Arifin Ilham menasehatkan umat Islam jangan tertipu pencitraan media
Ustadz Muhammad Arifin Ilham menegaskan umat Islam jangan tertipu dengan pencitraan media sebagaimana yang diberitakan pada http://www.kabarsatu.co/archives/2964
***** awal kutipan ******
JAKARTA, KABARSATU – Muhammad Arifin Ilham menegaskan umat Islam jangan tertipu dengan pencitraan media dan jangan tertipu. Hal itu diungkapkannya agar dalam laga Pilpres 9 Juli mendatang pemilih cermat memilih calon pemimpin negara ini.
“Umat Islam jangan bodoh, jangan tertipu dengan pecitraan. Dalam memilih presiden, lihatlah siapa di belakang mereka,” serunya dalam pengajian subuh di Masjid Az Zikra, Sawangan, Depok, beberapa waktu kemarin.
Pimpinan pengajian Az Zikra tersebut juga mengungkapkan, pemilih jangan tertipu dengan salah satu pemilik televisi Surya Paloh yang mendukung salah satu pasangan capres-cawapres selama ini melarang dan akan memecat pegawainya di Metro TV yang mengenakan hijab.
Kemudian juga tempat pelacuran Dolly menolak ditutup partai pengusung calon presiden tersebut. “Maka kalau kita memilih mereka sama saja memilih pelacuran merajalela,” bebernya.
***** akhir kutipan ******
Kita jangan lupa untuk mewaspadai Zionisme hingga akhir zaman sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa’id telah menceritakan kepada kami Ya’qub bin Abdurrahman dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam bersabda: “Kiamat tidak terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi dibalik batu dan pohon, batu atau pohon berkata, ‘Hai Muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi dibelakangku, kemarilah, bunuhlah dia, ‘ kecuali pohon gharqad, ia adalah pohon Yahudi’.” (HR Muslim 5203)
Sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/28/catatan-buat-capres/ bahwa siapapun penguasa negeri yang mengusik kaum Yahudi atau yang kita kenal sekarang Zionis Yahudi maka mereka akan terkena “gempuran”.
Salah satu “gempuran” adalah melalui kekuatan media massa yang telah mereka kuasai.
Protokol Zionis yang ketujuh,
“Kita harus memaksa pemerintahan bukan-Yahudi untuk menerima langkah-langkah yang akan meningkatkan secara luas rencana yang telah kita buat yang telah kian dekat dengan tujuannya dengan cara meletakkan tekanan pada pendapat umum yang telah kita agendakan yang harus didorong oleh kita dengan bantuan apa yang dinamakan ‘kekuatan besar’ pers. Dengan sedikit perkecualian, tak perlu terlalu dipikirkan, kekuatan itu telah berada dalam genggaman kita”.
Protokol Zionis yang kelimabelas
…Dibawah pengaruh kita, pelaksanaan hukum kaum non_yahudi harus dapat diredusir seminim mungkin. Penghormatan kepada hukum harus dirongrong dengan cara interpretasi sebebas mungkin sesuai dengan apa yang telah kita perkenalkan pada bidang ini. Pengadilan akan memutuskan apa yang kita dikte, bahkan dalam kasus-kasus yang mungkin mencakup prinsip-prinsip dasar atau isu-isu politik melalui jalur pendapat surat kabar dan jalur lainnya.
Salah satu analisa mengatakan bahwa sesungguhnya “kejatuhan” Sukarno ditenggarai karena terbitnya Keputusan Presiden yang “mengusik” kaum Yahudi dan menggerakkan “konspirasi”. yakni Keputusan Presiden RI No. 264 Tahun 1962, tentang larangan adanya organisasi Liga Demokrasi, Rotary Club, Divine Life Society, Vrijmetselaren-Loge (Loge Agung Indonesia), Moral Rearmament Movement, Ancient Mystical Organization of Rosi Crucians (AMORC) dan Organisasi Baha’i
Salah satu organisasi bentukan Zionis Yahudi adalah Rotary Club
Nama resminya adalah Rotary International (RI). Komunitas lokal Rotary International yang mereka bentuk di 162 negara dinamakan ‘club’, sehingga nama lengkapnya Rotary International Club, biasa disingkat Rotary Club (RC). didirikan pada tahun 1905, markas besarnya berada di Kota Evanston, Illinois, USA, Nomor Telp. (312) 866-300.
Organisasi ini awalnya didirikan untuk menunjang perjuangan untuk mendapatkan tanah air bagi orang-orang Yahudi. Anggota Rotary Club adalah kalangan pengusaha. Mereka menunjang dari segi dana bagi terbentuknya negara zionis Israel. Rotari Club bertugas mengumpulkan kalangan bisnis dan berfungsi sebagai ‘kontak bisnis’ (clearing house) dan merupakan sarana pengumpulan dana bagi keperluan zionis.
Rotary Club adalah organisasi bawah tanah Zionis Israel, yang beranggotakan kaum usahawan, tenaga ahli, Intelektual (mahasiswa dan dosen) sebagai anggota penuhnya, sedangkan orang-orang umum dan pelajar sebagai anggota kelas lebih rendah.
Rotary Club didirikan oleh Paul P Harris, seorang keturunan Yahudi Amerika, sekitar bulan Februari 1905 di kota Chicago Amerika Serikat. Organisasi ini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan dukungan dana yang kuat, dan telah mempunyai cabang di 80 negara termasuk Indonesia, sekitar 6800 Rotary Club ada di dunia, dengan anggota sekitar 327.000 aktifis.
Pemerintah Spanyol pernah melarang Rotary Club. Bahkan Vatikan dikabarkan pernah mengeluarkan aturan untuk melarang kaum Katolik di dunia untuk masuk ke dalam keanggotaan Rotary Club.
Di Indonesia Rotary Club sudah tidak dilarang lagi karena telah terbitnya Kepres Nomor 69 Tahun 2000.
Sebuah sinyalemen disampaikan pengamat intelijen Laksamana Pertama (Purn) Mulyo Wibisono (mantan komandan Satgas Intel Badan Intelijen Strategis) kepada itoday (24/01). “Rotary Club dan Lions Club itu kegiatan subversif. Kelompok ini berusaha mengatur dunia. Itu organisasi yang secara terselubung dikendalikan gerakan internasional, Freemasonry. Itu dikendalikan Amerika Serikat dan Yahudi. Club itu alat asing, maka mereka itu agen asing termasuk istri Jokowi,” tegas Wibisono. Sumber: http://www.itoday.co.id/politik/pengamat-intelijen-jokowi-disetir-kelompok-zionis-dan-freemasonry
Peneliti Zionisme, Ridwan Saidi dalam buku bertajuk ‘Jaringan Yahudi di Nusantara’ menyebut Rotary Club Internasional sebagai perabot Zionis. Menurut Ridwan Saidi, sebagai organisasi elit yang menjalankan misi kemanusiaan, Rotary Club sepenuhnya dikendalikan oleh Freemasonry dan Zionisme.
