo karena adanya kesesuaian dengan visi dan misi Gerindra.
Sehingga terlihatlah tokoh reformasi “kubu lain” yang menolaknya seperti Goenawan Mohamad sebagaimana berita pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/goenawan-muhammad-mundur-dari-pan
“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/goenawan-muhammad-background.pdf
Tulisan tersebut ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya Pasca 1965″ karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.
Berikut kutipannya
***** awak kutipan *******
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.
Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun.
Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.
Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam.
Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.
Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.
Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di tengah masyarakat.
******* akhir kutipan ******
Dari “latar belakang” tersebut kita dapat simpulkan bahwa kubu Goenawan Muhammad adalah pejuang reformasi yang membawa misi pihak asing untuk menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk kebebasan memahami Al Qur’an dan As Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme)
Peniliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations (Insist), Adian Husaini menceritakan sejarah awalnya era reformasi di mulai era akhir dekade 1980-an, rezim Orde Baru mengubah pendekatannya kepada umat Islam dari pola antagonistik menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan sebagaimana yang ditulisnya pada http://adianhusaini.com/index.php/daftar-artikel/10-15-tahun-reformasi-indonesia?catid_doc=10&page=1
Sebagai contoh adalah dicabutnya larangan berjilbab di sekolah-sekolah umum, didirikannya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), didirikannya Bank Muamalat Indonesia, juga disahkannya sejumlah Undang-Undang yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam dan sekuler: seperti UU Peradilan Agama (No. 7 tahun 1989), UU Pendidikan Nasional (No. 2 tahun 1989), UU Perbankan (No.7 tahun 1992) yang mengakomodasi Bank Syariah, dan sebagainya.
Terlepas dari motif politiknya, politik akomodatif rezim Orde Baru merupakan hal yang positif dan disambut oleh kalangan Islam, yang selama dua dekade sebelumnya menjadi obyek deislamisasi dan sekulerisasi rezim Orde Baru.
Berikut kutipan tulisan Adian Husaini selanjutnya dari link di atas
***** awal kutipan *****
Setelah tumbangnya Soeharto yang disambut dengan suka cita saat itu. Kehidupan politik semakin bergairah. Sistem politik Orde Baru yang serba tertutup, monolitik dan sentralistik digugat habis-habisan. Era reformasi dan demokratisasi dicanangkan dan terus digelindingkan.
Berbagai jenis paham pemikiran bebas berkeliaran di benak publik. Penguasaan akses-akses informasi yang sangat kuat di tangan non-muslim dan kaum sekular menyebabkan semakin maraknya paham-paham sekuler-liberal di tengah masyarakat.
Pada era seperti inilah, berbagai benih paham sesat dengan leluasa dan tanpa banyak rintangan tersebar dan bersemi di tengah masyarakat Muslim Indonesia.
Salah satu paham yang sangat marak menyebar di Indonesia di era reformasi adalah paham liberalisme di kalangan umat Islam, yang dikenal sebagai paham “Islam liberal”.
Paham ini telah sangat meresahkan umat Islam Indonesia, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham SEKULARISME, PLURALISME, DAN LIBERALISME – yang kemudian dikenal dengan singkatan paham “Sipilis”. Cakupan paham ini sangat luas, meliputi liberalisasi di bidang aqidah, al-Quran, dan syariat Islam.
Kebebasan Kebablasan
Di era reformasi, isu Hak Asasi Manusia (HAM) semakin ramai digunakan untuk menyuarakan berbagai jenis kebebasan. Sayangnya, isu HAM ini seringkali digunakan untuk menjadi dasar penyebaran paham sesat dan penetapan peraturan yang bertentangan dengan ajaran Islam.
Sebagai contoh, tahun 2010, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendukung dicabutnya Undang-undang (UU) No 1/PNPS/1965, sebab UU tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 18 tentang Kebebasan Beragama.
Padahal, UU No 1/PNPS/1965 mengatur tentang penodaan agama di Indonesia. Menurut UU ini, sesiapa saja yang melakukan penafsiran atas ajaran agama yang menyimpang dari ajaran-ajaran pokok suatu agama yang diakui di Indonesia (enam agama: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghuchu), maka dinyatakan telah melakan pidana (jinayat) dan dapat dipenjara selama lima tahun.
Jika UU No. 1/PNPS/1965 itu dicabut, maka berbagai aliran sesat mendapatkan peluang yang makin besar untuk berkembang di Indonesia. Kita berharap, para aktivis HAM bersedia meletakkan al-Quran lebih tinggi ketimbang kitab Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sehingga tidak meletakkan prinsip kebebasan tanpa batas, sampai melanggar ajaran Islam. Alhamdulillah, gugatan kaum liberal itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga UU No 1/PNPS/1965 tetap berlaku.
Meskipun gagal dalam mendukung pembatalan UU No 1/PNPS/1965, Komnas HAM masih melakukan pembelaan terhadap prinsip-prinsip HAM sekuler, misalnya dalam memperjuangkan hak tiap warga negara untuk melakukan praktik perkawinan sejenis (homoseks dan lebisn) dan melakukan perkawinan beda agama. Komnas HAM telah secara terbuka mendukung praktik nikah beda agama (NBA).
Tahun 2005, bekerjasama dengan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Komnas HAM menerbitkan sebuah buku berjudul: Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan (editor: Ahmad Nurcholish dan Ahmad Baso). Tahun 2010, buku ini diterbitkan lagi untuk edisi kedua.
“Bagi ICRP, pernikahan adalah hak asasi manusia yang tidak boleh dirintangi oleh siapa pun dan dengan alasan apa pun, sepanjang di dalamnya tidak ada unsur pemaksaan, eksploitasi, dan diskriminasi,” tulis Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, Ketua Umum ICRP.
Komnas HAM meminta Kementerian Agama untuk mengimplementasikan penghapusan praktik segala bentuk diskriminasi atas dasar etnis, ras, budaya dan agama, terutama pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama dan keyakinan. Komnas HAM juga meminta agar Kompilasi Hukum Islam (KHI) No. 1 tahun 1991 dirumuskan ulang, sehingga dapat mengakomodasi pernikahan antara muslimah dengan laki-laki non-muslim.
Atas nama HAM, Komnas HAM juga memberikan dukungan terhadap gerakan Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender (LGBT). Tahun 2006, pakar HAM internasional yang berkumpul di Yogyakarta menghasilkan “Piagam Yogyakarta” (The Yogyakarta Principles) yang mendukung pelaksanaan hak-hak kaum LGBT.
Walhasil, menjelang 15 tahun perjalanan reformasi, kita kaum Muslim Indonesia, patut merenungkan dengan serius dan mengevaluasi apa yang telah dan sedang terjadi.
Salah satu pelajaran penting: tidak sepatutnya kita dipatuk ular pada lobang yang sama. Seyogyanya tokoh-tokoh Muslim menentukan sendiri tujuan, sasaran, konsep, dan agenda-agenda perubahan, sesuai dengan amanah risalah Nabi Muhammad SAW.
Tidaklah patut kaum Muslim terjebak lagi ke dalam agenda yang seolah-olah menjanjikan kebebasan dan kemajuan, padahal jelas-jelas merusak masyarakat dan mengadu domba sesama Muslim.
Jargon-jargon reformasi yang digulirkan kadang tampak indah. Tapi, makna “reformasi” itu sendiri tidaklah jelas acuannya.
Bagi Muslim, reformasi – atau perubahan apa pun – akan sia-sia jika tidak berdasarkan pada konsep Tauhid dan bertujuan membentuk manusia dan masyarakat yang adil dan beradab.
Umat Islam jangan sampai tertipu dengan jargon dan janji-janji “reformasi” yang ternyata membawa agenda liberalisasi di berbagai bidang.
Orang Muslim yang paham dan sadar akan agenda-agenda liberalisasi, pasti tidak rela menukar iman dan kedaulatan negaranya dengan kebebasan dan kenikmatan duniawi yang semu. Wallahu a’lam bish-shawab
***** akhir kutipan ****
Jadi pada kenyataannya orde baru telah melakukan reformasi dari pola antagonistik, anti Islam (deislamisasi) atau Islam Phobia menjadi pola akomodatif yang ditandai dengan penyerapan (akomodasi) berbagai aspirasi Islam ke dalam sistem dan kehidupan kenegaraan yang sebelumnya ditentang habis-habisan oleh kelompok non-Islam radikal dan kelompok sekuler.
Begitupula pada tahun 2006 yang lalu. Ketika itu, sejumlah anggota DPR mendatangi Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno dari PDIP untuk menolak perda-perda bernuansa syariah.
“Kami minta pimpinan DPR segera menyurati Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) agar mencabut perda-perda itu,” kata Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera Constant Ponggawa
Menurut Ponggawa, ketika itui ada sekitar 22 kota dan kabupaten yag memberlakukan Perda bernuansa Syariah Islam. Padahal pembentukan perda-perda tersebut harus mendapat persetujuan dari Depdagri. “Seharusnya Depdagri juga proaktif menyikapi perda-perda tersebut,” harap dia.
Menanggapi keberatan sejumlah anggota dewan itu, anggota Komisi II DPR RI dari F-KB Saifullah Ma’shum menyatakan usulan sejumlah anggota DPR yang menolak penerapan Praturan Daerah (Perda) yang khas Syari’at Islam karena ada kesalahpahaman terhadap pengertian Syari’at Islam.
Selain itu, katanya, pemahaman soal Syari’at Islam belum merata. “Jadi ada kesalahpahaman, bahwa Syari’at Islam itu sesuatu yang menghantui atau menakutkan,” ujar Saifullah Ma’shum.
Menurutnya, agar Perda-perda khas Syari’at Islam diterima, maka sebaiknya sebelum perda-perda diterapkan, dilakukan diskusi publik yang berkomprehensif dan mendalam. Sehingga semua stakeholder itu paham tentang perda dan posisi syariat Islam.
Dengan demikian, maka Perda-perda khas Syari’at Islam itu tidak dipersoalkan lagi. “Intinya kalau disepakati anggota dewan di daerah, Perda tersebut tidak bermasalah,” tegasnya.
Apa yang mereka permasalahkan dan akan larang jika mereka berkuasa dalam pemerintahan, sudah pula ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia sebagaimana arsip berita pada http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=78283
Pada tahun 2006, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma`ruf Amin menyatakan sebagai berikut
****** awal kutipan ******
Syariah Islam sama sekali tak bertentangan dengan Pancasila ataupun UUD 1945, dan mengingatkan bahwa Pancasila merupakan ideologi relijius yang dicerminkan dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa,
“Kalau perda itu dimaksudkan untuk kebaikan masyarakat mengapa harus dilarang?
Pihak-pihak yang mencoba mempertentangkan Pancasila dengan Islam adalah pihak yang ingin menjauhkan Pancasila dari agama,” katanya.
Sebuah peraturan yang sesuai dengan ajaran Islam, ujarnya, jangan dianggap Islamisasi, karena masyarakat Indonesia memang sudah hidup dalam budaya Islam dan menginginkan kebaikan sesuai ajaran agamanya.
“Mengapa kalau budaya global boleh, budaya lokal boleh tetapi begitu budaya Islam diminta supaya dilarang, padahal Islam sudah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia sejak lebih dari 500 tahun lalu,” kata Ma`ruf.
Ia juga menampik anggapan kelompok tertentu bahwa perda bernuansa syariah seperti Perda Pencegahan Maksiat di Gorontalo, merupakan bentuk penerapan negara Islam di Indonesia.
Negara Kesatuan RI dan Pancasila itu sudah kesepakatan bersama dan sudah final, sehingga tak perlu ada negara Islam, kata kyai Nahdlatul Ulama itu.