Zionis Yahudi mempergunakan kekuatan media massa yang telah mereka kuasai untuk menggiring pendapat umum (opini) masyarakat dengan pola pencitraan.
Berdasarkan sebuah analisa intelijen, media massa Internasional akan menurunkan artikel-artikel untuk memuji calon presiden yang mereka inginkan. Ungkapan mereka “no free lunch” artinya semuanya ada maksud tujuannya.
Berdasarkan beberapa survey alasan orang akan memilih Jokowi adalah berdasarkan “sepak terjang” Jokowi yang dipublikasikan oleh media massa. Contoh alasan orang akan memilih Jokowi adalah “dekat dengan rakyat”, “suka blusukan”, “penampilannya sederhana”
Hal yang kita khawatirkan dengan pemilihan secara langsung akan terulang kembali rakyat memilih akibat pencitraan atau berdasarkan penampilan bukan berdasarkan kompetensi
Jusuf Kalla dan sekretaris jenderal DPP PKB Abdul Malik Haramain sebelumnya mengakui bahwa Jokowi belum cukup pantas untuk diusung sebagai calon presiden sehingga kesimpulannya Jokowi dijadikan calon presiden adalah semata-mata karena popularitas dan elektabilitasnya yang tinggi
Jusuf Kalla sebelumnya menegaskan bahwa Jokowi belum pantas diusung jadi capres. Dia menyarankan agar Jokowi konsentrasi dulu dengan pekerjaannya sebagai gubernur DKI Jakarta. “Jangan berpikir dulu jadi presiden. Karena masyarakat mendukung itu baru dalam tahap harapan, nah harapannya itu harus dibuktikan,” kata JK kepada Okezone di kantor pusat Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, baru-baru ini sebagaimana yang diberitakan pada http://news.okezone.com/read/2013/03/27/339/782050/jk-belum-ada-bukti-jokowi-sukses
Berikut kutipan selanjutnya
****** awal kutipan ******
Selama ini, kata dia, Jokowi dihargai lalu didukung jadi calon presiden bukan karena bukti bahwa kinerjanya membangun Ibu Kota sukses. “Macet masih macet, banjir masih banjir, kumuh masih. Belum ada buktinya sukses,” tegasnya.
Jika berhasil menjadi Gubernur DKI, pria kelahiran Bone itu yakin pada waktunya Jokowi akan dipercaya masyarakat untuk jadi presiden. Menurut JK, keyakinannya bukan bualan semata, tapi sudah ada bukti. Lee Myung-bak bisa jadi presiden Korea Selatan karena sukses jadi wali Kota Seoul. Contoh lainnya yakni Presiden Iran, Ahmadinejad yang sebelumnya berhasil membenahi Teheran.
“Kalau banjir, macet, kekumuhan teratasi, perkelahian tidak ada, langsung tidak usah pakai kampanye lah. Itu terbukti bukan hanya Jokowi,” ujarnya.
Mantan menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu mengatakan, jika Jokowi terpengaruh dengan desakan untuk jadi calon presiden, maka ketika tidak berhasil mantan walikota Solo itu akan merasakan sakit luar biasa. “Jadi sabar untuk membuktikan,” ungkapnya.
“Saya yang mengajak Jokowi ke Jakarta. Saya punya harapan pada dia, kalau dia terlalu cepat bergeser banyak orang yang kecewa, nanti orang menyalahkan saya,” tambahnya seraya tersenyum.
****** akhir kutipan *******
Begitupula wakil sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Malik Haramain mengatakan bahwa Jokowi belum terbukti kapasitasnya mempimpin institusi besar sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2055451/pkb-mohon-maaf-jokowi-belum-pantas-jadi-capres
Berikut kutipan selanjutnya
******* awal kutipan *******
Ia melanjutkan, Jokowi baru mempunyai pengalaman dalam memimpin Kota Solo, sementara kinerjanya dalam memimpin wilayah yang lebih besar yakni Provinsi DKI Jakarta belum terbukti.
“Saat ini belum ada hasil kerja besar Jokowi di Jakarta, jadi kapasitasnya masih meragukan,” katanya.
Menurutnya, jika dibandingkan dengan dua tokoh yang saat ini menjadi kandidat Capres dari PKB yakni Jusuf Kalla dan Mahfud MD, maka Jokowi kalah. Malik mengklaim Jusuf Kalla dan Mahfud MD mempunyai sarat lengkap untuk diusung menjadi Capres.
******** akhir kutipan ******
Apalagi budayawan asal Betawi, Ridwan Saidi yang semula mendukung pasangan Jokowi-Ahok namun tidak sependapat terhadap pencapresan Jokowi karena melihat kinerja Jokowi – Ahok lebih berantakan dibandingkan zaman Foke. Menurutnya, kondisi Jakarta semakin parah dalam sejarah Indonesia sebagaimana yang diberitakan pada http://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/12/06/budayawan-betawi-selama-dipimpin-jokowi-jakarta-acak-acakan
Masih beruntung, Jokowi dengan kompetensinya didamping oleh cawapres Jusuf Kalla, sosok yang telah dikenal kompetensi dan integritasnya
Contoh dalam kasus century, JK dengan tegas berpendapat bahwa century adalah perampokan dan dengan kewenangannya memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular (pemilik Bank Century)
Namun sayangnya jauh-jauh hari PDIP telah mempersiapkan sanksi jika Jusuf Kalla melampaui kewenangannya sebagaimana yang disampaikan oleh Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/19/pdip-siapkan-sanksi-jika-jk-suka-over-kewenangan
Jadi jika kebijakan Jusuf Kalla tidak sejalan atau bertentangan dengan kebijakan PDIP maka akan dikenakan sanksi.
Salah satu cara meraih popularitas dan elektabilitas yang tinggi adalah dengan politik pencitraan
Pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro menyampaikan pada http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/ bahwa masyarakat kan selalu mengkritik SBY karena selalu melakukan politik pencitraan. Lha kok ini mau memiliki Jokowi yang menerapkan ilmu yang sama dengan SBY. Kalau tidak suka dengan gaya politik pencitraan, maka seharusnya kita anti dengan gaya politik ini. Kok ini seperti mengulang,”
Sejak awal Siti mengaku sudah melihat bahwa Jokowi memang berniat untuk menjadi presiden dengan menggunakan pilkada DKI Jakarta sebagai batu loncatan dan barometer langkah selanjutnya. ”Jokowi sudah mempersiapkan diri menjadi capres itu sejak kedatangannya ke Jakarta dengan mobil Esemkanya dan didukung oleh tim media sosial profesional dari Politicalwave. Ada Didi dan Sony di belakang tim media sosial. Dia menang di DKI dan itu membuatnya makin PD,” tegasnya.