Perda-perda itu jangan dibelokkan menjadi tuduhan bahwa umat Islam ingin keluar dari NKRI atau mengubah Pancasila atau tak menghargai kebhinekaan, ujarnya.”
Syariah Islam itu nilai-nilai Islam yang hidup dalam masyarakat lalu diserap dalam suatu peraturan, tidak berbeda dengan nilai global atau nilai lokal yang menjadi aturan,” katanya.
Jadi semua perda itu semua, ujarnya, bagian dari NKRI, bagian dari kebhinekaan, dan bagian dari demokrasi yang disusun oleh pemda dan DPRD sendiri, artinya oleh rakyat sendiri.
Perda-perda anti maksiat, lanjutnya, justru akan memperkokoh Pancasila yang selama ini memang selalu menyerap dari berbagai sumber.
***** akhir kutipan *****
Jadi yang dimaksud dengan perda syariah adalah perda yang mengatur ketertiban umum dimana substansinya sesuai dengan syariah Islam contohnya perda pelarangan pelacuran dan miras
Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori, mengungkapkan, penerapan perda bernuansa syariat Islam di wilayahnya disambut umat non-Muslim. Mereka merasa tenteram dengan diberlakukannya perda-perda bernuansa syariat Islam.
“Umat non Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut membentangkan spanduk dukungan,” ujar Pobokori.
Ia mengungkapkan, sejak diterapkannya Perda bernuansa syariat Islam pada 2001, tingkat kriminalitas di Bulukumba turun hingga 85%.
“Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras serta tidak ada lagi perkelahian pelajar. “Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang menurun drastis,” paparnya.
Klaim itu dibuktikan Lukman bin Ma’sa, melalui penelitian berjudul Penerapan Syari’at Islam Melalui Peraturan Daerah (Studi Kasus Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan).
Dalam skripsi setebal 142 halaman yang diajukan pada 11 April 2007 untuk meraih gelar sarjana strata satu pada Sekolah Tinggi Ilmu Da’wah Mohammad Natsir, Jakarta, ini, Lukman mengemukakan dampak positif Perda bernuansa syariat Islam di Desa Padang. Misalnya membuat lenyap penjualan miras dan mabuk-mabukan. Bahkan angka kriminalitas setempat dalam setahun terakhir turun drastis hingga 99% dari sebelum penerapan perda tersebut.
Hingga kini, sekitar 33 kota dan kabupaten sudah memberlakukan Perda bernuansa Syariat Islam.
Adanya kepentingan yang sama yang mempersatukan partai-partai politik berbasis ormas Islam yang disimpulkan dalam gerakan yang diberi nama “selamatkan Indonesia” sebagaimana yang mereka uraikan pada http://selamatkanindonesia.com/
Oleh karena sistem pemilihan langsung maka misi “selamatkan Indonesia” harus dapat tersosialisaikan kepada seluruh rakyat pemilih dalam waktu relatif singkat sehingga dapat merebut hati dan meyakinkan rakyat pemilih.“
“Rakyat harus dibimbing dan didampingi untuk benar-benar bisa memilih dengan rasional. Jangan sampai angan yang begitu besar saat SBY muncul akan terulang kepada Jokowi, itu yang harus disadari rakyat Indonesia” ujar pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro pada http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/
Kalau upaya sosialisasi “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih “petugas partai” memimpin negeri dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai
wah kalo ngikuti pendapat haram memilih jokowi jk, bikin ngeri kalo Allah menghendaki Jokowi JK menang, bisa pindah dong dari indonesia kalo dipimpin orang yg di anggap haram.
padahal pencabutan perda syariat islam itu karena perdanya dinilai tidak demokrasi, udah termasuk memaksakan kehendak. padahal mereka tau kalo indonesia itu pancasila, bhineka tunggal ika. kemerdekaan RI ikut di perjuang oleh umat Islam, kristen, khatolik, hindu, dan budha, khong gu chu.
kalo dasar negara kita pakai syariat islam aja itu bukan Indonesia.
ketahuilah Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan Agama.
kalo hanya satu bahasa itu bukan Indonesia.
Kalo hanya satu suku itu bukan indonesia
kalo hanya satu Agama itu juga bukan Indonesia.
yang penting Indonesia Damai…damai…damai.,
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan maklumat haram yang dikeluarkan oleh Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) untuk memilih capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Muhammad Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres mendatang hanya berlaku bagi kelompoknya sendiri http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/07/01/n8109k-fatwa-fuui-haram-pilih-jokowi-mui-sahsah-saja
Jika dahulu kami tidak pernah ambil peduli tentang pemilihan presiden maka entah kenapa saat ini hati mulai berkata bahwa pilihan adalah untuk Jokowi-Jk..Sosok yang bisa untuk di handalkan ketika para durjana asik mengeruk duit kami, duit rakyat Indonesia..Jokowi lahir sebagai anugrah bagi kami..
Silahkan baca tulisan tentang apa yang melatar belakangi Nanik S Deyang yang semula mengusung Jokowi sebagai gubernur DKI namun dalam perkara capres mendukung Prabowo pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/07/07/menyaksikan-keduanya/
Sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/30/di-belakang-petugas-partai/ bahwa pokok permasalahan atau keberatan yang disampaikan oleh beberapa ulama adalah terhadap orang-orang dibelakang Jokowi-JK terutama partai pendukung utamanya yakni PDI-P. yang membuat kebijakan yang akan dijalankan oleh Jokowi sebagai “petugas partai”
Hal yang harus kita ingat bahwa partai pendukung utama Jokowi-JK adalah PDIP yang merupakan fusi (gabungan) dengan partai-partai non muslim.
Sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/07/03/yang-bukan-radikal/ bahwa boleh kita bergaul dengan non muslim asalkan yang bukan radikal
Non muslim yang radikal adalah non muslim yang memerangi agama Islam atau anti Islam atau Islam Phobia atau pendukung deislamisasi
Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8 )
Dikalangan petinggi PDIP yang merencanakan dan membuat kebijakan ada pula yang non muslim
Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena kamu menghendaki perhiasan dunia, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, dan menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya sangat melewati batas.” (QS. Al-Kahf [18] : 28)
Tujuan berpolitik adalah meraih kekuasaan, oleh karenanya sebaiknyalah umat Islam, apapun kelompok dan ormasnya memilih pemimpin yang merencanakan, membuat dan menjalankan kebijakan untuk kemasalahan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/14/berpolitik-meraih-kekuasaan/
Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najih MZ secara tegas menolak bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Gus Najih, panggilan akrabnya, tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. sebagaimana yang diberitakan pada http://fpi.or.id/119-KH-Muhammad-Najih-Tak-Rela-PPP-Berkoalisi-dengan-Partai-Anti-Islam.html
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP Jateng, Suryanto SH pada http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/02/092146/2571075/1562/sekretaris-dpw-jateng-mayoritas-warga-ppp-tak-ingin-koalisi-dengan-pdip
****** awal kutipan ******
“Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang,” ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.
Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen. Sikap PDIP di parlemen itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di parlemen.
“PDIP dinilai banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini,” paparnya
***** akhir kutipan *****
Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen menyatakan kekecewaannya karena masyarakat awam banyak yang belum mengetahui bahaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan memilihnya dalam pemilu 2014 lalu. Ia juga mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang anti Islam.
“Ini partai anti Islam. Kenapa banyak yang tidak tahu? Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.
Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP.
“Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDI menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.” jelas beliau.
Ustadz Tengku Zulkarnaen juga mengingatkan bahwa “Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)”
Uraian selengkapnya tentang mengapa PDIP dikenal sebagai partai yang cenderung anti Islam ada dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/27/parpol-anti-islam/
Selain itu, hal yang perlu diwaspadai oleh kaum muslim adalah kaum liberal dibelakang Jokowi-JK karena sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang kesesatan paham pluralisme, liberalisme dan sekuarisme agama sebagaimana yang telah disampaikan contohnya pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/30/alasan-bicara-politik/
waduhh..yg bkin blog ini org muslim kah?kok kayanya skrg agama udah jdi alat politik y?trus dmn letak toleransi antar umat beragama?saya muslim,tp sy sangat tdk setuju dgn blog ini..yg bikin siapa sih?gila apa y?ttg haram atau tidakny sesuatu sudah diatur dalam al quran..qta sbg manusia ga punya hak buat mengharamkan suatu hal..satu lagi,emg beda y muslim NU dan muslim Muhhamadiyah?sama2 islam jg kan?kenapa msti dibedain?bkin malu org islam aja ni..kalo ttg politiknya,andai punya bukti yg kuat dan akurat,saran saya segera laporkan ke pihak berwajib..jgn lapor ke dunia maya..anda bisa terjerat UU ITE loh kalo ga punya bukti..yg plg pnting,ini negara hukum,negara kesatuan yg diisi berbagai suku,agama dan ras..bukan negara islam..
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan maklumat haram yang dikeluarkan oleh Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) untuk memilih capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Muhammad Jusuf Kalla (JK) dalam Pilpres mendatang hanya berlaku bagi kelompoknya sendiri http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/07/01/n8109k-fatwa-fuui-haram-pilih-jokowi-mui-sahsah-saja
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/06/04/n6mkye-mui-ulama-harus-netral (tautan seperti ini tidak menarik buat true believer macam Mas Zon)….
Kalau isyarat langit tidak punya, hati tidak punya, otak tidak punya, akan jadi seperti apa “ulama” ?
Dalam tabloid obor rahmatan lil alamin yang kami peroleh dari pendukung Jokowi-JK pada halaman 23 dimuat pernyataan dari KH Maimun Zubair “Saya pribadi cenderung ke pak JK”
Beliau tidak menyatakan “saya pribadi cenderung mendukung Jokowi” karena banyak pihak (termasuk hasil jajak pendapat rektor se-Indonesia) berpendapat bahwa yang pantas menjadi Presiden berdasarkan kompetensi adalah Jusuf Kalla namun permasalahannya tidak ada partai politik yang mengusung JK sebagai calon Presiden
Sedangkan kalau memilih antara capres Prabowo atau Jokowi maka KH Maimun Zubair mengeluarkan pernyataan dalam bentuk doa sebagaimana yang dapat kita ketahui dari http://www.facebook.com/photo.php?v=10152133941156179 atau pada http://www.youtube.com/watch?v=X1xgSPu8ZQE
KH. Maimoen Zubair berkata “dengan kemenangan pa Prabowo insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi”
Habib Luthfi bin Yahya berkata: pemimpin itu harus berjiwa kesatria, untuk menjaga Agama dan martabat Bangsa, Insya Allah itu ada pada diri Bapak Prabowo
Tokoh intelektual NU, mantan ketua MK, Mahfud Md berkata “saya mendukung Prabowo Subianto karena Indonesia saat ini butuh pemimpin yang tegas dan ikhlas untuk mengangkat rakyat dari ketepurukan”
klarifikasi dari Muhammad Fakhrurrozi, Ketua II PP. Al Anwar yang diasuh oleh Hadlrotusysyai KH. Maimoen Zubair yang menyatakan bahwa tabloid obor rahmatan lil alamin telah mencatut nama guru besar KH. Maimoen Zubair , sebagaimana yang diberitakan pada http://ppalanwar.com/index.php/news/728/15/Klarifikasi-Terkait-Berita-di-Tabloid-Obor-Rahmatn-lil-Alamin.html
***** awal kutipan *****
Bahwa berita di atas adalah sebuah kedustaan dan fitnah yang sengaja disebarluaskan. Karena, KH. Maimoen Zubair sejak awal sudah menggagas agar pilihan Pilpres 9 Juli 2014 diberikan kepada Capres dan Cawapres nomer urut 1 dan beliau secara resmi telah memberi dukungan kepada PRABOWO-HATTA.