Capres Jokowi memang orang yang “baik” namun permasalahannya adalah beliau berada di lingkungan dan dibesarkan oleh PDI-P
Sebagaimana berita yang diarsip pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/28/ketahui-sebelum-pilpres/ Pendiri dan Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tahid Bandung KH Abdullah Gymnastiar mengingatkan bahwa pada masa awal reformasi , ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya dan Prabowo lah perwira militer yang terang-terangan membela umat Islam dan tak rela melihat umat Islam dipinggirkan.
Berikut kutipannya
****** awal kutipan *****
Menurut Aa Gym dirinya sudah mengenal Prabowo pada tahun 1990-an, saat Prabowo menyandang jabatan Danjen Kopassus.
Pada saat itu, ada seorang jenderal petinggi TNI yang amat disegani dan selalu menjadikan umat Islam sebagai target kebenciannya.
“Setahu saya, pada waktu itu hanya Prabowo yang terang-terangan membela umat Islam. Ini kenangan luar biasa saya tentang sosok Prabowo yang sulit dilupakan. Ia perwira militer yang tak rela melihat umat Islam dipinggirkan. Karena alasan ini, saya mendukung Prabowo,” ujarnya.
******* akhir kutipan ******
Suara Islam Online dalam sebuah berita yang kami arsip pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/melawan-pengkhianat-bangsa.pdf juga mengingatkan kembali apa yang dialami oleh umat Islam pada era 90 an.
Berikut kutipannya
***** awal kutipan *****
Jiwa nasionalis relijius sebenarnya telah tertanam pada diri Prabowo Subianto, sekitar 20 tahun lalu. Tahun 1998, saat menjadi Danjen Kopassus, Prabowo dekat dengan kalangan tokoh-tokoh umat. Baik dengan tokoh MUI, NU, Muhammadiyah, DDII, KISDI dan para pimpinan pesantren se-Indonesia. Mungkin karena terlalu dekatnya dengan tokoh-tokoh Islam saat itu, kalangan anti Islam menjadi tidak suka padanya. Ia akhirnya difitnah sebagai dalang penculikan dan kerusuhan Mei 1998 dan akhirnya menenangkan diri ke Yordania selama beberapa tahun lamanya.
**** akhir kutipan *****
Dari arsip berita tersebut dapat kita ketahui bahwa perjuangan reformasi di Indoneisa pada kenyataannya ada dua kubu
Prabowo termasuk tokoh reformasi yang dipermasalahkan karena menemui para tokoh-tokoh tanpa sepengetahuan dari Wiranto sebagai atasannya sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/29/isu-kudeta-prabowo
Wiranto dalam bukunya “Bersaksi di Tengah Badai” mengakui mendapat laporan secara lengkap tentang aktivitas Pangkostrad Letjen TNI Prabowo pada saat-saat kritis. “Bahkan, saya telah mendapat informasi mengenai pertemuannya dengan Wakil presiden BJ Habibie dan pertemuannya dengan Amien Rais serta Gus Dur maupun dengan tokoh-tokoh lainnya. Bagi orang awam, barangkali hal itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh,” tulis Wiranto .
“Namun, di dalam kehidupan militer, kegiatan semacam itu jelas tidak dapat dibenarkan, karena menyalahi aturan. Seharusnya Pangkostrad berorientasi pada wilayah, tugas, dan tanggung jawabnya sebagai Pangkostrad yang menggerakkan pasukan atas perintah Panglima ABRI. Bukan ke sana kemari ngurusin masalah politik dan kenegaraan. Walaupun hal itu dilakukan, harus sepengetahuan pimpinan, bukan atas kehendak sendiri dan sama sekali tidak melaporkan kepada atasan.”
Tokoh reformasi Amin Rais tampaknya menyadari bahwa arah reformasi yang berjalan sekarang tidak sesuai dengan visi dan misi maupun platform partai politik PAN yang didirikannya sehingga memutuskan untuk mendukung kubu Prabowo karena adanya kesesuaian dengan visi dan misi Gerindra.
Sehingga terlihatlah tokoh reformasi “kubu lain” yang menolaknya seperti Goenawan Mohamad sebagaimana berita pada http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/15/goenawan-muhammad-mundur-dari-pan
“Latar berlakang” perjuangan reformasi kubu Goenawan Muhammad dapat dibaca pada https://mutiarazuhud.files.wordpress.com/2014/05/goenawan-muhammad-background.pdf
Tulisan tersebut ditulis berdasarkan buku yang berjudul, “Kekerasan Budaya Pasca 1965” karya Wijaya Herlambang yang terbit November 2013 lalu yang mengungkapkan bahwa Goenawan Muhammad dibiayai lembaga filantropi mulai : Ford Fondation, Rockefeller Fondation, Asia Fondation Open Society Institue, USAID juga tokoh Yahudi George Soros.
Berikut kutipannya
***** awak kutipan *******
Goenawan Mohamad sejak Tempo diberangus rezim Soeharto (1994) menempatkan diri sebagai pelawan orde baru yang handal. Dengan lenyapnya Tempo GM membangun Komunitas Utan Kayu (KUK) yang bermarkas di Jalan Utan Kayu Jakarta Timur. Lembaga ini kemudian melahirkan serenceng lembaga kebudayaan mulai AJI (Aliansi Jurnalistik Indonesia), Jaringan Islam Liberal (JIL), Teater Utan Kayu (TUK) yang diplesetkan bulletin Boemiputra menjadi Tempat Umbar Kelamin, sekaligus agen imperialis Barat.
Kehadiran JIL dirasakan umat Islam terbesar sebagai alat penghancuran Islam di negeri ini. Karena itu JIL disebut dibiayai lembaga filantropi Barat mencapai 150.000 USD/tahun.
Pendek kata KUK melalui lobby GM ke sejumlah orang-orang teras USAID, berhasil menguras dananya sebesar 100.000 -200.000 USD, sehingga menempatkan KUK sebagai agen Barat. Termasuk mendirikan ISAI (Institut Studi Arus Informasi) pada 1995 dan belakangan membangun Salihara di kawasan Pasar Minggu sebagai pusat budaya.
Yang sangat dirasakan menyakitkan bagi kelompok Islam mainstream, kehadiran KUK di bawah GM, misalnya Radio FM 68, JIL, bahkan berbagai penerbitan bawah tanahnya seperti Bergerak, X-Pos hingga Tempo majalah dan Koran Tempo yang kini sejak era reformasi, kembali terbit, kesemua produk GM ini cenderung menghantam aspirasi Islam.
Kini terbongkar melalui buku Wijaya Herlambang, semua ini tidak aneh, GM sejatinya seorang komprador sejati, yang diakuinya sendiri, dia memang dibiayai serenceng lembaga filantropi Barat dan Asia termasuk Asia Foundation dan Japan Foundation, termasuk tokoh Yahudi Gerge Soros itu.