Belum lama ini, Beliau juga telah membuat pernyataan dukungan resmi untuk pasangan No. 1 dan telah disebarluaskan melalui rekaman video. klik di sini videonya http://www.youtube.com/watch?v=a1TeSOoLjW0
Beliau juga mendanai penyewaan bus untuk transportasi kampanye PRABOWO-HATTA di Rembang, sehari menjelang Romadlon besok.
Dan, hingga saat ini pun, kepada setiap tamu yang berkunjung di kediamannya, beliau selalu berpesan agar mereka memperjuangkan dan memenangkan pasangan PRABOWO-HATTA.
Beliau di hadapan para tamu juga sering menuturkan kebaikan dan keunggulan Bapak Hatta Rajasa, terlebih tentang, bahwa ia adalah salah seorang putra cucu Nabi Muhammad shallaallaahu ‘alaihi wa sallam karena ibu Bpk. Hatta Rajasa adalah seorang Syarifah bermarga al ‘Idrus.
***** akhir kutipan *****
Klarifikasi lainnya bahwa tabloid obor rahmatan lil alamin telah mencatut nama kiai dan MUI sebagaimana yang diberitakan pada http://posmetrobatam.com/2014/07/obor-jokowi-catut-nama-kiai-dan-mui/
****** awal kutipan ******
KH Ma’ruf Amin, selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), membantah pernah memberikan pernyataan apapun pada tabloid Obor Rahmatan Lil Alamin sebuah media itu tandingan terhadap tabloid Obor Rakyat.
“Saya tidak pernah memberi pernyataan apapun ke Obor Rahmatan Lil Alamin. Saya meminta klarifikasi dari pihak Obor Rahmatan Lil Alamin,” tegas Kiai Ma`ruf di Jakarta, Selasa 1 Juli 2014.
Selain itu, Kiai Ma`ruf mendesak pengelola media pro ke pasangan calon presiden dan wakilnya, Jokowi-JK itu untuk meminta maaf kepada publik. Klarifikasi ini baginya sangatlah penting terutama jelang waktu pencoblosan yang tinggal beberapa hari lagi.
Kiai Ma`ruf memastikan sikapnya hingga saat ini netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan capres-cawapres. Apa yang dilakukan Obor Rahmatan Lil Alamin dianggapnya sebagai PENCATUTAN NAMA TANPA KLARIFIKASI.
****** akhir kutipan *****
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU KH Masduki Baidlowi menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang menjadi dalang, bukan wayang.sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/16/firqah-di-putaran-pilpres/
“Maka kita lebih memilih Prabowo yang memiliki komitmen terhadap kemandirian nasional,” katanya.
KH. Dr. Zuhrul Anam Hisyam Leler Banyumas meyampaikan bahwa Indonesia butuh pemimpin yang tegas dan berwibawa yang disegani dan dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia, dan itu ada pada H. Prabowo Subianto sebagaimana informasi dari http://www.facebook.com/photo.php?fbid=515309108591852&set=a.108915092564591.10893.100003383019823
Begitupula berita seperti dari http://www.aktual.co/politik/141941inilah-alasan-ulama-dan-habib-jatim-dukung-prabowo
****** awal kutipan ******
Ratusan Ulama dan habib se-Jawa Timur sepakat memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo- Hatta pada Pilpres 9 Juli 2014 mendatang.
“Jadi Forum ulama dan habib di Jawa Timur termasuk area tapal kuda, setelah melakukan musyawarah dan menimbang secara syariat, kesimpulannya kita memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo – Hatta,” ujar Habib Zaid Alwi Alkaf saat menghadiri forum silaturahmi ulama dan habib se-Jatim, di rumah salah tokoh agama di Surabaya, Ali Badri Zaini, Rabu (4/6).
“Jadi jangan melihat figur capres. Tapi siapa saja dikelilingnya dan pendukungnya seperti partai dan ormas Islam. Dan lagi ini demi kepentingan umat Islam di Indonesia,” lanjut Habib zaid Alwi alkaff
Sementara alim ulama Madura setapal kuda, KH Ainur Rahman asal Bangkalan yang turut hadir, juga memintah masyarakat untuk tidak golput. “Ingat!. Jangan golput. Jangan tekena money politik, sebab yang dipilih bukan sosok pasangan capres, tapi menentukan nasib umat Islam di Indonesia,” sahutnya.
***** akhir kutipan *****
Begitupula sebagaimana diberitakan pada http://beritajatim.com/nasional/207909/kyai_sepuh_sidoarjo_dukung_prabowo.html bahwa KH Sholeh Qosim pengasuh Ponpes Bahauddin Ngelom Sepanjang Taman, tidak pakai ‘tedeng aling-aling’ (basa basi) akan mendukung Prabowo sebagai Capres 2014 mendatang.
Ungkapan itu disampaikan mantan Pendiri PKB Sidoarjo saat acara silaturrahmi para Kyai NU di rumah H Nadhim Amir Jalan Yos Sudarso Sidoarjo. “Saya akan dukung Prabowo sebagai Presiden 2014,” ucap KH Soleh Qosim Sabtu (24/5/2014).
Dia menadaskan, pilihan itu dijatuhkan karena ia mendapatkan pesan dari KH Imam Muzakki Jember yang mengemukakan akan mendukung mantan Danjen Kopassus itu. “Kalau bukan KH Imam Muzakki, mungkin saya akan pikir-pikir,” tukasnya.
Dia menceritakan, pesan itu didapatkan saat KH Sholeh Qosim sowan ke pondok KH Imam Muzakki beberapa hari lalu. Namun saat tiba di Jember, tidak ketemu dan ditemui Gus Hilmy putra KH Imam Muzakky. Gus Hilmy juga berpesan akan mendukung Prabowo. Sepulang dari Jember, juga mampir ke Gus Firjon putra almarhum KH Ahmad Shddiq.
“Gus Firjon juga saya mintai dawuh soal capres nanti. Tidak lama, Gus Firjon lansung telpon KH Imam Muzakki dan meminta saya untuk pilih Prabowo. Pilihan ini akan saya pegang, dan akan saya sampaikan kepada semua tamu saya,” tuturnya.
Hadir dalam silaturrahmi Kyai-kyai Sidoarjo itu, Agoes Ali Masyhuri Tulangan, KH Sholeh Qosim Taman, KH Rofiq Siradj Jabon, KH Nurul Huda dan KH Abd Rohim Buduran, KH Abdi Manaf Sukodono, H Utsman Ikhsan Gedangan, KH Hasyim Ahmad Tanggulangin, KH Syafii Jabon dan ulama lainnya.
Ketua Forum Komunikasi Kiai Kampung Jawa Timur (FK3JT) KH Fahrur Rozi didampingi sejumlah kiai kampung dan sejumlah kiai pemangku pondok pesantren dari Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Bondowoso, Situbondo, Sidoarjo, Bangkalan dan beberapa daerah lain di Surabaya, Kamis (22/5/2014) menyatakan bahwa kedua orang tersebut memiliki kriteria pemimpin yang sesuai dengan keinginan kiai yakni memiliki ketegasan, lugas dan cepat dalam menyelesaikan persoalan bangsa serta sosoknya sederhana, tampil apa adanya dan bersih dari KKN
“Insya Allah pasangan yang ideal ini mampu menjadikan negara ini Baldatun Thayyibatun Wa Robbun Ghafur,”
“Sebelum mendeklarasikan dukungan, kami juga sowan dengan para kiai sepuh, seperti KH Nawawi Abdul Jalil (Ponpes Sidogiri Pasuruan) dan KH Abdullah Kafabi (Ponpes Lirboyo Kediri). Mereka juga sepakat mendukung Prabowo-Hatta,” tegas Gus Fahrur sapaan akrab KH Fahrur Rozi sebagaimana yang diberitakan pada http://beritajatim.com/politik_pemerintahan/207716/kiai_kampung_dukung_prabowo,_awcb_ke_jokowi.html
Sebagaimana diberitakan pada http://beritajatim.com/nasional/207810/lirboyo_deklarasi_dukung_capres_prabowo.html bahwa dukungan para kiai sepuh di berbagai daerah di Jawa Timur terhadap capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ternyata juga diikuti keluarga besar Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kediri. Para pengasuh mengeluarkan tausiyah berisi instruksi dan himbauan memilih pasangan Prabowo-Hatta.
Inilah Tausiyah tersebut ” Dalam upaya ikhtiyar memilih pemimpin Bangsa Indonesia untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta menjaga akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, KH. Idris Marzuqi, KH. Moh. Anwar Mansur dan KH. Abdulloh Kafabihi Mahrus menginstruksikan kepada seluruh alumni dan menghimbau kepada masyarakat agar mendukung dan memilih H. Prabowo Subianto dan Ir. Hatta Rajasa pada pemilu presiden yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juli 2014″
Begitupula para Habib, contohnya Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali AlHabsyi di depan Majlis Ta’lim Habib Ali AlHabsyi Kwitang Jakarta pada tanggal 18 Mei 2014 menyatakan dukungannya bagi Prabowo karena melihat keadaan yang krisis dalam kepemimpinan dan dengan doa dan harapan agar negeri ini menjadi baik dan bermartabat sebagaimana kabar pada http://www.facebook.com/noerozil.neuerterry/posts/407362986071899 atau dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v=aHKIajGzpUk namun suaranya kurang jelas.
Habib Muhammad Rizieq bin Husin Syihab menyampaikan bahwa DPP FPI dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ISTIQOMAH menyerukan umat Islam agar tetap memberikan suaranya untuk PARTAI ISLAM yaitu PPP, PKS dan PBB dengan menitipkan 10 Amanat Perjuangan Islam kepada Capres dan Cawapres yang didukung oleh Ketiga PARTAI ISLAM tersebut sebagaimana yang tercantum pada http://fpi.or.id/122-Sikap%20Politik%20FPI%20Menjelang%20Pilpres%202014.html
Cak Anam (Choirul Anam) tokoh NU Jatim mengatakan bahwa warga Jatim sangat mendambakan pemimpin yang jujur dan tegas. Jujur dalam artian apa adanya, tidak mengada-ada ataupun berpura-pura
“Misalnya, kalau biasa naik becak ya tetap naik becak. Biasa naik mobil, ya naik mobil. Bukan naik bajaj tapi besoknya pakai Alphard atau jet pribadi. Itu bukan kejujuran namanya,” ungkap cak Anam sebagaimana yang diberitakan pada http://web.inilah.com/read/detail/2108744/cak-anam-prabowo-bisa-juara-di-jatim
Sedangkan pada http://suarapubliknews.net/index.php/peristiwa-6/item/1977-gerak-aswaja-dan-10-elemen-jatim-nyatakan-dukung-prabowo-hatta Choirul Anam, menuturkan bahwa dirinya beberapa hari yang lalu ditelpon wartawan dari ibukota. Ditanya perihal kesediannya mau menjadi panitia pemenangan Prabowo.
“Saya jawab bahwa saya sudah lama mendukung Prabowo, jauh sebelum ini.
Ini pemimpin unik, karena ingin membawa rakyatnya maju. Saya banyak bicara dengan pemimpin-pemimin nasional, tapi tidak seperti ini,” ujar Cak Anam, panggilan akrab Choirul Anam.
Ditanya apa tidak takut dengan Prabowo, khan terkesan angker? Cak Anam menuturkan bahwa selama berdiskusi dengannya , Prabowo terkesan bersahabat dan hangat dalam diskusi
“Jadi itu digambarkan oleh orang luar. Hatinya bagus dan bersahabat. Jadi gambaran selama ini merugikan Prabowo,” jelasnya.
Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tahid Bandung KH Abdullah Gymnastiar mengingatkan bahwa pada masa awal reformasi , ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya (deislamisasi) dan Prabowo lah perwira militer yang terang-terangan membela umat Islam dan tak rela melihat umat Islam dipinggirkan sebagaimana arsip berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2101958/aa-gym-sambut-gembira-deklarasi-prabowo-hatta
Berikut kutipannya
****** awal kutipan *****
Menurut Aa Gym dirinya sudah mengenal Prabowo pada tahun 1990-an, saat Prabowo menyandang jabatan Danjen Kopassus.
Pada saat itu, ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya.
“Setahu saya, pada waktu itu hanya Prabowo yang terang-terangan membela umat Islam. Ini kenangan luar biasa saya tentang sosok Prabowo yang sulit dilupakan. Ia perwira militer yang tak rela melihat umat Islam dipinggirkan. Karena alasan ini, saya mendukung Prabowo,” ujarnya.
******* akhir kutipan ******
Sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/30/di-belakang-petugas-partai/ bahwa pokok permasalahan atau keberatan yang disampaikan oleh beberapa ulama adalah terhadap orang-orang dibelakang Jokowi-JK terutama partai pendukung utamanya yakni PDI-P. yang membuat kebijakan yang akan dijalankan oleh Jokowi sebagai “petugas partai”
Hal yang harus kita ingat bahwa partai pendukung utama Jokowi-JK adalah PDIP yang merupakan fusi (gabungan) dengan partai-partai non muslim.
Sebagaimana yang telah disampaikan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/07/03/yang-bukan-radikal/ bahwa boleh kita bergaul dengan non muslim asalkan yang bukan radikal
Non muslim yang radikal adalah non muslim yang memerangi agama Islam atau anti Islam atau Islam Phobia atau pendukung deislamisasi
Firman Allah Ta’ala yang artinya, “Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. Al-Mumtahanah [60]:8 )
Dikalangan petinggi PDIP yang merencanakan dan membuat kebijakan ada pula yang non muslim
Firman Allah Ta’ala yang artinya “Dan sabarkanlah dirimu beserta orang-orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang dengan mengharap keridhaan-Nya, dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena kamu menghendaki perhiasan dunia, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang telah Kami lalaikan hatinya dari mengingat Kami, dan menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya sangat melewati batas.” (QS. Al-Kahf [18] : 28)
Tujuan berpolitik adalah meraih kekuasaan, oleh karenanya sebaiknyalah umat Islam, apapun kelompok dan ormasnya memilih pemimpin yang merencanakan, membuat dan menjalankan kebijakan untuk kemasalahan umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/14/berpolitik-meraih-kekuasaan/
Putra pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Sarang Rembang KH Maimoen Zubair, KH Muhammad Najih MZ secara tegas menolak bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Joko Widodo atau Jokowi. Menurut Gus Najih, panggilan akrabnya, tidak rela PPP berkoaliasi dengan partai kaum abangan yang anti Islam. sebagaimana yang diberitakan pada http://fpi.or.id/119-KH-Muhammad-Najih-Tak-Rela-PPP-Berkoalisi-dengan-Partai-Anti-Islam.html
Hal serupa disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP Jateng, Suryanto SH pada http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/02/092146/2571075/1562/sekretaris-dpw-jateng-mayoritas-warga-ppp-tak-ingin-koalisi-dengan-pdip
****** awal kutipan ******
“Saya sekretaris DPW yang sering bertemu dengan konstituen di akar rumput hingga para pengurus struktural dari tingkat paling bawah hingga di tingkat pimpinan cabang maupun wilayah. Aspirasi paling kuat yang kami tangkap adalah mereka tidak menginginkan partai ini (PPP -red) berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres mendatang,” ujar Suryanto kepada wartawan di Solo, Jumat (2/5/2014) pagi.
Menurut Suryanto, ada berbagai alasan yang disampaikan oleh kader dan simpatisan PPP terkait aspirasi tersebut. Diantara yang sering disampaikan adalah sejumlah fakta bahwa selama ini PDIP dinilai kurang memperjuangkan aspirasi umat Islam, terutama dalam keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen. Sikap PDIP di parlemen itu dijadikan tolok ukur penting bagi warga PPP karena selama 10 tahun terakhir PDIP berada di luar pemerintahan sehingga kiprah perjuangan politiknya lebih banyak dilakukan di parlemen.
“PDIP dinilai banyak mementahkan UU yang mengatur kemaslahatan umat. PDIP sering menyampaikan sikap bertentangan dengan PPP dalam hal pengesahan regulasi bagi kemaslahatan umat. Hal-hal seperti itu menjadi catatan penting dan selalu diingat oleh konstituen kami untuk dijadikan pertimbangan menentukan arah pilihan dalam dukungannya terhadap bakal capres yang mengemuka saat ini,” paparnya
***** akhir kutipan *****
Wasekjen MUI Pusat, Ustadz Tengku Zulkarnaen menyatakan kekecewaannya karena masyarakat awam banyak yang belum mengetahui bahaya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan memilihnya dalam pemilu 2014 lalu. Ia juga mengatakan bahwa PDIP adalah partai yang anti Islam.
“Ini partai anti Islam. Kenapa banyak yang tidak tahu? Kita semua harus ngomong,” jelas beliau.
Hal itu dibuktikan dari berbagai produk legislasi Islami yang coba dijegal oleh PDIP.
“Semua RUU yang kita ajukan ke DPR dan berbau Islam, pasti PDI menolak. UU Pendidikan mereka walk out, UU Bank Syariah, UU Ekonomi Syariah mereka tidak setuju, UU Pornografi juga mereka tidak setuju. Nah, sekarang UU Jaminan Produk Halal untuk makanan dan obat-obatan mereka juga tidak setuju.” jelas beliau.
Ustadz Tengku Zulkarnaen juga mengingatkan bahwa “Selain itu, dalam pemilu 2014 lalu, PDI-P memasang 52% caleg non Muslim dalam Daftar Caleg Tetap-nya. PDI-P sendiri sebenarnya merupakan fusi dari partai Nasionalis dan partai Kristen seperti IPKI, PNI, Murba, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)”
Uraian selengkapnya tentang mengapa PDIP dikenal sebagai partai yang cenderung anti Islam ada dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/27/parpol-anti-islam/
Selain itu, hal yang perlu diwaspadai oleh kaum muslim adalah kaum liberal dibelakang Jokowi-JK karena sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia No: 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang kesesatan paham pluralisme, liberalisme dan sekuarisme agama sebagaimana yang telah disampaikan contohnya pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/06/30/alasan-bicara-politik/
sepertinya sudah ada bayangan dan hampir kelihatan kalo para kyai bakal di pimpin orang yang di haramkan…………….. thanks kyai
jokowi menang bro… tapi sy ingin menanggapi jawaban atas pertanyaan sy. sepertinya belum terjawab. apakah sudah bertemu langsung dengan jokowi akan rencana penghapusan peraturan syariat? bro cuma jawab ngalor ngidul ttg orang2 yg disekelilingnya menentang islam. sdh dakwah/nasehatin jokowi ?. belum dijawab juga. pemilu telah usai… jokowi jadi presiden, sy umat islam mesti gimana? bro sendiri akan bagaimana untuk rencana kedepan, setelah jokowi jadi presiden?
Allahuma arinal haqqa haqqa warzuknat tiba’a, wa arinal bathilan bathilan warzuknat tinaba
Kbayakan copas bro…ane sndri nyoblos prabowo,tp gak stuju sama tulisan ente
Jokowi News 26 Juni 2014 !!! Dubes Amerika Dukung Jokowi Jadi Presiden
Jika Jokowi ditelpon Obama seneng banget, PM Turki Erdogan malah tidak mau bicara dengan Obama!
http://www.suaranews.com/2014/07/jika-jokowi-ditelpon-obama-seneng.html
Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Rachmawati Soekarnoputri, menyatakan, apa yang sedang terjadi saat ini adalah bukti kecurangan massif terstruktur oleh KPU.
“Indikasi sejak awal akibat tekanan asing, harus dihentikan sejak awal dan KPU lempar badan ke MK, skenario terstruktur,” terang Rachma dalam komentar singkatnya kepada wartawan, Selasa (22/7).
http://politik.rmol.co/read/2014/07/22/165032/Rachmawati-Soekarnoputri:-Ini-Bukti-Kecurangan-Massif-KPU-
Intervensi asing juga dialami oleh Prayudi Azwar sebagaimana yang dikabarkannya pada http://www.facebook.com/prayudhi.azwar/posts/10202293613162788
***** awal kutipan *****
~ Memilih di Tengah Kampanye Separatisme ~
Rintik hujan di musim winter, pukul satu siang itu. Usai memarkir mobil, saya melangkah menuju KJRI Perth, menunaikan tugas sebagai warga negara hari ini, mencoblos. Alangkah kagetnya saya, ada beberapa orang bule melakukan kampanye mendukung separatisme Papua di depan gedung KJRI, diawasi dua orang polisi Australia.
Mereka membawa bendera bintang kejora, menuntut referendum dan membawa poster bertulis NO PRABOWO. Mereka memanggil saya dan meminta saya memilih pasangan no. urut 2 dan mengatakan Prabowo adalah kriminal, brutal, penjahat dan orang berbahaya. Jangan dipilih.
Tersentak, dalam hati saya berkata, “Apa urusan kalian mengurus urusan domestik negara saya? Bukankah hanya kampanye sosmed satu-satunya yang dibolehkan saat ini?” Sambil membatin saya melangkah menuju tempat pencoblosan di halaman parkir KJRI. Menunaikan tugas saya, mencoblos. Usai mencoblos dan bercengkrama dengan home staffs KJRI, saya pamit kepada Pak Konjen dan berniat pulang.
Di luar pagar, pihak pendemo memanggil dan memberikan saya brosur-brosur separatisme. Maka saat itu spontan saya bertanya, “Kenapa kalian berkampanye menyuruh kami memilih Jok**i dan melakukan kampanyi hitam terhadap Prabowo? Kalian tahu tidak, 1 minggu sebelum pemilihan, pemerintah Indonesia menetapkan ini sebagai minggu tenang. Kalian mestinya tidak melakukan hal ini, karena ini sangat tidak etis.”
Seorang wanita, berkulit putih, membantah, “kami berhak berkampanye karena kami adalah negara demokratis yang bebas, dan kami tidak terikat sama sekali dengan peraturan Indonesia”, arogan wanita itu menjawab.
Jawab saya, “Okay, berarti kalian warga negara Australia tidak bisa menghargai negara kami. Kalau kalian mau demo, itu bukan urusan saya. Tapi kalau kalian melakukan kampanye hitam terhadap salah satu calon presiden RI yang sah (legitimate), apalagi di minggu tenang, maka itu artinya anda melanggar urusan domestik negara kami.”
“Tapi kami tidak mau negara dipimpin oleh seorang pembunuh dan pelanggar HAM yang jahat”, timpal temannya, masih ngotot. “
“Apa kalian yang lebih tahu tentang pemimpin kami dibandingkan rakyat Indonesia sendiri? Kalian lihat, di Mahkamah Internasional, yang dijatuhi vonis sebagai pelanggar HAM bukan Prabowo tapi mantan Panglima TNI. Dan orangnya juga tidak berada di kubu Prabowo. Justru Prabowo itu jenderal yang sangat memperhatikan kemanusiaan. Dalam operasi pembebasan sandera asing dari UK dan Belanda, yang ditawan di Mapenduma, anda lihat di youtube. Lihat betapa Prabowo sangat peduli dengan keselamatan nyawa setiap manusia. Tidak hanya nyawa sandera, tapi juga nyawa para penyandera. Karena bagi Prabowo, setiap manusia punya ibu dan keluarga yang membutuhkan dan menyayangi mereka, seperti juga kalian”, saya masih mencoba bersabar menjelaskan kepada mereka.