Memang Herlambang belum menyajikan ulasan bagaimana peranan GM saat rezim Soeharto jatuh di mana Soros ikut memainkan peranan menghancurkan ekonomi Indonesia. Hanya dikutip sekilas GM bersama Adnan Buyung Nasution terlihat menonjol di saat itu namun bukanlah dua orang itulah sejatinya yang memainkan peranan terpenting dalam reformasi Mei 1998 itu.
Yang jelas melalui seluruh penampilannya, GM cenderung berlawanan arus dengan Islam. Tatkala umat Islam makin bersikeras menentang eksistensi aliran sesat Ahmadiyah dan mendesak pemerintah membubarkannya, awal 2008, GM dan kelompoknya menentangnya dan mendirikan AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) dan memajang iklan di harian Kompas menunjukkan eksistensinya seraya mengecam umat Islam mainstream yang dituduhnya melanggar hak-hak asasi warga Ahmadiyah, mengancam kebhinekaan, sekaligus menyebar kebencecian, kekerasan, dan ketakutan di tengah masyarakat.
******* akhir kutipan ******
Dari “latar belakang” tersebut kita dapat simpulkan bahwa kubu Goenawan Muhammad adalah pejuang reformasi yang membawa misi pihak asing untuk menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan (liberalisme. pluralisme, sekularisme) termasuk kebebasan memahami Al Qur’an dan AS Sunnah dengan semangat kebebasan (liberalisme)
Serupa dengan kubu Goenawan Muhammad adalah
http://www.beritasatu.com/nasional/183410-aktivis-ham-kecewa-amien-rais-dukung-prabowo.html
atau
http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/16/tim-penuntasan-kasus-tragedi-trisakti-protes-dukungan-alumni-trisakti-ke-prabowo
Sedangkan kubu yang lain yang mendukung Prabowo contohnya http://nasional.inilah.com/read/detail/2100018/keluarga-pahlawan-reformasi-dukung-prabowo
Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin menyampaikan dalam berita pada http://nasional.inilah.com/read/detail/2098519/prabowo-berjasa-di-era-militer-anti-islam bahwa isu HAM sudah jadi sekadar dagangan politik, karena waktu Megawati berkuasa, toh soal itu tak dimasalahkan. Berikut kutipan selengkapnya
****** awal kutipan ******
INILAHCOM, Jakarta – Aktivis 98 yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001, Fakhrudin, mengatakan sebaiknya umat Islam tidak gampang terprovokasi gencarnya pemberitaan yang menyudutkan capres dari Gerindra, Prabowo Subianto. Bagaimanapun ada peran besar Prabowo saat militer Indonesia cenderung anti-Islam.
“Jangan gampang dikecoh,” kata Fakhrudin dalam pembicaraan telepon dengan Inilahcom. Menurut dia, umat Islam Indonesia sejatinya berutang budi kepada Prabowo. “Prabowo adalah prajurit yang secara terbuka berani berhadapan dengan faksi militer yang fasis dan anti Islam, di bawah mendiang Benny Moerdani.”
Prabowo-lah, kata Fakhrudin, yang berani mengambil risiko di saat kelompok Moerdani tengah kuat-kuatnya. “Dia tak rela umat Islam terus dikorbankan demi kepentingan politik mereka,” kata dia.
Berkenaan dengan penculikan sejumlah aktivis, Fakhrudin juga yakin segala sesuatu harus dilihat dalam kontek kekuasaan saat itu. “Ada dua faktor; pertama karena pesanan rezim yang berkuasa, kedua karena adanya pertarungan di elite militer. Jadi faksionalisasi di internal militer menjadi pemicu untuk saling mendiskeditkan sesama mereka.”
Keyakinan Fakhrudin bahwa isu HAM sudah jadi sekadar dagangan politik, karena waktu Megawati berkuasa, toh soal itu tak dimasalahkan. Ia menilai, mungkin karena Megawati pun tak lepas dari kedekatan dengan militer. Sayangnya, kata dia, Megawati lebih akomodatif kepada sayap militer yang anti-Islam. “Lihat figur-figur tentara yang di lingkaran Mega. Hampir sebagian besar loyalis Beny ada di sana. Ini menunjukkan bahwa PDIP kurang sensitif terhadap perasaan ummat Islam,” kata dia.
Menurutnya, kalau Megawati konsisten dengan penegakan HAM, kenapa dia tidak tampil untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM saat mendapat mandat dari rakyat. “Jangankan pelanggaran HAM, penculikan, kasus priuk, tragedi lampung, kejadian di Aceh dan lain lain, kasus 27 Juli saja dia tidak bisa selesaikan dengan tuntas.” [dsy]
******* akhir kutipan *******
Gerindra sebagai partai politik berbasis nasionalis menerima anggota dari latar belakang agama, etnis apapun seperti etnis cina bahkan korban penculikan pun tertarik masuk Gerindra sebagaimana berita pada http://www.tempo.co/read/news/2013/10/28/078525234/Pernah-Diculik-Pius-Prabowo-Tak-Bersalah
***** awal kutipan *****
Mantan aktivis Pius Lustrilanang pernah mengalami penculikan oleh Tim Mawar Kopassus yang berada di bawah kendali Prabowo Subianto. Meski menjadi korban penculikan, Pius menganggap mantan Komandan Jenderal Kopassus itu tidak bersalah.
“Saya tetap berpandangan, yang bersalah dalam penculikan itu adalah Jenderal Soeharto sebagai Panglima tertinggi ABRI,” kata Pius, seperti diberitakan dalam laporan utama majalah Tempo edisi 28 Oktober 2013. Merasa tidak ada lagi masalah dengan Prabowo jugalah yang membuat Pius bergabung dengan Gerindra. Kini dia menjadi anggota DPR dari partai besutan Prabowo itu.
***** akhir kutipan *****
Begitupula alasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md bergabung dengan Prabowo – Hatta karena adanya kesamaan dalam platform visi misi yang diperjuangkan bersama sebagaimana yang diberitakan pada http://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0930049/Apa.Alasan.Mahfud.MD.Terima.Tawaran.Prabowo.
***** awal kutipan *****
Direktur MMD Initiative Masduki Baidlowi mengatakan, ada sejumlah alasan yang menjadi pertimbangan Mahfud menerima tawaran tersebut. Salah satunya, kata dia, karena adanya kesamaan platform dengan apa yang akan diperjuangkan pasangan Prabowo-Hatta.
“Dalam memperjuangkan sesuatu, harus ada kesamaan dalam platform visi misi yang diperjuangkan bersama. Kalau kami lihat, platform yang disampaikan Pak Prabowo dalam konteks ekonomi sangat bagus. Kemudian, ditawarkan bagaimana kalau bergabung? Kalau enggak ada tawaran, Pak Mahfud juga tidak akan mengajukan diri,” kata Masduki saat dihubungi Kompas.com, Rabu (21/5/2014).
Ia mengungkapkan, setelah tawaran datang, Mahfud bersama tim mempelajari platform dan agenda yang diusung pasangan Prabowo-Hatta. “Kesamaan platform untuk diperjuangkan jadi titik inti kenapa kami mempertimbangkan tawaran itu,” jelasnya.
**** akhir kutipan *****
Dari situs berita tersebut pula Mahfud menyampaikan bahwa “Kami ini santri, kalau santri taat kepada kiai. Selama ini yang dukung Pak Mahfud adalah kiai dan ulama. Kami tidak ada artinya tanpa didukung ulama dan kiai. Para kiai selama ini sama pandangannya dengan Pak Prabowo”
Mahfud Md menyampaikan bahwa beliau siap menjadi Ketua Tim Nasional Pemenangan Prabowo-Hatta adalah masalah ide dan perjuangan umat.
Hal ini diungkapkan Mahfud seusai meminta restu kepada KH Nawawi Abdul Jalil, pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri, Kraton, Pasuruan, Selasa (20/5) sebagaimana yang diberitakan pada http://www.berita57.com/view/detail_kabar/2006/Menolak-Kecewa-Tidak-Jadi-Cawapres-Jokowi,-Mahfud-MD-Jadi-Ketua-Timses-Prabowo-Hatta
Berikut kutipannya
***** awal kutipan *****
“Ini masalah ide dan perjuangan umat,” ungkap Mahfud. Mahfud berkunjung ke KH Nawawi Abdul Jalil di Ponpes Sidogiri didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Rabu (21/5).
“Saya sampaikan tentang keputusan saya membantu pemenangan Prabowo, demi perjuangan kaum nadliyin dan rakyat Indonesia pada umumnya. Perjuangan yang damai dan sejahtera yang punya arah yang jelas di dalam membawa negara ini,” ujarnya.
****** akhir kutipan ******
Perjuangan reformasi menegakkan hak asasi manusia dengan semangat kebebasan tampaknya melatarbelakangi wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana yang juga ketua DPC PDI-P menolak kebijakan atasannya terkait rencana penutupan lokalisasi terbesar di Surabaya, Dolly, sebagaimana yang diberitakan pada http://www.merdeka.com/peristiwa/perang-urat-saraf-risma-dan-wisnoe-jelang-penutupan-dolly.html
Bebas berpendapat bahkan menerjang kebijakan atasannya Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur berserta 48 ormas sebagaimana yang dikabarkan pada http://www.merdeka.com/peristiwa/wakilnya-menolak-penutupan-dolly-risma-didukung-mui.html
Salah satu alasannya adalah seperti kutipan dari http://www.fiskal.co.id/berita/fiskal-2/2289/wakil-walikota-surabaya-tak-setujui-dolly-ditutup
******* awal kutipan ********
Menurut pandangan Wisnu, warga Putat Jaya selama ini masih banyak yang menggantungkan hidup dari lingkaran bisnis esek-esek gang Dolly. Usaha seperti warung makan, tempat cuci hingga usaha lain milik warga putat jaya mayoritas mengandalkan pelanggan dari lokalisasi tersebut.
“Yang kita pikirkan itu warga kota Surabaya yang kena dampak terhadap kehidupannya yang mengantungkan perputaran ekonomi disana, kalau mucikari dan PSK memang gampang, cukup diberi pelatihan dan pesangon, beres dan selesai, tetapi bagaimana dengan masyarakat sekitar yang asli warga kota Surabaya,” ucapnya.
******** akhir kutipan *******
Alasan wakil walikota Surabaya Wisnu Sakti Buana tampaknya membenarkan berita pada http://news.detik.com/read/2005/03/31/174714/331176/10/kongres-pdip-untungkan-psk
******* awal kutipan ******
Kongres PDIP Untungkan PSK
Gede Suardana – detikNews
Sanur – Kongres PDIP di Bali membawa berkah. Setidaknya, untuk para PSK (penjaja seks komersial). Para wanita malam itu mendapatkan rupiah lebih banyak dibanding hari biasa, karena banyaknya penggembira dan utusan kongres PDIP yang melakukan transaksi.
Sejak hari pertama kongres, sebagian penggembira dan utusan kongres PDIP memang tampak menyerbu kawasan PSK tak resmi di beberapa kawasan Sanur, Bali.
Antara lain di Padang Galak, Pasiran, Belanjong, dan Semawang. Kawasan PSK ini terkenal dengan tarif hemat. Sementara beberapa utusan kongres PDIP yang berkantong tebal memilih mendatangi kawasan PSK di kawasan wisata Kuta. Tempat ini dikenal sebagai kawasan PSK yang bertarif mahal.
Para penggembira kongres PDIP yang bermalam di lapangan Matahari Terbit, biasanya menghabiskan malam-malam indahnya di Pulau Dewata ini dengan mendatangi rumah-rumah PSK di Padang Galak, yang berada di pinggir pantai Sanur itu.
****** akhir kutipan ******
Sebagaimana arsip berita pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/05/26/di-antara-dua-pilihan/ Megawati telah menegaskan bahwa Jokowi adalah petugas partai sehingga dapat disimpulkan bahwa Jokowi kelak jika terpilih akan memimpin negeri ini di bawah arahan Megawati dan kepentingan partai.
Apakah aspirasi dan kepentingan partai yang akan dibawa oleh petugas partai?
Contohnya,
“Kami satu-satunya partai yang dengan gagah berusaha agar RUU (pornografi) itu tidak diundangkan dan tidak diberlakukan,” kata Megawati sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2009/06/27/171232/1155093/700/mega-cerita-kegagahan-pdip-tolak-ruu-pornografi
“Sebagai bangsa yang pluralis, dengan keanekaragaman suku bangsa, agama dan etnis. Tidak mungkin hal itu diberlakukan,” tegas Mega.
Contoh lainnya yang terekam sejarah pada http://nasional.kompas.com/read/2008/10/30/13264812/akhirnya.ruu.pornografi.disahkan
****** awal kutipan *****
JAKARTA, KAMIS — Setelah melalui proses sidang yang panjang, Kamis (30/12) siang, akhirnya RUU Pornografi disahkan. RUU tersebut disahkan minus dua Fraksi yang sebelumnya menyatakan walk out, yakni Fraksi PDS dan Fraksi PDI-P.
Menteri Agama Maftuh Basyuni mewakili pemerintah mengatakan setuju atas pengesahan RUU Pornografi ini.
Menurutnya, RUU ini nondiskriminasi tanpa menimbulkan perbedaan ras, suku, dan agama. Substansi RUU juga dirasa tepat dan definisi dirasa sangat jelas. RUU ini untuk melindungi masyarakat dan sebagai tindak lanjut UU perlindungan anak dan penyiaran.