“Tapi hingga kini di Papua tetap terjadi pembunuhan oleh tentara terhadap rakyat Papua. Dan, mereka tetap hidup dalam kemiskinan yang parah”, seolah tak mau kalah, wanita berlogat Australia yang kental itu terus mempertahankan argumentasinya.
“Kalian dengar ya baik-baik. Sekitar tanggal 7 Juni lalu, tentara Indonesia dibunuh saat patroli di Papua oleh pasukan separatisme. Lalu, TNI melakukan penangkapan, dan dalam proses baku tembak menelan korban pimpinan separatisme. Yang terjadi tidak hanya kriminal tapi juga melanggar kedaulatan negara. Apa membunuh tentara yang bertugas bukan aksi pelanggaran Ham?”, gugat saya.
“Dan kenapa kalian orang Australia mengurusi urusan domestik Indonesia, sedang kalian sendiri menyimpan banyak masalah dengan penduduk asli disini, bangsa Aborigin. Bandingkan, di Papua, kami menempatkan saudara-saudara Papua kami sebagai gubernur, anggota parlemen, dan di jabatan-jabatan strategis negara lainnya. Setidaknya, saudara Papua kami selalu ada yang menjadi menteri dalam kabinet yang dibentuk Presiden kami. Apa kalian melakukan hal itu terhadap kaum Aborigin disini?”, agak naik nada bicara saya kali ini.
“Dan, kalian tahu tidak, anggaran daerah Papua sekarang ini sangat besar, bahkan dibandingkan provinsi lainnya. Itu terjadi sejak Papua mendapatkan status otonomi khusus. Kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, rakyat dan pemerintah daerah Papua, yang kekuasaannya dipegang orang Papua asli. Dan, kesejahteraan rakyat secara keseluruhan semakin diperhatikan pemerintah RI saat ini. Jadi lebih baik kalian mengurus urusan domestik negeri kalian sendiri!”. tutup saya tegas.
Lalu saya meninggalkan mereka yang terdiam. Dalam hati saya berkata, “untung waktu mencoblos tadi, saya tidak mengikuti apa yang kalian mau. Karena saya ingin NKRI selamanya utuh!”.
Prayudhi Azwar
Perth, 6 Juli 2014
***** akhir kutipan ******
Tampak dengan jelas bahwa serangan terhadap Prabowo sudah terstruktur rapi sebagaimana pula yang dituliskan oleh Linda Djalil pada http://lindadjalil.com/2014/07/saat-fitnah-untuk-prabowo-saya-cermati/
***** awal kutipan *****
Staf saya di kantor bahkan pernah menyampaikan cerita ngeri.
Dia bilang bahwa dia melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Fadli Zon digampari oleh Prabowo di suatu acara.
Saya kaget setengah mati, sehingga saya makin yakin saat itu bahwa tidak akan pernah maulah saya memilih dia. Saya sempat geram termakan cerita itu.
Lama-lama, saya berpikir ulang kembali. Kok gampang banget saya percaya cerita semacam itu?
Lalu saya memberanikan diri untuk bertanya langsung kepada Fadli Zon, sebagai adik kelas saya di UI dan orang yang selalu sangat berperhatian kepada seni budaya Indonesia dan sangat ikhlas bila merangkul para seniman Indonesia, juga kepada Idris Sardi hingga tutup usia.
Fadli sangat kaget luar biasa. Ia berani bersumpah di atas Al Qur’an bahwa hal itu sama sekail tidap pernah terjadi.
“Mbak Linda, berani-beraninya Prabowo gampar saya? Dia tidak pernah sekalipun melakukan hal itu kepada saya. Tentu akan saya gampar balik…hahahhaaa!,” begitu kata Fadli.
Saya agak kecewa dengan staf saya, yang sudah dengan seenaknya mengarang cerita. Ketika saya bilang bahwa saya sudah cek ke ybs, ia panik. Tampaknya ia memang mengarang cerita…
Lalu, saya dengar lagi cerita dari anak saya bahwa temannya yang bekerja di PH juga melihat ia menggampar ajudannya di depan pekerja PH yang akan membuat filmnya.
Cerita hampir senada dengan cerita staf saya. Ajudan Prabowo saya kenal. Tak satupun yang tidak heran mendengar cerita itu. Ya, semua heran dan ‘kagum’, karena betapa dahsyatnya karangan-karangan semacam itu. Ya, karangan yang sudah terstruktur.
**** akhir kutipan *****
BIN: Rakyat Jangan Terpengaruh Intervensi Asing
Sumber: http://www.wartabuana.com/detail.php?id=44170
***** awal kutipan *****
JAKARTA, WB – Banyak pihak menyimpulkan adanya intervensi pihak asing dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menghimbau masyarakat mewaspadai pemberitaan menyesatkan oleh jurnalis asing.
Beberapa hari jelang pemungutan suara, menurut Kepala BIN, mulai beredar isu-isu dan rumor yang mendiskreditkan Aparatur dan Lembaga negara, serta mengarah pada upaya adu domba antar kelompok masyarakat. Isu ini disebarkan oleh oknum jurnalis asing.
“Sehubungan dengan masih adanya berita-berita di beberapa media yang mengait-kaitkan BIN dengan isu ketidaknetralan, money politic dan adanya pernyataan jurnalis asing tentang operasi rahasia Kopassus dan BIN untuk mempengaruhi hasil Pemilu, saya menegaskan bahwa itu sama sekali tidak benar dan sangat menyesatkan,” kata Kepala BIN dalam rilis yang diterima wartabuana.com, Senin (7/7/2014).
BIN menegaskan, seharusnya apa yang disampaikan pihak penyebar berita harus berdasarkan bukti nyata, bukan berdasarkan asumsi, rumors yang diangkat menjadi komoditas isu bagi kepentingan tertentu. “BIN menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak begitu saja mempercayai isu-isu yang akan merugikan,” tegas Marciano.
“Mari kita songsong hari pemungutan suara dengan damai dalam suasana yang menyejukkan. Silahkan memilih pemimpin yang diyakini mampu membawa bangsa ini menuju masa depan Indonesia yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya,” tambahnya.
Agar Pilpres berjalan sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia, Marciano mengesakan, seharusnya KPU dan Bawaslu perlu mendapat dukungan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk masalah keamanan, lanjutnya, percayakan kepada TNI/Polri yang sudah mengantisipasi dan mempersiapkan segala sesuatunya, untuk menjamin terlaksananya Pilpres yang aman dan damai.
Keterlibatan pihak asing juga menjadi perhatian dan catatan Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID). Menurut Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman, Pilpres kali ini sarat intervensi asing. Berbagai upaya dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan di luar negeri untuk memenangkan pasangan Jokowi – JK.
“Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY” ungkap Jajat, Selasa (8/7/2014).
Berikut indikasi intervensi asing dalam Pilpres 2014 versi NCID:
1) Pernyataan keberpihakan dari Majalah TIME dan Majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.
2) Kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan “dia (Allan Nairn) sejak dulu selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.”
3) Adanya intimidasi kepada WNI yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh WNA yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Joko Widodo dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.
4) Pernyataan keberpihakan kepada Joko Widodo oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman agar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.
5) Kemunculan iklan yang mempromosikan Joko Widodo dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.
6) Penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo, tidak lama setelah pertemuan Joko Widodo dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.
7) Pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi.
8) Pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkret campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.
****** akhir kutipan ******
Sebelumnya memang beredar kabar bahwa Prabowo menghina Gusdur yang dihembuskan oleh Allan Nairn, seorang jurnalistik Amerika serikat yang menulis pernyataan tersebut di blognya dan dimuat dibeberapa media seperti Media Indonesia terbitan Jum’at, 27 Juni 2014 pada halaman pertama.
Firman Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu“. (QS. Al Hujurat [49] : 6)
Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodihardjo membantah tulisan jurnalis perang Amerika Allan Nairn sebagaimana contoh berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2113483/prabowo-tidak-pernah-melecehkan-gus-dur
Berikut kutipannya
****** awal kutipan *****
“Pernyataan Allan Nairn adalah bagian dari black campaign yang terkoordinasi oleh sekelompok jurnalis asing yang tidak menghendaki Prabowo menjadi presiden,” kata Budi Purnomo, di Rumah Polonia, Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Menurutnya, Allan Nairn adalah seorang jurnalis perang asal Amerika yang terkenal memiliki hubungan yang tidak baik dengan TNI. Ia tercatat tujuh kali pernah masuk ke Indonesia secara ilegal. Pada tahun 2010.
“TNI bahkan pernah menyatakan akan menangkap Allan jika ia ketahuan kembali ke Indonesia” jelas Budi mengenai asal usul Allan.
Direktur Komunikasi dan Media Timkamnas Prabowo-Hatta itu juga menjelaskan, bahwa Allan tidak ingin Prabowo menjadi presiden.
Dalam tulisannya, ia secara eksplisit menyatakan bahwa ia perlu menerbitkan tulisan yang menyudutkan Prabowo, agar Prabowo tidak jadi presiden kita. Salah satunya adalah dengan menuliskan fitnah mengenai pernyataan Prabowo soal Gus Dur.
“Prabowo sangat menghormati Gus Dur, dan tidak pernah sekalipun dalam hidupnya, dalam konteks apapun, mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat beliau” tegas Budi.
***** akhir kutipan *****
Tulisan Allan Nairn terkait dengan peristiwa pembantaian di Dilli, Timor Timur
Berikut kutipan pernyataan Mayjen (Purn) Kivlan Zein terkait peristiwa Dilli dari http://news.detik.com/read/2006/10/04/130218/688872/10/
***** awal kutipan *****
Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. “Kita sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal Tanjung yang kita majukan. Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat,” kata dia. Setelah itu, Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal Tanjung punya peluang untuk diangkat sebagai Panglima TNI.
Akhirnya, Feisal Tanjung pun menanyakan hal itu kepada Habibie. “Nah, pada tahun 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong Panjaitan,” ujar dia.
***** akhir kutipan *****
Suara Islam memuat kembali sebagian laporan “Melawan Pengkhianat Bangsa’ di Majalah Media Dakwah, edisi Februari 1998 yang kami arsip pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/melawan-pengkhianat-bangsa.pdf
Berikut kutipan terkait Timor Timur
**** awal kutipan *****
Sumargono (Ketua Pelaksana Harian KISDI) berharap wujud kemanunggalan ABRI Rakyat ini bisa diteladani oleh kesatuan-kesatuan ABRI yang lain. Sehingga keduanya tidak mudah diadudomba dan salah paham.
Sumargono menjelaskan bahwa kini kelompok-kelompok yang tersingkir dalam kekuasaan itu ingin menguasai panggung politik Indonesia ini kembali. Siapa kelompok itu? “Mereka adalah Benny Moerdani dan CSIS, ”ungkap Sumargono.
Seperti diketahui CSIS adalah organisasi yang di tahun 70 dan 80-an sangat berperan dalam menata kehidupan politik di Indonesia. Organisasi ini secara formal didirikan pada 1 September 1971, dengan disupport kuat oleh Ali Murtopo.
Menurut Dr George Aditjondro dalam tulisannya yang disebarkan lewat internet, CSIS ini mempunyai kebijakan anti Islam dan merupakan gerakan radikal. “Saya tahu bagaimana permainan Moerdani bersama orang-orang CSIS dalam mengeruk uang Timor Timur, setelah sebelumnya membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut. Dengan uang yang terus mengalir (monopoli kopi yang dikelola oleh Robby Ketek dari Solo) itulah, mereka antara lain, bisa membiayai operasi-operasi politik Moerdani bersama CSIS,” tulis Aditjondro
***** akhir kutipan ******
Putri Bung Karno: Sungguh memalukan bila presiden baru ternyata pesanan asing
http://politik.rmol.co/read/2014/07/22/164950/Putri-Bung-Karno:-Sungguh-Memalukan-Bila-Presiden-Baru-Ternyata-Pesanan-Asing-
***** awal kutipan *****
Tidak dapat dipungkiri Indonesia memiliki arti yang begitu besar bagi dunia, baik secara politik maupun ekonomi.
Sudah semestinya, seluruh elemen bangsa Indonesia memahami hal ini serta berusaha sekuat mungkin mencegah kepentingan asing menyusup di tengah proses pergantian pemerintahan. Bukan tidak mungkin ada upaya dari pihak asing merekayasa sedemikian rupa agar figur yang dapat mereka tumpangi dan tunggangi dinyatakan keluar sebagai pemenang.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Rachmawati Soekarnoputri dalam perbincangan Senin malam (21/7).
Menurut putri Bung Karno ini, permainan pihak asing dalam Pilpres 2014 ada yang dapat dikenali, ada juga yang tidak dapat dikenali.
Di antara yang dapat dikenali, sebutnya, adalah kehadiran mantan Presiden AS Bill Clinton.
Kunjungan Bill Clinton ke Aceh dan pertemuan dengan sejumlah tokoh Aceh adalah bagian dari lawatan Clinton Foundation ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Pasifik.
Namun sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan tidak mengetahui rencana itu.
“Kunjungan Clinton ini bukan rahasia umum lagi memiliki agenda tertentu terutama yang berkaitan dengan pilpres,” ujar Rachma.
Begitu juga dengan kehadiran tiba-tiba jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, yang difasilitasi dan didukung oleh kelompok neolib di Indonesia. Allan Nairn menjadi alat perusak citra yang cukup berhasil.
“Allan berlindung di balik profesinya sebagai jurnalis. Tetapi kita tahu bahwa misi utamanya adalah mempengaruhi proses pemilu agar jalan bagi kelompok neolib yang pro kepentingan asing terbuka lebar,” ujar Rachma.
Sayang, sebut Rachma, tidak banyak yang menyadari hal ini. Media pun umumnya larut dengan permainan cerita Allan Nair itu.
“Sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat kita tidak merasa bangga dan justru seharusnya malu apabila kemenangan capres dikarenakan pesanan atau tekanan pihak asing,” demikian Rachma.
***** akhir kutipan *****
Semua kabar di atas mengingatkan kita kepada pesan Bung Karno untuk mewaspadai intervensi asing
“Ingatlah… ingatlah… ingat pesanku lagi:
“Jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti atau dicacimaki asing, karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu.
“Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu.”
Ir Soekarno
saya juga curiga asing ikut terlibat, tapi ya ga punya bukti, atau mungkin karena jokowi mempunyai elektibilitas yg tinggi jadi asing nga perlu repot2 bikin misi rahasia untuk menangkan jokowi. tapi gw nga setuju jg dgn alasan copy paste diatas. masa gara2 komentar2 asing dukung dianggap ikut bermain dlm pemilu (supporter nga ikut main, kira2 begitu). kecuali ada bukti kucuran dana asing atau apa gitu. menurut gw sih jokowi menang karena lawannya prabowo (kurang seimbang), coba tokoh lain yg dikenal luas sama masyarat muslim indonesia, seperti Aher atau dibalik deh hatta yg jadi capres, prabowo yg wakil, mungkin beda cerita. (gw bilang begini setelah nonton debat pilpres). gw juga kurang setuju kata2 soekarno di copy paste pada masalah ini (kurang pas). gw lebih setuju kata mantan penpora adiyaksa daud pada khotbah jumat, dia bilang “pilihlah pemimpin yang memperjuangkan Islam”.
Dalam tulisan Zon “aspirasi rakyat Indonesia” saya merespons (20 Juni 2014) sebagai berikut: “Saya menggunakan bahasa khusus : apakah anda mendapat isyarah perihal pilpres ? Bagaimana jika isyarah justru ke Jkw-Jk ? Tidak perlu dijawab. Cukup direnungkan.”
Coba lihat https://www.youtube.com/watch?v=BSTyDL32waY pada 6’40” dst.
Sebagai salah satu contoh saja.
Dan keyakinan saya bukan karena youtube itu. Kutip sana kutip sini, dengar sana dengar sini, tanpa pengalaman rohani langsung, bukanlah pemahaman yang jelas.
Yang jelas berkampanye hitam sehitam-hitamnya tidak akan menembus rahasia mulia. Hanya hati yang bersih yang bisa memperoleh isyarah langit. Walahualam.
Saat ini dan seterusnya ebih baik sebanyak-banyaknya berdoa yang baik-baik: semoga bangsa Indonesia diberi kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, aman, damai, dalam lindungan dan ampunan Allah.
Pesan Bung Karno : Janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing karena ia akan memperdayaimu
Himbauan Letjen TNI purnawirawan Yunus Yosfiah meminta seluruh relawan dan simpatisan Prabowo-Hatta untuk tetap tenang, tidak membuat tindakan anarkis dan harap bersabar serta mendoakan untuk perjuangan Tim Perjuangan Merah Putih untuk Keadilan dan Kebenaran
Tim tersebut bekerja atas nama rakyat Indonesia yang telah memilih pasangan Prabowo-Hatta
Perjuangan Tim Perjuangan Merah Putih untuk Keadilan dan Kebenaran yang dipimpin oleh Letjen TNI purnawirawan Yunus Yosfiah dan dibantu oleh Djoko Santoso dan Goerge Toisutta.
Perjuangan cukup berat karena mereka menghadapi kecurangan yang sudah sangat masif, terstruktur, dan sistematis.sebagaimana yang disampaikan oleh Yunus Yosfiah pada http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2081848/pekerjaan-pertama-yunus-yosfiah-pimpin-tim-baru-prabowo-hatta
Tampaknya mereka menghadapi apa yang telah dihasilkan oleh sebuah operasi bersifat intelijen sebagaimana analisa pengamat intelijen, Umar Abduh yang juga sekjen Center For Democracy and Sosial Justice Studies (Cedsos) dalam video pada http://www.youtube.com/watch?v=x8WoJBklpVE
Semoga kenyataan sejumlah rakyat Indonesia yang telah memilih Prabowo-Hatta menjadi dorongan semangat dan kekuatan bagi Tim Perjuangan Merah Putih untuk Keadilan dan Kebenaran dalam menegakkan keadilan dan kebenaran
Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan dan kemudahan bagi Prabowo-Hatta dan Tim Perjuangan Merah Putih untuk Keadilan dan Kebenaran dalam menegakkan keadilan dan kebenaran termasuk menghadapi intervensi asing.
Silahkan saksikan pesan video dari calon Presiden RI 2014-2019 Prabowo Subianto untuk sahabat Facebook dan pendukung dimanapun berada yang diupload pada http://www.youtube.com/watch?v=S9pfcbCzprU
BIN: Rakyat Jangan Terpengaruh Intervensi Asing
Sumber: http://www.wartabuana.com/detail.php?id=44170
***** awal kutipan *****
JAKARTA, WB – Banyak pihak menyimpulkan adanya intervensi pihak asing dalam proses Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman menghimbau masyarakat mewaspadai pemberitaan menyesatkan oleh jurnalis asing.
Beberapa hari jelang pemungutan suara, menurut Kepala BIN, mulai beredar isu-isu dan rumor yang mendiskreditkan Aparatur dan Lembaga negara, serta mengarah pada upaya adu domba antar kelompok masyarakat. Isu ini disebarkan oleh oknum jurnalis asing.
“Sehubungan dengan masih adanya berita-berita di beberapa media yang mengait-kaitkan BIN dengan isu ketidaknetralan, money politic dan adanya pernyataan jurnalis asing tentang operasi rahasia Kopassus dan BIN untuk mempengaruhi hasil Pemilu, saya menegaskan bahwa itu sama sekali tidak benar dan sangat menyesatkan,” kata Kepala BIN dalam rilis yang diterima wartabuana.com, Senin (7/7/2014).
BIN menegaskan, seharusnya apa yang disampaikan pihak penyebar berita harus berdasarkan bukti nyata, bukan berdasarkan asumsi, rumors yang diangkat menjadi komoditas isu bagi kepentingan tertentu. “BIN menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak begitu saja mempercayai isu-isu yang akan merugikan,” tegas Marciano.
“Mari kita songsong hari pemungutan suara dengan damai dalam suasana yang menyejukkan. Silahkan memilih pemimpin yang diyakini mampu membawa bangsa ini menuju masa depan Indonesia yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya,” tambahnya.
Agar Pilpres berjalan sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia, Marciano mengesakan, seharusnya KPU dan Bawaslu perlu mendapat dukungan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk masalah keamanan, lanjutnya, percayakan kepada TNI/Polri yang sudah mengantisipasi dan mempersiapkan segala sesuatunya, untuk menjamin terlaksananya Pilpres yang aman dan damai.
Keterlibatan pihak asing juga menjadi perhatian dan catatan Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID). Menurut Direktur Eksekutif NCID Jajat Nurjaman, Pilpres kali ini sarat intervensi asing. Berbagai upaya dilakukan oleh orang asing di Indonesia dan di luar negeri untuk memenangkan pasangan Jokowi – JK.
“Selama dua bulan terakhir, saya monitor dan terus kumpulkan bukti intervensi asing di Pemilu Presiden 2014. Ini membuktikan bahwa yang terjadi bukanlah spontanitas, tetapi terkoordinasi dengan baik oleh sebuah kekuatan besar. Mereka benar-benar tidak ingin Prabowo jadi Presiden RI menggantikan SBY” ungkap Jajat, Selasa (8/7/2014).
Berikut indikasi intervensi asing dalam Pilpres 2014 versi NCID:
1) Pernyataan keberpihakan dari Majalah TIME dan Majalah The Economist. Kedua majalah ini secara terbuka mengatakan bahwa Prabowo tidak boleh sampai jadi Presiden RI.
2) Kemunculan penulis asal Amerika Allan Nairn dengan tulisan yang memojokkan Prabowo. Di kalangan diplomat Indonesia, Allan dikenal memiliki rekam jejak menulis berita palsu tentang TNI. Mantan Duta Besar Indonesia untuk AS Dino Patti Djalal mengatakan “dia (Allan Nairn) sejak dulu selalu mencari peluang untuk memecah belah Indonesia.”
3) Adanya intimidasi kepada WNI yang hendak memilih di depan KJRI Perth, Australia oleh WNA yang mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Mereka meminta WNI untuk memilih Joko Widodo dan mengatakan hanya orang bodoh yang memilih Prabowo. Tercatat beberapa WNI yang tinggal di Perth melaporkan kejadian ini melalui media sosial.
4) Pernyataan keberpihakan kepada Joko Widodo oleh artis-artis asal Amerika dan Inggris seperti Jason Mraz, Sting dan Akarna, serta bintang porno Vicky Vette. Pengumuman yang dilakukan H-1 menjelang pemilihan dengan penyeragaman agar jelas menunjukkan adanya koordinasi, bukan aksi spontanitas.