****** akhir kutipan ******
Jadi jelaslah bahwa Fraksi PPDI-P “sepemahaman” dengan Fraksi PDS
Contoh salah seorang menyampaikan alasan walk out Fraksi PDI-P dan Fraksi PDS adalah seperti
***** awal kutipan *****
Penyeragaman budaya RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama.
RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.
Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam kategori seksualitas dan pornografi.
Dari sudut pandang hukum, RUU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari penggebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. RUU pornografi mengabaikan kultur hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat.
***** akhir kutipan *****
Seni, budaya, adat istiadat, kebhinekaan, keberagaman, hak asasi manusia , kepercayaan, cara pandang, etika, norma, hak individu, kultur hukum, hukum publik, hukum privat, hukum buatan manusia harus berlandaskan hukum Allah sebagai konsekwensi berketuhanan yang Maha Esa
Jadi bagi siapa saja yang mengingkari hukum Allah maka dia termasuk anti Islam
Allah Azza wa Jalla yang menciptakan manusia tentulah Dia lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi manusia sehingga manusia diberikan petunjukNya dalam bentuk hukum Allah
Allah Azza wa Jalla hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.
Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, “Katakanlah! Tuhanku hanya mengharamkan hal-hal yang tidak baik yang timbul daripadanya dan apa yang tersembunyi dan dosa dan durhaka yang tidak benar dan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan keterangan padanya dan kamu mengatakan atas (nama) Allah dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui.” (QS al-A’raf [7]: 33)
Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, “Sesungguhnya Rabbku memerintahkanku untuk mengajarkan yang tidak kalian ketahui yang Ia ajarkanpadaku pada hari ini: ‘Semua yang telah Aku berikan pada hamba itu halal, Aku ciptakan hamba-hambaKu ini dengan sikap yang lurus, tetapi kemudian datanglah syaitan kepada mereka. Syaitan ini kemudian membelokkan mereka dari agamanya,dan mengharamkan atas mereka sesuatu yang Aku halalkan kepada mereka, serta mempengaruhi supaya mereka mau menyekutukan Aku dengan sesuatu yang Aku tidak turunkan keterangan padanya”. (HR Muslim 5109)
Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi non muslim jika sistem pemerintahan dan hukum-hukum buatan manusia berlandaskan hukum Allah karena sejak zaman Rasulullah yang menerapkan hukum Allah, kaum non muslim tetap mendapatkan perlindungan, kebebasan beragama dan perlakuan yang baik.
Jadi kalau muslim yang koruptor, teroris atau muslim yang menindas adalah oknum muslim yang salah memahami Al Qur’an dan Hadits karena tujuan beragama adalah menjadi muslim yang ihsan atau muslim yang berakhlakul karimah meneladani Rasulullah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/11/sanad-dan-akhlak/
Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah jihad (mujahidin) atau jahat (teroris) hanyalah ulil amri setempat yakni para fuqaha setempat karena ulama di luar negara (di luar jama’ah minal muslimin) tidak terbebas dari fitnah sebagaimana yang telah disampaikan dalam tulisan pada https://mutiarazuhud.wordpress.com/2014/04/28/tegakkan-syariat-islam/
Sedangkan sebaliknya kaum muslim yang berada di negeri non muslim, pada kenyataannya ada kita temukan tidak mendapatkan kebebasan beragama.
Sebuah analisa mengatakan bahwa pilpres 2014 ini adalah perjuangan khususnya umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya melawan pihak aseng dan asing
PIhak aseng adalah para konglomerat cina yang menginginkan negara Indonesia sebagai pasar dan investasi bagi kemakmuran mereka
Pihak asing adalah orang-orang berpemahaman SPILIS (Sekularisme, Pluralisme, Liberalisme) yang mengatasnamakan perjuangan hak asasi manusia tanpa batas dengan semangat kebebasan (liberalism)
Mereka ingin menggiring opini bahwa Islam bukanlah solusi
Salah satu contohnya pernyataan
Astaghfirullah, Menteri Agama korupsi penyelenggaraan ibadah haji, pengadaan Al Qur’an dikorupsi Depag, petinggi PPP yang juga Bupati Bogor korupsi izin lahan dan sebelumnya petinggi PKS korupsi pengadaan sapi. Islam banget gitu loh
Tentulah perbuataan korupsi bukanlah perbuatan yang Islami. Penggiringan opini masyarakat sehingga mereka tidak lagi mempercayai banyak ulama lainnya yang tidak melakukan korupsi. Apalagi masih ada asas praduga tak bersalah. Andaikan terbukti korupsi maka itu adalah oknum muslim dan tidak dapat digeneralisir untuk seluruh muslim. Hali ini serupa dengan ketika melihat seorang muslim melakukan tindakan teror di negara yang bukan wilayah peperangan seperti teror bom bunuh diri tidaklah dapat untuk menggeneralisir bahwa muslim adalah teroris.
Kita menyadari bahwa departemen agama memang ada ditemukan oknum-oknum khususnya dibidang penyelenggaraan haji. Jadi kalau menteri Agama tidak mengatasinya maka akan terseret arus. Namun kembali lagi kita sebaiknya menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pihak KPK mengaku bahwa mereka tidak mempolitisasi dan memilah-milah kasus
Namun dengan cara KPK begerak berdasarkan dua buah bukti yang masuk kepada mereka maka pihak diluar KPK “mengendalikan” KPK dengan dua bukti yang “dimasukkan” kepada mereka dan kebenarannya akan dibuktikan dalam penyelidikan dan persidangan.
Sebagaimana yang diberitakan pada http://news.detik.com/read/2006/10/04/130218/688872/10/ Mayjen (Purn) Kivlan Zein menjelaskan bahwa peristiwa jatuhnya Soeharto dan naiknya Habibie menjadi presiden, sebenarnya merupakan pertarungan antara kanan dan kiri.
“Yang kiri itu Kristen, yang kanan itu Islam. Ada yang mengatakan kiri itu nasionalis, yaitu kubu Benny Moerdani dan Pak Harto,” ujar Kivlan
“Para perwira muda ini berharap janganlah Orde Baru ini anti Islam, paling tidak netral. Maka berkumpullah para perwira yang eks-PII (Pelajar Islam Indonesia) dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Prabowo, walaupun dia sempat ikut KAPPI, ya ikut saya. Kemudian Adityawarman, kemudian Sjafrie Sjamsoeddin. Ini kita yang perwira mudalah, kita yang Akabri 70 ke atas. Kemudian ada Muchdi PR dan Syamsul Maarif. Semua perwira-wira muda itu,” jelas dia.
Berikut kutipan selanjutnya
***** awal kutipan *****
Beberapa saat kemudian di tahun 1984, Kivlan bertemu Prabowo di Malang. “Prabowo yang sakit hati dikeluarkan dari Den 81, ketemulah sama kita, saya, Sjafrie Sjamsoeddin, Ismet Huzairi, dan banyak yang lain, sampai terbentuklah grup 7 untuk melawan Benny Moerdani,” terang dia.