5) Kemunculan iklan yang mempromosikan Joko Widodo dan mendiskreditkan Prabowo Subianto di Google, YouTube dan jaringan iklan AdSense. Padahal di situsnya sendiri secara eksplisit Google melarang segala jenis iklan politik untuk ditayangkan di Indonesia.
6) Penutupan secara serentak beberapa akun yang secara terbuka tidak mendukung Joko Widodo, tidak lama setelah pertemuan Joko Widodo dengan direktur politik Twitter Peter Greenberger di Jakarta.
7) Pemberitaan palsu oleh Bloomberg mengenai transaksi saham MNC Group yang mendiskreditkan pasangan Prabowo-Hatta. Pada 20 Juni 2014, Bloomberg mengatakan bahwa Prabowo-Hatta memborong saham MNC Group. Padahal transaksi tersebut tidak pernah terjadi.
8) Pernyataan Duta Besar Amerika untuk Indonesia Robert Blake pada 23 Juni 2014. Ia mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Pemerintah RI harus mengusut dugaan kasus HAM Prabowo. Pernyataan terbuka ini memicu reaksi keras dari DPR karena merupakan bukti konkret campur tangan Amerika dalam Pemilu Presiden Indonesia.
****** akhir kutipan ******
Sebelumnya memang beredar kabar bahwa Prabowo menghina Gusdur yang dihembuskan oleh Allan Nairn, seorang jurnalistik Amerika serikat yang menulis pernyataan tersebut di blognya dan dimuat dibeberapa media seperti Media Indonesia terbitan Jum’at, 27 Juni 2014 pada halaman pertama.
Firman Allah Ta’ala, “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu“. (QS. Al Hujurat [49] : 6)
Koordinator Prabowo Media Center Budi Purnomo Karjodihardjo membantah tulisan jurnalis perang Amerika Allan Nairn sebagaimana contoh berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2113483/prabowo-tidak-pernah-melecehkan-gus-dur
Berikut kutipannya
****** awal kutipan *****
“Pernyataan Allan Nairn adalah bagian dari black campaign yang terkoordinasi oleh sekelompok jurnalis asing yang tidak menghendaki Prabowo menjadi presiden,” kata Budi Purnomo, di Rumah Polonia, Jakarta, Kamis (26/6/2014).
Menurutnya, Allan Nairn adalah seorang jurnalis perang asal Amerika yang terkenal memiliki hubungan yang tidak baik dengan TNI. Ia tercatat tujuh kali pernah masuk ke Indonesia secara ilegal. Pada tahun 2010.
“TNI bahkan pernah menyatakan akan menangkap Allan jika ia ketahuan kembali ke Indonesia” jelas Budi mengenai asal usul Allan.
Direktur Komunikasi dan Media Timkamnas Prabowo-Hatta itu juga menjelaskan, bahwa Allan tidak ingin Prabowo menjadi presiden.
Dalam tulisannya, ia secara eksplisit menyatakan bahwa ia perlu menerbitkan tulisan yang menyudutkan Prabowo, agar Prabowo tidak jadi presiden kita. Salah satunya adalah dengan menuliskan fitnah mengenai pernyataan Prabowo soal Gus Dur.
“Prabowo sangat menghormati Gus Dur, dan tidak pernah sekalipun dalam hidupnya, dalam konteks apapun, mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat beliau” tegas Budi.
***** akhir kutipan *****
Tulisan Allan Nairn terkait dengan peristiwa pembantaian di Dilli, Timor Timur
Berikut kutipan pernyataan Mayjen (Purn) Kivlan Zein terkait peristiwa Dilli dari http://news.detik.com/read/2006/10/04/130218/688872/10/
***** awal kutipan *****
Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. “Kita sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal Tanjung yang kita majukan. Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat,” kata dia. Setelah itu, Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal Tanjung punya peluang untuk diangkat sebagai Panglima TNI.
Akhirnya, Feisal Tanjung pun menanyakan hal itu kepada Habibie. “Nah, pada tahun 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong Panjaitan,” ujar dia.
***** akhir kutipan *****
Suara Islam memuat kembali sebagian laporan “Melawan Pengkhianat Bangsa’ di Majalah Media Dakwah, edisi Februari 1998 yang kami arsip pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/melawan-pengkhianat-bangsa.pdf
Berikut kutipan terkait Timor Timur
**** awal kutipan *****
Sumargono (Ketua Pelaksana Harian KISDI) berharap wujud kemanunggalan ABRI Rakyat ini bisa diteladani oleh kesatuan-kesatuan ABRI yang lain. Sehingga keduanya tidak mudah diadudomba dan salah paham.
Sumargono menjelaskan bahwa kini kelompok-kelompok yang tersingkir dalam kekuasaan itu ingin menguasai panggung politik Indonesia ini kembali. Siapa kelompok itu? “Mereka adalah Benny Moerdani dan CSIS, ”ungkap Sumargono.
Seperti diketahui CSIS adalah organisasi yang di tahun 70 dan 80-an sangat berperan dalam menata kehidupan politik di Indonesia. Organisasi ini secara formal didirikan pada 1 September 1971, dengan disupport kuat oleh Ali Murtopo.
Menurut Dr George Aditjondro dalam tulisannya yang disebarkan lewat internet, CSIS ini mempunyai kebijakan anti Islam dan merupakan gerakan radikal. “Saya tahu bagaimana permainan Moerdani bersama orang-orang CSIS dalam mengeruk uang Timor Timur, setelah sebelumnya membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut. Dengan uang yang terus mengalir (monopoli kopi yang dikelola oleh Robby Ketek dari Solo) itulah, mereka antara lain, bisa membiayai operasi-operasi politik Moerdani bersama CSIS,” tulis Aditjondro
Kini CSIS (Centre for Strategic and International Studies) dipimpin oleh bekas Menteri Pendidikan Daoed Joesoef (Presiden Direktur), Wakil Presdir dipegang oleh Harry Tjan Silalahi, Direktur Pelaksananya Hadi Soesastro (kini diganti Dr Marie Pangestu). Duduk di Dewan Komisaris (Supervisory Board) adalah Jusuf Wanandi, Soedjati Djiwandono dan Sofjan Wanandi alias Liem Bian Koen.
Sekretariat CSIS yang berada di Jl. Tanah Abang II, tiap hari selalu ramai dikunjungi generasi muda. Kebanyakan mereka adalah peneliti atau mahasiswa. Koran-koran, majalah-majalah, jurnal dan buku-buku berbahasa Indonesia atau asing cukup lengkap tersedia di sana. Jurnal Timur Tengah, Jurnal Palestina, Hasil Sensus terbaru dapat kita temukan di sana. Yang paling rapi dan banyak di-minati pengunjung adalah kliping-kliping korannya. Pengunjung pun kalau ingin pelayanan cepat, dapat memfotokopi sendiri, dokumen-dokumen, buku/jurnal yang diinginkan (beberapa mesin fotokopi tersedia khusus), tentu dengan biaya ganti fotokopi.
CSIS sendiri juga menerbitkan beberapa publikasi diantaranya: analisa CSIS, jurnal dua bulanan berbahasa Indonesia, The Indonesian Quarterly, dan Nawala CSIS, serta buletin bulanan CSIS. Selain itu juga menerbitkan dokumentasi kliping dengan topik-topik tertentu dan buku-buku. Kegiatan ilmiah ini mungkin hanyalah bungkus dari kegiatan CSIS yang utama.
Ini paling tidak terlihat dari fasilitas kamar yang disediakan untuk Benny Moerdani, Menurut Aditjondro, “Moerdani adalah seorang Katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam. Karena itu lancar saja kerjasama Moerdani dengan CSIS. Sebagai orang Katolik ekstrim kanan, Moerdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa Moerdani sekarang dengan tenang berkantor di CSIS (menggunakan kantor bekas Ali Murtopo).
Menurut Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangannya kepada pers di sela-sela acara Cijantung itu, Sofjan Wanandi salah seorang pimpinan teras CSIS akan dimintai keterangan sehubungan dengan kasus peledakan bom di rumah susun Johar, Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sementara Sofjan belum diperiksa, ia telah terburu ke luar negeri. Sumber yang dihubungi Media Dakwah (26/1) mengatakan bahwa Sofjan telah pergi ke Singapura dengan Benny Moerdani.
Data-data yang dihimpun Media Dakwah mengungkapkan bahwa Sofjan Wanandi alias Liem Bian Koen diduga mempunyai kaitan dengan gerakan PRD dan peledakan bom di Tanah Tinggi tersebut. Seperti dokumen yang berbentuk email yang ditemukan aparat keamanan di rumah korban peledakan itu. Dokumen yang dikirim oleh seorang yang berinisial Dewa itu antara lain berbunyi :
“Kawan-kawan yang baik! Dana yang diurus oleh Hendardi belum diterima, sehingga kita belum bisa bergerak. Kemarin saya dapat berita dari Alex bahwa Sofjan Wanandi dari Prasetya Mulya akan membantu kita dalam dana, di samping itu bantuan moril dari luar negeri akan diurus oleh Yusuf Wanandi dari CSIS. Jadi kita tidak perlu tergantung kepada dana yang diurus oleh Hendardi untuk gerakan kita selanjutnya.”
Tentang isi email ini, Hendardi kepada majalah Gatra edisi 31 Januari 1998 menolak keterkaitannya dengan masalah dokumen yang ditemukan di rumah gerombolan PRD. Sofjan tentu saja juga menolak keterkaitan dirinya dengan PRD sebagaimana yang disebut dalam email itu.
Nama Sofjan dan Yusuf Wanandi bukan hanya disebutkan dalam email, tapi juga dalam dokumen yang disita petugas keamanan tentang pertemuan orang-orang yang mengaku sebagai “kelompok pro demokrasi”. Pertemuan itu berlangsung malam hari di Leuwiliang, Bogor, 14 Januari 1998 lalu.
Pertemuan itu, seperti tersebut dalam dokumen tadi, dihadiri oleh 19 aktivis, mewakili 9 organisasi yang mengklaim dirinya sebagai kelompok pro demokrasi. Menurut mereka situasi politik dan ekonomi Indonesia saat ini tak karuan. Untuk menanggulanginya adalah dengan revolusi. Untuk melakukan revolusi, kata mereka, diperlukan visi dan strategi antara senior dan yunior dalam merencanakan sebuah aktivitas. Generasi yunior adalah para pemuda yang intensif mengikuti pertemuan-pertemuan seperti di Leuwiliang itu. Sedangkan generasi senior terbagi dalam empat kekuatan:
Pertama, kekuatan ilmiah dan strategi yang diwakili sebuah lembaga terkenal (CSIS, red) di Jakarta. Kekuatan ini bertu-gas membuat analisis dan menyusun konsep perencanaan aktivitas ke depan.
Kedua, kekuatan militer yang diwakili oleh seorang purnawirawan ABRI yang dulu pernah amat berkuasa (Benny Moerdani red).
Ketiga, kekuatan massa yang pro Megawati Soekarnoputri.
Keempat, kekuatan ekonomi yang dalam hal ini diwakili oleh Sofjan Wanandi dan Yusuf Wanandi.
Ketika wartawan Gatra mengonfirmasikan semua isi dokumen ini ke Yusuf dan Sofjan, tentu saja mereka menolaknya. Tapi sumber terpercaya di Media Dakwah mengungkapkan bahwa dokumen ini sah dan bahkan dalam hari-hari terakhir ini, orang-orang grup CSIS melakukan pertemuan rutin di dalam negeri dan luar negeri seperti Vancouver, New York dan Perth, Australia. Kelompok CSIS dan ‘konco-konco’nya juga mencanangkan bulan Pebruari ini sebagai bulan berdarah!
Mungkin kelompok ini yang dimaksudkan Dr Amien Rais sebagai kelompok yang telah bermain ugal-ugalan dalam krisis di Indonesia akhir-akhir ini. “Inilah salah satu pelajaran yang harus kita petik, bahwa mereka itu ibarat makhluk Franskenstein yang setelah dibesarkan, kemudian mau menolong orang yang telah menolong dan memberikan fasilitas tanpa batas kepada mereka itu,” tegas Amien.
Menurut Amien, permainan politik kasar yang dimainkan sementara pihak di dalam maupun di luar negeri itu bermaksud menjatuhkan pemerintah. Bahkan kata sejawat Amien, Dr Afan Gaffar, “Saya menduga konspirasi beberapa kelompok itu hendak menjatuhkan Presiden Soeharto sebelum SU MPR 98.”
Setelah gagal melalui jalur politik, bidang ekonomi memang menjadi sasaran empuk untuk menggoyang pemerintah Orde Baru. Apa boleh buat, sistem perekonomian yang di setup oleh Mafia Berkeley (Trio RMS =Radius Prawiro, Adrianus Moy, JB Sumarlin) ini ternyata tak mampu membangun basis yang kokoh. Kebijakan pembangunan trickle down effect misalnya, ternyata mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang luar biasa lebar antara segelintir konglomerat dengan ratusan juta rakyat Indonesia yang lain.
Dibesarkan oleh pemerintah selama Repelita I (25 tahun). Para konglomerat yang kebanyakan non pribumi itu tumbuh meraksasa hingga menguasai sekitar 70% madu pembangunan. Di tangan merekalah nadi-nadi perekonomian bangsa ini berdenyut. “Kekuatan ekonomi itu merupakan segala-galanya sekarang ini, ”kata Amien Rais menggambarkan kekuatan yang mereka miliki.
Dalam keadaan krisis moneter, mereka yang juga perajin utang luar negeri itu ternyata justru menimbun kekayaan dollar di luar negeri senilai trilyunan rupiah (sekitar 80 milyar dolar). Sebelumnya, konglomerat Liem Sioe Liong sepertinya sudah membaca keadaan ketika ia memutuskan memindahkan mesin udang -PT Indofood Sukses Makmur- ke Singapura. Meskipun Mensesneg Moerdiono menyebutnya sebagai bentuk “nasionalisme baru’, banyak pengamat ekonomi yang menyebut langkah itu sebagai pe-larian modal (capital flight).
Krisis moneter yang dimainkan oleh sekelompok orang itu, mengambil alasan karena tidak ditunjuknya secara jelas nama Cawapres. Sejatinya mereka menginginkan calon-calon dari mereka dapat terealisir sehingga keinginan dan nafsu mereka terpenuhi.
Umat Islam dan ABRI Bersatu
Keterlibatan kelompok-kelompok tertentu di negeri ini dalam situasi moneter yang buruk akhir-akhir ini juga ditengarai oleh H Hussein Umar Sekum DDII- dalam ceramahnya yang disambut pekikan Allahu Akbar dan applaus tepuk tangan para peserta dan prajurit. “Perjuangan umat Islam sejak Diponegoro, Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Tuanku Imam Bonjol dan tokoh-tokoh lain telah membuktikan bahwa umat Islam sangat mencintai negeri Indonesia ini. Umat Islam Indonesia tidak rela negeri ini dijajah oleh orang-orang luar atau orang luar (asing) yang punya kaki tangan di Indonesia, ”tegas Hussein dengan suara yang menggelegar.
Pembicara selanjutnya adalah Dr Watik Praktiknya (Sekum Muhammadiyah) dan KH Dr Said Agil Munawwar (NU), yang juga bertindak sebagai Imam shalat Isya’ dan tarawih. Keduanya menyampaikan persetujuannya untuk bersama-sama antara ABRI dengan umat Islam bahu membahu dalam menindak para pengkhianat bangsa.
Sambutan terakhir disampaikan oleh Ketua MUI KH Hasan Basri. Ketua MUI menyatakan bahwa haram hukumnya menimbun dolar dan bahan kebutuhan pokok, karena sangat merugikan masyarakat, dalam hal ini notabene umat Islam. Ia juga mensyukuri kemesraan ABRI rakyat yang tercermin dalam acara silaturrahim Cijantung ini, Itu, katanya, tak lepas dari sosok Prabowo. “Prabowo adalah tokoh masa kini dan tokoh masa depan,” ujar Hasan Basri, disambut tepuk tangan hadirin. Hasan Basri juga mewanti-wanti agar umat Islam dapat menjaga Prabowo.
****** akhir kutipan *******
Putri Bung Karno: Sungguh memalukan bila presiden baru ternyata pesanan asing
http://politik.rmol.co/read/2014/07/22/164950/Putri-Bung-Karno:-Sungguh-Memalukan-Bila-Presiden-Baru-Ternyata-Pesanan-Asing-
***** awal kutipan *****
Tidak dapat dipungkiri Indonesia memiliki arti yang begitu besar bagi dunia, baik secara politik maupun ekonomi.
Sudah semestinya, seluruh elemen bangsa Indonesia memahami hal ini serta berusaha sekuat mungkin mencegah kepentingan asing menyusup di tengah proses pergantian pemerintahan. Bukan tidak mungkin ada upaya dari pihak asing merekayasa sedemikian rupa agar figur yang dapat mereka tumpangi dan tunggangi dinyatakan keluar sebagai pemenang.
Demikian disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS) Rachmawati Soekarnoputri dalam perbincangan Senin malam (21/7).
Menurut putri Bung Karno ini, permainan pihak asing dalam Pilpres 2014 ada yang dapat dikenali, ada juga yang tidak dapat dikenali.
Di antara yang dapat dikenali, sebutnya, adalah kehadiran mantan Presiden AS Bill Clinton.
Kunjungan Bill Clinton ke Aceh dan pertemuan dengan sejumlah tokoh Aceh adalah bagian dari lawatan Clinton Foundation ke sejumlah negara di kawasan Asia dan Pasifik.
Namun sebelumnya, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan tidak mengetahui rencana itu.
“Kunjungan Clinton ini bukan rahasia umum lagi memiliki agenda tertentu terutama yang berkaitan dengan pilpres,” ujar Rachma.
Begitu juga dengan kehadiran tiba-tiba jurnalis Amerika Serikat, Allan Nairn, yang difasilitasi dan didukung oleh kelompok neolib di Indonesia. Allan Nairn menjadi alat perusak citra yang cukup berhasil.
“Allan berlindung di balik profesinya sebagai jurnalis. Tetapi kita tahu bahwa misi utamanya adalah mempengaruhi proses pemilu agar jalan bagi kelompok neolib yang pro kepentingan asing terbuka lebar,” ujar Rachma.
Sayang, sebut Rachma, tidak banyak yang menyadari hal ini. Media pun umumnya larut dengan permainan cerita Allan Nair itu.
“Sebagai sebuah bangsa yang besar dan berdaulat kita tidak merasa bangga dan justru seharusnya malu apabila kemenangan capres dikarenakan pesanan atau tekanan pihak asing,” demikian Rachma.
***** akhir kutipan *****
Semua kabar di atas mengingatkan kita kepada pesan Bung Karno untuk mewaspadai intervensi asing
“Ingatlah… ingatlah… ingat pesanku lagi:
“Jika engkau mencari pemimpin, carilah yang dibenci, ditakuti atau dicacimaki asing, karena itu yang benar. Pemimpin tersebut akan membelamu di atas kepentingan asing itu.
“Dan janganlah kamu memilih pemimpin yang dipuji-puji asing, karena ia akan memperdayaimu.” Ir. Soekarno
saya sebagai umat islam merasa malu bila anda menfitnah orang…bukan kah fitnah lebih kejam dari membunuh…jangan gara2 mendukung suatu calon presiden demi keuntungan kelompok anda,,anda membawa agama..
berapa duit yg engkau dapat kan untuk menfitnah calon presiden saingan .
Kami sekedar menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama yang mengikuti Rasulullah dengan mengikuti Imam Mazhab yang empat
Bagi kaum muslim sebaiknya berpegang pada prinsip “saling mendukung dan bekerjasama untuk perkara yang sependapat dan saling menghormati untuk perkara yang tidak sependapat dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah”
Silahkan saksikan pesan video dari calon Presiden RI 2014-2019 Prabowo Subianto untuk sahabat Facebook dan pendukung dimanapun berada yang diupload pada http://www.youtube.com/watch?v=S9pfcbCzprU
Ada yg bilang tong kosong nyaring bunyinya.., Ada yg nanya dapat bayaran berapa..,, 😂😂. Sedemikian lucu tuduhan dari para manusia yg Sebenernya belum paham apa yg disampaikan. Kalau memang anda seorang Muslim, apa masih kurang pendapat para ulama, Maimun Zubair, habieb Luthfy bin Yahya, Said Agil Siradj, dll..?? Seharusnya umat Islam bersatu pada saat Ada kepentingan2 yg bakal merugikan umat di kemudian hari. Perkara hilafiyah sdh mjd sunatullah, dan bukan sby alasan untuk bercerai Berai. Saya prihatin dg cara berpikir mas Woli, Khalid bin waled dan jutaan manusia di negara kita ini, yg belum mengerti makna ukuwah. Dan saya jg ga Ada kesanggupan untuk menyadarkan, hanya sekedar mengajak, seperti jg maksud bang zon membuat blog ini. Bukan begitu bang zon…??
Silahkan baca tulisan selanjutnya pada
Saat ini dan seterusnya lebih baik sebanyak-banyaknya berdoa yang baik-baik: semoga bangsa Indonesia diberi kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan, aman, damai, dalam lindungan dan ampunan Allah.
Silahkan baca tulisan selanjutnya pada
Doa dg meninggalkan usaha umat yg direstui para ulama..?? Sama dengan berdoa agar pd saat mati nanti, mayat yg bisa mandi, berkafan, berkubur sendiri. Tinggal menuju kebatilan, pada saat 85% muslim tergerus oleh sisanya. Sudah banyak umat yg meninggalkan para ulama, dan bertindak seolah tanpa Ada sikap tawadlu. Adab adalah setengah dari ilmu. Jika tidak beradab, nilai masih di bawah 5. Apakah bisa doa kita terkabul, jika dalam keadaan demikian…? Sungguh merupakan hal yg mustahil bukan…? Yg perlu dilakukan dan sifatnya urgent adalah bukan cm banyak doa. Mengapa..? Karena ini menyangkut jg dg GENERASI mendatang. Perlu dikasihani orang orang yg berpikir seperti mas Woli.
Silahkan baca tulisan selanjutnya pada
pemenangnya presiden udah di tetapkan koq masih pada ribut menjelekan jokowi. coba dong sholat malam minta petunjuk Allah. apa benar jokowi jd presiden atas takdir Allah. ngomong hebat, kitab hafal tapi hati masih dengki. dimana percaya sama 6 rukun iman. apakah lupa kalo sehelai daun jatuh atas seijin Allah, sehelai rambut rontok juga seijin Allah. apakah masih tak percaya kalo seseorang bisa jadi pemimpin suatu negara besar itu seijin Allah. kalo percaya takdir ya udah gak usah di bahas lagi tinggal bagaimana kontribusi kita untuk memajukan negara ini bukan menjegal.
Silahkan baca tulisan selanjutnya pada
Saya sudah tebak berdoa saja dipermasalahkan. Ya sudah, wassalam.
Mas Woli ngambek.. Masih lebaran mas, ga usah tebak tebakan. Kosong kosong buat semuanya.