Gerakan penolakan terhadap gerakan Benny ini terus berjalan hingga pada tahun 1988. Bagaimana cara menyaingi grup Benny?
“Kita naikkanlah Pak Wiranto yang saat itu Asisten Operasi Timor Timur dan batalyon yang dipimpin Prabowo, serta Ismet Huzairi. Terus bagaimana caranya Prabowo bisa sukses? Kita kasih perlengkapan tempur, helikopter yang bagus, peralatan yang lengkap.
Pak Wiranto diusulkan sama Prabowo disusupkan sebagai ajudan Pak Harto. Okelah, kata saya. Jadilah dia (Wiranto) sebagai ajudan Soeharto,” kata dia.
Namun, Kivlan dan Prabowo cs kok melihat Wiranto semakin lama semakin dekat dengan Benny. Akhirnya, pihaknya mencari jenderal baru yang bisa mengimbangi Benny Moerdani. Dapatlah nama ZA Maulani, yang rencananya akan diusahakan sebagai KSAD terlebih dulu. Tapi, ZA Maulani tidak berani. “Lantas, kita carilah yang lain, ketemu nama Feisal Tanjung. Saya diminta Prabowo menemui Feisal Tanjung untuk menyampaikan pesannya. Saat itu, Feisal masih di Timor Timur. Setelah pesan Prabowo saya sampaikan, Feisal terkejut: masak letkol dan mayor menawarkan saya (jabatan panglima). Feisal yang saat itu Dan Seskoad yang telah dimasukkan kotak oleh grup Benny Moerdani, kita angkat,” terang Kivlan.
Pada bulan Januari 1989, Kivlan dkk berencana mempertemukan Feisal Tanjung dengan Habibie.
“7 Perwira naik pesawat terbang dari Halim sekitar 28 Januari 1989 untuk ketemu Habibie. Sunarto (angkatan 68), saya, Ismet Huzairi, Prabowo, Sjafrie Sjamsoeddin, Ampi Nur Kamal, Suaedy Marasabesy. 7 Perwira itu terbang ke IPTN Bandung malam-malam,” ujar dia.
Habibie yang saat itu masih menjabat sebagai Menristek menerima mereka. “Kita sampaikan kepada Pak Habibie bahwa Pak Harto ingin ada yang bisa mengimbangi Benny, dan Feisal Tanjung yang kita majukan. Kita mengatakan hal itu agar Feisal diangkat,” kata dia. Setelah itu, Kivlan dkk mempertemukan Habibie dan Feisal Tanjung dalam acara Seskoad tahun 1989. Tapi, setelah pertemuan itu hingga tahun 1992, tidak ada kabar dari Habibie kalau Feisal Tanjung punya peluang untuk diangkat sebagai Panglima TNI.
Akhirnya, Feisal Tanjung pun menanyakan hal itu kepada Habibie. “Nah, pada tahun 1991, muncullah peristiwa Dili. Kejadian ini merupakan kesempatan kita untuk mengajukan Feisal Tanjung sebagai Ketua Dewan Kehormatan (untuk memeriksa pelanggaran TNI itu). Bertemulah dengan Pak Harto. Di situ, Prabowo meminta agar Feisal ditunjuk sebagai ketua DK. Nah di DK itulah, dicopotlah Sintong Panjaitan sebagai Pangdam. Sakit hatinya Sintong Panjaitan,” ujar dia. Hingga 3 Juni 1992, tidak ada kabar bahwa Feisal Tanjung bisa naik menjadi panglima.
Tanggal 5 Juni 1992, kubu Kivlan menghadap Pak Harto saat acara peresmian Stasiun Gambir. “Saya dihubungi Pak Azwar Anas, disetujui bahwa Feisal Tanjung akan naik. Jam 09.00 dia dilantik menjadi letjen, dilantiklah dia jadi bintang 3. Kemudian, tanggal 11 Juni 1992, ketemulah dengan Habibie, naiklah dia jadi Kasum ABRI,” ujar dia.
Upaya untuk menaikkan Feisal Tanjung terus dilakukan. Saat Sidang Umum MPR tahun 1993, Feisal belum juga dilantik menjadi panglima. Saat itu, jabatan Panglima ABRI masih dirangkap oleh Jenderal Edi Sudradjat yang menjabat sebagai KSAD dan Menhankam. “Tapi, itulah pintarnya Pak Harto. Tanggal 15 Juni, diangkatlah Feisal Tanjung sebagai Panglima ABRI, dan jabatan KSAD diberikan kepada Wismoyo Arismunandar,” jelas dia. Setelah itu hubungan Feisal Tanjung dengan Habibie semakin dekat. Januari 1998, terjadilah pertemuan tokoh-tokoh masyarakat dengan Kopassus untuk menaikkan Habibie sebagai wakil presiden.
“Reaksi dari Singapura ribut, perwira yang tak senang yang berada di grup Benny juga ribut,” tutur dia. Dan akhirnya, tanggal 2 Maret 1998, dengan dukungan Fraksi ABRI dan Panglima ABRI, Habibie diangkat sebagai wakil presiden.
“Saya sampaikan di kantor Habibie tanggal 2 Maret 1998. Saya yang menjadi penghubung. Itulah kejadiannya mengapa dia menjadi wakil presiden. Dia menjadi wakil presiden, karena dirancang oleh perwira-perwira muda ini,” jelas mayjen purnawirawan mantan Kepala Staf Kostrad ini.
Dengan fakta ini, Kivlan mempertanyakan mengapa Habibie malah melupakan para perwira muda ini. “Kalau mau dicopot, copotlah. Jangan dibilang kudeta. Jadi, memang Habibie ini naiknya oleh perwira muda.
Pengangkatan Feisal Tanjung kita rancana untuk menghadang Benny, karena Benny sejak 1988 ingin jadi wapres, tapi terus kita gagalkan,” tegas dia.
Tentang Gerakan Benny Kivlan menceritakan bahwa pada tahun 1988, ada kabar Benny Moerdani ingin jadi presiden. Isu panas ini dibahas oleh Kivlan dan Prabowo cs di Restoran Rindu Alam, 12 Februari 1988. “Saya bilang, Wo (Prabowo-Red), kamu hadap Pak Harto, (minta) copot Benny jadi Pangab sebelum SU MPR tanggal 1 November 1988,” kata Kivlan kepada Prabowo saat itu.
“Wah bahaya, nanti dia kudeta,” ujar Prabowo. “Kalau dia kudeta, kita balas dengan kudeta. Saya pegang satu batalyon, si Ismet satu batalyon, Sjafrie satu batalyon, kau satu batalyon. Kalau dia kudeta, kita kontrakudeta. Kita rebut semua ini,” kata Kivlan saat itu.
Tidak berapa lama kemudian, terbuktilah semua ini. Isu keinginan Benny menjadi presiden didengar Soeharto. “Setelah pulang dari Yugoslavia, Pak Harto bilang biar menteri, biar jenderal, kalau dia inkonstitusional akan saya gebuk. Itu laporan saya, karena dia (Benny) mau melakukan kudeta. Tahun 1989, Benny pun diberhentikan,” ungkap dia. Kasus Benny ini, kata Kivlan, berlanjut saat Habibie naik menjadi wakil presiden.
“Habibie naik jadi wakil presiden, maka tidak senanglah Singapura. Dirancanglah bagaimana supaya Soeharto jatuh, Habibie ikut jatuh. Koalisi Nasional pimpinan Barnas, di belakangnya Benny Moerdani, di depan ada Ratna Sarumpaet. Itulah duduk soalnya mengapa terjadi kerusuhan,” kata dia.
***** akhir kutipan ******
Kivlan Zein di atas menyatakan bahwa “Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto salah satunya karena ketidak-senangan terhadap Habibi menjadi wakil presiden dari kalangan cendekiawan Islam
“Singapura Link” yang merancang kejatuhan Suharto menjawab sebuah analisa yang mengatakan bahwa kejatuhan Suharto (semula “a good boy” Amerika) karena adanya kemungkinan jika kekuasaan Suharto “diperpanjang” maka akan terjadi kebangkitan Islam di Indonesia. Untuk itu Rakyat Indonesia harus “diusik” dengan sesuatu.
Amerika mulai “terusik” oleh kelakuan Suharto, diawali pada tahun 1992, gerakan Non Blok putuskan untuk mengirim utusan Palestina ke negara-negara Arab adalah untuk langsung terlibat dalam negosiasi-negosiasi yang mendukung usaha Palestina memperoleh haknya kembali yang mana keputusan yang diambil oleh Ketua GNB – Presiden Soeharto mendapat dukungan dari Menlu Palestina Farouk Kaddoomi seusai sidang Komite Palestina GNB di Bali yang dalam hal ini menurutnya keputusan tersebut menunjukkan dukungan Gerakan Non Blok kepada rakyat Palestina dalam memperoleh haknya kembali dan akan berusaha membuat warga Israel mundur dari kawasan yang diduduki. Komite Palestina GNB terdiri dari Aljazair, India, Bangladesh, Senegal, Gambia, Zimbabwe, Palestina dan Indonesia, komisi GNB untuk Palestina diketuai oleh Indonesia.
Para Futurolog memprediksikan pada abad ke-21 Islam akan bangkit mendunia yang diawali dari timur (Indonesia/Malaysia).
Oleh karena Soeharto (selaku kepala negara mayoritas muslim terbesar di dunia) merangkul Islam maka sesegera mungkin sebelum memasuki abad ke-21 rezim Orba harus diturunkan.
Langkah pertama yang diambil adalah menciptakan krisis moneter, lalu krisis ekonomi, lalu merembet pada krisis kepercayaan, lalu menggelombang menjadi krisis politik nasional yang mendesak untuk dilakukannya penjatuhan rezim dan reformasi total. Fakta krisis ini disetting dalam konteks kawasan, bukan semata Indonesia, sehingga tampak gelombang krisis ini bukan karena skenario tapi gelombang internasional yang bersifat natural.
Ada pihak yang berpendapat lebih spesifik dari sekedar “Soeharto jatuh karena krisis ekonomi”. Mereka berpendapat “Soeharto jatuh karena IMF?”
Pendapat ini antara lain dikemukakan Prof. Steve Hanke, penasehat ekonomi Soeharto dan ahli masalah Dewan Mata Uang atau Currency Board System (CBS) dari Amerika Serikat.
Menurut ahli ekonomi dari John Hopkins University itu, Amerika Serikat dan IMF-lah yang menciptakan krisis untuk mendorong kejatuhan Soeharto. Ini dibuktikan dari pengakuan Direktur Pelaksana IMF Michael Camdessus sendiri.
Dalam wawancara “perpisahan” sebelum pensiun dengan The New York Times, Camdessus yang bekas tentara Prancis ini mengakui IMF berada di balik krisis ekonomi yang melanda Indonesia.
“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ujarnya. Pengakuan ini tentu saja menyambar kesadaran banyak orang. Tak dinyana, krisis di Indonesia ternyata bukan semata kegagalan kebijakan ekonomi Soeharto, tapi juga berkat “bantuan” IMF. Sumber: http://www.antara.co.id/print/1210836368
“Singapura Link” tampaknya berkeinginan NKRI dipimpin oleh orang yang “baik” seperti SBY atau Jokowi namun kurang “kuat” untuk mewujudkan angan-angan kemakmuran rakyat Indonesia. Sehingga “Singapura link” menjadikan NKRI sebagai pasar dan investasi bagi kemakmuran mereka
Sebagaimana contoh berita pada http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/05/21/pengamat-kondisi-politik-penyebab-melemahnya-rupiah bahwa analisa pengamat pasar uang terhadap pelemahan rupiah terhadap dollar AS sejalan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang memerah karenanya adanya kondisi politik yang membuat keraguan para investor. Investor condong kepada Jokowi daripada ke Prabowo.
Mengapa partai-partai politik berbasis ormas Islam sekarang dapat bersatu padu mendukung visi misi dan program kerja pasangan Prabowo Hatta?
Padahal Jokowi sudah dicitrakan sebagai orang yang baik, sederhana bahkan dikenal sangat nurut, patuh dan taat kepada Megawati.
Begitupula sebelumnya bersatunya partai-partai berbasis ormas Islam dinafikan oleh beberapa pihak termasuk Muhaimin dari PKB sebagaimana diberitakan pada http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/04/17/232019/8203-muhaimin-koalisi-partai-islam-sulit-direalisasikan
Jawabannya tentulah adanya kepentingan yang sama yang mempersatukan mereka yang disimpulkan dalam gerakan yang diberi nama “selamatkan Indonesia” sebagaimana yang mereka uraikan pada http://selamatkanindonesia.com/
Oleh karena sistem pemilihan langsung maka misi “selamatkan Indonesia” harus dapat tersosialisaikan kepada seluruh rakyat pemilih dalam waktu relatif singkat sehingga dapat merebut hati dan meyakinkan rakyat pemilih.
“Rakyat harus dibimbing dan didampingi untuk benar-benar bisa memilih dengan rasional. Jangan sampai angan yang begitu besar saat SBY muncul akan terulang kepada Jokowi, itu yang harus disadari rakyat Indonesia” ujar pengamat Politik dari LIPI, Siti Zuhro pada http://poskotanews.com/2014/03/18/rakyat-indonesia-terjebak-pencitraan-jokowi/
Kalau upaya sosialisasi “selamatkan Indonesia” gagal maka akan terpilih “petugas partai” memimpin negeri dengan membawa aspirasi dan kepentingan partai.
Wassalam
Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830
Mutiara Zuhud - Letakkan dunia pada tanganmu dan akhirat pada hatimu 